humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Thursday, 11 May 2017

 

 

The 11th Eco-products International Fair 2017 formally declared open with the ribbon cutting by the dignitaries.

TOKYO, JAPAN, (KT) - Asian Productivity Organization (APO) Secretary-General Dr. Santhi Kanoktanaporn today called upon developing countries, particularly APO members, to focus on Sustainable Productivity to meet the challenges posed by fast-changing technologies shaping the global economy and driving new business models.

"We need to join forces in raising awareness and modifying our behaviors, strategies, and business models at different levels, so we can timely respond to emerging environmental challenges and proactively manage the opportunities that lie ahead," the Secretary-General stated at the International Environmental and Economic Forum held in parallel with the 11th Eco-products International Fair(EPIF 2017).

The EPIF 2017 is being organized by the APO, Vietnam National Productivity Institute, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, and Vietnam Environment Administration at the Saigon Exhibition & Convention Center in Ho Chi Minh City, 11--13 May 2017. It is supported by the Vietnamese Ministry of Science & Technology and Ministry of Natural Resources & Environment.

Dr. Kanoktanaporn added that, at the national and global levels, the key to Sustainable Productivity would depend on the ability of countries to adapt to changing technologies, market needs, and consumer behavior to review, revise, and adopt new policies. "Governments will also need to create favorable policies and business environments aimed at encouraging R&D and innovation by organizations, as well facilitate and motivate entrepreneurship," he stressed.

The Secretary-General explained that, with the rapid changes occurring around the world in various spheres, the APO would focus on promoting Sustainable Productivity as a key element of its activities. "To assist our member countries to become resilient at a time of extreme turbulence, high uncertainty, and fast changes, the APO is committed to assisting and preparing its member countries to become future-proof," he declared, acknowledging that sustainable productivity growth today was a complex issue cutting across multiple domains, including government policies and concerns related to industry, agriculture, climate change, and others. "We are calling for concerted efforts in all spheres to move toward a sustainable future," Dr. Kanaktanaporn concluded.

Welcoming dignitaries and delegates to the EPIF 2017, Vice Minister Trần Việt Thanh of the Vietnamese Ministry of Science and Technology commented that sustainable development was one of the fundamental criteria in reforming the model of economic growth as well as the most significant goal for Vietnam. "With the theme Green Technologies and Products: Actions for the Future, the EPIF 2017 is an important step toward the development of Vietnam's economy and an important event to disseminate and raise community awareness of productivity and sustainable development through producing and consuming eco-friendly products, services, and technologies," Vice Minister Thanh observed.

The three-day EPIF promotes awareness of sustainable development through the production and consumption of eco-friendly products, services, and technologies. The theme Green Technologies and Products: Action for the Future focuses on future-proofing productivity efforts while achieving sustainable industrial development and growth in APO member countries.

In his address at the EPIF Opening Ceremony, Green Productivity Advisory Committee Chairperson Hajime Bada, Honorary Adviser, JFE Holdings Inc., pointed out that with APO member countries continuing to experience rapid economic growth, the burden on the environment had increased due to greater energy use. "This is now a major problem and I hope that this EPIF, which is showcasing the world's best and latest environmental technologies, will help change perceptions of the Paris Agreement so that it is viewed not as a constraint but as an opportunity for new contributions to sustainable development," he remarked.

The EPIF is one of the largest international environmental exhibitions in Asia, and this is the second time for Vietnam to host the event. Among the 174 exhibitors, companies from PR China, Germany, Japan, the Republic of Korea, Thailand, and Vietnam are introducing their latest environmentally friendly equipment, products, and services. Industry players can explore business collaborations, investment cooperation, trade promotion, and technology transfers. The fair is also a good opportunity for local counterparts to build national strategies, identify needs, and promote activities for green growth in Vietnam.(*)

 

 

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Kapolsek, Sengingi Hilir, danTiga Orang Pedagang serta Barang Bukti Petasan yang Diamankan.

 

Teluk Kuantan,(KT) – Menyambut Bulan Suci Ramadhan beberapa pekan lagi, pedagang petasan,(mercon), sudah mulai terlihat, ini dibuktikan, ditangkapnya 3 orang pedagang yang sedang berjualan Petasan oleh Polsek Singingi Hlir,Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

 

Hal tersebut dikatakan,Kapolres Kuansing,AKBP. Dasuki Herlambang,melalui, AKP. G. Lumban Toruan Kasubag Humas Polres Kuansing kepada karimuntoday.com, Kamis,(11/5/2017), Ya sekitar pukul, 9,20 wib tadi pagi, Kapolsek Singingi Hilir bersama anggotanya telah mengamankan tiga orang pedagang petasan di wilayah hukumnya, serta mengamankan petasan berbagai jenis, dianyaranya, Petasan Merk Lumba-lumba: 1. 970 Buah, merk Elang emas : 12 Buah, merk Mini wood : 60 Buah, merk Roman candle: 10 Buah, merk Rahe snakc : 2 Buah, merk magical shoot: 12 buah, merk happy flower: 108 buah, merk whistling thunder: 2 buah.

 

“ Saat ini barang bukti petasan sudah diamankan di Polsek Singingi Hilir,tindakan tersebut untuk mengantisipasi maraknya para pedagang yang menjual petasan tanpa memiliki izin dari pihak terkait, alias illegal, selain itu juga, dampak dari maraknya petasan selain membahayakan, juga akan menganggu masyarakat muslim yang akan menunaikan sholat ketika bulan suci ramadhan kelak,” tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Indentitas ke tiga pedagang/penjual petasan tanpa memiki izin tersebut sebagai berikut,Denta Mario,(30 thn), Warga Muaro Sentajo Kec.sentajo Raya, dan Dasril (57 Tahun), Alamat Tangkerang Pekanbaru kemudian Muhammad Aras (23 Tahun), Alamat Desa beringin Tlk. Kuantan Selanjutnya,dilakukan proses, diantaranya, Dilakukan introgasi. 2. Dibuatkan serah terima barang. Dan ke 3. Dibuatkan surat pernyataan.

 

" 10 orang anggota polsek Singingi hilir.Giat selesai pukul 10.30 wib, Selama giat berlangsung situasi terdapat dalam keadaan aman dan kondusif.” Tukas Ka Humas Polres Kuansing Lumban Toruan (Eki Maidedi)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Tambang Emas Ilegal.(net).

 

Teluk Kuantan,(KT) – Puluhan Pertambangan Emas Tanpa Izin, (DOMPENG) di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, aktivitasnya sudah meresahkan warga setempat, pasalnya, limbah dari PETI tersebut mengancam kerambah apung milik warga,mirisnya lagi, keberadaan PETI Ilegal tersebut, seakan-akan tidak terhendus oleh pihak Polsek Kuantan Mudik maupun Polres Kuansing.

 

Hal tersebut dikatakan, Syamsir Amri Ketua Kelompok Kerambah Apung kepada karimuntoday.com, Kamis,(11/5/2017), Dia sangat kwahtir dengan keberadaan puluhan Pertambangan Emas Tanpa Izin,(PETI), yang tidak berapa jauh dari areal kerambah apungnya, bahkan saat ini limbah dari dompeng tersebut sudah mengalir kearah dimana kerambah apung kelompoknya berada, apabila tidak cepat di antisipasi, maka nasib ikan peliharaanya akan terancam, buktinya, saat ini ikan – ikan didalam kerambah sudah banyak stress, tidak mau makan, karena air didalam kerambah sudah keruh seperti kopi susu.

 

“  Dia berharap Bapak, Kapolres Kuantan Singingi, atau Bapak Kapolsek Kuantan Mudik di Lubuk Jambi, agar dapat menghentikan aktivitas pertambangan emas Tanpa Izin,(PETI),tersebut,pasalnya, apabila ikan-ikan dikerambah pada mati, siapa yang bakal bertanggung jawab, jangan akibat dilakukan pembiaran akan menimbulkan komplik antar warga,” tuturnya

 

Ditambahkannya lagi, Diakuinya, bahwa aktivitas penambangan emas tanpa izin tersebut di atas lahan pribadi milik warga Desa Bukit Pedusunan,tetapi aktiviats tambangnya bukan kah tidak ber izin, selayaknya dilakukan penertiban dan penutupan, karena sudah membuat masyarakat resah, sekali lagi diminta kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas,” Pungkasnya

 

Secara terpisah,Kepala UPTD Dinas Perikanan Wilayah IV, Rahmatulah,A.Md kepada karimuntoday.com, membenarkan operasi ilegal(DOMPENG), dilahan pribadi Edi Mentari dan Duat,juga warga desa bukit pedusunan,namun bagaimanapun harus dilakukan pembasmian, karena sudah meresahkan orang banyak.atau sudah mengganggu bahkan dapat mematikan usaha kerambah apung bukit pedusunan,”  ujarnya singkat.

 

Kemudian,Salah seorang Aparatur Pemerintahan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau kepada karimuntoday.com juga mengatakan, Bahwa aktivitas PETI tersebut sudah disampaikan dan dilaporkan ke Dinas Perikanan Kabupaten.Kuansing, namun sampai saat ini belum ada tanggapan, dan dia berharap semua pihak berperan aktif untuk  mendukung/pembasmian peti ilegal alias (DOMPENG) di desa bukit pedusunan ini,pasalnya Lahan Venue dayung yang telah di bangun dan juga untuk lahan perikanan  berkisar 60ha,sekarang sudah dicemari oleh limbah dompeng” Ujarnya

 

Secara terpisah, Kapolres Kuantan Singingi, AKBP,Dasuki Herlambang,sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait maraknya, aktivitas tambang emas ilegal di wilayah hukumnya, belum mendapatkan tanggapan, serta terkesan adanya pembiaran.(Eki Maidedi) 

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Guru setiap Langkahmu di selingi dengan Keceriaan walaupun terlihat letih diraut Wajahmu, namun, tetap sabar.(net)

 

Tanjungpinang,(KT) – Dewan Pimpinan Pusat ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri sangat menyayangkan sudah memasuki lima bulan gaji Guru Honorer serta Tenaga Adminstrasi di Sekolah Menegah Atas,(SLTA), belum juga di bayarkan, sehingga akan berdampak kepada proses belajar mengajar bagi anak didik, oleh sebab itu, diminta kepada Gubernur Kepri melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk segera mencairkan gaji para guru serta adm tersebut,agar para guru serta tenaga adm dapat focus menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

 

Hal itu dikatakan, Azhar MN Ketua DPP IPMKK Provinsi Kepri kepada karimuntoday.com Kamis,(11/5/2017), Kalau berkaca kepada UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai tanggung jawab pendidikan setingkat SLTA ruang lingkupnya sekarang diambil alih oleh provinsi belum saatnya, pasalnya, dia melihat kesiapan di suatu daerah untuk menjalakan amanat UU tersebut sangat beragam, contohnya saja di Provinsi Kepri, sudah lima bulan gaji guru honorer maupun tenaga adm belum juga di bayarkan, artinya, dinas pendidikan provinsi belum siap atas pelimpahan wewenang tersebut.

 

“ Dia melihat Dinas Pendidikan Provinsi Kepri belum begitu siap menerima pelimpahan atau menjalankan amanat UU No 23 Tahun 2014, pasalnya, sudah sekian bulan belum juga bisa menuntaskan permasalahan yang ada, sehingga dampaknya, lima bulan gaji guru honorer dan tenaga adm belum dibayarkan, selayaknya pemerintah pusat melakukan evaluasi atas UU tersebut, karena dinilai lebih besar mudaratnya dari manfaatnya,” Imbuh azhar

 

Ditambahkanya lagi, Waktu lima bulan bukan hari yang pendek, tapi panjang, namun, para guru serta adm masih bisa bertahan hidup, coba kita renungkan kepada diri kita sendiri, andaikata terjadi terhadap diri pribadi,apa yang akan dilakukan, selayaknya Gubernur Kepri bertindak tegas, dan DPRD Provinsi Kepri, sebagai penyambung lidah masyarakat, mana suaramu,” Tutur azhar (*)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« May 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31