humas karimun
humas karimun
kabupaten lingga lagi
kabupaten lingga lagi
karimuntoday.com - Items filtered by date: Thursday, 04 January 2018

 

Ket Photo : Sekretaris PUPR. Mujasdi Menyerahkan Cendramata kepada Kadis PUPR, Azwan Yang Memasuki Pensiun.

Kuansing,(KT) - Alfion Hendra Kabid Cipta Karya menyampaikan bahwa masa pensiunan telah datang dan tidak terasa ,sejumlah pekerjaan besar yang di tinggalkan oleh Bapak Kadis PUPR Azwan S.Sos. berharap bahwa keluarga besar pupr akan selalu mendapat kan bantuan moril dari bapak, karena bapak merupakan pimpinan yang telah mengajarkan kami untuk bekerja yang baik, keluarga besar pupr meminta maaf kepada kadis pupr jika dalam masa kebersamaan ada hal yang tidak sesuai pada tempatnya, tutur Kabid cipta karya tersebut.kamis (04/01/2018).

Ditempat yang sama, Sekretaris PUPR, Mujasdi mengatakan bahwa Kadis PUPR Azwan cukup berhasil memimpin pupr tanpa ada gejolak apapun dengan pegawai itu sendiri dengan kedisiplinan pegawai pupr. Sudah 3 orang kadis sebelum Azwan , di mata pegawai dinas PUPR kadis yang memiliki kesabaran yang cukup tinggi dalam memimpin pupr ini dan berharap kedepannya hubungan silaturrahmi antara pegawai dengan bapak azwan tetap terjaga dengan baik,ujar sekretaris pupr.

Kata-kata perpisahan dari pegawai yang purna tugas yang di pimpin oleh Azwan s.sos menyampaikan bahwa PU merupakan incaran dari LSM dan wartawan karena anggaran terbesar di kabupaten. Oleh karena itu, Dia  berpesan supaya pegawai jangan sampai aib di pupr lebih tahu oleh orang luar, harap Azwan.

“ Dengan wtp 6 kali tolong berhati hati pembicaraan di luar, dan jangan sampaikan di rumah urusan kantor. berharap agar selalu kompak dan duduk bersama untuk menyelesaikan semua masalah dan mencari solusi yang lebih baik,” Pesanya

Selanjutnya masalah mutasi bahwa kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa , tidak usah berburuk sangka ,jalani dan selesaikan pekerjaan berdasarkan tupoksi masing2-masing, terapkanlah untuk bekerja sama yang baik sehingga pupr bekerja maksimal untuk membangun Kuantan Singingi yang lebih baik. Dan terakhir Azwan meminta maaf atas segala kekhilafan selama menjadi pimpinan di pupr ,ucap Azwan.

 Selanjutnya kegiatan terakhir salam2an antara kadis pupr dengan seluruh pegawai Dinas pupr dan ibu dharma wanita yang di iringi tangisan. (Lidia Ningsih)

Published in KARIMUN

Ket Photo : Bupati Karimun H. Aunur Rafiq foto bersama dengan nelayan usai membagikan kartu asuransi terhadap 3.622 nelayan secara simbolis, (04/01/18).

Karimun,(KT) - Sebanyak 3.622 nelayan di Kabupaten Karimun.Provinsi Kepri, yang tersebar di 12 kecamatan mendapatkan kartu asuransi nelayan yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Karimun Rufindi Alamsyah, penyerahan dilangsungkan di rumah dinas Bupati Karimun jalan Yos Sudarso, Kamis,(04/01/18).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rufindi Alamsyah dalam kesempatan itu mengatakan, jumlah nelayan di Kabupaten Karimun yang tersebar di 12 kecamatan adalah 12.577 jiwa yang terdiri dari 6.370 nelayan yang memiliki kapal dan 6.207 nelayan lepas, dari data itu, pada tahun 2017 kita telah bagikan kartu asuransi terhadap 845 nelayan, ditambah dengan hari yakni 3.622, jadi total yang sudah mendapatkan kartu tersebut adalah 4.467 jiwa, ungkapnya

Dilanjutkannya, program kartu asuransi nelayan ini adalah program nasional yang disenergikan atas permohonan dari pemerintah daerah dan kemudian pemerintah daerah merealisasikannya, pemerintah membayarkan premi asuransi tersebyt sebesar Rp.175.000 per tahun, program ini dijalankan sebagai jaminan bagi nelayan terhadap resiko kerja mereka, ujarnya.

Ditempat yang sama, Bupati Karimun H. Aunur Rafiq menyebutkan bahwa, program ini sangat besar manfaatnya bagi nelayan, dengan premi Rp.175.000 per tahun atau Rp.15.000 per bulan nelayan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, ditanggung biayanya, tidak hanya kecelakaan, jika meninggal, mereka juga mendapatkan jaminan dari Asuransi ini, ucapnya.

 Untuk tahun pertama, sambungnya, preminya dibayarkan pemerintah, untuk tahun selanjutnya dibayar sendiri oleh nelayan, program ini adalah program pemerintah pusat melalui kementerian kelautan dan perikanan dan bekerjasama dengan Jasindo sebagai pengelolanya, oleh sebab itu, kita berterima kasih kepada pemerintah pusat dengan adanya program ini, kedepannya kita berharap akan mendapatkan alokasi lagi,paparnya.(DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Tersangka Dugaan Korupsi 'SN ' yang ditetapkan oleh Kejari Kuansing, Riau.

Kuansing,(KT) – Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sampai saat ini belum melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi pada kegiatan penataan dan invetarisasi tahun 2015 silam dengan perhitungan sementara  kerugian Negara sebesar Rp. 420.750.000.-, dari penyidik kejaksaan.

Kejari Kuansing, Jufri SH MH Ketika dikonfirmasi karimuntoday.com, Kamis,(4/1/2018). terkait belum ditahanya tersangka SN mengatakan, ‘ kita masih menunggu perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan,(BPK), Andaikata sudah kita terima maka tersangka segera dilakukan penangkapan untuk dilakukan penahanan.

“ Sampai saat ini kita masih menunggu perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan,(BPK), setelah perhitungan keluar, maka akan kita lakukan penahanan,jadi diminta untuk bersabar,” Ujarnya

Ditambahkanya lagi, Kejaksaan Negeri Kuansing sangat komit dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,(tipikor), tetapi untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, tentunya kita harus melalui prosedur/protap, andaikata semuanya sudah sesuai aturan tentu kita akan bertindak tegas, apalagi korupsi salah satu kejahatan yang sangat luar biasa,” Tutur Kejari Kuansing

Secara terpisah, Zubirman SH Praktisi Hukum di Kuansing, ketika dimintai tanggapanya, terkait belum ditahanya tersangka dugaan korupsi SN oleh penyidik kejaksaan mengatakan, Sebelumnya dia sangat memberikan apresiasi kepada kejari kuansing beserta jajaranya, yang telah serius untuk memberantas korupsi di negeri jalur, dan dia berharap kedepanya, agar lebih focus lagi kepada dugaan korupsi yang nominalnya lebih besar lagi, karena dia melihat tingkat korupsi di kuansing sangat tinggi, artinya, butuh penegak hukum yang betul komitmen untuk memerangi korupsi.

“ Dia sangat yakin kejari kuansing beserta jajaranya komit dalam pemberantasan korupsi, sehingga kedepanya ruang gerak untuk korupsi semakin sempit, pasalnya penegak hukumnya tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” Tukasnya

Dikatanya lagi, Dia berharap agar perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPK, secepatnya dikeluarkan, sehingga tersangka secepatnya dilakukan penahanan, pasalnya sampai saat ini tersangka masih menjalankan retunitasnya sebagai ASN, dan menghirup udara bebas,” Ucapnya (red/roder)

Published in KARIMUN

 

 Ket Photo :  Suasana Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun di Akhir Tahun 2017.

 

Karimun,(KT) - Kantor imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun,Provinsi Kepri, berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah keberangkatan keluar negeri dengan cara non prosedural, permohonan pembuatan paspor yang tidak mengikuti prosedur hukum kita tolak, karena dua simpul tugas keimigrasian yakni dalam pembuatan paspor serta keberangkatan luar negeri, ada aturan ataupun payung hukum yang mengaturnya.

Hal tersebut dikatakan Riawantry Nurfatimah, Kepala Seksi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun Jum'at,(29/12/17) saat ditemuikarimuntoday.com disela-sela kesibukannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

 Dilanjutkannya, Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun mencatat sebanyak 414 permohonan paspor TKI non prosedural dari Januari hingga pertengahan Desember 2017 kita tolak, hal ini demi kebaikan calon TKI serta mematuhi dan taat kepada aturan hukum yang telah ditetapkan, ujarnya.

 Dikatakannya, aturan hukum yang berlaku ada dasarnya diberlakukan, jika paspor keberangkatannya untuk bekerja, harus ada surat rekomendasi dari disnaker, jika kunjungannya untuk pendidikan, harus ada surat keterangan dari dinas pendidikan, begitu juga dengan keberangkatan keluar negeri untuk Umroh atau Haji, untuk wisata atau lainnya, katanya.

 Bahkan, sambungnya, untuk mengunjungi keluarga di luar negeri juga harus ada jaminan dari keluarga yang bersangkutan ditempat tujuan, selain dalam upaya mematuhi aturan hukum, semata-mata adalah demi kebaikan warga negara diluar negeri, jika melalui jalur resmi, tentu lebih mudah terakomodir dalam memberikan perlindungan hukum dinegara tujuan, jelasnya.

 Menurutnya, apalagi keberangkatannya untuk bekerja, kita tidak ingin TKI kita mendapatkan perlakuan seperti yang sudah banyak terjadi, oleh sebab itu, untuk permohonan paspor yang non prosedural,tidak sesuai dengan prosedur hukum, kita tolak, tegasnya.(DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Riawantry Nurfatimah, Kepala Seksi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun, saat ditemui karimuntoday.com diruang kerjanya, Jum,at,(29/12/17).

Karimun,(KT) - Inovasi kreatif yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun,Provinsi Kepri,berupa Anjungan Pasport Mandiri (APM) yang diterapkan sejak bulan Mei lalu untuk kenyamanan, kemudahan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan pengurusan paspor membuat meningkatnya jumlah pengajuan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun.

 Semenjak diterapkan, APM menjadi pilihan dalam permohonan pembuatan paspor, hal tersebut dibuktikan oleh angka statistik pelayanan pengajuan paspor kantor Imigrasi Karimun, yang menyebutkan bahwa, semenjak bulan Mei 2017 pengurusan melalui Walk In totalnya 1668 kemudian melalui APM berjumlah 8.413, perbandingan pengurusan walk in dengan APM adalah 6.745 pengajuan.

Benar, masyarakat lebih banyak menggunakan pengajuan pasport pada tahun 2017 melalui APM sejak diterapkan, sebanyak 8.413 permohonan melalui APM disetujui dari total jumlah 14.846, jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah pengajuannya meningkat, pada tahun 2016, 13.378, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 14.846, hal ini salah satunya karena kemudahan pengurusan melalui APM, ucap Riawantry Nurfatimah, Kepala Seksi Infomasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun kepada karimuntoday.com saat ditemui dikantornya, Jum'at,(29/12/17).

Berdasarkan statistik, lanjutnya, masyarakat sudah melek teknologi, karena memang lebih mudah menggunakan APM, namun kita tetap menerima pengurusan langsung, karena tidak dipungkiri masih ada yang belum paham, dikatakannya, masyarakat yang mengajukan paspor melalui walk in (langsung) dibandingkan melalui APM jumlahnya sangat terpaut jauh, misalnya di bulan Juli, melalui walk in berjumlah 209 orang sedangkan melalui APM berjumlah 1.204 orang, kemudian di bulan November melalui walk in 278 orang, melalui APM 1.131 orang, berbeda jauh, jelasnya.

Disamping jumlah pengajuan paspor yang disetujui itu, juga ada penolakan, penolakan terhadap pengajuan pembuatan paspor baru tersebut dilakukan karena terindikasi akan bekerja sebagai TKI illegal di luar negeri, sepanjang tahun 2017, dari Januari hingga pertengahan Desember 2017, tercatat sebanyak 414 pengajuan TKI non prosedural yang kita tolak, hal ini dilakukan untuk kebaikan mereka, ungkap Ria.

Dilanjutkannya, terkait dengan inovasi APM ini, ditanggapi antusias oleh Kantor Imigrasi didaerah lain, ada 4 kunjungan atau studi banding ke kita untuk mencontoh penerapan APM yang dinilai inovasi baru dalam pelayanan keimigrasian, hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun, ucapnya.

 Saat ditanyakan kendala penerapan APM, Riwantry mengatakan, sampai saat ini kendala yang kita hadapi hanya permasalahan jaringan, karena sistemnya online, kadangkala jaringan lelet, jadi dari target 4 hari kerja ditargetkan selesai paspornya, sebagian ada yang molor, jadi kita menghimbau kepada masyarakat jangan mendadak agar paspornya selesai sebelum waktu penggunaanya, himbaunya. (DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Bupati Kuansing, Drs.Mursini Photo bersama dengan Peserta Latihan Kepemimpinan Kader Dasar ( LKKD) gelombang pertama.

Kuansing,(KT)  - Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan ( DPC PPP ),Kabupaten Kuansing,Provinsi Riau, hari ini melaksanakan latihan kepemimpinan kader dasar ( LKKD) gelombang pertama yang dilaksanakan di balai latihan wisma jalur teluk kuantan Jumat (29/12/2017).

Acara pelatihan LKKD tersebut dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 29-30 Des 2017. Adapun yang peserta sebanyak 80 orang terdiri pengurus DPC PPP Kuansing , Majlis pakar , tokoh potensial serta pengurus PAC PPP seKuansing yang di ikuti olah ketua, sekretaris dan bendahara, hal tersebut disampaikan oleh ketua DPC PPP Kuansing Sardiyono, Amd saat menyampaikan sambutannya.

Semetara itu sambutan Ketua DPW Provinsi Riau yang disampaikan oleh Korwil PPP Inhu -Kuansing Drs.H.Mursini M.Si juga bupati kuansing,menyampaiakan bahwa dikegiatan LKKD tersebut merupakan program baru di mana untuk LKKD PPP Riau yang baru melaksanakan LKKD baru dua DPC di Riau yaitu DPC Inhil dan Kuansing.

Selanjutnya Mursini menyampaikan bahwa LKKD ini perlu dilakukan bahwa LKKD merupakan syarat wajib untuk menjadi calon legislatif ( Caleg ) di DPC PPP, dan juga dalam melaksanakan LKKD tersebut yang mengambil motto " melalui pelatihan kader kita perkokoh struktur partai menuju PPP tiga besar " pada pileg 2019 mendatang.

Dan juga Mursini berharap pada pelatihan LKKD  agar semua peserta mengikuti dengan baik dan serius sehingga nantinya DPC PPP Kuansing melahirkan kader kader yang tangguh dan melahirkan kader bangsa yang kuat.mengingat ancaman saat ini baik ancaman pada negara, ancaman pada wilayah serta ancaman pada partai PPP itu sendiri yang merupakan partai Islam yang punya kekuatan, tidak kader yang lemah dimana pada saat partai ada gelombang maka kader yang lemah tersebut akan pindah dan keluar dari PPP. Ujar Bupati Kuansing tersebut. (Lidia Ningsih)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31