humas karimun
humas karimun
kabupaten lingga lagi
kabupaten lingga lagi
karimuntoday.com - Items filtered by date: Monday, 08 January 2018

 
Ket Photo : Anggota Tim Satgas Merkuri Polres Kuansing bersama Pelaku yang Berhasil Ditangkap.

Kuansing,(KT) – Polres KabupatenKuantan Singingi, Provinsi Riau,  kembali melakukan penangkapan Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) di wilayahhukum Polsek Kuantan Mudik, Senin,(8/1/2018).

 

Hal tersebut dikatakan, Kapolres Kuansing, AKBP. Fibri Karpiananto SH.SIK kepada karimuntoday.com Senin,(8/1/2018), Ya’ Satgas Merkuri Polres Kuansing telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penambang emas tanpa izin,(PETI), di area tempat kejadian perkara,(TKP),Sungai Manggis Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, pelaku yang di amankan berinisial, AS alias AAN umur 47 tahun.

 

“ Selain menangkap pelaku, Satgas Merkuri juga mengamankan beberapa barang bukti diantaranya,1. 1 (satu) unit mesin dompeng merk teanly, 2. 1 (satu) unit keong ukuran 6, 3. 1 (satu) batang pipa stik4. 1 (satu) selang spiral5. 1 (satu) lembar karpet.6. 3 (ons) cairanMerkuri, Tutur Kapolres

Ditambahkan Kapolres, Adapun Kronologis Penangkapan,Pada hari Senin tgl 08 januari 2018 sekira pkl 11.00 wib, tim Satgas Merkuri Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) tepatnya di area sungai manggis Desa Toar Kec. Gunung Toar.

Selanjutnya tim melakukan penyisiran di lahan kebun karet milik sdri. Murni yg berada Desa Kec. Gunung toar dan menjumpai 1 unit PETI sedang beroperasi. Kemudian tim langsung melakukan penindakan dan berhasil mengamankan 1 ( Satu) orang pelaku ( pekerja ) PETI tersebut, sementara teman pelaku berhasil melarikan diri,sedangkan pelaku yang berhasil sitangkap dibawa ke Mako Polres Kuansing untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan giat selesai pukul, 17.00 wib, setuasi dalam keadan aman dan kondusifm" Ungkap Kapolres (Roder) Ungkap Kapolres (roder)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Kondisi Gedung SDN 007 Pulau Akad, Desa Semembang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

Karimun,(KT) – Syamsir Kepala Sekolah SDN 007 Pulau Akad, Desa Semembang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, menceritakan nasib dua orang guru berstatus suka rela, namun,  tetap semangat walaupun hanya di gaji perbulanya sebesar Rp. 400 ribu rupiah, itupun dibayar pertriwulan melalui dana BOS.

Kepada karimuntoday.com Senin,(8/1/2018), via hp selularnya, Dia menceritakan lagi, Kondisi saat ini dengan gaji sebanyak itu tentunya tidak bisa berbuat banyak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari oleh dua orang guru tersebut selama satu bulan, untuk mengantisipasi kedua orang guru tersebut, ketika habis mengajar pergi menjala ikan ke laut, untuk menambah penghasilan mereka.

“ Sudah beberapa kali diusulkan ke Dinas Pendidikan Karimun, agar kedua orang guru tersebut diberikan honor insentif, namun, hingga sekarang belum ada realisasinya, dan kedua orang guru tersebut kurang lebih satu tahun mengabdi sebagai pahlwan tampa tanda jasa,” Tutur Syamsir

Ditambahkanya lagi, Dia berharap agar Bapak Bupati Karimun,serta Kepala Dinas Pendidikan Karimun, untuk memperhatikan nasib para guru di daerah hinterland yang ikut berjuang meningkatkan Sumber Daya Manusia,(SDM), kepada anak didiknya, agar diberikan penghasilan yang layak, minsalnya memberikan honor insentif, supaya bisa menopang kebutuhan mereka selama sebulan,karena dengan keberadaan mereka berdua sangat membantu proses belajar mengajar di SDN 007 Pulau Akad dan juga kondisi bangunan sekolah saat ini juga memprihantinkan masih berdinding papan,” Tukasnya

Secara terpisah, Bakri Hasyim Kepala Dinas Pendidikan Karimun, Kepri ketika dikonfirmasi karimuntoday.com Senin,(8/1/2018), via pesan singkat SMS, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait keluhan salah seorang kepala sekolah di daerah hinterland.(lh)
 

Published in KARIMUN

 

Ket Fhoto : Sejumlah Personil Satpam di Karimun Menampilkan Atraksi Pengamanan Perusahaan dalam Memperingati HUT Satpam yang ke 37, Senin, (08/01/18).

 

Karimun,(KT) - Peringatan HUT Satuan Pengamanan yang ke-37 tahun di Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri, yang dilangsungkan di panggung rakyat Putri Kemuning Coastal Area, Senin,(08/01/18) yang dihadiri Bupati Karimun Aunur Rafiq, FKPD, serta Perusahaan penyedia dan pengguna jasa Satpam disuguhkan atraksi pengamanan terhadap perusahaan "X" oleh Personil Satpam dibawah naungan PT. Putra Tidar Perkasa Penampilan atraksi oleh puluhan personil satpam serta dibantu personil Sat Shabara Polres Karimun memukai undangan dan masyarakat yang menyaksikan, bagaimana tidak, atraksi drama yang ditampilkan bak kisah nyata yang sering dialami oleh satpam dalam menjalankan tugasnya, peran dan lakon diperankan dengan baik oleh para Satpam. Atraksi drama pengamanan terhadap perusahaan X tersebut diawali oleh kedatangan Mr. A ke perusahaan X yang ingin menemui pimpinan perusahaan, Satpam yang bertugas di gate perusahaan menanyakan keperluan serta kartu identitas Mr A tersebut, namun Mr.A menolak memberikan kartu identitas dengan alasan yang tidak jelas.

 

Selanjutnya, atraksi drama memperlihatkan perdebatan antara Mr A dan satpam yang berjaga, permintaan Mr A. ditolak satpam karena tidak mau mengikuti prosedur perusahaan, penolakan itu membuat Mr. A membawa sejumlah orang berdemo ke perusahaan, karena Mr A. menyebar cerita bohong bahwa satpam perusahaan memukulinya, lalu, mengetahui kedatangan puluhan orang, Satpam yang bertugas langsung siap siaga melakukan pengamanan. Massa melakukan demo anarkis yang mencoba menerobos masuk ke perusahaan, namun dapat diantisipasi satpam dengan kemampuan yang telah dilatih, sejumlah orang yang menerobos berhasil diamankan satpam, karena massa anarkis, kepala satpam perusahaan menghubungi Polres Karimun meminta bantuan, bersama kepolisian akhirnya tindakan anarkis massa dapat diredam.

 

 Menanggapi atraksi drama yang dilakukan satpam, Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan, dari aktraksi tadi bisa dilihat begitu beratnya tugas yang diemban satpam, dari tugas yang mereka (satpam-red) emban, mereka telah memberikan kontribusi yang berarti untuk kondusifnya iklim investasi di Karimun, ucapnya.

 

Sementara itu, Kapolres Karimun, AKBP Agus Fajaruddin mengatakan bahwa, Satpam itu perpanjangan tangan dari polri, mereka ada, oleh karenanya kita memberikan apresiasi dengan memberikan penghargaan kepada mereka, kedepan saya berharap agar satpam menggunakan tekhnologi misalnya media sosial untuk memperlihatkan aktivitas mereka,” tutur Kapolres (DS)

Published in KARIMUN

 

 

Ket Photo : Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq ketika di Wawancarai Awak Media, Usai HUT SATPAM, Senin,(8/1/2018).

 

Karimun,(KT) - Bupati Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, H. Aunur Rafiq menanggapi serius terhadap pegawai dilingkungan pemkab Karimun yang absen atau meliburkan diri tanpa keterangan pada hari pertama masuk kerja tahun 2018, setelah diketahuinya saat upacara hari pertama masuk kerja tanggal 02 Januari lalu. "Saya sangat menyayangkan karena masih ada yang meliburkan diri terutama pada tanggal 02 Januari kemaren, padahal mereka baru saja diberikan cuti dan libur bersama natal dan tahun baru, jumlahnya lebih kurang 100 orang lebih ucap Rafiq saat diwawancara awak media usai acara HUT Satpam yang ke 37 tahun di Coastal Area, Senin,(08/01/18).

 

Ditambahkannya, padahal saya sudah ingatkan agar selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun pegawai kontrak dapat memahami dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku, namun masih saja saja tidak disiplin, oleh sebab itu, saya telah minta kepada Sekda dan Wakil Bupati sebagai pembina untuk melakukan teguran-teguran dan sangsi, katanya.

 

Dijelaskannya, apel pagi tadi mereka telah dikumpulkan dan dibariskan tersendiri, mereka tidak melangkahi Perbub, namun OPD nya melalui Kepala dinas yang belum melaksanakan Perbup nomor 6 tentang masuk kantor dan perbup nomor 7 tentang pulang kantor, dalam perbup itu dijelaskan agar Kepala dinas menjalankan sangsi pengurangan atau pemotongan TPP, sebagian OPD telah melaksanakan, sebagian lagi belum melaksanakan, jelasnya.

 

Untuk hal ini, sambungnya, saya akan sampaikan pada saat penyerahan dipa dan penandatanganan pakta integritas nanti agar kepala dinas melaksanakan aturan tersebut, karena mereka telah diamanahkan serta telah berkomitmen untuk menjalankan tugasnya, terkait sangsi, saya menyerahkannya kepada Sekda dan Wakil Bupati yang bertindak selaku pembina dan pengawasan, bisa saja sangsi yang diberikan pemutusan hubungan kerja, bagi tenaga kontrak,” pungkasnya. (DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo :  Bupati Karimun H. Aunur Rafiq memotong Nasi Tumpeng Acara Syukuran HUT ke-37 Satpam didampingi Kapolres Karimun, Lanal dan Dandim 0317/TBK, Senin, (08/01/18) di Coastal Area.

 

Karimun,(KT) - Satuan Pengamanan (Satpam) yang dibentuk 37 tahun yang lalu untuk membantu kepolisian dalam menciptakan pelayanan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat hari ini telah banyak memberikan kontribusi yang berarti, begitu juga di Kabupaten Karimun, Satpam telah banyak membantu kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lokasi tugasnya masing-masing.

 

Hal tersebut dikatakan Bupati Karimun H. Aunur Rafiq saat acara syukuran HUT Satpam yang ke-37 tahun yang dilangsungkan di panggung rakyat Putri Kemuning Coastal Area, Senin,(08/01/18). Katanya, Satpam memiliki tugas dan tanggung jawab yang vital dalam memberikan keamanan, kenyamanan serta ketertiban bagi pekerja di perusahaan tempat mereka bertugas, selama ini satpam menjalankannya dengan baik, ujar Rafiq.

 

Dengan kesuksesan tugas yang mereka emban, sambungnya, Satpam di Karimun mampu memberikan jaminan kepada investor dalam berinvestasi di Kabupaten kita ini, mereka mampu menciptakan ketertiban di perusahaan yang ada, oleh sebab itu, jangan malu berprofesi sebagai satpam, tutur Rafiq.

 

Dilanjutkannya, harus bangga, harus percaya diri sebagai Satpam, karena Satpam juga berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, kedepan saya berharap, Satpam yang ada bekerja lebih baik lagi, jadikan rasa memiliki terhadap perusahaan tempat bekerja, kepada perusahaan juga harus memperhatikan Satpam, karena tugas yang mereka pikul sangatlah berat, pinta Rafiq.

 

Dijelaskannya, tanpa keamanan, tanpa kenyamanan serta ketertiban perusahaan tentu juga sulit untuk berinvestasi, oleh karenanya perusahaan juga membutuhkan Satpam, jadi, perusahaan hendaknya melakukan penyesuaian gaji dengan UMK, sebagai reward untuk mereka, selain itu perusahaan juga harus memperhatikan jaminan sosial terhadap Satpam, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta juga perlengkapannya sebagai penunjang tugas mereka, jelas Rafiq.(DS)

Published in KARIMUN

Ket Photo : Rumah Kediaman Camat Kuantan Mudik Terlihat Lengang.

 

Kuansing,(KT) - Oknum Camat di Kuansing (JA) Terkesan telah melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan UU Pers, karena telah melakukan Pengusiran terhadap salah satu Oknum Wartawan media online di Kuansing ketika hendak mengkonfirmasi terkait dengan beberapa Bulan Terakhir ini Rumah Dinas Camat Kuantan Mudik  tersebut tidak ditempatinya,

Pasalnya sudah menjadi tanda tanya oleh masyarakat banyak. Kalau tidak ditempati terkesan Sangat Mubazir, karena berdasarkan pantauan wartawan dilapangan memang benar rumah tersebut tidak ditempati, dengan perkarangan sudah ditumbuhi Rumput yang Panjang ungkapnya

 

Kemudian iya menambahkan lagi bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi Tugas wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka sipelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah. Hal tersebut diuangkapkan Eki Maidedi  wartawan RanahRiau.com kapada karimuntoday.com ketika  menanggapi Pengusiran dirinya Oleh (JA) ketika menjalakan tugas peliputan, ini merupakan hal yang pertama kali saya alami saat saya melakukan peliputan katanya, Senin (08/01/2018).

 

Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halanhan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah, Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pers," ungkapnya

 

Lebih lanjut (Eki, juga menjelaskan bahwa, dalam pasal 4 undang-undang pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. Oleh karena itu, dengan adanya kasus pengusiran terhadap  wartawan tersebut maka dewan pers akan mengambil langkah tegas terkait hal tersebut.

 

Dengan demikian dirinya mengingatkan bahwa kepada semua pihak harus hati-hati betul dalam menghadapi wartawan. Menurutnya, kalau merasa tidak puas dan kecewa terhadap kerja wartawan lebih baik yang bersangkutan melaporkan hal tersebut kepada dewan pers atau kepada kantor media dimana wartawan tersebut bernaung.

 

Dirinya berharap, agar kasus tersebut menjadi pelajaran buat Camat-Camat yang lain ketika berhadapan dengan media dan wartawan yang sedang melakukan peliputan, dan tidak menutup kemungkinan kasus pengusiran terhadap dirinya oleh Oknum Camat tersebut, akan dilaporkanya ke penegak hukum,(polisi-red).

 

" Tindakan oknum camat tersebut melakukan pengusiran terhadapnya, salah satu bentuk pelecehan terhadap jurnalis serta melakukan kriminalisasi, tentunya sangat di sesalkan sekali, dan permasalahan ini sudah dilaporkanya kepada Pimpinan Redaksinya,untuk mengambil keputusan, apakah dilanjutkan ke proses hukum, atau tidak,”  Ungkapnya

 

Secara terpisah, Camat Kuantan Mudik, JA sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait tindakanya melakukan pengusiran terhadap wartawan RanahRiau.com, belum dapat diminai tanggapanya.(roder)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Tiga Tersangka Kurir Narkoba di Tangkap Petugas Bandara Hang Nadim Kota Batam, Kepri.

 

BATAM,(KT) -  Peredaran narkotika kian marak di Batam. Meski telah banyak jaringan yang tertangkap, namun masih saja pelaku yang dibekuk Petugas Avsec Bandara, Bea Cukai Batam dan Polsek Bandara Kali ini Tiga calon penumpang yang diamankan petugas keamanan bandara Internasional Hang Nadim, karena kedapatan membawa Barang Haram Tersebut narkoba berjenis sabu-sabu, Minggu (7/1/2017). Pukul 06.30 WIB.

 

Mereka ditangkap karena membawa sabu seberat 1.895 gram. Ketiga kurir yang diamankan itu yakni Mukhlisin (30), Ridwan (46) dan Angga Putra (31). Penangkapan terhadap ketiga tersangka bermula saat ketiganya melewati mesin pemindai X-ray. Ketiganya diketahui, akan berangkat menuju Jakarta dan Surabaya.

 

Informasi yang dihimpun.petugas pertama kali mengamankan dua tersangka Ridwan warga Aceh dan Angga Putra warga Sumatra Utara. Keduanya diketahui, akan berangkat menuju Surabaya dengan maskapai Lion Air. Penangkapan tersebut Berawal dari kecurigaan Petugas AVSEC Bandara dan Bea Cukai Bandara Hang Nadim terhadap gerak gerik Pelaku, kemudian setelah Melakukan Pemeriksaan terdapat Shabu yang disembunyikan didalam sol Sepatu dari masing-masing Pelaku.

 

Pelaku membagi sabu yang disembunyikan dalam sepatu yang sudah dimodifikasi, ujar petugas Bandara yang Enggan di Publikasikan namanya. Selanjutnya ketiga orang Pelaku dibawa ke Kantor BC Batam di Batuampar untuk dilakukan Pemeriksaan lanjutan sebelum diserahkan ke Polda Kepri untuk pengembangan selanjutnya.( Rega/Roder)

Published in BATAM

 

 Ket Photo : Beni Yusandra SE, Pemimpin Redaksi Media Online, karimuntoday.com.

 

Pekanbaru,(KT) - Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Propinsi Riau 2014-2019 memandatkan pembangunan infrastruktur dasar yang ditempatkan pada prioritas utama pembangunan Provinsi Riau. Akan tetapi semangat pembangunan tersebut berbanding terbalik dengan rencana kebijakan anggaran APBD pada tahun 2018 ini yang bias arah tujuan pembangunan infrastruktur kurang jelas. 

 

Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan justru tersandera dengan anggaran infrastruktur lainnya yang sama sekali tidak menjadi prioritas dan bahkan bukan menjadi tanggung jawab daerah.

 

Fitra Riau mencatat bahwa di tahun 2018, 28% total biaya pembangunan (belanja daerah) se-Propinsi Riau (Provinsi dan 12 Kabupaten Kota) dikelola langsung oleh Propinsi Riau. 

 

Dari total belanja daerah se-Riau tahun 2018 sebesar Rp. 29,6 T, Pemerintah Propinsi Riau mengelola langsung sebesar Rp. 8,3 T, untuk memenuhi syahwat pembangunan sesuai kewenangan Pemerintah Propinsi Riau. Artinya, hampir sepertiga dan pembangunan menumpuk yang dikelola Propinsi Riau. 

 

Begitu juga dengan APBD Propinsi Riau tahun 2018 dengan merencanakan belanja daerah sebesar Rp.10,2 Triliun. Sekitar 81% dikelola langsung melalui OPD di lingkungan Propinsi Riau. Sisanya 19% diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa, baik dalam bentuk bagi hasil pendapatan ke daerah maupun bantuan keuangan daerah dan desa. 

 

Besarnya anggaran yang dikelola Pemerintah Propinsi sebenarnya berpeluang besar mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Riau. Akan tetapi peran tersebut belum maksimal dijalankan oleh kepemimpinan saat ini. 

 

Dilihat dari potret kebijakan anggaran 2018 yang tidakkonsisten terhadap arah pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD dan cenderung penuh pemborosan. Apalagi tiga tahun terakhir pemerintah daerah mengalami kesulitan biaya pembangunan daerah.

 

Kemerosotan pendapatan daerah khususnya dari dana perimbangan menjadi salah satu faktor di tengah daerah yang tidak giat mendorong peningkatan pendapatan PAD. Untuk itu peran Propinsi sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mengimbangi agar daerah tidak mandek dalam pembangunan.

 

Membangun yang bukan tanggung jawab mereka merupakan salah satu bias pembangunan yang terlihat dari arah pembangunan infrastruktur dasar (Jalan, Jembatan) yang merupakan urat nadi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Satu sisi, pemerintah getol mengeluh dan meminta-minta dana pembangunan dari APBN. Disisi yang lain justru anggaran yang ada dibuang- buang untuk pembangunan yang tidak menjadi tangung jawabnya. 

 

Fitra Riau mencatat kebijakan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Propinsi Riau tahun 2018 pada alokasi anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan menurun drastisdari tahun sebelumnya (2017). 

 

Tahun 2017 alokasi anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan 

sebesar Rp. 1,1 T, sementara alokasi pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 529 Milyar atau berkurang 52%. Begitu juga untuk anggaran rehabilitasi dan pemeliharaannya tahun 2018 hanya dialokasikan sebesar Rp. 86,3 M, sementara tahun 2017 dialokasi sebesar Rp. 276,9 Milyar.

 

Apa alasan berkurang? Benar, bahwa tahun 2018 belanja daerah diperkirakan menurun dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 belanja daerah diperkirakan sebesar Rp. 10,3 T, menurun -6% dibanding tahun sebelumnya (2017) Rp. 11,3 Triliun. 

 

Sementara tahun 2018 pemerintah daerah dihadapkan dengan Pilkada yang menelan anggaran hingga Rp. 450 Milyar.Apakah benar itu alasannya? tentu saja tidak.!

 

Lebih lanjut Fitra Riau mengajak untuk menelaah khususnya pada kebijakan anggaran yang di-POSkan pada dinas PUPR Propinsi Riau tahun 2018.Terdapat 44% anggaran atau sebesar Rp. 409,1 Milyar yang ada di Dinas PUPR Riau dialokasikan untuk kegiatan yang sama sekali bukan menjadi tangung jawab pemerintah daerah dan bukan pula prioritas daerah. 

 

Misalnya pembangunan Polda Riau dengan angka Rp.172,883,960,000, pembangunan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau dengan angka Rp.94,078,328,000, pembangunan SNVT dan Satuan Kerja Riau sebesar Rp.116,263,251,000, pembangunan Masjid Raya Riau sebesar Rp.25,920,000,000 dengan total Rp.409,145,539,000.

 

Pembangunan-pembangunan itu yang Fitra Riau sebut menyandera kepentingan rakyat Propinsi Riau untuk menikmati pembangunan infrasturktur dasar yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. 

 

Pemerintah Propinsi Riau mencatat bahwa terdapat 3033 km jalan milik Propinsi Riau dengan status lebih dari separoh 54% (1625 Km) dalam kondisi rusak berat, sedang dan ringan. Sementara pembangunan yang diarahkan bukan untuk menyelesaikan masalah, dan kebijakan tersebut juga bertentangan dengan RPJMD dan RKPD 2018. 

 

Akan tetapi yang terjadi justru malah sebaliknya, Pemerintah Propinsi Riau justru menggelontorkan dana APBD untuk membangun yang bukan menjadi tanggung jawabnya, serta tidak berdampak langsung terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Jika anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan dengan rerata Rp. 3 milyar per kilometer, artinya sudah 136 kilo meter jalan dapat dinikmati masyarakat secara layak. 

 

“Dengan demikian artinya Pemprov Riau sebenarnya dapat menganggarkan pembangunan jalan sama seperti tahun 2017,” ujar Kordinator Fitra Riau.

 

Ketidakadilan proporsi pembangunan dan bias arah pembangunan infrastruktur pada APBD Riau tahun 2018 juga ditunjukkan dengan ketidakadilan proporsi pembangunan antar wilayah. 72% atau Rp. 380,5 Milyar dari total biaya Rp. 409 Milyar Rp. 3 Milyar/Km 136 Km.

 

Pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp. 592 Milyar diperuntukkan untuk pembangunan di wilayah Pekanbaru. Sisanya 28% atau Rp. 148,8 milyar diperuntukkan untuk dibagi-bagi ke Kabupaten-Kabupaten lainnya. 

 

Kebijakan tersebut tentu bertentangan dengan komitmen untuk mendorong akses–akses dasar publik di daerah pinggiran Propinsi Riau. Belum semua masyarakat Provinsi Riau Riau yang menikmati akses jalan yang baik, bahkan sama sekali terdapat daerah yang tidak memiliki akses jalan yang berdampak inflasi tinggi serta rendahnya nilai komoditi yang dihasilkan masyarakat di beberapa wilayah. 

 

Kondisi diatas menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai urat nadi pembangunan dalam APBD tahun 2018 tidak selaras dengan mandat pembangunan daerah.

 

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau mestinya harus mempertimbangkan kembali pengalokasikan anggaran untuk pembangunan yang bukan menjadi tanggung jawab serta mempertimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar publik yang masih sangat membutuhkan. 

 

Gubernur Riau harus mengevaluasi SKPD yang bertangungbjawab terhadap teknis perencanaan pembangunan ini. 

 

Kemudian Mendagri harus mengevaluasi APBD Provinsi Riau 2018 secara seksama dan membatalkan anggaran untuk pembangunan yang bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan tidak selaras dengan kebijakan rencana pembangunan (RPJMD, RKPD). 

 

Karena berdasarkan Permendagri yang mempedomani perencanaan anggaran, harus selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Karena saat ini APBD Propinsi Riau masih dalam proses evaluasi Kementrian Dalam Negeri. 

 

Ketiga, Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Riau, mestinya harus menyampaikan protes terhadap kebijakan Pemerintah Propinsi Riau serta kepada DPRD yang turut bertanggungjawab atas perencanaan anggaran pembangunan tersebut. (red)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Hairul Anwar Ketua Umum DPP LBM Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

Daik,(KT) - Laskar Bunda Melayu (LBM) menyebut Pemerintah Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri, belum menyajikan dokumen informasi publik secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya dokumen yang masuk kategori 'wajib disediakan' tidak terunggah di website PPID Kabupaten Lingga.

 Pemkab Lingga telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ini merupakan amanat dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). "Kami melihat PPID Kab. Lingga belum optimal, bahkan masih tertutup," ujar Hairul Anwar Ketua Umum DPP LBM, Senin (8/1/2018), kepada karimuntoday.com.

Ia mengatakan Masih banyak catatan yang harus disampaikan terkait PPID antara lain koordinasi antara PPID utama dan pembantu (tingkat organisasi perangkat daerah) masih lemah. Juga layanan PPID yang tidak maksimal ketika masyarakat/lembaga meminta dokumen publik. Serta belum masuknya semua dokumen berkategori bisa disajikan, tersaji di website seperti Perda dan Produk hukum lainya.

 Dalam UU KIP ada beberapa kategori dokumen publik yang bisa disajikan yakni dokumen disajikan secara berkala, juga dokumen yang tidak bisa tersaji karena ada rahasia negara. Dokumen yang wajib tersaji (baik seketika ataupun berkala) antara lain dokumen anggaran, Dokumen anggaran itu antara lain APBD, realisasi anggaran dan sebagainya yang menyangkut anggaran.

Terkait hal ini, PPID masih belum optimal. LBM menilai hal ini terjadi karena petugas PPID belum bisa memilah mana dokumen yang berkategori wajib disajikan, dan tidak bisa disajikan. "Dokumen yang tidak bisa disajikan untuk ada aturannya dalam UU," tegas Hairul

Selain itu, LBM juga menilai PPID Kabupaten. Lingga juga lamban dalam merespon aspirasi masyarakat. Hairul menegaskan, LBM perlu mengingatkan hal ini supaya ada transparansi dokumen publik kepada masyarakat di Kabupaten. Lingga Transparansi ini menjadi penting untuk menciptakan pemerintahan yang tidak koruptif, transparan, dan akuntabel,” Tukasnya

 

Secara terpisah, Kepala Badan PPID Kabupaten Lingga sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait kritikan dan masukan dari LBM, terkait belum maksimalnya serta masih kurangnya transparansi tentang keterbukaan informasi public atas dokumen berkatogori yang bisa di sajikan ke masyarakat, seperti, Buku APBD dan Realisiasi Anggaran, belum dapat dimintai Konfirmasinya.(lh)

Published in LINGGA

KALENDER BERITA

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31