humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Saturday, 26 August 2017

 

GROBOGAN (KT),- 88 napi di rutan purwodadi mendapatkan remisi dari pemerintah. Remisi tersebut disampaikan bupati grobogan sri sumarni saat upacara pemberian remisi di dalam rutan (17/8). Dari semua delapan diantaranya dinayatakan langsung bebas.

 

Menurut Kasubsi Pelayanan Tahanan Heri Dwi Siswanto pada peringatan HUT RI ke -72 rutan purwodadi mengajukan 88 napi untuk mendapatkan remisi ke kanwil Hukum dan Ham Jateng dan DIY. “ Kita ajukan 88 napi dan semua disetujui. 88 menerima remisi satu atau pengurangan masa tahanan,8 orang menerima remisi dua sehingga bisa langsung pulang,” ucapnya

 

Untuk napi kasus tipikor,pihaknya juga mengajukan dua napi.Namun belum  disetujui. “Dua napi tipikor juga kita ajukan,namun hingga detik detik proklamasi dibacakan belum ada konfirmasi,” imbuhnya

 

Sementara itu bupati grobogan Sri Sumarni dalam pidatonya mengatakan,napi setelah bebas tak perlu minder berbaur dengan masyarakat. Justru sebaliknya,pelajaran didalam rutan bisa dijalankan dan tidak kembali lagi terjerat dengan kasus hukum lagi.”Jangan minder kembali ke masyarakat,optimis masyarakat akan memberikan hak yang sama dan tidak akan memandang sebelah mata meskipun pernah menjalani hukuman kasus kriminal atau korupsi,” ujar Bupati

 

Bupati meminta supaya pemberian remisi ini dimanfaatkan dengan baik untuk menjalani kehidupan yang lurus. Pengurangan masa tahanan menjadi moment bagi napi untuk melakukan introspeksi diri. “Banyak hal yang positif yang diambil selama menjalani masa tahanan,aplikasikan saat kembali ke masyarakat” pintanya (nur)

Published in KARIMUN

 

 

GROBOGAN (KT),- Ratusan warga di Grobogan,Jawa Tengah,berebut gunungan yang terbuat dari hasil bumi. Rebutan gunungan tersebut digelar dalam tradisi sedekah bumi sekaligus memperingati HUT RI ke-72.

 

Ratusan warga desa Mlilir,kecamatan Gubug,Grobogan,Jawa Tengah,sabtu siang (19/8) mengarak tujuh gunungan yang berisi hasil bumi dan jajanan pasar keliling desa.  Tujuh gunungan tersebut diarak mulai dari balai desa hingga rumah kepala desa sebagai tradisi tahunan dalam acara sedekah bumi untuk mensyukuri hasil bumi yang melimpahDengan menaiki kuda,kepala desa memimpin arak-arakan ini berjalan mengelilingi desa sejauh 10 kilometer. Selain tujuh gunungan,bedera merah putih sepanjang 50 meter pun turut diarak tujuh puluh dua siswa siswi sekolah dasar mengeliling desa sekaligus sebagai bentuk syukur memperingati HUT RI ke-72.Kesenian barongshai,warok,dan kesenian lain yang menjadi tradisi warga pun ditampilkan untuk menambah kemeriahan tradisi sedekah bumi dan HUT RI ke-72.

 

Sesampainya di rumah kepala desa. Para warga yang sudah menunggu satu jam,tak sabar  menanti selesai didoakan langsung berebut tujuh gunungan yang telah diarak. Dalam sekejab,tujuh gunungan setinggi dua meter tersebut pun ludes menjadi rebutan warga. Menurut Suharto (30) tradisi rebutan gunungan ini terjadi setiap tahun saat tradisi sedekah bumi atau apitan.Warga percayagunungan yang berisi hasil bumi ini dijadikan rebutan karena bisa mendatangkan berkah.”Setiap tahun seperti ini,dijadikan rebutan,karena menurut orang tua dulu bisa mendapatkan berkah. Jika dibawa ke sawah,tanamannya bisa subur,” katanya

 

Menurut Sugeng Riyadi,Kepala Desa Mlilir mengatakan kirab gunungan ini merupakan rangkaian kegiatan sedekah bumi yang diselenggarakan setiap tahun sekali dengan tujuan melestarikan tradisi leluhur sebagai bentuk syukur diberi hasil bumi yang melimpah. Sekaligus memperingati HUT RI ke-72.“ Ini sebagai bentuk syukur kepada yang Maha Kuasa karena diberi hasil yang melimpah dan diberi keselamatan sehingga bisa menikmati kemerdekaan,” katanya

 

Setelah ritual selesai, nasi dan hasil bumi yang jadi rebutan tersebut kemudian dibawa pulang. Sebagian akan disimpan dan akan ditaburkan ke sawah saat masa tanam tiba. Warga meyakini akan diberi hasil panen yang melimpah saat sawah mereka ditaburi nasi hasil rebutan tersebut.(nur)

Published in KARIMUN

Madina,(KT) - Penegak hukum diminta usut Proyek siluman milik Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang saat ini dalam pengerjaan namun papan informasi tidak terpasang.

Adapun proyek Disdik Madina yang diduga siluman adalah Pembangunan Gedung Laboratorium SMPN 4 Sinunukan dan Ruang Kelas SDN 330 Air apa.

Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Prihal Pengadaan Barang dan Jasa dimana kegiatan itu harus memakai plang merek bahwasanya kegiatan tersebut Resmi.

Dimana setiap kegiatan yang bersumber dari APBN,APBD Provinsi,dan APBD Kabupaten/Kota harus memasang papan informasi menandakan kegiatan tersebut Resmi.

Pantauan media ini pada 25/08 di SMPN 4 Sinunukan tampak pekerjaan hampir selesai namun dilokasi tidak ditemui papan informasi. Salah seorang pekerja yang tidak mau disebut mengaku tidak tau dimana plang mereknya begitupun jumlah anggaran yang dikucurkan.

" kami tidak tau berapa jumlah anggaran dan papan plangnya disini kami hanya kerja untuk jelasnya tanyakan sama kontraktor nya orang panyabungan," Ketusnya.

Sudah selayaknya lah Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal Melakukan tindakan tegas terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

Menanggapi maraknya Proyek Dinas Pendidikan Kab.Mandailing Natal yang tidak memasang plang merek Kurniawan Hasibuan Ketua PMPR INDONESIA Sumut angkat bicara saat berbincang bincang dengan Media Ini.

" Berdasarkan hasil investigasi kita diduga marak Proyek Disdik Madina tanpa plang merek seperti di SMPN 4 Sinunukan dan SDN 330 Air apa dan beberapa sekolah lain nya yang saat ini kita telusuri, ini merupakan kelemahan Kadis Pendidikan Madina hingga hal ini terjadi berarti mereka semua hanya terima laporan dikantor tanpa turun kelapangan melakukan pengawasan,Sebutnya.

Kemudian ditambahkan nya bahwa saat ini pihaknya lagi mengumpul Data mengenai Proyek Siluman dan pekerjaan nya untuk segera dilaporkan ke penegak hukum supaya hal ini tidak terulang kembali dan kualitas pekerjaan menjadi baik. (kh)

Published in KARIMUN
 
Madina,(KT) - Pelayanan dan fasilitas kesehatan di RSUD Husni Thamrin Natal sangat memperihatinkan dan diduga kuat tidak pernah mendapat anggaran perawatan sehingga terlihat kumuh. Ini merupakan cerminan potret kesehatan di kabupaten Mandailing Natal yang dinilai belum layak dan menjadi tugas penting buat Bupati Kabupaten Mandailing Natal untuk segera mengevaluasi kinerja dinas kesehatan dan jajajaran nya.
 
Pantauan kru online ini pada Senin(21/08), tampak bangunan RSUD Husni Thamrin yang kumuh belum lagi kamar dan wc yang jauh dari kata layak. Salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya pada kru media ini mengaku kecewa atas fasilitas dan pelayanan di RSUD Husni Thamrin Natal ini. " RSUD ini milik pemda namun lihatlah kondisi bangunan nya belum lagi kondisi kamar mandi nya sangat kumuh banget bg bagaimana masyarakat mau sembuh orang fasilitas nya saja kurang memadai, kesalnya.
 
Petinggi RSUD Husni Thamrin Natal hingga berita ini disampaikan ke redaksi belum bisa dijumpai untuk keterangan nya terkait keluhan masyarakat untuk pelayanan dan fasilitas RSUD Husni Thamrin Natal. Dilain tempat Kurniawan Hasibuan Ketua LSM PMPR INDONESIA Sumut saat dimintai tanggapan mengenai pelayanan fasilitas keluhan masyarakat terkait RSUD Husni Thamrin Natal mengecam keras Direktur yang dinilai tidak sanggup memimpin RSUD tersebut.
 
" jika memang masyarakat mengeluh tentang fasilitas RSUD Husni Thamrin Natal yang dinilai kurang mendapat perhatian kita minta kepada Bapak Bupati Mandailing Natal untuk segera mengambil tindakan terhadap Kadis Kesehatan madina dan Direktur RSUD Husni Thamrin Natal yang dinilai kurang tepat memimpin instansi kesehatan tersebut. Masih banyak lah yang sanggup untuk memperbaiki citra dinas kesehatan karena masyarakat sering sekali mengeluh tentang fasilitas kesehatan yang mana anggaran untuk kesehatan sangat besar," papar nya. (kh)
Published in KARIMUN
Ket Photo : Hasil dari Reklamasi dari PT BMI.
Karimun,(KT) - Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kepri, beserta Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun menindak lanjuti adanya temuan BPK RI, terkait selisih perhitungan Dana DJPL ketika di mulainya produksi dilakukan oleh PT BMI yang di setor ke bank,(uang jaminan),dengan uang yang tersimpan di bank dan juga dana tersebut sebelumnya sudah pernah di cairkan atas permintaan PT BMI yang di recomendasikan oleh Kadis Petambangan kala itu dengan dua orang Kepala Bidang, sehingga, terjadi pencairan uang sebesar, Rp.2,6 milyar rupiah untuk melakukan reklamasi pasca tambang, di pulau kas dan pulau propos.
Hal tersebut dikatakan, R.Hadimi Mantan Sekretaris Dinas Pertambangan Pemkab Karimun ketika dikonfirmasi karimuntoday.com, Kamis,(24/8/2017), Mengatakan, Ya memang benar beberapa hari lalu, dirinya diminta oleh Inspektorat Daerah untuk membantu menjelaskan terkait Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan,(DJPL), Pasalnya saat itu dia yang enyidangkan Ka.Amdal dan AMDAL PT BMI, makanya dia diminta untuk membantu investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Karaimun,dan BPKP serta Inspektorat Daerah telah memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan, salah satunya dari PT BMI.
" Ya, setelah melakukan rapat bersama, kami lansung meninjau kelapangan, ke pulau kas dan Pulau Propos , yang berangkat dari BPKP Kepri, Inspektorat Daerah dan Dia,(R.Hadimi-red), lansung melakukan peninjauan kelapangan terkait reklamasi yang dilakukan oleh PT BMI Pasca Tambang, hasilnya berbentuk notulen sudah di berikan ke BPKP serta Dokumen Pencairan Dana DJPL tersebut," Tuturnya
Ditambahkanya lagi, Sebenarnya ketika pihak perusahaan hendak mengajukan pencairan dana reklamasi harus melalui beberapa tahaan sebelum mendapatkan recomendasi dari pihak berwenang,(Kepala Dinas Pertambangan), An, Pemerintah Daerah Karimun, tahapan yang harus di lalui oleh perusahaan di antaranya, 1, Sebelum perusahaan melakukan reklamasi harus membuat dokumentasi untuk mengetahui zona bentangan wilayah pasca tambang,2. Menetapkan besaran hektar yang akan di reklamasi,3.Proposal rencana kerja dan pembiayaan pelaksanaan reklamasi tersebut. 4.Melaksanakan Kegiatan Reklamasi. 5. Di Evaluasi oleh Dinas Pertambangan antas nama pemkab karimun. 6. Pencairan dana, itulah tahapan yang harus di lalui sesuai mekanisme oleh pihak perusahaan ketika hendak mengajukan pencairan dana jaminan pengelolaan lingkungan, apabila tahapan tersebut tidak di penuhi oleh pihak perusahaan, kepala dinas pertambangan berhak tidak memberikan recomendasi," Ujarnya
Secara terpisah, Kepala Inspektorat Pemkab Karimun, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait adanya temuan BPK RI, adanya selisih perhitungan dana jaminan pengelolaan lingkungan PT BMI yang tersimpan di bank, dengan perhitungan BPK RI, belum dapat dimintai tanggapanya
Secara terpisah, Saiful Rahman SH Praktisi Hukum ketika dimintai tanggapanya terkait temuan BPK RI mengatakan, Dia sangat memberikan apresiasi kepada BPKP Kepri dan Inspektorat Daerah Karimun, yang telah melakukan audit investigasi serta memanggil beberapa pihak yang mengetahui terkait reklamasi dilakukan oleh PT BMI di Pulau Kas dan Propos, dan juga temuan BPK RI ini bisa menjadi pintu masuk bagi pihak ke polisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan," Tukasnya Singkat .(lh)
 
 
Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« August 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31