humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Tuesday, 16 January 2018

 

Ket Photo : M.Ridwan Mahasiswa Universitas Riau Fakultas Hukum Asal Kuansing, Riau.

 

Kuansing.(KT) – Mahasiswa Asal Kabupaten Kuantan Singingi memberikan dukungan kepada Kapolda Riau untuk melakukan penyelidikan terhadap pemberian tunjangan perumahan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD, berdasarkan Perbup kuansing pada tahun 2013 s/d tahun 2017 silam, pasalnya ketiga unsure pimpinan dewan tersebut sudah di bangunkan rumah dinas, selayaknya mereka tidak lagi menerima uang tunjangan perumahan.

 

Hal tersebut dikatakan, M.Ridwan Mahasiswa Universitas Riau Fakultas Hukum Asal Kuansing kepada karimuntoday.com Selasa (16/1/2018), mengatakan,Dia sangat mendukung langkah Bapak Kapolda Riau, Irjen Pol. Drs.Nandang MH akan melakukan pengusutan terkait pemberian tunjangan perumahan kepada ketiga unsure pimpinan dewan perwakilan rakyat kabupaten kuansing, pasalnya, pemberian tunjangan perumahan kepada ketiga unsure pimpinan dewan tersebut sesungguhnya telah melukai hati rakyat, pasalnya, setiap bulan ketiga unsure pimpinan dewan tersebut menerima tunjangan perumahan sebesar Rp. 18 juta rupiah lebih, sedangkan di tahun tersebut menerut sepengetahuan dirinya tidak ada sewa rumah di kuansing dengan angka nominal sebanyak itu.

 

“ Selama ini kami tidak mengetahui bahwasanya pimpinan dewan tersebut mendapatkan tunjangan perumahan sebanyak itu, padahal ketiganya sudah memiliki rumdis dibangun menggunakan dana APBD Kuansing,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia berharap agar bapak kapolda riau serius menangani kasus ini, pasalnya, dalam pemberian tunjangan perumahan tersebut, terindikasi adanya kerugian Negara, dan diminta kasus ini hendaknya di usut sampai tuntas ke aktor intelektualnya dan sampai kepengadilan tipikor,” Pintanya (red/roder)

Published in KARIMUN

 

 

Bangkinang Kota,(KT) - Sempena memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Kampar yang ke 68 Tahun 2018, Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menegaskan agar kemeriahan pesta Hari Jadi Kabupaten Kampar juga dirasakan masyarakat Kabupaten Kampar, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Hari Jadi Kabupaten Kampar hanya dirasakan oleh Aparatur Sipil Negara, tahun ini hendaknya seluruh masyarakat juga merasakannya.

 

 Disamping itu, hari Jadi Kabupaten Kampar harus berbeda dari tahun sebelumnya, banyak kebudayaan khas Kabupaten Kampar yang bisa kita tampilkan, dimeriahkan juga dengan lomba-lomba, pagelaran dan lain sebagainya ucap Catur Sugeng Susanto yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, Sekretaris Daerah Drs Yusri M.Si serta Asisten Ekbang Nurbit SIP MH Wakil Bupati Kampar mengatakan hal ini ketika memimpin Rapat persiapan Hari Jadi Kabupaten Kampar diruang rapat Kantor Bupati Kampar lantai III, (16/1).

 

Kabupaten Kampar banyak menyimpan seni budaya yang Layak untuk ditampilkan kepada masyarakat, khususnya generasi sekarang yang belum banyak mengetahui seni dan budaya khas Kabupaten Kampar, dimomen inilah kita bangkitkan kembali seni budaya Kabupaten Kampar ucapnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri dalam uraian rapatnya mengungkapkan bahwa pada perhelatan pesta Hari Jadi Kabupaten Kampar, akan dimeriahkan dengan festival Basiacoung sekecamatan, lomba panjat pinang, pacu sampan, semuanya itu adalah upaya Pemda dalam ikut melestarikan khasanah seni dan budaya yang ada dikabupaten Kampar.

 

 Selain lomba-lomba tersebut, pada perayaan kali ini kita juga dimeriahkan dengan festival budaya khas Kabupaten Kampar, sudah selayaknya kita sebagai pemerintah daerah ikut membangkitkan kembali budaya Kabupaten Kampar ujarnya.

 

Untuk kesuksesan Itu semua kita akan membentuk kembali panitia kegiatan lomba tersebut, kita semua bertekad, perayaan kali ini harus menjadi Kado spesial untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kampar,’ ujarnya Yusri.

 

Rapat persiapan tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Se-kabupaten Kampar, Kepala Bagian diseketariat Daerah Kabupaten Kampar serta diikuti juga seluruh panitia persiapan Hut Kabupaten Kampar. (Zulfahmi/nd/Humas Kampar)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Ir.H. Maisir Kaban Bappeda Kuansing, Riau.

Kuansing,(KT) – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,(BAPEPDA), sangat memberikan apresiasi kepada para kepala desa se kabupaten kuansing pasalnya untuk tahun 2017 silam sudah terbangun ruas jalan menggunakan dana desa sepanjang 111 km, dan secara tidak lansung sudah membantu pemerintah kabupaten dalam membangun jalan desa.

Hal tersebut dikatakan, Kaban Bappeda, Ir.H.Maisir kepada karimuntoday.com Selasa(16/1/2017), diruangan kerjanya,” Dia berharap untuk tahun 2018 ini pemerintahan desa jangan hanya focus kepada pembangunan insfrastruktur tetapi dapat hendaknya mengacu ke pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi masyarakat dengan cara mengunakan dana desa dengan membelikan sapi atau kambing agar penggunaan dana desa lebih efisien lagi,pasalnya dana desa setiap desa cukup besar.

   “ Pemerintah Kabupaten sangat memberikan apresiasi kepada para kepala desa yang telah membangun 111 km jalan desa selama tahun 2017, namun, untuk tahun 2018 ini, alngkah bijaknya dana desa tersebut diperuntukan yang lebih luas lagi seperti peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan,” Tuturnya

Ditambahkanya lagi, Selain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan, diharapkan juga dana desa tersebut agar di alokasikan untuk membangun rumah warga miskin yang  layak huni, serta membangun jalan produksi, seperti membangun jalan untuk pergi kesawah dan jalan menuju ke kebun karet, supaya masyarakat dengan cepat sampai ke kebun karetnya, disamping itu juga pemerintah kabupaten akan terus menopang pembangunan di pedesaan menggunakan dana APBD,” Tukasnya (roder)

 

 

 

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Ratusan Taksi Dan Ojek yang berbasis online Mendatangi Kantor DPRD Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

 

BATAM,(KT) - Ratusan Taksi Dan Ojek yang berbasis online Mendatangi Kantor DPRD Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Selasa (16/1/2018) pagi, Kedatangan Para Driver Online meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib dirver online. Siapa yang mau menghidupi anak istri kami, Apakah pemerintah mau menanggungngnya,Kami hanya mencari uang untuk kehidupan keluarga, ujar salah satu Driver Online Dalam Orasinya dalam Aksi Damai tersebut.

 

 Kami tidak pernah mencari musuh. Tapi setiap mencari nafkah selalu menjadi sasaran orang yang tidak menyukai dengan keberadaan kami. Kami selalu dipukul, mobil selalu dirusak, dikerjai dan di intimidasi,sebutnya

 

Kami berharap pemerintah Kota Batam melakukan tindakan nyata atas permasalah ini,dan mencari solusi supaya permasalahan Transportasi Tidak berkepanjang kami siap mengikuti aturan, katanya

 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menghimbau para driver online dan ojek yang melakukan unjuk rasa supaya tetap menjaga Kambtibmas ia berharap semuanya tetap menahan diri, besok akan ada rapat Pimpinan Daerah untuk membahas masalah regulasi taksi online, dan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara sekalian akan kami rekomendasikan ke Gubernur,” Tuturnya

 

Usai mendengarkan keterangan dari Ketua DPRD Kota Batam, para pengunjuk rasa lansung membubarkan diri dan aksi tersebut di kawal oleh aparat kepolisian. ( rg)

Published in BATAM

  

Ket Photo : Kapolres Tanah Datar  AKBP. Bayuaji Yudha Prajas, SH Menerima Senjata Jebis Gobok yang di Serahkan oleh Masyarakat di Ruangan Loby Polres Tanah Datar, Sumatera Barat.

 

Tanah Datar,(KT) - Begitu tingginya kesadaran masyarakat kabupaten Tanah Datar akan kepemilikan senjata api kenis Gobok atau Balansa yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menjaga tanaman dari hama , terutama hama Babi maka masyarakat ada yang menyimpan , memiliki dan memakai senjata rakitan jenis gobok atau balansa untuk berburu hama babi dan Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 masyarakat dengan kesadaran sendiri telah menyerahkan senjata api rakitan jenis gobok atau Balasa tersebut ke pihak kepolisian Polres Tanah Datar , penyerahan senjata api rakitan tersebut di terima lansung olehKapolres Tanah Datar “ AKBP. Bayuaji Yudha Prajas, SH “ di ruangan lobi polres Tanah datar.

 

Kapolres Tanah Datar sangat berterima kasih kepada masyarakat yang mana atas kesadaran sendiri telah menyerahkan senjata rakitan jenis gobok atau Balansa , yang mana sebelum adanya imbauan kapolres melalui para Babhinkamtibmas se kabupaten Tanah Datar di tenggah masyarakat seperti di Masjid2 , Mushalla , warung2 Pasar2 dan ditempat2 umum lainnya.

 

Senjata rakitan jenis Gobok atau Balansa ini kalau dimiliki masyarakat harus ada ijinnya kalau menyimpan , memiliki , memakai tampa ada ijinnya maka itu adalah Pelanggaran terhadap undang- undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

 

Maka untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah – tengan masyarakat Kapolres Tanah Datar menghibau kepada seluruh lapisan masyarakat Tanah Datar untuk dapat menyerahkan senjata rakitan Gobok atau Balansa ke Pihak Kepolisian Polres Tanah Datar secara sukarena,” Pintanya (zulfahmi/hms polres tanah datar)

Published in KARIMUN

  

Ket Photo : Kapolda Riau. Irjen Pol. Drs. Nandang MH.

 

Kuansing,(KT) - Terkait adanya pemberian tunjangan perumahan diberikan kepada Tiga Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Perbup Nomor : 36 Tahun 2013 sebagai payung hukum proses pencairan tunjangan perumahan bagi ketua dan wakil ketua dprd kuansing serta anggota dprd, adapun kala itu besaran tunjangan perumahan diterima ketua dprd sebesar Rp, 18.000.000.-(Delapan Belas Juta Rupiah), untuk satu bulan, begitu juga dengan wakil ketua dprd, sedangkan untuk Anggota DPRD sebesar Rp.16.000.000.-(Enam belas juta rupiah),perbulanya dan pada tahun 2017, bupati kuansing kembali mengelurkan Perbup.Nomor : 19 Tahun 2017 tentang patung hukum tunjangan perumahan bagi ketua dan wakil ketua serta anggota dprd kuansing, untuk ketua dprd sebesar, Rp. 16.108.000.- dan wakil ketua sebesar, Rp.14.950.000. dan untuk anggota dewan sebesar, Rp. 14.050.000.- mirisnya, ketiga unsure pimpinan dewan tersebut sudah di bangunkan rumah dinas jabatan, dan juga pemberian nominal tunjangan perumahan diperuntukan kepada ketua dan wakil ketua dprd tersebut patut dipertanyakan, oleh sebab itu,unit tipikor polda riau akan melakukan penyelidikan.

 

Hal tersebut dikatakan, Kapolda Riau, Irjen Pol. Drs. Nandang MH ketika dikonfirmasi karimuntoday.com Selasa,(16/1/2018), mengatakan, Ya’ kita akan melakukan lidik, atas adanya informasi serta laporan dari masyarakat terkait adanya pemberian tunjangan perumahan kepada ketua dan wakil ketua dprd beserta anggota dprd kuansing berdasarkan perbup dikeluarkan bupati kuansing pada tahun 2013 silam, dan kita akan memulai melakukan penyelidikan.

 

“ Dari laporan serta informasi masyarakat pemberian tunjangan perumahan terhadap ketua dan wakil ketua beserta anggota dprd kuansing diluar azas kepatutan, dan juga ketiga unsure pimpinan tersebut telah memiliki rumdis, namun, masih juga menerima dana tunjangan perumahan, permasalahan ini akan kita dalami,” tuturnya

 

Di tambahkanya lagi, Dalam waktu dekat dia akan menurunkan tim tipikor dari polda riau, untuk melakukan investigasi lansung ke kabupaten kuansing, untuk melakukan cros chek terhadap laporan dan informasi dari masyarakat tersebut, dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam proses pemberian tunjangan perumahan tersebut,” Imbuhnya

 

Secara terpisah, Zubirman SH Praktisi Hukum di Kabupaten Kuansing, Riau, ketika dimintai komentarnya mengatakan, Dia sangat menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada bapak kapolda riau, yang hendak melakukan penyelidikan terhadap pemberian tunjangan perumahan kepada ketua dan wakil ketua serta anggota dprd kuansing, pasalnya, permasalahan ini sudah menjadi pertanyaan public, selanjutnya dia juga mengatakan, dari tahun 2013 sampai tahun 2018 ini, di kuansing tidak ditemukan adanya sewa rumah yang nominalnya sebesar diterima oleh ketua dan wakil ketua dprd kuansing, artinya, dia sangat setuju, apabila kasus ini pihak tipikor polda riau memulai melakukan penyelidikan, karena dia berasumsi telah terjadi kerugian keuangan Negara atas pemberian tunjangan perumahan tersebut,” Ungkapnya (red/roder)

Published in KARIMUN

 

 

Ket Photo : Ketua TP PKK Provinsi Sumbar, Hj. Nevi Irwan Prayitno Menjadi Pemateri dalam Rapat Koordinasi Pendataan Dana Bergulir dan Aset Lainnya Pasca Program PNPM-MPd Tahun 2018 di Hotel Daima Padang, Selasa 16 Januari 2018.

 

 

Padang,(KT) - Ketua TP PKK Provinsi Sumbar, Hj. Nevi Irwan Prayitno meminta supaya peran PKK ditingkatkan dalam pengentasan kemiskinan di nagari dan desa. Hal ini disampaikannya ketika menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi Pendataan Dana Bergulir dan Aset Lainnya Pasca Program PNPM-MPd Tahun 2018 di Hotel Daima Padang, Selasa 16 Januari 2018.

 

 Dengan makalah berjudul "Peran PKK Dalam Pelayanan Sosial Dasar Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan", Nevi mengatakan, 10 Program Pokok PKK sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. "Apa yang diajarkan dalam 10 Program Pokok PKK sangat banyak sekali memengaruhi kehidupan kita, mulai dari kehidupan rumah tangga sampai kepada kehidupan dalam kerangka NKRI," ujarnya.

 

Dikatakan Nevi, majunya suatu bangsa dan negara ditentukan dari rumah tangga terlebih dahulu. "Pembinaan dan pendidikan di rumah tangga merupakan langkah awal terbentuknya Insan Kamil atau manusia seutuhnya," paparnya.

 

Jadi, tegas Nevi, pembinaan karakter dan akhlak itu memang dimulai dari orang tua di rumah tangga, maka sudah seharusnya ditingkatkan pemahaman dari peranan PKK tersebut. "Apalagi di masa sekarang masalah Lesbian, Guy, Besex dan TransGender (LGBT) semakin berkembang, tidak saja di perkotaan tetapi juga di pededaan atau di Nagari," tegasnya.

 

Lebih dijelaskan, penerapan 10 Program Pokok PKK yang mantap tentu penyebaran LGBT akan dapat pula dicegah. "Untuk itu, peran PKK harus didukung oleh semua aspek dan semua tingkatan, mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Nagari dan Desa, sehingga kemiskinan yang merupakan musuh kita semua dapat pula dientaskan oleh PKK," jelasnya.

 

Selanjutnya Nevi menyampaikan, sesuai data tahun 2017, penduduk miskin terbanyak di pedesaan yaitu 17.670.000 jiwa, penduduk miskin perkotaan 10.340.000 jiwa, dan penduduk miskin secara Nasional adalah 10,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. "Khusus penduduk miskin di Sumatera Barat tahun 2017 berkisar 35.999 jiwa atau 6,75 persen dari total jumlah penduduk Sumatera Barat," sebut Nevi sembari mengatakan, kemiskinan itu pertama sekali dirasakan oleh anak, setelah itu ibunya dan terakhir barulah dirasakan oleh bapaknya.

 

 Istri Gubernur Irwan Prayirno ini juga berharap kepada para Tenaga Ahli Pendamping Desa dan Pemerintah Nagar/Desa dan seluruh stake holder supaya ikut membina PKK di Nagari/Desa dengan melibatkan mereka dalam setiap pelaksanaan pembangunan di Nagari/Desa melalui 10 Program Pokok PKK. "Agar mereka lebih berdayaguna dan berhasilguna demi kemajuan bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Sumatera Barat khususnya," pungkasnya.

 

Diakhir pemaparan materi oleh Ketua TP PKK Sumbar juga diadakan sesi tanya jawab dengan moderator Drs. H. Syafrizal Ucok. MM yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari Sumatera Barat. Diskusi berjalan hangat dan sangat meriah, karena Syafrizal Ucok sangat piawai menggiring peserta untuk bertanya dan minta arahan kepada pemateri.(zul/ rilis/Akral)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Jasman Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sumbar.

 

Sumbar,(KT) - Presiden Jokowi insya Allah akan berada di Padang untuk menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 8 dan 9 Februari 2018. Hal itu dipastikan setelah Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno yang didampingi Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sumbar dan Kepala Balitbang Prov Sumbar beserta Ketua PWI Pusat Margiono dan beberapa panitia pusat HPN 2018 beraudiensi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Jakarta, Selasa 16 Januari 2018,

 

 "Tadi kita telah diskusi dengan Mensekneg Pratikno soal kesiapan Sumbar sebagai tuan rumah HPN 2018. Secara keseluruhan kita sudah siap, Insyaa Allah Presiden tanggal 8 dan tanggal 9 itu akan datang ke Sumbar menghadiri helat akbar wartawan ini. Beberapa agenda besar peresmian beberapa proyek di Sumbar telah diagendakan oleh Kemensekneg.

Mudah-mudahan ndak ada kendala dan perobahan" jelas Irwan Prayitno.

 

Menurut Ihsan, Panitia Pusat HPN 2018, kehadiran Presiden di acara HPN harus dimanfaatkan oleh daerah setempat untuk pembangunan. Artinya, jangan sampai kedatangan Presiden ndak ada kegiatan sama sekali. Harus ada agenda yang jelas dan bermanfaat Lebih lanjut, Menteri Pratikno berpesan agar Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PWI Pusat dan PWI Sumatera Barat, agar menyiapkan acara sebaik-baiknya, sehingga kehadiran kepala negara membawa manfaat bagi rakyat.

 

Sebagaimana kita ketahui, Jokowi sudah beberapa kali ke Sumatera Barat dalam sejumlah rangkaian acara. Pada setiap HPN sejak dulu presiden selalu datang, kecuali HPN di Batam. Yang hadir Wapres Jusuf Kalla. Ketua PWI Sumbar Heranof dan Humas setda prov Sumbar Jasman menyebut persiapan di Padang sudah hampir rampung. "Kita mulai hitung mundur," kata Jasman yang hadir bersama Reti Wafda Kepala Litbang Prov Sumbar dalam pertemuan dengan Mensesneg. (zulfahmi/hms pemprov sumbar)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Wakil Bupati Zuldafri Darma saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Aula Kantor Bupati, Senin (15/01) usai apel bersama.

 

Tanah Datar,(KT) - Dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari fungsi manajemen. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan menjadi hal pokok berhasilnya pembangunan yang dicita-citakan.

 

Demikian ditegaskan Wakil Bupati Zuldafri Darma saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Aula Kantor Bupati, Senin (15/01) usai apel bersama. Di hadapan seluruh pejabat eselon II dan III se Kabupaten Tanah Datar, Zuldafri menyampaikan RPJMD Tanah Datar 2016-2021 yang telah disepakati harus didukung” secara bersama-sama melalui program/kegiatan sehingga target-target akan tercapai di akhir masa jabatan.

 

Dalam RPJMD Tanah Datar sudah ditetapkan kebijakan umum daerah berupa 4 gerakan terpadu yakni peningkatan kualitas SDM, peningkatan sektor pertanian, peningkatan dan pengembangan pariwisata dan peningkatan pelayanan publik.

 

“Gerakan terpadu ini benar-benar dikerjakan secara terpadu antar instansi terkait sehingga hasilnya bisa maksimal,” tegas Wabup lagi.

 

Wabup juga beri ilustrasi, pembangunan sektor pertanian tidak hanya menjadi tugas Dinas Pertanian, tetapi perlu sering-sering didiskusikan dengan Dinas PU dan Dinas Koperindag.

 

“Dinas Pertanian paham tentang bibit, teknologi pertanian dan punya lahan, ini tidak akan berhasil jika tidak mendapat sokongan dari Dinas PU yang akan membantu irigasi serta Dinas Koperindag yang mengembangkan pemasaran serta peningkatan harga komoditi,” ulasnya.

 

“Sering-seringlah ketiga kepala dinas ini kumpul bersama, bicarakan hal ini bagaimana pengembangan sektor pertanian Tanah Datar yang menjadi penyumbang PDRB terbesar, tidak perlu formal, bisa dengan ngopi bareng,“ sampai Zuldafri. Lebih lanjut,

 

Wabup Zuldafri menekankan penting perencanaan yang matang, komprehensif, holistik, terpadu dan terintegrasi atas program/kegiatan OPD. “Perencanaan yang sinergitas antar OPD mulai dari hulu sampai hilir, akan memberi manfaat dan arti yang besar bagi kemajuan daerah,” tutur Zuldafri.

 

Untuk itu momentum musrenbang nagari yang sudah dimulai pada Januari ini, agar betul-betul diarahkan oleh OPD untuk pencapaian target RPJMD 2016-2021. Wabup minta OPD dibantu Camat agar mengarahkan perencanaan di nagari, mengingat dana yang dikelola nagari sudah sangat besar, secara total minimal Rp. 2 Milyar per nagari. Kepada Kepala OPD yang hadir, Wabup ingatkan untuk selalu membangun suasana kerja yang kondusif sehingga lahir lingkungan kerja yang produktif.

 

“Saya minta seluruh Kepala OPD ciptakan komunikasi dan kondisi yang kondusif di internal masing-masing agar tidak terjadi gejolak, jangan sampai ada yang saling menggembosi, tunjukkan kinerja dan loyalitas yang positif,” ajak Wabup.

 

Tidak kalah pentingnya, Wabup minta setiap OPD melahirkan inovasi-inovasi baru. “Kita semua telah sepakat, lahir minimal satu inovasi di setiap OPD, inovasi-inovasi akan mempercepat akselerasi pembangunan dan perbaikan kualitas pelayanan publik,” tuturnya.

 

Wabup juga ingatkan OPD yang menangani pendapatan daerah agar dapat melahirkan inovasi untuk peningkatan pendapatan daerah. “APBD Tanah Datar punya ketergantungan yang tinggi pada kucuran dana pemerintah pusat yakni mencapai 88 persen, baru 12 persen yang bersumber dari PAD, ini yang harus dicari upaya-upaya dan perlu kerja keras mewujudkannya,” pintanya.

 

Kepala OPD diminta Wabup Zuldafri lebih sering melakukan evaluasi kinerja masing-masing. “Tidak salah kiranya, masing-masing Kepala OPD melontarkan pertanyaan kenapa dan kenapa untuk internal masing-masing, kenapa ini belum maksimal, kenapa ini tidak belum berhasil, ini semua dalam rangka memperbaiki kinerja,” ucapnya lagi.

 

Di akhir kesempatan, Wabup Zuldafri sampaikan apresiasi kepada OPD beserta seluruh ASN atas raihan prestasi di berbagai bidang tingkat propinsi dan tingkat nasional. “Prestasi-prestasi yang sudah diraih agar bisa kita pertahankan bahkan ditingkatkan,” pungkasnya.

 

Sementara Sekda Hardiman dalam pengantarnya menyampaikan rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan pada tahun lalu dan penyempurnaan untuk tahun berikutnya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Tanah Datar.

 

“Tahun 2017 kita jadikan bahan evaluasi perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada tahun 2018, kita harus terus berbuat lebih baik dari tahun ke tahun,” sebut Hardiman.

 

Turut mendampingi Staf Ahli Bupati dan Asisten di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Datar. (Zulf/Humas)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31