humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Wednesday, 15 March 2017

 

Ket Photo : Sapuad atau Fuad meninggal dunia,Dalam kecelakaan yang terjadi Jumat (12/3/2017) lalu.

 

Karimun,(KT) - Dinas Ketenagaan menemukan banyak pelanggaran dari kecelakaan kerja di PT Sembawang Karimun Shipyard (PT KSS).

 

Dalam kecelakaan yang terjadi Jumat (12/3/2017) itu, seorang pekerja bernama Sapuad atau Fuad meninggal dunia

 

Pengawas dan Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Disnaker Kepri, RD Ria Isweti menjelaskan, kecelakaan kerja ini melibatkan tiga perusahaan, yakni PT KSS serta dua perusahaan subkontraktor, PT Karimun Tetap Jaya tempat korban Sapuad bekerja dan PT Suditiana Karimun tempat operator forklift, Samrizal, bekerja.

 

"Ini melibatkan tiga perusahaan. Kita menemukan kesalahan pada ke tiga perusahaan itu," kata Ria, Rabu (15/3/2017).

 

Dari hasil investigasi Disnaker, PT Karimun Tetap Jaya ternyata tidak mendaftarkan korban Sapuad menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

 

Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan membayar Rp 133 juta kepada keluarga korban. Perusahaan diberikan waktu selama 14 hari untuk membayar santunan tersebut.

 

"Kita beri tenggat hingga tanggal 27 Maret nanti bagi perusahaan untuk membayarnya," katanya.

 

Penghitungan Disnaker Kepri adalah 60%x 80 kali upah berdasarkan UMK, santunan selama dua tahun yang perbulannya Rp 200.000 dan santunan pemakaman. Totalnya sekitar Rp 133 juta.

 

Tidak hanya Sapuad, ternyata PT Suditiana Karimun juga tidak mendaftarkan Samrizal ke BPJS.

 

Samrizal yang menggilas tubuh Fuad juga tidak memiliki lisensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

 

"Operator ini ternyata memiliki lisensi loader, dan ini sudah satu pelangaran. Kita juga sudah meminta agar perusahaan untuk segera mendaftarkan pekerjanya ke BPJS," katanya.

 

Sedangkan pelanggaran untuk PT KSS adalah karena melibatkan perusahaan subkontraktor yang tidak memenuhi standar jeminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerjanya.

"Semestinya PT KSS memperhatikan persyaratan semua pekerja yang ditempatkan di perusahaannya," kata Ria.

 

Ria menyebutkan, kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia adalah yang pertama di tahun 2017 ini.

 

Ria mengimbau agar perusahaan lain dapat memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan pekerjanya.

 

"Ini seharusnya menjadi contoh bagi seluruh perusahaan," katanya.(sumber:tribunnews.com/karimuntoday.com)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Lokasi Candi Sintong di Kabupaten Rohil,Provinsi Riau.

 

Rohil,(KT) – Komunitas Pemuda Pencinta Seni,(KIPAS),hari ini melakukan aktivitas menata serta membersihkan benda-benda kuno bersejarah peninggalan kerajaan Sintong  agar selalu terawat dan tanpak bersih.

 

Hal tersebut dikatakan, Ketua Kipas, M.Sarbaini kepada karimuntoday.com Rabu,(15/3/2017), Ya hari ini kami mempunyai anggenda membersihkan serta menata benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan sin tong, adapun peninggalan kerajaan tersebut berupa candi serta rumah lama yag saat ini kondisinya kurang terawat, dan juga menurut cerita para tetua kerjaan sin-tong bagian dari kerajaan Rohil.

 

Ket Photo : Rumah Lama, Peninggalan dari Kerajaan Sin-tong.

 

“ Yah hampir 5 jam juga kami membersihkan benda-benda bersejarah tersebut, serta membersihkan rumah lama peninggalan kerajaan sin-tong, kan saying kalau tidak dirawat, karena salah satu destinsi tanah putih tanjung melawan, sebagai anak daerah tentu kita memiliki tanggung jawab untuk merawatnya,” Pungkas Baini

 

Ditambahkanya lagi, Dia berharap pemerintah kabupaten rokan hilir melalui dinas pariwisata, agar melirik candi sintong untuk dijadikan objek wisata religi, karena fenomenanya sangat fantasis, dan kami dari kipas siap bekerjasama untuk mengembangkan seni budaya di kabupaten rohil, dan juga di rohil banyak tempat wisata yang bisa menarik para wisatawan yang akan berkunjung, seperti,Makam Zainuddin Rokan terletak di Tanah Putih Tanjung Melawan serta Makam Tiongha tempo doeloe,” Tuturnya (Rahmat)

 

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Bupati Karimun. H.Aunur Rafiq.

 

Karimun,(KT) – Teka – teki terkait adanya aktivitas dua kapal hisap pasir laut melakukan penambangan di kecamatan meral, kabupaten karimun, akhirnya terjawab sudah, dari hasil pengecekan dokumen periizinan perusahaan tersebut ternyata melakukan aktivitas pendalaman alur, bukan penambangan pasir laut seperti yang diduga masyarakat selama ini, dan juga tanah lumpur dan matrial lainya berasal dari dalam laut digunakan untuk reklamasi perusahaan shipyard tersebut.

 

Hal tersebut dikatakan, Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq kepada karimuntoday.com via hp selularnya Rabu (15/3/2017),sore. mengatakan, Ya hari ini dia sudah memerintahkan Ka.Badan Periizinan, Sularno untuk memanggil pihak perusahaan untuk melihat dokumen periizinanya,dan pihak perusahaan koperatif untuk melihatkan semua izin dimilikinya, dan setelah dilihat ternyata izin pendalaman alurnya dikeluarkan oleh kementerian perhubungan pusat sedangkan izin oleh gerak kapalnya dikeluarkan oleh KSOP Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepri.

 

“  Izin dimiliki oleh PT Grace Rich Marine bukan untuk melakukan penambangan pasir laut tetapi melakukan pendalaman alur, sedangkan matrial dari hasil pendalaman alur tersebut seperti tanah lumpur maupun lainya diperuntukan untuk menimbun,(reklamasi-red) di lahan milik mereka,adapun izin yang dikantonginya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kementerian perhubungan,” Pungkasnya

 

Ditambahkanya lagi, Dengan adanya polemic ditengah masyrakat terkait permasalahan ini, pihak perusahaan dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada para nelayan yang terkena dampak dari pendalaman alur tadi, dan juga dia sangat berterimakasih kepada masyarakat karimun, OKP dan Ormas serta tokoh masyarakat, yang sudah memberikan motivasi serta dukungan moril terhadapnya dalam bertindak, demi kemajuan kabupaten karimun yang kita cintai ini,” Tuturnya

 

Secara terpisah, Direktur PT Grace Rich Marine sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya terkait kapan jadwalnya melakukan sosialisasi kepada para nelayan di kecamatan meral serta dengan masyarakat, belum dapat dimintai tanggapanya.(*)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Ketua DPP Perpat Karimun, Gatot Hariyanto,Ketua PATRON Karimun, 2 Ketua PAC KPK serta Tokoh Masyarakat berphoto bersama Usai Melakukan Rapat di Kantor DPP Perpat, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri.

 

Karimun,(KT) – Buntut dari penambangan pasir laut oleh dua kapal isap di peraiaran karimun tepatnya di kecamatan meral, berbuntut panjang, pasalnya hari ini beberapa OKP dan Ormas serta Tokoh Masyarakat menggelar rapat di Kantor DPP Perpat Karimun, dalam rangka membahas keberadaan kapal isap pasir laut tersebut.

 

Hal tersebut dikatakan, Gatot Hariyanto Ketum DPP Persatuan Pemuda Tempatan,( PERPAT-RED),kepadakarimuntoday.com, Rabu (15/3/2017),Ya tadi kami sudah melakukan rapat membahas keberadaan kapal isap pasir laut yang melakukan penambangan di peraiaran karimun tepatnya di kecamatan meral, keputusan dari rapat yang dilakukan ada beberapa point yang bakal di sampaikan kepada bapak bupati karimun, provinsi kepri, salah satunya memberikan dukungan moril untuk bertindak tegas,apabila kedua kapal isap tersebut tidak mengantongi izin.

 

“  Kami sepakat besok akan mengirimkan surat kepada bapak bupati karimun terkait adanya aktivitas penambangan pasir laut dilakukan oleh salah satu perusahaan yang kami tidak mengetahui nama perusahaan menaungi kedua kapal isap pasir laut tersebut, salah satu hasil kesepakatan kami tadi adalah, memberikan dukungan moril dan materil kepada bupati karimun, untuk mengambil sikap terhadap perusahaan tersebut,adapaun yang menghadiri rapat diantaranya, Patron, 2 PAC KPK dan Tokoh Masyarakat,” Ujarnya

 

Ditambahkanya lagi, Kami juga sangat menyesalkan pemerintah provinsi juga pihak syahbandar tidak memberitahukan kepada masyarakat karimun tentang adanya aktivitas penambangan pasir laut di daerah kami,sehingga kemarin menimbulkan gejolak dengan dihentikanya aktivitas tambang oleh masyarakat meral, kami juga tidak memungkiri kebijakan tentang soal izin tambang saat ini sudah diambil alih oleh provinsi, namun, selayaknya, pemerintah provinsi melibatkan pemerintah daerah,sebagai penguasa diwilayah tersebut.

 

“ Dampak dari hasil penambangan pasir laut hanya kami didaerah yang mengetahui, oleh sebab itu diminta kepada pihak provinsi kepri, sebelum memberikan izin harus di kaji lebih dalam dampak lingkungan atas penambangan pasir laut tersebut, dan selayaknya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat,” Pintanya (*)

Published in KARIMUN
Ket Photo : Hasyemi Faqihudin (Ketua Koordinator DKI Jakarta ,( Aceh, Jakarta, Papua).
 
Jayapura,(KT) -  Sebelumnya dilansir   dalam tayangan Primetime News Metro TV, Selasa (14/3) malam,  pukul 19.07 WIB saat diwawancarai wartawan Metro TV, Gubernur Papua Lukas Enembe menuding lembaga pihak kepolisian terlibat jauh dalam pilkada di Papua. Sehingga stabilitas politik di papua menuding gaduh.
 
Akan tetapi Kepolisian Daerah (Polda) Papua membantah pernyataan Gubernur Lukas Enemba yang menuding bahwa institusi kepolisian tidak bersikap netral dalam mengawal penyelenggaraan pilkada di bumi Cenderawasih itu.
 
Melalui Kepala bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Selasa malam mengatakan pihaknya dalam mengawal pelaksanaanpesta demokrasi di 10 kabupaten dan satu kota pada pilkada 2017 sudah netral.
             
"Pernyataan pak Gubernur itu sangat subyektif, tidak mendasar dan tidak layak disampaikan ke media," kata AM Kamal menanggapi pernyataan Gubernur Lukas Enembe dan "running tex" di salah satu stasiun tv swasta nasional.pesta demokrasi di 10 kabupaten dan satu kota pada pilkada 2017 sudah sangat menjunjung netralitas.             
 
"Pernyataan pak Gubernur itu sangat subyektif, tidak mendasar dan tidak layak disampaikan ke media," kata AM Kamal menanggapi pernyataan Gubernur Lukas Enembe dan "running tex" di salah satu stasiun tv swasta nasional.
 
"Kapolda Papua Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw sejak awal telah memerintahkan seluruh pejabat utama membantu polres-polres yang melaksanakan pilkada dengan harapan untuk menekan   persoalan-persoalan yang akan mengganggu terjadinya gangguan kamtibmas. Pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi ini karena para calon tidak siap untuk menerima kekalahan maka terjadi pelanggaran pemilu dan terjadinya PSU yang diputuskan oleh penyelenggara," katanya.
 
Apalagi kata AM Kamal, pada beberapa pekan lalu setelah pelaksanaan pemungutan suara   dan rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten dan kota, telah dilaksanakan pertemuan di aula Rastra Samara Polda Papua yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan yang membahas tentang pilkada. Terangnya.
 
"Sangat disayangkan pernyataan  gubernur tentang penarikan Kapolda, yang meminta kepada Presiden dan Kapolri. Jabatan Kapolda itu adalah hak prerogratif seorang Kapolri. Sebagai contoh, jika mencermati PSU di Kabupaten Jayapura, Panwas dan KPU setempat telah mengambil langkah sebagai mana tugas dan tanggungjawabnya," sambungnya.
 
Menanggapi issu hangat tersebut Di bumi cendrawasih, Hasyemi Faqihudin (Ketua Koordinator DKI Jakarta ,( Aceh, Jakarta, Papua) saat dihubungi menjelaskan. "Konklusifnya, saya kira Kapolri pasti akan monitoring yang terjadi sebenarnya.
 
Pak tito karnavian sikapnya sangat netral dan bijak. Terlebih juga Presiden RI dihadapi variable terpengaruh dan berpengaruh. Saya kira pak presiden langsung saja datang ke papua, untuk menanyakan langsung kepada masyarakatnya. Karena papua harus di spesialisasikan, sebab daerah timur itu sama halnya sayap negara, apabila sayap satu terluka maka negara ini akan goyang seperti halnya pesawat". Pungkasnya.(*)
Published in KARIMUN

  

Ket Photo : Bahriadi Ketua Bidang Lingkungan Hidup HNSI Kepri.

 

Karimun,(KT) – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia,(HNSI),Kepri mendukung langkah bupati karimun untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen kapal isap pasir laut yang tengah beroperasi melakukan penambangan di perairan kabupaten karimun,provinsi kepri, pasalnya penambangan pasir laut tersebut salah satu zona areal tangkapan nelayan.

 

Hal tersebut dikatakan, Bahriadi Ketua Bidang  Lingkungan Hidup kepada karimuntoday.com Rabu (15/3/2017), Ya dia sangat memberikan dukungan moral kepada bupati karimun,H.Aunur Rafiq, hari ini bakal melakukan pengecekan dokumen kapal isap pasir laut, terkait izin kuasa penambanganya serta izin oleh gerak kapalnya, dan dia berharap apabila dalam pengecekan nanti kedua kapal tersebut tidak mengantongi izin, diminta kepada bupati karimun agar menghentikan aktivitas kapal isap pasir laut tersebut.

 

“  Dia sangat memberikan apresiasi kepada bupati karimun, bakal melakukan penindakan tegas kepada kedua kapal isap pasir laut tersebut,apabila dalam beroperasi tidak mengantongi izin,dia berharap, agar perusahaan yang menaungi dua kapal isap pasir laut tersebut di bawah keranah hukum, sehingga kedepanya ada efek jera bagi pengusaha nakal,” Pintanya

 

Ditambahkanya lagi, Dia juga sangat mendukung dengan adanya penolakan oleh masyarakat meral serta KTNA terkait keberadaan kapal isap tersebut, karena sangat berdampak kepada habitat laut, air menjadi keruh dan mirisnya bisa mengakibatkan abrasi pantai dan hasil tangkapan nelayan niscaya akan berkurang,” Pungkasnya (*)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« March 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31