humas karimun
humas karimun
kabupaten lingga lagi
kabupaten lingga lagi
karimuntoday.com - Items filtered by date: Wednesday, 10 January 2018

 

Ket Photo : Ketua Umum DPP Laskar Bunda Melayu, Hairul Anwar, Rabu (10/1) 

Lingga,(KT) - Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang untuk terlibat dalam usaha konstruksi yang berasal dari anggaran pemerintah, baik anggaran APBN ataupun APBD.

“Larangan tersebut sudah jelas disebutkan oleh peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang displin PNS pada pasal 4 ayat 2 terdapat 15 poin yang berisi larangan bagi PNS yang memanfaatkan APBD atau APBN, PNS dilarang sama sekali main proyek,” ujar Ketua Umum DPP Laskar Bunda Melayu Hairul Anwar, Rabu (10/1) kepada karimuntoday.com.

Ia mengatakan, bahwa dalam PP tersebut bahkan juga menyebutkan adanya sanksi. “Untuk sanksi terberat mulai penurunan tidak dinaikan pangkat selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan dan diberhentikan dari PNS,” katanya.

Ia menambahkan, ada laporan masyarakat kepada Laskar Bunda Melayu terkait oknum PNS di kabupaten Lingga yang turut bermain dalam proyek pembangunan. “Kami sebagai LSM merasa miris mendengar laporan masyarakat ada oknum PNS inisial,(SF), mendapat Fee 10% sebagai makelar proyek untuk mendapat proyek pengadaan barang dan jasa dan kami memiliki voicenya terkait oknum yang bermain tersebut,” ujar Hairul.

 Kegiatan ini katanya dapat menyebabkan timbulnya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). “Tindakan ini pula yang dapat menjadi penyebab persaingan usaha yang tidak sehat jika adanya makelar proyek” katanya.

Terkait kemungkinan keterlibatan oknum PNS bermain proyek dari anggaran APBN atau APBD, Hairul meminta Bupati Kabupaten Lingga menindak tegas oknum tersebut sesuai peraturan yang ada dan dalam waktu dekat dia akan memberikan data-data kongkrit kepada bupati serta penegak hukum terkait adanya oknum ASN inisial (SF), menjadi makelar proyek.

“Karena jelas melanggar aturan yang ada, kita minta bupati mengambil tindakan tegas. Penegak hukum juga diharapkan dapat mengambil langkah tegas, ini agar tidak terjadi KKN di lingkungan pemerintahan kabupaten Lingga. Upaya ini perlu dilakukan karena kita sangat mencintai kabupaten Lingga,” terang Hairul

Secara terpisah, Bupati Lingga, H.Alias Wello sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait adanya temuan Laskar Bunda Tanah Melayu, tentang adanya ASN dilingkungan Pemkab Lingga menjadi Makelar atau bermain proyek, belum dapat dimintai tanggapanya.(lh)

 

Published in LINGGA

 

Ket Photo : Makan Bersama Kepala BNNK Kuansing dengan Para Staf dan Awak Media. 

 

Kuansing,(KT)  - BNNK Kabupaten Kuantan Singingi,Provinsi Riau,selama ini berkantor di jalan proklamasi sungai jering, Teluk Kuantan, kini pindah kantor baru di Jalan Rustam S. Abrus samping Gardu Induk PLN.

 

 Kepala BNNK Kuansing, Wim Jefrizal, SH, didampingi Kasubbag Umum Syawal Diyus, Plt. Kasi Rehabilitasi Gusti Rahmad, Plt. Kasi Pemberantasan Yenni R, dan seluruh staf. KTU BNNK Syawal Diyus menyampaikan bahwa dengan pindah kantor baru ini, diharapkan akan semakin meningkat kinerja seluruh personil.

 

 " Tahun depan akan pindah kantor baru permanent, karena diusahakan untuk membangun Kantor BNNK yang baru," ungkapnya .

 

Dijelaskannya, Pembangunan kantor baru tersebut, saat ini sedang menunggu surat sertifikat tanah dari Pemkab Kuansing.

 

 " Surat sertifikat tanah itu, sebagai dasar untuk diajukan ke BNN pusat," Ujarnya.

 

BNNK Kuansing juga akan menerima mobil unit Test Urine, yang saat ini masih berada di BNNK Provinsi Riau.

 

 " Dalam waktu dekat ini, kita akan menjemput mobil test urine tersebut," ujarnya (Lidia Ningsih)

Published in KARIMUN

 

Keterangan fhoto : Kakanwil DJBC Khusus Kepri Rusmanhadi Menyampaikan Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kepri tahun 2017, Rabu, (10/01/18).

 

Karimun,(KT) - Sepanjang tahun 2017, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Khusus Kepri berhasil menindak sebanyak 324 kasus, hal tersebut dikatakan Kakanwil DJBC khusus Kepri Rusmanhadi saat merilis capaian kinerja tahun 2017 instansi yang ia pimpin, Rabu,(10/01/18).

 

 Dijelaskannya, rincian dari 324 kasus itu, masing-masing penindakan yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepri sebanyak 90 kasus, kemudian KPPBC TMP B Karimun sebanyak 103 kasus, dan penindakan yang dilakukan KPPBC TMP B Tanjung Pinang sebanyak 133 kasus, jelasnya.

 

Ditambahkannya, total kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari 324 kasus tersebut mencapai Rp.16 Milyar ditambah dengan hasil penindakan Narkotika Psikotropika dan Prekusor (NPP) jenis methamphetamine (sabu-red) sebanyak 18 bungkus, sekitar 30 kg dan 535.36 gram. Jenis narkoba lainnya, heroin 9.15 gram, ketamin 993.12 gram, ganja 15 linting dan 4.63 gram, ungkapnya.

 

Selain itu, sambungnya, juga ada hasil penindakan Barang Kena Cukai (BKC) sebanyak 151 penindakan, dengan rinngan barang yakni HT sebanyak 4.912.700 batang, MMEA sebanyak 6.480 liter, dengan total nominal uangnya sebesar Rp. 4.433.787.400, dengan kerugian negaran sebanyak Rp 2.116.356.860, ungkapnya.

 

Dalam kesempatan itu, kepada awak media Rusmanhadi mengatakan, kasus yang menonjol adalah impor dari negara tetangga, kemudian jenis barang yang paling sering dibawa adalah ballpres, serta kasus yang sangat memprihatinkan adalah NPP, diharapkannya awak media turut menyampaikan edukasi kepada publik tentang bahaya narkoba, tuturnya. (DS)

Published in KARIMUN

LINGGA DABO SINGKEP,(KT) - Rapat Pleno I yang digelar pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga membahas agenda Evaluasi Program Kerja Bidang-bidang tahun 2018. Rapat yang dilaksanakan di gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) diikuti semua bidang ditubuh organisasi ini, Senin (08/01/2018)

Selain target merekrut keanggotaan MPC PP, pertemuan juga diisi dengan sejumlah masukan penting dari setiap bidang. Salah satu usulan yakni Aksi Kemasyarakatan yang disampaikan Wakil Ketua II MPC PP Kabupaten Lingga, Metio Sandi. Menurutnya selaku Organisasi Kemasyarakatan wajib mempunyai arti dan manfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Lingga. Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam bentuk bakti sosial.

“Dimana kegiatan berupa bakti sosial di tingkat basis yang dijadwalkan tiap dua minggu,” ujar nya dia kepada awak media KARIMUN TODAY.COM

Usulan itu disambut baik oleh Ketua Bidang Ideolog, Politik dan Pemerintahan, Basarudin. Menurutnya kegiatan bakti lebih menarik jika mampu diselingi dengan kegiatan lain seperti pemberdayaan perempuan, sunat massal, cek kesehatan gratis, membangun pos-pos PP ditingkat basis, kegiatan lingkungan.

Selain itu khusus kegiatan generasi muda, Ketua Bidang Pendidikan dan Seni Budaya MPC PP Kabupaten Lingga, Rangga Pemana, menyampaikan siswa menjadi lokus kegiatan dengan menargetkan pada 22 April ini akan mengadakan Workshop Peduli Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Memperingati Hari Bumi di Kabupaten Lingga.

“Kami akan memberikan sesuatu yang berharga untuk mereka melalui Workshop Peduli Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Memperingati Hari Bumi di Kabupaten Lingga,” kata dia dalam rapat.

Sementara dibidang Perekonomian dan Pengembangan Usah melalui sekretarisnya, Hengky Alamsyah akan segera membentuk Koperasi Perisai Bangsa pada Februari ini. Dengan harapan bisa menjadi sumber perekonomian anggota dan kader PP sampai ketingkat basis.

Ketua MPC PP Kabupaten Lingga, Said Hendri yang memimpin rapat tersebut berharap masukan atau program yang diberikan ini nanti akan dapat dievaluasi per-triwulan melalui rapat-rapat pleno dengan tujuan agar hasil yang telah disepakati ini berjalan sesuai dengan harapan.

Demi menjalin kekompakan dan militansi keanggotaan PP di Lingga dia juga akan membuat rutinitas ngopi bareng tiap akhir pekan.

“Kita buat ngopi bareng saat weekend, bisa setiap malam Sabtu atau malam Minggu yang disesuaikan dengan waktu luang setiap anggota. Rutinitas ini sebagai ajang untuk menjalin keakraban dan saling bertukar informasi terkait permasalah dalam masyarakat dan organisasi dengan harapan dapat membantu pembangunan Lingga secara menyeluruh,” kata dia.

Dia juga menyampaikan program Komandan Inti (KOTI) Mahatidana MPC PP Kabupaten Lingga, Zakaria yang akan segera melakukan pembinaan Pasukan Inti dari utusan MPC dan PAC se-Kabupaten Lingga. Diman masing-masing 10 Orang pada Maret 2018 ini.

“Tentu akan bekerjasama dengan Kodim dan Insrtuktur dari Koti MPW Provinsi Kepri’’ ucap dia menirukan ucapan Zakaria. (AM)

Published in LINGGA
 
Ket Photo :  Kemenpan RB, Dr. Asman Abnur, SE, M.Si
 
Tembilahan, (KT) - Sebagaimana dengan Peraturan yang dibuat oleh Kemenpan RB yang menegaskan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, maka aturan itu mutlak harus dipatuhi bagi seluruh ASN yang ada di NKRI, tak terkecuali di Kabupaten Inhil.
 
Dalam surat itu ditujukan pada seluruh Menteri Kabinet Kerja, TNI, Polri, Jaksa, Lembaga Pemerintah, Sekretariat lembaga Pemerintah, dan seluruh elemen terkait lainnya untuk menekankan betapa pentingnya netralitas bagi ASN. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pada Pasal 2 huruf f, yang menyatakan bahwa salah satu azaz penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Artinya, ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan memihak kepada siapapun.
 
Pasal 70 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 tahun 2016, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, Polri, TNI, Kepala desa/Lurah dan perangkatnya. Berarti hal ini sebuah aturan yang harus ditaati. Jika tidak, tentu akan berimplikasi negatif pada tegaknya demokrasi dan hukum yang ada di NKRI.
 
Terkait hal ini, Ketua Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Andang Yudiantoro SH MH melalui Ketua Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Rois Habib SIP menegaskan bahwa Panwaslu Inhil terus melakukan pengawasan seputar hal ini. "Kita tetap mengawasi ASN yang terlibat dalam kegiatan politik," ungkapnya saat memantau deklarasi pasangan Wardan-SU di Tembilahan pada Selasa (09/01).
 
"Jangankan untuk ikut kegiatan politik seperti kampanye dan lain sebagainya, berfoto bareng, like status calon Kepala daerah saja itu dilarang. Bahkan untuk ikut deklarasi itu dilarang," katanya menjelaskan. Terkait hal ini, Panwaslu Inhil sedang melakukan pengawasan ekstra terkait ASN yang ada dalam perhelatan Pilkada di Inhil dan Riau tahun 2018 ini. 
 
Sebagaimana dengan aturan yang telah diterbtikan oleh Menpan RB, Asman Abnur pada 27 Desember 2017 lalu, pelanggaran itu bisa dikenai sanksi moral dan administrasi, seperti yang dikutip dari surat tersebut.
 
Tentunya menjadi suatu catatan bagi publik, jika ada aturan yang telah dibuat, malah dilanggar dan diobrak-abrik oleh mereka yang justru menjadi sasaran dalam peraturan tersebut. Sejumlah elemen bahkan ingin membuktikan sikap kesatria dan 'Saya Pancasila dan Indonesia' yang pernah didengung-dengungkan beberapa waktu lalu.
 
"Jika ASN dan sejumlah perangkat pemerintah lainnya melanggar, berarti merekalah pengkhianat Pancasila itu," ujar Yunus, tokoh pemuda Inhil berasumsi. (beni/pr)
Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Dua Orang Mucikari yang Ditangkap Tim Opsnal Satreskrim Polres Kuansing, Riau.

 

Kuansing,(KT) – Komitmen Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, untuk memberantas Penyakit Masyarakat,(Pekat), patut di acungkan jempol, pasalnya pada Senin,(8/1/2018), kemarin berhasil mengamankan dan menangkap dua orang mucikari.prostitusi di café remang Bate Kecamatan Kuantan Mudik.

 

Kapolres Kuansing, AKBP.Fibri Karpiananto SH.SIK kepada karimuntoday.com, Rabu,(10/1/2018), mengatakan, YaSenin kemarin,(8/1/2018), berdasarkan informasi dari masyarakat diperoleh informasi adanya kegiatan prostitusi di Bukit Batabuh Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, kemudian seluruh Anggota Satreskrim Polres Kuansing melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan  tindakan pidana mucikari dan saat itu mengamankan satu orang lak-laki Inisial,(HG), Alias (H),di Café Miliknya, sekaligus tim satreskrim menemukan lima orang karyawan café dan dua orang karyawan café ditemukan berada di kamar dengan tamu,(pengunjung-red).

 

Selanjutnya, Ditempat berbeda Tim Satreskrim Polres Kuansing juga menemukan satu orang laki-laki  Atas Nama,(PL) Alias (E), kemudian Tim Opsnal satreskrim melakukan intrograsi terhadap saudara,(PL) Alias (E),dikarenakan yang bersangkutan adalah pemilik tempat dijadikan tempat tindak pidana mucikari, di tempat itu, diamankan juga 2(dua) orang karyawan café, selanjutnya mereka di bawa ke Polres Kuansing guna dilakukan proses lebih lanjut

 

 Saat ini dua orang mucikari beserta karyawan café sudah di amankan di polres kuansing, adapun pasal yang disangkakan adalah, Pasal, 296 Jo Pasal 506 KUH,Pidana tentang Mucikari, Tutur Kapolres

 

Ditambahkanya lagi, Adapun barang bukti yang turut di amankan sebagai berikut di cafe,H.1 (satu) kasur warna coklat bermotip batik,1(satu) buah kasur coklat bermotip,1(satu)buah bantal dengan sarung berwarna putih vercorak pink dan orange,1 (satu) buah bantal warna biru dan 1(satu) seprai warna biru campur kuning hitam. Sedangkan di café, E, diamankan,1(satu) buah kasur/springbet, 1 (satu) buah sprei, 1(satu) buah selimut dan 2 (buah) bantal, Ungkap Kapolres,(roder)

 

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31