humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Friday, 19 May 2017

 

Ket Photo : Aktivitas Tambang Emas Ilegal,(net).

 

Teluk Kuantan,(KT) – Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, lahanya, ternyata milik salah seorang oknum pegawai UPTD Kesehatan sampai saat ini masih terlihat beraktivitas, tanpa ada rasa takut,(kebal hukum), tentu sangat menjadi pertanyaan dari masyarakat sekitar,aparat penegak hukum kepolisian  di daerah seakan-akan tidak punya nyali untuk melakukan tindakan tegas.

 

Hal tersebut dikatakan,Praktisi Hukum, Zubirman MY SH di kuansing kepada karimuntoday.com Jumat (19/5/2017), Dia tidak habis pikir  sampai saat ini aktivitas penambangan emas illegal di desa bukit pedusunan, kecamatan kuantan mudik, masih tetap beroperasi, padahal, aktivitasnya sangat meresahkan masyarakat, karena dia mendapatkan informasi kurang lebih satu kilo meter dari lokasi tambang tersebut, ada kerambah ikan masyarakat, celakanya lagi, ternyata lahan yang di tambang emas tersebut  katanya milik salah seorang oknum pegawai UPTD Kesehatan di Lubuk jambi.

 

“  Dia berharap agar bapak  kapolda riau untuk turun tangan lansung menutup aktivitas tambang emas illegal tersebut, pasalnya, dia melihat aparat kepolisian mulai dari polsek  kecamatan lubuk jambi sampai dengan polres kuansing, tidak memiliki keberanian untuk melakukan penutupan terhadap tambang emas illegal tersebut,” Cetusnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia berasumsi apabila penambangan emas illegal di desa bukit pedusunan, kecamatan lubuk jambi, serta di muara lembu tidak dibumi hanguskan, maka kedepanya, tidak menutup kemungkinan akan tumbuh seperti jamur tambang-tambang emas illegal di kabupaten kuansing, seperti dahulu lagi, karena masyarakat menilai aparat penegak hukum tidak begitu serius melakukan tindakan tegas, terhadap aktivitas tambang emas illegal tersebut,” Tuturnya

 

Secara terpisah, Ardizal Oknum Pegawai UPTD Kesehatan Lubuk Jambi pemilik lahan yang dijadikan tambang emas illegal, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya

 

Kepala Kepolisian Daerah Riau, irjen Pol.Zulkarnain sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya terkait permintaan salah seorang praktisi hukum di kuansing agar bapak kapolda turun lansung melakukan penutupan aktivitas tambang emas illegal di kabupaten kuansing,provinsi riau, pasalnya dia melihat, kapolres kuansing kurang serius membumi hanguskan aktivitas tambang emas illegal tersebut,” Pungkasnya (*)

Published in KARIMUN

 

 

Ket Photo : Tokoh masyarakat dari Empat Kecamatan di Karimun, mengikuti Sosialisasi.(lk)

 

Karimun,(KT) - Pemerintah Kabupaten Karimun menggelar sosialisasi  Peraturan Daerah Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah,Perda Nomor 8 tahun 2015 Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS serta Perda nomor  8 tahun 2016 Tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Aula Meeting Room Hotel Balai View,Kamis (18/5/2017) dengan pagu anggaran sebesar Rp100 Juta.

 

Sosialisasi produk hukum ini di ikuti oleh tokoh masyarakat yang ada di empat kecamatan Karimun diantaranya,Kecamatan Karimun,Meral,Meral Barat dan Tebing.dari 60 undangan peserta hanya 40 peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi ini.

Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang di selenggarakan oleh Bagian hukum Pemerintah Kabupaten Karimun di laksanakan tiga produk hukum sekaligus dengan tema”Melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Mari Kita Tingkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten Karimun Untuk di Terapkan Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Kasubag hukum bidang dokumentasi Pemkab Karimun Yanti yang juga selaku PPTK kegiatan ketika di konfirmasi di sela-sela acara berlangsung mengatakan dirinya tidak bisa memberikan penjelasan terkait kegiatan sosialisasi ini,”mohon maaf saya tidak bisa menjelaskannya berhubung saya baru menjabat,”jelasnya.

Selai itu Yanti juga tidak mengetahui pasti konsep kegiatan teknis acara sosialisasi produk hukum peraturan daerah yang sedang di gelarnya,”silahkan saja dengar dan lihat sendiri acara sosialisasi kami pak,untuk lebih jelasnya silahkan tanya sama bu Dwi,”katanya dengan gagap.

Terpisah,Kabag Hukum dan Organisasi Tatalaksana Setdakab dijabat Nurbaiti Dwi Kurnia ketika di konfirmasi via hp selularnya mengatakan kegiatan sosialisasi Perda yang kita gelar hari ini merupakan produk hukum daerah yang nantinya masyarakat bisa lebih memahami serta dapat di terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat,”terang Dwi ketika dilansir diliputankepri.com

Kemudian kata Dwi,peserta yang ikut dalam kegiatan sosialisasi Perda ini pada umumnya dari  tokoh masyarakat yang ada di empat Kecamatan yang ada di Karimun,berharap nantinya peserta ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat,”benar kita mengundang sebanyak 60 peserta namun yang datang baru sekitar 40 peserta,”ujar Dwi.

Saat ditanya berapa dana yang dianggarkan dalam kegiatan sosialisasi Perda ini,”Dwi menjawab sekitar Rp100 Juta dengan jumlah kuota peserta sebanyak 60 orang,”semua sudah kita kondisikan,dana yang kita anggarkan dalam kegiatan ini sudah sesuai dengan RKA,walaupun peserta yang datang 40 orang tetap kita hitung termasuk uang saku peserta,”papar Dwi mengakhiri.(*)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Muklansyah Ketua LSM RCW Kepri saat Melaporkan Kasus Korupsi di Kejaksaan Karimun, beberapa Bulan Silam.

 

Karimun,(KT) – Kurang lebih satu tahun silam pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun, provinsi Kepri mengusut dugaan tindak pidana Korupsi pada Proyek Eskalasi In'door Gelanggang Olah Raga milik Pemkab Karimun,hingga kini belum ada kejelasan bahkan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

 

Mangkraknya penuntasan kasus tersebut menjadi sorotan serius dari LSM RCW Kepri, karena kasus tersebut dari awal dilakukan pengusutan oleh pihak kejari karimun, sampai dengan melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan terhadap beberapa orang oknum pegawai dinas pu karimun, dia telah melakukan pemantauan.

 

Hal tersebut dikatakan, Muklansyah Ketua LSM RCW Kepri kepada karimuntoday.com, Jum’at (19/5/2017),Ya dia sudah mengikuti kasus ini dari mulainya dilakukan penyelidikan oleh pihak kejaksaan negeri karimun pada tahun 2016 silam,anehnya sudah memasuki pertengahan tahun 2017,kasus tersebut tidak pernah naik kepenyidikan, bahkan terkesan hilang ditelan bumi, oleh sebab itu dalam waktu dekat dia akan melaporkan kasus tersebut ke Kejati Kepri.

 

“  Dia melihat Kejaksaan Negeri Karimun setiap kasus dugaan korupsi ketika dilingkup pemerintahan pemkab karimun terlihat kurang serius untuk menuntaskanya salah satunya kasus eskalasi, dan tentunya menjadi pertanyaan besar, oleh sebab, itu dia sudah mengambil keputusan untuk melaporkan kasus ini ke Kejati Kepri, dan apabila, mandeg juga di Kejati Kepri,maka dia akan melaporkan ke Kejagung RI,” Tegasnya

 

Ditambahkanya lagi,kasus Eskalasi tersebut sudah masuk dalam tahap pemeriksaan sejumlah saksi, hingga Direktur pemenang Tender asal kota Pekan Baru. Dalam Dugaan Tipikor tersebut, disenyalir negara berpotensi mengalami kerugian hingga 1,8 Miliar lebih ditahun 2009 silam.


" Kalau tidak salah, sejumlah saksi dari pihak PU Karimun sudah diperiksa, mulai dari Sekretaris, PPTK dan sejumlah oknum staf lainnya, tapi kok tiba-tiba senyap ya?. Perkiraan kerugian negara dalam kasus dugaan tipikor Eskalasi tersebut berpotensi hingga 1,8 Miliar rupiah." terangnya lagi.


Selain Indikasi penyelewengan keuangan Negara, Kasus Eskalasi tersebut juga dapat dipidana, pasalnya, terindikasi Tanda tangan Direktur pemenang proyek tersebut sengaja dipalsukan. Hal tersebut terlihat jelas dalam surat pencairan yang dikemas dalam 3 tahap.


" Bukti pembayaran yang ditransfer lewat Bank, dan dukumen lainnya. Tampak jelas tanda tangan pemilik perusaan dipalsukan, karena sangat berbanding jauh dengan tanda tangan aslinya," Tutur Mulkan

 

Secara terpisah, Kejari Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait sudah sejauh mana perkembangan penyelidikan dugaan korupsi dana eskalasi In’door Gelanggang Olah Raga, serta adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pemilik perusahaan yang dipalsukan untuk melakukan pencairan dana, serta adanya tudingan bahwasanya tidak serius menangani perkara tersebut dan salah satu LSM di Kepri akan melaporkan ke Kejati Kepri, belum dapat dimintai konfirmasinya.(*)


 

 

 

Published in KARIMUN

Ket Photo : Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq.

Karimun,(KT) - Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama anggota FKPD Karimun seperti Kapolres AKBP Armaini, Danlanal Totok Irianto, Ketua PN Fathul Mujib dan Kadis Perdagangan, Muhammad Yosli meninjau persedian sembako ke Bulog dan distributor, Senin (15/5/2017).

 

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui persedian sembako menjelang masuknya bulan suci umat Islam yakni Ramadan yang diperkirakan jatuh pada 27 Mei mendatang.

 

Hasilnya, persediaan beras Karimun saat ini mengalami kekurangan sekitar 2.000 ton dari kebutuhan 3.000 ton per bulan. Namun begitu, Rafiq mengaku akan terus mendorong para distributor beras yang berjumlah 20 pengusaha segera mendatangkan pasokan berasnya ke Karimun.

 

"Kebutuhan beras Karimun per bulan hampir mencapai 3.000 ton. Saat ini tersedia sekitar 1.000 ton, artinya masih kurang 2.000 ton lagi.

 

Tapi jangan panik, kami dan para distributor akan berusaha mengatasi secepatnya," janji Rafiq usai meninjau gudang beras Ahi di Kelurahan Seilakam, Kecamatan Karimun, Senin.

 

Bulog Karimun juga kata Rafiq saat ini masih menyimpan sebanyak 400 ton beras miskin (raskin) atau kini disebut beras sejahtera (rastra). Stok tersebut diyakini mampu bertahan hingga Juli mendatang.

 

"Dalam waktu dekat Bulog rencananya juga akan mendatangkan sekitar 500 ton beras premium. Itu juga akan sangat membantu," kata Rafiq. (sumber:tribunnews.com))

 

 

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« May 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31