humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: December 2017

 

Ket Photo : Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq Memberikan Kata Sambutan di Acara Wisuda Mahasiswa/i Universitas Karimun di Gedung Nilam Sari, Kamis,28/12/2017).

Karimun, (KT)- Bupati Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, H. Aunur Rafiq menghadiri prosesi wisuda sarjana strata satu (S1) mahasiswa dan mahasiswi Universitas Karimun (UK) periode ke VI yang diselenggarakan di gedung nilam sari, kompleks perkantoran Bupati Karimun, Kamis, (29/12/17).

 Dalam kesempatan itu, Aunur Rafiq menyampaikan bahwa selama ini pihak yayasan serta jajaran di Universitas Karimun telah berkoordinasi dengan baik terhadap pemerintah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan hal lainnya di UK. Walaupun menurut amanat Undang-undang nomor 23 tentang Universitas merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga turut mensuport penuh dalam meningkatkan kualitas universitas kita dengan yayasan dan provinsi akan bersama-sama membangun universitas Karimun menjadi kebanggaan di provinsi khususnya dibumi berazam ini, ujarnya.

 Dilanjutkannya, saya berpesan kepada wisudawan dan wisudawati, banggalah menjadi lulusan UK, jangan merasa rendah diri, kita berdaya saing sama dengan universitas lain yang ada di tanah air ini, insya allah kedepan UK akan lebih baik, jangan khawatir, daerah kita berpihak terhadap penerimaan tenaga kerja lokal, jelasnya.

Selain itu, sambunnya, saya juga berpesan, jangan hanya mengharapkan untuk diterima menjadi pegawai negeri, gunakan sektor swasta untuk bekerja, apalagi daerah kita sektor swasta berkembang, akan banyak penermaan tenaga kerja melalui sektor swasta, ambil kesempatan itu, Pesan pimpinan kharismatik bumi berazam itu.(DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq,Nyimas Novi Ujiani Anggota DPRD dari Partai PKB serta Para Group Kompang yang Menjadi Juara di Ajang Bergensi di Kota Batam, Karimun Meraih Juara Pertama.

Karimun,(KT) - Masyarakat Kabupaten Karimun patut berbangga, pasalnya, group Kompang Karimun yang mengikuti ajang festival Kepri berkompang yang berlangsung dari tanggal 26-27 Desember yang lalu di Batam berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa, group Kompang Karimun dibawah binaaan kader PKB Nyimas Novi Ujiani itu berhasil meraih juara umum sekaligus membawa pulang piala bergilir ke Karimun. Nyimas Novi Ujiani kepada awak media, Kamis,(28/12/17) mengatakan, Alhamdulillah, kita meraih juara 1 , 2 dan harapan 1 serta harapan 3, selain itu grup kompang karimun juga berhasil menjadi grup terbaik dan mendapat piala bergilir Sirajudin Nur, Tentunya ini prestasi yang membangakan bagi Karimun, Ujarnya

Hasil ini, lanjutnya, menjadi bukti kerja keras mereka selama ini dalam mempersiapkan diri ataupun mental untuk berlomba, kedepan Nyimas mengharapkan anak - anak yang tergabung dalam masing - masing grup kompang untuk terus semangat dalam berlatih supaya kedepanya mampu tampil lebih memukau serta mempertahankan pencapaian seperti 2017.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengungkapkan kebanggaannya atas torehan prestasi yang diraih oleh group kompang Karimun, kita bangga, tidak hanya peserta dari Kepri saja yang menjadi pesaing, peserta dari Singapura dan Malaysia juga mampu kita singkirkan, ini adalah hasil yang sangat memuaskan, tuturnya.

Ini adalah hasil yang positif, sambung Rafiq, semoga bisa kita pertahankan dan tingkatkan, saya berterima kasih kepad peserta yang telah mengharumkan nama Kabupaten Karimun, saya juga berterima kasih kepada pihak terkait yang telah mendorong dan berkontribusi terhadap group kompang yang ada di bumi berazam ini, ucapnya.(DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Proyek Pembangunan Jalan Provinsi Jurusan Muara Soma Simpang Gambir baru Satu tahun di Bangun Sudah Berlubang.

Madina,Sumatera Utara,(KT) - Mengenai Peningkatan Jalan provinsi jurusan muara soma-Simpang gambir, proyek milik Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Mandailing Natal pasalnya kegiatan di tahun 2016 lalu kondisinya sangat mengecewakan.

Adapun proyek tersebut berupa peningkatan struktur jalan provinsi jurusan muara soma - simpang gambir di kabupaten Mandailing Natal yang dianggarkan di APBD Tahun 2016 silam. Perlu diketahui bahwa Pagu anggaran tersebut senilai Rp.7.224.000.000,00 yang dimenangkan oleh PT Gunung Tabor yang beralamat di kota Medan. Namun penawaran yang dilakukan oleh PT Gunung Tabor sebesar Rp.5.667.337.162,52.

Pantauan Awak Media karimuntoday.com dilapangan pada Selasa (19/12/2017), tampak dibeberapa titik pengerjaan Peningkatan ruas Jalan muara soma - simpang gambir sudah berlubang disinyalir kekurangan Volume pasir serta aspal.

 Salah seorang warga yang melintas kepada media ini mengaku kecewa atas jalan yang baru tahun lalu dikerjakan sudah bergelombang dan berlubang. "Kita sangat kecewa atas peningkatan jalan provinsi muara soma - simpang gambir yang sudah berlubang, setahu kita anggaran nya 5 Milyar lebih sungguh sangat fantastis uang rakyat sebesar itu,tetapi mutunya sangat mengecewakan, jelasnya.

Terpisah saat Kru Media ini meminta tanggapan Kadis Bina Marga Sumatera Utara maupun UPT Kota Nopan masih belum bisa dijumpai guna mempertanyakan Kualitas peningkatan jalan provinsi muara soma - simpang gambir tahun 2016 lalu yang dinilai asal jadi.

Menanggapi hal tersebut Pebri Ardian Sekretaris DPD LSM PMPR Indonesia Provinsi Sumut pada (19/12), yang dimintai tanggapan prihal peningkatan jalan provinsi muara soma - simpang gambir pada tahun 2016 lalu mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia segera memanggil Kadis Bina Marga dan Bina konstruksi provinsi sumatera utara beserta Ka. UPT BMBK Kota Nopan dan PT Gunung Tabor sebagai pelaksana yang harus bertanggung jawab atas kerusakan jalan provinsi jurusan muara soma-Simpang gambir yang dinilai kurang berkualitas tampa pada kerusakan di sejumlah titik.

" Diminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk Segera Memanggil dan memeriksa Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi (BM-BK) Provinsi Sumatra Utara maupun Ka. UPT BMBK Kota Nopan beserta PT Gunung Tabor sebagai Pemenang Tender atas Kerusakan jalan Muara soma-Simpang gambir yang dikerjakan pada tahun lalu anggaran yang menggunakan uang rakyat tersebut tidaklah sedikit seharusnya penggunaannya harus benar kalau seperti ini kami jelas kecewa,” jelas Pebri (KH)

Published in KARIMUN

 

Ket Fhoto : Kasat Lantas Polres Karimun AKP Teuku Fazrial Kennedy, SH, S.I.K saat rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka program pemberlakuan car free night malam tahun baru 2018 di Coastal Area, Kamis, (28/12/17).

Karimun,(KT) - Dalam mewujudkan perayaan malam tahun baru 2018 yang nyaman dan aman bagi wisatawan maupun masyarakat secara umum di kabupaten Karimun, Polres Karimun menghimbau kepada pengunjung maupun pengguna jalan yang melewati kawasan Coastal area saat malam tahun baru nanti bahwa kawasan coastal area akan diberlakukan car free night.

 Demikian disampaikan Kasat Lantas Polres Karimun, AKP Teuku Fazrial Kenedy, SH S.I.K, Kamis,(28/12/17) dalam rilis resminya, beliau menambahkan, car free night akan diterapkan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pukul 18.00 hingga 01:00 Wib.

Adapun lokasinya, lanjutnya, mulai dari simpang Puskesmas Balai, depan Rumah makan Sederhana, U Turn Merpati, Tugu MTQ, hingga Simpang Mesjid Baiturrahman, jalur cepat di kawasan itu, lakan bebas dari lalu lalang kendaraan, selain itu, juga akan diberlakukan jalan contra flow di Simpang Telkom, ungkapnya.

 Kasat Lantas mengharapkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, dan gunakanlah safety riding dalam berkendara, tetaplah selalu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, selamat menikmati malam tahun baru, tutupnya. (DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Bibit Sawit Pengganti yang Rusak dari Pihak Kontraktor.

Kuansing,(KT) – Pengadaan Bibit Sawit Tahun 2017 oleh Pemkab Kuansing diperuntukan kepada masyarakat beberapa waktu lalu menimbulkan polemic, pasalnya, menurut wakil bupati kuansing, banyak bibit-bibit sawit di datangkan oleh pihak rekanan kontraktor tidak standar, kerdil dan terkena penyakit daun, akhirnya, pihak kontraktor mengganti bibit-bibit sawit yang rusak tersebut.

Hal itu dikatakan, Herman Lubis Kasie Perkebunan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemkab Kuansing, kepada karimuntoday.com Rabu,(27/12/2017), Ya’ pihak rekanan kontraktor yang memenangkan tender pengadaan bibit sawit sudah mengganti kembali bibit sawit yang rusak dan terserang hama,adapun  jumlah bibit sawit dikembalikan oleh pemkab kuansing, sebanyak, 17.200 batang, dan keseluruhanya sudah diganti kembali, dan secepatnya di serahkan kepada masyarakat.

“Pihak kontraktor sampai saat ini terlihat masih komitmen bertanggung jawab untuk mengganti bibit sawit yang rusak serta terserang hama, dan bibit yang diganti tersebut sudah sampai di kuansing,saat ini ditempatkan di Kecamatan Pucuk Rantau dan secepatnya di salurkan kepada masyarakat,” Tuturnya

Ditambahkanya lagi, Kebutuhan bibit yang didatangkan sebanyak, 167.200 batang dari kebutuhan, 150.000.- batang, kelebihan, 17.200 batang sebagai pengganti bibit yang rusakdan mati,Adapun Pihak Rekanan yang memenangkan Proyek Pengadaan Bibit Sawit tersebut adalah, PT Inti Bina Insiatama dengan nilai pagu sebesar Rp.6.9 Milyar dan selanjutnya pihak perusahaan memenangkan tender lelang, adapun sumber bibit berasal dari pewaralaba PPKS Medan Atas Nama, CV Putra Perkasa dengan direktur saudara Iwan,” Tuturnya (Lidia Ningsih)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Tampak peserta tes tertulis penerimaan PTT Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun konsentrasi menjawab soal, Rabu, (27/12/17).

 

Karimun,(KT) - Penerimaan Tenaga Kerja Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun,Provinsi Kepri, yang dibuka sejak bulan November 2017 lalu, saat ini telah sampai pada tahap tes tertulis dari tiga tahap proses seleksi yang harus dijalani pelamar, mulai dari tes kelengkapan administrasi, tes tertulis serta tes wawancara.

 Tes tertulis bagi mereka yang lolos seleksi administrasi digelar kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun di gedung nasional jalan Yos Sudarso, Karimun, Rabu pagi,(27/12/17), Tes tertulis pagi itu dibagi dua gelombang pertama dan gelombang kedua, dari pantauan, para pelamar tampak antusias mengikuti.

 Kepala Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun, Mas Arie Yuliansa Dwi Putra saat dikonfirmasi karimuntoday.com mengatakan, Iya, hari ini kita menggelar tes tertulis terhadap 167 orang pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, sebenarnya 175 orang, namun 8 orang tidak hadir, ungkapnya.

Penerimaan berkas pelamar ditutup tanggal 05 Desember lalu, tercatat sebanyak 573 pelamar masuk ke meja panitia, dikatakannya bahwa penerimaan ini adalah untuk mengganti PTT yang lama sebanyak 4 orang, PTT yang lama kita keluarkan dikarenakan memiliki rapor merah, dengan arti kata, PTT tersebut dinilai gagal oleh tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama bekerja disini, tambahnya.(DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Pintu Gerbang Bandara Raja Haji Abdullah (RHA), Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri.

Karimun,(KT) - Keberadaan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) atau yang dikenal dengan nama bandara Sei Bati yang terletak di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun yang melayani rute penerbangan Karimun-Pekanbaru atau sebaliknya, kini menjadi alternatif transportasi pilihan bagi masyarakat di Kabupaten Karimun selain transportasi laut, baik pada hari biasa maupun ketika arus mudik hari besar keagamaan.

 Salah seorang penumpang asal Prayun, Kundur Riky yang hendak pulang ke kampung asalnya di Teluk Kuantan, Riau kepada karimuntoday.com mengatakan, saya memilih pesawat dikarenakan lebih efisien dibandingkan transportasi laut, jika menggunakan kapal laut dari Karimun ke Pekanbaru membutuhkan waktu berjam-jam, itupun baru sampai di pelabuhan Buton-Siak, ujarnya.

 Untuk mencapai Pekanbaru, sambungnya, dilanjutkan lagi menggunakan transportasi darat sekitar 4 jam, totalnya sekitar 16 jam untuk sampai di pekanbaru, namun bila menggunakan pesawat, hanya butuh waktu puluhan menit saja kita sudah sampai di pekanbaru, dari segi waktu hemat, dari segi tenaga juga hemat, termasuk dari segi biaya, harga tiket pesawatnya Rp.267.000 per orang, apalagi saya bersama keluarga, kasihan anak-anak berjam-jam lewat laut, ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bandara Raja Haji Abdullah melalui Kukuh Arjunianto saat ditanyakan terkait aktivitas arus mudik natal dan tahun baru 2018 di bandara RHA mengatakan, tidak ada persiapan khusus, dan juga tidak ada penambahan penerbangan reguler, karena kita hanya menjalani schedule operasional penerbangan perintis yang disubsidi pemerintah menggunakan maskapai Susi Air jenis Grand Caravan kapasitas 12 penumpang, ujarnya.

Ditambahkannya, sampai saat ini kita hanya melayani rute Karimun-Pekanbaru dengan jadwal selasa dan sabtu di minggu ke I dan III. Selasa, jum'at dan sabtu di minggu II dan ke IV, untuk penumpang, rata-rata penumpang selalu penuh baik hari biasa maupun hari besar seperti arus mudik natal dan tahun baru 2018 saat ini, tidak ada perbedaan, ungkapnya.(DS)

Published in BATAM

 

 

Ket Photo : Ketua DPW PPP Riau, Drs. Umrah HM Thaib Menyerahkan Lima Tuntutan kepada Kakanwil Kemenkumham Riau, Dewa Putu Gede, BC IP SH MH .

Pekanbaru, (KT) - Pada Rabu (27/12) pukul 12.30 WIB, DPW PPP Riau menyerahkan lima tuntutan ke Kanwil Kemenkumham Riau yang diterima langsung oleh Kakanwil, Dewa Putu Gede, BC, IP, SH, MH.

Ketua DPW PPP Riau, Drs. Umrah HM Thaib mengatakan sehubungan dengan terjadinya ketidakpastian status Partai Persatuan Pembangunan di Indonesia lebih kurang tiga tahun terakhir ini yang diakibatkan oleh campur tangan Pemerintah Cq. Kemenkumham yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan mengacaukan sistim politik di Indonesia yang sangat bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, maka DPW PPP menyampaikan tuntutannya.

Bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau menyampaikan tuntutan sebagai berikut, yakni diminta kepada Kemenkumham segera mencabut Surat Keputusan/Pengesahan Menkumham tentang Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil mukhtamar Pondok Gede di bawah pimpinan saudara Rohamurmuzi selaku Ketua Umum dan Asrul Sani sebagai sekretaris Jendral karena hingga saat ini tidak satupun keputusan Mahkamah Agung yang mengesahkan keputusan Kepengurusan Rohamurmuzi tersebut.

Kedua, diminta kepada Kemenkumham segera menerbitkan Surat Keputusan pengesahan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar Jakarta dengan Ketua Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris Jendral H. Dimyaty Natakusuma.

Ketiga, Kepengurusan PPP muktamar Jakarta dengan kepengurusan H. Djan Faridz dan H. Dimiaty Natakusuma sebagai Sekretaris Jendral sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan yang dasar syahnya PPP muktamar Jakarta dan saudara Romahurmuzi tidak pernah menyatakan banding ataupun keberatan dengan hasil keputusan Mahkamah Partai tersebut. 

Adapun penolakan kasasi yang diajukan oleh PPP hasil Muktamar Jakarta yang putusannya NO (Niet Ontvankelijke Varklaard) justru membuktikan bahwa “PPP Mukhtamar Jakarta yang syah di bawah kepemimpinan H. Djan Farid.

Keempat, sikap Menkumham pada saat ini yang tidak mengesahkan kepengurusan H. Djan Farid hasil Muktamar Jakarta jelas sekali sangat menzalimi Partai Islam (PPP) dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Kelima, Keluarga Besar Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Riau meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H Joko Widodo agar segera memberhentikan saudara Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Kemenkumham Republik Indonesia karena tidak kapabel sebagai pembantu presiden.

Kemudian, gerakan Ini serentak di seluruh di Kanwil Kemenkumham Indonesia pada hari ini sesuai hasil Rapimnas III PPP Djan Faridz beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Riau, Dewa Putu Gede, BC IP SH MH mengatakan terima kasih kepada pengurus PPP Djanz Faridz yang menyampaikan aspirasi secara santun. 

"Surat ini secepatnya akan kami sampaikan langsung ke Kemenkumham RI," ujarnya..

Hadir dalam rombongan, Afrizal DS, Fadila Saputra, Nofel SH MH, Ahmad Tauhid, Okto Irianto dan pengurus lainnya.

Untuk diketahui, bahwa pada awal perselisihan, kubu Romahurmuziy meminta pengesahan pada Menkumham (saat itu Amir Syamsudin) melalui Dirjen AHU ibu Harkristuti Harkrisnowo. 

Dengan mendasarkan pada Pasal 23, Pasal 32 & 33 UU No.2/2011 tentang parpol, Dirjen AHU melalui surat AHU. AH.11.03-1 tanggal 25 September 2014 secara tegas menolak permohonan tersebut karena apabila ada perselisihan harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai dan Pengadilan.

Kemudian bahwa keanehan muncul sejak posisi Menkumham dijabat oleh Yasonna Laoly yang membuat kebijakan yang bertentangan dengan Menkumham sebelumnya (Amir Syamsudin). Karena baru sehari menjadi Menkumham, ia langsung memberikan keputusan pengesahan pada kubu Romahurmuziy. 

Keputusan gegabah tersebut pun akhirnya dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan No. 504 dan Putusan No. 601.

Bahwa setelah terbukti salah, tindakan Yasonna Laoly ternyata semakin “menggila”, karena Putusan No. 504 dan No.601 tersebut ternyata malah dijadikan dasar untuk mengesahkan kepengurusan kubu Romahurmuziy hasil muktamar ilegal Pondok Gede. 

Keputusan pengesahan tersebut jelas “haram”, oleh karenanya segala tindakan yang dilakukan oleh kubu Romahurmuziy tersebut juga “haram” hukumnya. Tindakan Menkumham tersebut bahkan diduga memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 421 & Pasal 263/266 KUHP serta Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor.

Bahwa ke”haram”-an pengesahan kubu Romahurmuziy, saat ini semakin diperkuat dengan Putusan PK MA No.79, Putusan MA No. 491 & Putusan MA No. 514, dimana MA menyatakan sengketa kepengurusan merupakan kewenangan mutlak Mahkamah Partai sehingga harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai DPP PPP.

Selanjutnya DPP PPP di bawah kepengurusan Ketua Umum H. Djan Faridz merupakan satu-satunya kepengurusan yang dibentuk melalui Muktamar sesuai dengan prosedur yang ditentukan Mahkamah Partai DPP PPP dalam Putusan No. 49/2014. Dengan demikian Menkumham selaku pelaksana fungsi administrasi seharusnya memberikan keputusan pengesahan kepengurusan DPP PPP di bawah Ketuan Umum H. Djan Faridz.

Semestinya Yasonna Laoly sebagai Menkumham merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, oleh karena itu Yasonna Laoly seharusnya mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dengan mematuhi segala ketentuan hukum dan tidak dengan memecah belah umat Islam. Karena segala perbuatan Yasonna yang memecah belah umat Islam tersebut akan melekat pada Pemerintahan Presiden Jokowi sebagaimana telah disampaikan oleh Bpk Amien Rais sebelum saat diadakannya acara reuni 212 yang menyebutkan ““Hei Pak Presiden jangan jualan murah negeri kita di Beijing, jangan pecah belah umat Islam, jangan pecah belah PPP”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, DPW PPP Riau mohon agar Bapak sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dapat turut mengingatkan Menkumham Yasonna Laoly untuk mematuhi segala ketentuan hukum, terlebih berbagai tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Partai dan lembaga Peradilan tersebut belum pernah terjadi pada era Menkumham sebelumnya, hanya pada era Menkumham Yasonna Laoly ini sajalah hal tersebut terjadi yang dapat menjadi noda hitam bagi profesionalitas seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (hms PPP)

Published in KARIMUN

 

   

Ket Photo Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IWO KEPRI, Rudiarjo Pangaribuan.

Batam,(KT) -  Kepri Ikatan Wartawan Online Provinsi Kepulauan Riau (IWO KEPRI) tampaknya cukup gerah dengan adanya surat pengumuman publikasi media massa No.489/HMS/149/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Karimun Muhammad Tang.

Pasalnya, surat itu dinilai membatasi hak-hak umum pers nasional secara eksplisit dan organisasi IWO Kepri secara implisit.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IWO KEPRI, Rudiarjo Pangaribuan kepada karimuntoday.com, Rabu,(27/12/2017),Kendati, DPW IWO Kepri dan seluruh pengurus melayangkan surat protes melalui surat bernomor 26/12.01.IWOKEPRI/BIDKUM/2017 kepada Bupati Karimun Cq Assisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Tang.

"Mudah-mudahan surat protes yang kami layangkan sampai sore dalam Minggu ini,” Tuturnya.

Kami berharap, dengan masuknya surat kami dapat dipertimbangkan oleh Pemkab Karimun. Surat Pemkab itu tendensius mengekang kemerdekaan pers dalam berekspresi sesuai Undang-undang pers itu sendiri," ujar Rudi

 Lanjut Rudi, keseriusan pihaknya dalam atensi surat kepada Pemkab, surat yang dikirim akan ditembuskan ke DPP IWO Pusat, Dewan Pers, Gubernur Kepri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri. "Tujuannya, agar ini semua clear. Harapan kami, Pemkab Karimun punya pertimbangan yang baik. Kami mempertegas bahwa, kami layangkan surat itu tentu sudah ada pertimbangan matang di internal Iwo Kepri," tambahnya. Rega/IWO.Kepri

 

 

Published in BATAM

 

 

GROBOGAN, (KT),- Besarnya nilai nominal anggaan dana desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat melalu Kementrian Desa,membuat dana tersebut rawan penyimpangan. Untuk mencegah terjadinya kasus korupsi yang melibatkan oknum oknum pelaku dana desa,Kejaksaan Negeri Purwodadi,Grobogan,Jawa Tengah,rabu siang (27/12) melakukan penyuluhan hukum  terhadap puluhan Kepala Desa,BPD,dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan agar dana desa bisa dipergunakan dengan baik dan kepala desa tidak takut dalam menjalankan dana desa.

“Kegiatan ini kita lakukan agar  kepala desa dan pelaku dana desa bisa melaksanakan dana desa dengan baik tanpa merasa takut dalam menjalankan dana desa,”ucap Edi Handojo Kepala Kejaksaan  Negeri Purwodadi selepas acara.

Menurut Edi,secara keseluruhan pemanfaatan dana desa di Kabupaten Grobogan berjalan dengan baik.Hingga tahun ini,belum ada temuan maupun pelanggaran terkait dengan penggunakan dana desa.” Untuk tahun ini belum ada temuan,dan tak ada laporan soal dana desa,meskipun begitu kita tetap tindaklanjuti jika ada laporan,” tegasnya

Edi menjelaskan,hingga saat ini,dari 280 desa dan kelurahan di Kabupaten Grobogan, baru ada satu kepala desa yang terlibat kasus korupsi dana desa,dengan nilai kerugian 50 juta dan sudah diputus hukuman satu setengah tahun oleh pengadilan tipikor semarang.” Selama ini dana desa lancar,kita belum ada temuan,hanya ada satu kepala desa yang terlibat kasus dana desa,itu pun limpahan dari kepolisian,dan sudah diputus 1,5 tahun,” jelasnya

Selain mendapatkan penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri Purwodadi,puluhan kepala desa juga mendapatkan sosialisasi tentang program sertipikat masal dari Badan Pertanahan Negara Purwodadi.(nur)

Published in KARIMUN
Page 1 of 11

KALENDER BERITA

« December 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31