humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Friday, 19 January 2018

 

Ket Photo : Kades Terpilih, Bamba Rianto Menandatangani Serah Terima Aset Desa dari Mantan Kades Beringin Taluk, Sabri Putra di Saksikan oleh Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat.

 

Kuansing (KT)- Kepala Desa Beringin Taluk, Kabupaten Kuansing,Provinsi Riau, melakukan serah terima jabatan dari Sabri Putra mantan kepala desa kepada Bamba Rianto, Kamis (18/1/18) di balai Desa Beringin.

 

Bamba Rianto Kades Terpilih, Meminta kepada masyarakat agar bersinergi dalam membangun desa, selain itu jabatan diembanya merupakan amanah yang dipercayakan masyarakat kepadanya oleh sebab itu dirinya berkomitmen akan menjaga amanah dan bekerja keras dalam membangun desa kearah yang lebih baik lagi.

 

 Bamba Rinto berharap, masyarakat dan tokoh masyarakat setempat bersama-sama dalam membangun desa,dan dia berharap tidak ada lagi masyarakat yang terkotak-kotak pasca Pilkades lalu.

 

“Persatuan masyarakat sangat penting untuk membangun desa dan di harapkan kepada masyarakat untuk membantu dirinya membawa desa beringin semakin maju, karena tanpa adanya dukungan masyarakat serta perangkat desa, tentu apa yang dilakukanya tidak akan berjalan secara maksimal,” Tukasnya

 

Sementara itu, Mantan Kades Beringin Taluk, Sabri Putra menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat jika ada kekurangan dalam kepemimpinannya. Dia berharap, Kades baru dapat membawa Desa lebih maju lagi,dan juga dia meminta kepada masyarakat untuk membantu kades terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan ditingkat desa,” Tukasnya

 

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh ketua BPD Desa Beringin Taluk beserta anggota, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemangku adat, serta masyarakat desa beringin yang sempat hadir .(Lidia Ningsih)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Bus Trans Batam Rute Batam-Sagulung.

 

BATAM,(KT) -  Keberadaan layanan Bus Trans Batam di Pelabuhan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulaun Riau (Kepri)dapat dijadikan alternatif transportasi yang murah dibandingkan taksi dan angkot hal itu sangat dirasakan oleh Masyarakat  Dari Pulau Temoyong.

 

Pasalnya, dengan keberadaan bus ini masyarakat sangat terbantu sekali apalagi ketika sampai dikonter bus Trans sudah menunggu bus trans batam,” Semenjak adanya Bus Trans Batam Ekonomi saya Cukup terbantu Saya setiap hari naik Bus Dengan ongkos RP 4000. Saya sudah sampe di Sekupang, Ujar Saur Warga Pulau Temoyong kepada Karimuntoday.com Kamis (18/1/2018)sore, Layanan pun terbilang memuaskan dan murah plus sangat membantu masyarakat batam sekitarnya.

 

“ Bus Trans Batam tidak mesti menunggu  penuh penumpang setiap 15 menit, lansung berangkat dan Saya sebagai masyarakat sangat bersyukur dengan adanya Trans Batam di Pelabuhan Sagulung ini,” Tuturnya

 

Kebutuhan calon penumpang terhadap transportasi Bus Trans Batam Bus yang dikelola oleh pemko Batam melalui Dishub Kota Batam. memang tak dapat di pungkiri lagi. Selain transportasi ini tergolong murah juga memberikan kenyamanan untuk para penumpang selama perjalanan ke tujuan,”  Tambah Saur

 

Sementara Di tempat terpisah, Wahyudin Salah seorang pengawas Damri kepada karimuntoday.com, Untuk diketahui kepada masyarakat penguna Jasa Bus Trans Batam kami mulai Operasi Dari Pukul 6:00 WIB. sampai jam 18:00 WIB Kami berkomitmen memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat batam,”  ujar Wahyudin Di pos Bus Trans Batam Sagulung

 

Lebih lanjut ia menjelas kan untuk ongkos cukup Praktis Dan membantu Kalau Pelajar Rp 2000 Dan Umum Rp 4000 Jauh dekat Semua sama semua itu tidak terlepas dari upanya pemerintah kota batam untuk mengadakan jasa transportasi murah bagi masyarakat,” Tukasnya (Rega)

Published in BATAM

 

Ket Photo : Bupati Karimun H. Aunur Rafiq dan Dirut Bank Riau-Kepri Teken MoU implementasi non tunai di Rumah Dinas Bupati Karimun, Jum'at, (19/01/18).

 

Karimun,(KT) - Pemerintah Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri, resmi bekerjasama dengan Bank Riau-Kepri dalam implementasi transaksi non tunai, kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani langsung oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari di rumah dinas Bupati Karimun, Jum'at,(19/01/18).

 

Bupati Karimun dalam sambutannya mengatakan, kita mengimplementasikan instruksi Presiden, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan dan akuntable, ini keseriusan kita pemerintah daerah dalam transparansi keuangan serta akuntable, ucapnya.

 

Selain itu, lanjutnya, sistem ini akan merespon dengan cepat pembayaran-pembayaran bagi PNS maupun honorer, pembayaran gaji, pembayaran TPP, sertifikasi guru dan lainnya, akan diimplementasikan transaksi non tunai, termasuk pembayaran gaji saya, (Bupati-red), kecuali untuk insentif petugas kebersihan, guru TPQ dan insentif RT/RW itu belum, namun nanti pada waktunya juga diberlakukan, ujarnya.

 

Dikatakannya lagi, implementasi non tunai ini untuk pembayaran dengan nominal Rp.1 juta keatas, implementasi transaksi non tunai diberlakukan menyeluruh, sebanyak 37 OPD diterapkan, termasuk Kaban, Kabag serta juga kecamatan, Karimun saat ini adalah instansi terbanyak dalam penerapan transaksi non tunai diwilayah Riau dan Kepri, nanti, di kas daerah, bendahara itu tidak boleh lagi lebih dari Rp.10 juta, sebutnya.

 

Sementara itu, Direktur Utama Bank Riau Kepri, DR. Irvandi Gustari mengapresiasi Pemkab Karimun yang langsung menerapkan sebanyak 37 OPD untuk implementasi transaksi non tunai, di daerah lain di Riau dan Kepri itu kebanyakan baru menerapkan 5 atau 10, hal ini jujur saja adalah hal yang luar biasa, hal tersebut menunjukkan komitmen dalam transparansi keuangan serta menghindari kebocoran, pujinya. (DS)

Published in KARIMUN

 

 Ket Photo  KM. Samudera II membawa Miras yang di Amankan Lanal Dabok Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

 

LINGGA DABO SINGKEP, (KT) - Peredaran minuman keras (Miras) dan rokok FTZ (free trade zone) tanpa cukai masuk ke Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri, khususnya Dabo Singkep selama ini. Membuat pihak penegak hukum terus bekerja keras menindak setiap oknum yang di duga melanggar hukum.

Untuk menindak lanjuti laporan yang diterima dari Nara sumber yang tidak disebutkan namanya. Danlanal Dabo Singkep, Letkol Laut (P) Agus Yudho Kristanto memerintahkan jajarannya untuk mencari dan menangkap jika ada kapal yang membawa minuman dan rokok FTZ atau barang ilegal lainnya.

“Ia memaparkan ke awak media, memang sudah memerintahkan kepada seluruh satuan anggota saya. untuk beroperasi mencari dan menangkap pada setiap oknum yang membawa miras dan rokok tanpa cukai yang sifatnya Ilegal dari wilayah luar perairan Kabupaten Lingga tanpa harus memandang itu siapa yang bermain”, tegas Letkol Laut (P) Agus Yudho melalui pesan handphone seluler, Pas Intel nya, Eko pada awak media. Kamis malam (18/01/2018).

"ujar  Eko pada  kamis (18/01/2018) malam lewat Handphone seluler , Sehubungan adanya perintah tersebut diatas maka seluruh unsur Lanal bekerja sama untuk melaksanakan patroli dilaut secara maksimal serta menghimpun data ada nya . Khususnya di wilayah kerja Lanal Dabo Singkep.

“Ada sebuah kapal bermuatan minuman keras (Miras) dan Rokok tanpa cukai berangkat dari Kampung Kolam Bintan/Tanjung Pinang dengan tujuan Dabo Singkep dengan ciri- ciri Kapal dek warna kayu, lunas warna biru dan lis atas warna biru degan GT kurang lebih 15 GT. Itu informasi yang di sampaikan Nara Sumber kepada awak media, Rabu (17/01/2018) kemaren, kata Eko

Informasi yang disampaikan narasumber, kami respon dan tindak lanjuti dengan mengerahkan seluruh unsur untuk melaksanakan penyekatan dilaut.

Akhirnya. Kamis siang, tepatnya pukul 13.00 Wib Posal Pulau Mas dengan menggunakan Patkamla Kualagaung melaksanakan patroli penyekatan (mencegat) di area alur masuk Dabo Singkep, tepatnya lagi perairan Sungai Buluh Singkep Barat.

Melihat adanya kapal yang sesuai dengan ciri-ciri yang di maksut kemudian melaksanakan pengengintaian (pengamatan) terhadap kapal tersebut.

Setelah dilaksanakan penghentian dan pemeriksaan di dapati KM. Samudera II tersebut membawa minuman jenis beer merk Carlsberg sebanyak 450 kotak/kis (10.800 kaleng) dan minuman arak putih cap Apek Tua  (Apek Botak) sebanyak 60 lusin (720 botol) tanpa dilengkapi dokumen yang syah dan berlayar tanpa adanya Surat Ijin Berlayar (SIB), papar Eko.

Sekarang KM. Samudera II GT.I5. No.248/PPq2005 GGa 4902 N. Nahkodanya atas nama Zakaria alamat Dabo Lama dan ABK nya atas nama Rio sama-sama warga Dabo Lama, Kabupaten Lingga,adapun kapal  sudah kami amankan dan sandarkan di Dermaga Pos TNI AL Penuba untuk menunggu proses lebih lanjut, tutupnya. (R.AG)

 

Published in LINGGA

Ket Photo : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD PWRI) Propinsi Riau Hj.Raja Susi Dewi Yanti, bersama dengan Para Buruh PT/ICOMAS TUNGGAL.

SIAK,(KT) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD PWRI) Propinsi Riau Hj.Raja Susi Dewi Yanti.SS.MM (18/1/18) melakukan kunjungan dalam rangka Silaturahmi dan berdialog dengan buruh,kujungan Ketua DPD PWRI RIAU Hj Raja Susi Dewi Yanti,SS.MM di dampingi Ketua OKK Budi Gunawan dan Rombongan kesalah satu Perusahaan Perkebunan kelapa Sawit di Siak Kecamatan Kandis PT IVOMAS TUNGGAL disambut oleh Ketua Umum DPP FSPPI Propinsi Riau Indra Gunawan Sinulingga berserta jajaran dan PUK SPPI dari berbagai unit kerja yang berada di Kabupaten Siak.

 Hj Raja Susi Dewi Yanti.SS.MM yang juga sebagai pembina DPP FSPPI Propinsi Riau pada acara silaturahmi dan dialog bersama Buruh menyampaikan "Bahwa antara buruh dan Perusahaan seperti 2 sisi mata uang yang tidak terpisahkan,maka dibutuhkan suatu hubungan kerja yang didasari niat baik,saling menguntungkan satu sama lain dan profesional dalam koridor peraturan perundang-undang yang berlaku, hubungan industrial itu didalamnya tentang hak dan Kewajiban.

 Maka dibutuhkan komunikasi yang baik dan terbuka,saling menghargai, menghormati dan tentunya saling menguntungkan,"kata Ketua DPD PWRI Propinsi Riau dalam sepatah kata memberi semangat kepada buruh-buruh PT IVOMAS TUNGGAL Anggota SPPI yang hadir pada pertemuan ini.

Kehadiran kita PWRI Propinsi Riau ketengah-tengah buruh adalah untuk mendengar,melihat dan menyampaikan segala persoalan yang di Alami yang mungkin saja selama ini terlanggar dan tidak di ketahui oleh pihak-pihak yang berwenang baik dari pemerintah maupun pihak pengusaha pemilik dari perusahaan,sudah menjadi tugas seluruh elemen bangsa ini mengambil peran masing-masing berkontribusi dalam percepatan pembangunan daerah khusus di Propinsi Riau Kabupaten Siak,apa lagi saat ini sektor bisnis kelapa sawit menjadi primadona dan memiliki kontribusi besar bagi APBN nasional INDONESIA, dimana menurut data hampir 250 T/tahun saat ini pringkat pertama di duduki oleh sektor perkebunan sawit maka jangan sampai ada persoalan-persolan antara buruh dengan Perusahaan tidak tersampaikan efeknya dapat mengganggu produksi dan iklim investasi dan jelas ini akan merugikan kita semua,untuk itu jika ada permasalah antara buruh dengan pihak perusahaan,kedepan kan dulu agar dapat permasalah diselesaikan melalui dialog,nah jika nanti melalui dialog tidak menemukan kata sepakat masing-masing pihak berhak melanjutkan permasalah sebagai mana mekanisme aturan yang berlaku" jelas Ketua DPD PWRI Propinsi Riau kepada Awak Media.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPP FSPPI Propinsi Riau Indra Gunawan Sinulingga menyampaikan,"terima kasih kepada Ketua DPD PWRI RIAU bersama team karena telah jauh-jauh datang ke tengah-tengah Perkebunan sawit di PT IVOMAS TUNGGAL. Kalo masalah tentu masalah dalam hubungan industrial tidak bisa tidak ada,tetapi saat ini yang di butuhkan adalah bagaimana para pihak memposisikan diri masing-masing dalam sebuah komitmen membangun kebersamaan sebagai team work dan saling melengkapi satu sama lainnya. Keseimbangan antara hak juga Kewajiban adanya kepastian hukum sebagai rel hubungan kerja,semangat kekeluargaan hal-hal perlu kembali di bangkitkan guna mencapai hasil kerja yang maximal bagi ke penting kelangsungan Perusahaan dan tentunya juga kesejahteraan buruh yang layak pula bagi kelangsungan hidup sebagai Manusia, "kata Indra Gunawan Sinulingga yang juga Ketua DPC PWRI SIAK menutup cerita.

Pertemuan yang dilaksanakan dengan sederhana namun penuh hikmat di isi juga tanya jawab seputar persoalan yang di alami oleh buruh-buruh di PT IVOMAS TUNGGAL.(roger/rls)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Kondisi Kantor Kelurahan termuda di Kecamatan Singkep,Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri.

 

Dabo Singkep,(KT) - Kelurahan termuda di Kecamatan Singkep,Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri, sejak memisahkan diri dari Kelurahan Dabo 3 tahun lalu, namun sampai saat ini masih belum memiliki kantor sediri.

Lurah Sungai Lumpur, Gunawan, mengatakan, untuk masalah kantor ini, ia telah menemui Ketua Komisi II DPRD Lingga, Norden, yang saat itu menjelaskan, ketika pengesahan APBD Tahun  2018, Kantor Kelurahan belum bisa dibangun, hal ini dikarenakan untuk kantor selain OPD belum bisa dibangun,” katanya

Pasalnya,  karena kemarin, telah melakukan diskusi dengan Tapem, sehingga kantor kelurahan belum bisa dibangun untuk tahun 2018 ini.

“Terus terang kita merasa kecewa sekali tentang hal ini, apakah karena menyangkut masalah anggaran kita tidak tau,” ungkapnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, (16/01/2018).

Setelah 3 tahun lebih berdiri, lanjut Gunawan, tapi belum memiliki kantor, tentunya sulit untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu, bagaimana kita mau membangun Kelurahan Sungai Lumpur ini, sementara kantor saja tidak dibangun.

“Memang untuk anggaran penyewaan kantor hingga saat ini masih ada dan tidak masalah, namun tidak mungkin untuk kantor harus terus menerus kita sewa,” terangnya.

Memang selain kita Kelurahan Sungai Lumpur, jelas Gunawan, tidak ada lagi di Kecamatan Singkep yang kantornya sewa, karena memang kelurahan lainnya adalah kelurahan yang sudah lama, yang berdiri dibawah tahun 2010.

Karena kita kelurahan pemekaran, tambah Gunawan, banyak administrasi-administrasi yang harus menyesuaikan kembali dengan perubahan kelurahan ini, jadi kita sangat berharap kantor dapat dibangun.

“Kita sangat mengharapkan Kantor Kelurahan Sungai Lumpur dapat dibangun, untuk memaksimalkan fungsi pelayanan kita terhadap masyarakat, sementara untuk masalah lahan kita sudah punya dan tidak ada masalah lagi,” tandasnya.(AM) 

 

Published in LINGGA

 

Ket Photo Ketua Umum DPP Laskar Bunda Melayu, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

 

Lingga,(KT) - Laskar Bunda Melayu (LBM) menyayangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) diKabupaten Lingga Pada tahun 2017 cukup besar yaitu senilai Rp81,38 miliar dikutif dari linggakab.go.id Penyebab tingginya silpa ditahun 2017 dikarenakan perencanaan Pemerintah yang kurang baik ditambah penyerapan anggaran yang rendah. Selain itu, program yang direncanakan kurang inovatif karena motivasi ASN untuk melayani masyarakat masih rendah.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Laskar Bunda Melayu, Jumat (19/1),kepada karimuntoday.com, menanggapi tingginya dana Silpa di APBD Kabupaten Lingga tahun 2017 Hairul menyampaikan, perencanaan yang buruk menyebabkan pekerjaan fisik yang seharusnya mulai dilaksanakan sejak Februari, namun molor sampai Juni atau Juli. Alasannya belum ada petunjuk teknis. Padahal, di lain sisi, dana belanja pegawai terserap dengan baik, bahkan sudah berjalan di semeseter pertama mencapai 50 persen.

 “Kalau orang terpanggil untuk melayani masyarakat, pasti belajar dari tahun sebelumnya, sehingga persiapan juknis bukan menjadi alasan untuk terlambat merealisasikan program sesuai waktu yang ada. Bagaimana kalau baru mulai kerja Juni-Juli, jumlah item banyak? Apakah bisa efektif? Tentunya tidak,” kata Hairul

Selain perencanaan yang buruk, membengkaknya dana silpa juga buntut dari motivasi ASN dalam melayani terbilang rendah. “Kalau orang terpanggil melayani dengan hati pasti akan berjalan baik dan memuaskan. Tapi, bila tidak maka pastinya dianggap beban sehingga pekerjaan tidak tuntas dan berakibat pada anggaran tidak terserap.” ucapnya

Hairul menjeleskan Dana untuk belanja pegawai biasanya terserap cukup baik. “Kalau untuk jalan dinas, ASN di tiap OPD lebih kreatif dan berinovasi, tapi untuk masyarakat tunggu dulu. Itu yang selama ini terjadi. Ini harus menjadi bahan evaluasi kepala daerah, jangan biarkan terus berlanjut,” terangnya

Ia berharap agar Bupati Kabupaten Lingga harus menilai dan mengevaluasi OPD di tiap tahun agar diingatkan bila Silpa masih tinggi. Sebaliknya yang berkinerja bagus diberi apresiasi. Agar ditahun 2018 ini surplusnya tidak meningkat. Selain itu, jika OPD rutin dievaluasi dan diingatkan pasti berbenah.

Fakta meningkatnya silpa membuktikan lemahnya evaluasi dan pengawasan. Bahkan OPD menganggap itu sebagai hal yang biasa Adapun Hairul berpendapat jika OPD diKabupaten Lingga itu dievaluasi tiap tahun terkait realisasi anggaran. Jika ditemukan rendah realisasinya diberikan peringatan supaya berbenah, namun bila mana meningkat dari tahun-ketahun, maka harus diberikan sanksi.

 "OPD harus malu kalau silpa dari OPD itu tinggi. Apalagi silpa bersumber dari belanja publik, sementara jalan-jalan ASN habis terpakai. Dengan meningkatnya silpa, masyarakat dikabupaten Lingga dikorbankan karena anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan publik (masyarakat) tak terpakai,” Tuturnya (red)

 

Published in LINGGA

KALENDER BERITA

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31