humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Tuesday, 13 February 2018

 

Ket Photo : Kapolres Karimun AKBP. Agus Fajaruddin didampingi Kasatreskrim, Kasatlantas dan Kasatintelkam Polres Karimun menunjukkan inovasi pelayanan publik berbasis IT Mobile Android kepada awak media yang bisa di download masyarakat secara gratis di Playstore, Selasa (13/02/18) di ruangan Rupatama Polres Karimun,Kepri.

 

Karimun,(KT) - Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun (Polres Karimun) kembali meluncurkan inovasi pelayanan publik, kali ini, Polres Karimun meluncurkan inovasi prlayanan publik berbasis IT Mobile android yang bisa didapatkan secara gratis di Play Store, kata Kapolres Karimun AKBP Agus Fajaruddin saat mensosialisasikan inovasi pelayan publik tersebut di ruangan Rupatama Polres Karimun, Selasa pagi, (13/02/18).

 

Dikatakannya lagi, aplikasi pelayanan publik itu masyarakat di Karimun bisa mendownloadnya dengan kata kunci "Panic Button Karimun" atau "Polisi Karimun (PoKa), dalam aplikasi itu, berisi pelayanan publik yang terintegrasi dari satuan Reskrim, Satuan Lantas, Satuan Intelkam, dan juga SPKT, inovasi pelayanan publik berbasis IT tersebut adalah untuk upaya meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat di Karimun,tuturnya.

 

Pada kesempatan sosialisasi pagi itu, Kapolres Karimun memberikan kesempatan kepada Kasatlantas, Kasatintelkam dan Kasatreskrim untuk menjelaskan pelayanan publik online oleh satuan yang mereka pimpin dihadapan puluhan awak media yang hadir.

 

Kasatlantas Polres Karimun AKP T.F Kennedy menerangkan bahwa, untuk satuan lantas, di dalam aplikasi POKA masyarakat bisa melakukan Pendaftaran SIM secara online, SP2HP Online, Proses BPKB dan STNK, Troublespot, Cek pajak, Laka Warriors, Pengaduan Lalu Lintas, serta website Satlantas yang berisikan berita dan informasi terkait lantas di Karimun, ungkapnya.

 

Ditempat yang sama, Kasatintelkam Polres Karimun AKP Andi Amir Wahyudi juga menjelaskan pelayanan publik berbasis IT dalam aplikasi PoKa, Kasatintelkam mengatakan, untuk Satintelkam ada pelayanan SKCK online, Surat Izin Keramaian dan 24 hours Report, untuk pelayanan 24 Hours Report ini nantinya akan melibatkan RT dan RW di Karimun, akan segera kita sosialisasikan kepada mereka, karena mereka nantinya yang melaporkan tamu dilingkungannya, kata Kasatintelkam.

 

Sementara itu, pelayanan publik berbasis Mobile Android PoKa tersebut juga terintegrasi dengan Satreskrim Polres karimun, Kasatreskrim AKP Lulik Febyantara mengungkapkan ada 4 pelayanan publik online oleh satuannya, "ada pelayanan yang kita namakan dengan Panic Button Karimun, masyarakat yang menemukan tindak kriminalitas bisa terhubung dengan Polisi dengan aplikasi tersebut, tuturnya.

 

Selain Panic Button Karimun, ada juga pelayanan konsultasi hukum Online, SP2HP Online dan Public Complain Online, masyarakat bisa chat dengan petugas melalui pelayanan tersebut dengan menggunakan aplikasi PoKa, untuk menggunakan aplikasi tersebut silahkan download secara gratis di Playstore, ajak Kasatreskrim Polres Karimun. (DS)

Published in KARIMUN

Ket Photo : Kapolda Riau, Irjen Pol, Nandang M.H.

Pekanbaru,(KT) - Marilah jaga Kamtibmas yg kondusif pada pilkada serentak 2018 hindari provokasi dengan isu sara berita bohong (HOAX) politik yang(money politic) kampanye Hitam (black campaing),dan ucaran kebencian (hatespeech(Ka.Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo)

 

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Lokasi Reklamasi Pantai di Lakukan PT. Grace Rich Marine (PT.GRM di Perairan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

 

Karimun,(KT) - Komisi I DPRD Karimun melakukan inspeksi mendadak di PT. Grace Rich Marine (PT.GRM) sekira pukul 10:00 Wib, Senin,(12/02/18) kemaren, ketika sidak dilakukan, Komisi I DPRD Karimun menemukan 11 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja sebagai tenaga kerja non skill (pekerjaan kasar) di perusahaan tersebut.

 

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPRD Karimun Anwar Abu Bakar kepada karimuntoday.com saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa, (13/02/18), iya, kita menemukan ada TKA yang bekerja di PT. Grace Rich Marine saat kami dari Komisi I DPRD Karimun mengunjungi perusahaan tersebut kemaren, ujarnya.

 

Dijelaskannya, TKA yang berada dilokasi saat itu kita temukan 11 orang, setelah ditanyakan kepada pihak perusahaan, mereka mengatakan bahwa ada sebanyak 32 orang TKA yang bekerja di perusahaanya, menurut pihak perusahaan, para TKA tersebut memiliki Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA) dari Disnaker Karimun, terangnya.

 

Namun, lanjut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, TKA asal Tiongkok itu mengerjakan pekerjaan kasar, hal ini yang kita pertanyakan, mengapa pekerjaan kasar, mereka (PT.GRM-red) mempekerjakan orang asing, sementara anak tempatan di Kabupaten Karimun saat ini kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan dia menilai pegawai pengawas ketenagakerjaan dari provinsi kepri sangat lemah melakukan pengawasan, tukasnya.

 

"Terkait hal ini, kita minta kepada PT.GRM untuk melaporkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan TKA tersebut ke Komisi I, selain dokumen TKA tersebut, kita juga minta seluruh dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan, kita berikan tenggang waktu kepada PT. GRM untuk menyerahkannya paling lambat hari jum'at tanggal 16 Februari mendatang, jelasnya.

 

Ditambahkannya, kita harapkan PT. GRM kooperatif, bila pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan dokumen TKA serta seluruh perizinan perusahaan, kami katakan bahwa, Komisi I DPRD Kabupaten Karimun akan menghentikan seluruh aktivitas perusahaan, tegasnya.

 

Sementara itu, sampai berita ini diunggah, pihak perusahaan PT. Grace Rich Marin belum bisa dimintai keterangannya, terkait perusahaannya mempekerjakan TKA serta keterangan terkait permintaan Komisi I DPRD Karimun yang meminta seluruh dokumen perizinan perusahaan belum dapat konfirmasinya. (DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Serda, Haris Mony Anggota Babinsa Koramil 06 Kecamatan Kateman, Kabupaten Inhil, Riau, bersama Masyarakat Melakukan Patroli  Cegah Kebakaran Hutan.

 

Guntung,(KT) - Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak terjadinya kabut asap, Babinsa Tagaraja Koramil 06 Kateman,dan masyarakat melakukan patroli kebakaran hutan dan lahan secara bersama didesa – desa dalam wilayah kecamatan kateman kabupaten Inhil,provinsi riau, pada Selasa(13/02/18).

 

 Serda, Haris Mony. Anggota Koramil 06 Kecamatan Kateman juga Babinsa Tagaraja kepada karimuntoday.com mengatakan, Patroli kebakaran hutan dan lahan adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh seluruh babinsa Tagaraja untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya sangat merugikan kita semua.

 

“ Meskipun saat ini cuaca di kateman kondisi cuaca panas kadang hujan, namun tidak ada salahnya jika kita melaksanakan patroli untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yg tentunya sangat merugikan. Dan tentunya kitapun harus lebih giat lagi dalam melaksanakan patroli kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau nanti. Ungkap Serda Haris mony  

 

Ditambahkanya lagi, Dalam hal ini juga sesuai petunjuk dan arahan dari pimpinan agar seluruh babinsa Koramil koramil 06 kateman.bertanggung jawab dan selalu memantau wilayah desa binaannya masing – masing serta mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan yang mereka miliki karena akan berdampak yang sangat merugikan bagi kita semua.

 

Kegiatan Patroli ini tidak terlepas dari Menindak lanjuti petunjuk dan arahan dari Danramil 06 kateman Kapten Zainuar Sikumbang.tidak henti – hentinya menghimbau masyarakat agar tidak membakar lahan dan mengajak untuk bersama – sama melakukan patroli secara rutin. Babinsa juga menekankan kepada masyarakat , apabila ada oknum yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan segera laporkan kepada pihak yang berwajib agar dapat diproses secara hukum.

 

Tentunya kita semua berharap dengan adanya kegiatan patroli kebakaran hutan dan lahan secara rutin dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecematan kateman kabupaten Inhil. dan sekitarnya agar kita terbebas dari bencana kabut asap seperti tahun – tahun sebelumnya.Ungkapnya(Ridho)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Tulisan Aksi Protes dilakukan oleh OTK terkait Protes Pembelian Mobdin Bupati dan Wakil Bupati Kuansing, Riau.

 

Kuansing,(KT) – Tulisan penolakan  di papan nama kantor bupati kuansing, mengatasnamakan,dari masyarakat miskin di kuansing terkait rencana pembelian 6 (enam), unit mobil dinas, 2 (dua), diantaranya untuk bupati dan wakil bupati kuansing menghiasi di areal complek perkantoran kantor bupati kuantan singingi, provinsi riau

 

Dari pantauan dilapangan oleh, karimuntoday.com Selasa,(13/2/2018), tulisan tersebut sudah ada sekitar tadi pagi, namun, siapa yang menulisnya sampai saat ini masih misteri.

 

Plt. Sekdakab Kuansing, Muharlius ketika dikonfirmasi karimuntoday.com beberapa lalu mengatakan, bahwasanya anggaran 6 milyar tersebut bukan semuanya di alokasikan untuk pengadaan mobdin bupati dan wakil bupati, tetapi ada 4 unit lagi, dna juga sampai saat ini proses lelangnya belum di laksanakan, artinya, belum di realisasikan,” Tuturnya

 

Secara terpisah, Bupati Kuansing Melalui Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Kuansing, Muradi, sangat menyayangkan adanya coretan di papan plang nama pemkab kuansing oleh oknum tidak bertanggung jawab, bertulisan yang menyatakan protes terhadap pengadaan mobdin tahun 2018, diperuntukan untuk bupati dan wakil bupati kuansing, untuk itu dihimbau kepada masyarakat kalau ada aspirasi yang hendak disampaikan, sampaikanlah dengan cara sehat dan beretika, jangan merusak fasilitas yang ada," kita negeri beradat,punya sopan santun,jangan kita merusak tatanan adat dan etika uang sudah terbangun dengan baik dengan cara yang tidak sehat," Tuturnya (roder)

Published in KARIMUN

  

Ket Photo : Kasatreskrim Polres Karimun AKP Lulik Febyantara saat dikonfirmasi awak media terkait OTT mantan Kasub Rayon Buru PLN TBK (HT) oleh Tim Saber Pungli Polres Karimun, Selasa, (13/02/18). 

 

Karimun,(KT) - Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Karimun melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum Pegawai PLN Tanjung Balai Karimun berinisial HT (29), Senin(12/02/18) di jalan

Pertambangan, kata Kasatreskrim Polres Karimun AKP Lulik Febyantara, Selasa, (13/02/18).

 

Diungkapkannya, yang bersangkutan HT kita tangkap atas permintaan sejumlah uang terhadap pelanggan PLN di pulau Buru, HT adalah mantan Kepala Sub Rayon PLN di pulau Buru, dan saat ini HT bertugas di PLN Rayon Karimun, ungkap Lulik saat diwawancara awak media.

 

"Dalam operasi tangkap tangan itu, tim kita mengamankan barang bukti yang ditemukan di TKP, yakni amplop berisi uang sebanyak Rp. 15.000.000, uang tersebut diminta oleh HT kepada pelanggan dengan alasan sebagai pembayaran denda pelanggaran P2TPL", terang Kasatreskrim.

 

Dilanjutkannya, pertama kali korban asal Buru tersebut, dimintai uang sebesar Rp. 32.000.000, namun korban tidak sanggup, kemudian HT menawarkan kembali kepada korban sebesar Rp.15.000.000, dan sampai saat ini, HT tidak bisa menunjukkan putusan dari PLN mengenai jumlah denda pelanggaran P2TPL yang harus dibayarkan korban" jelasnya.

 

Ditambahkannya, sampai saat ini, kita masih mendalami kasus ini, beberapa saksi sudah kita panggil, dan hari ini datang untuk kita periksa, kemudian memeriksa alat bukti berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut, pasal yang disangkakan terhadap tersangka adalah pasal 8 dan 12e UU Tipikor atau pasal 368 tentang pemerasan, tuturnya.(DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo :  Hairul Anwar Ketua Umum Laskar Bunda Melayu.

Lingga,(KT) - Salah satu wujud nyata penyediaan layanan publik di bidang kesehatan adalah dengan keberadaan pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas). Tujuan utama keberadaan Puskesmas adalah menyediakan layanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, namun tidak untuk Puskesmas Desa Tajur Biru Kecamatan Senayang yang saat ini menuai keluhan dari beberapa pasien karena terbatasnya ketersediaan dokter.

Seperti yang dikeluhkan Hairul Anwar Ketua Umum Laskar Bunda Melayu, Minggu (11/02/2018). Hairul menyampaikan keprihatinannya seperti yang terjadi di Puskesmas Tajur Biru, pasalnya karena disana tidak ada dokter, yang ada hanya perawat yang melakukan pemeriksaan kepada pasien. “Bagimana mau puas, kalau perawat yang periksa, sementara peran perawat kita semua tau kalau hanya mampu memberikan perawatan berdasarkan diagnosa dokter. Dan rata-rata puskesmas dipulau-pulau tidak ada dokter” Tuturnya dengan sedikit nada kesal.

Ia menambahkan jika masyarakat mengeluhkan kepada LSM Laskar Bunda Melayu. Sebagai wadah masyarakat kelas bawah ia berharap dinas kesehatan menindak lanjuti laporan tentang puskesmas tersebut, apa bila Kepala Dinas Kesehatan kinerjanya lamban agar dicopot dari jabatannya jangan diberikan toleransi. "saya bersama teman-teman atas nama Masyarakat Kabupaten Lingga miminta kepada Bapak Bupati Kabupaten Lingga agar segera mencopot jabatan Kepala Dinas Kesehatan jika terbukti lamban dalam menangani permasalahan ini apa lagi menyebabkan kematian dikeluarga kami.

 Kalau tidak berarti bapak sudah ingkar janji kepada masyarakat Kabupaten Lingga untuk mensejahterakannya. Kalau kesehatan saja terancam bagaimana mau sejahtera", ujarnya dengan rasa kecewa.

Salah satu warga desa Tajur Biru yang tidak ingin dipublikasi identitasnya menyayangkan kejadian ini.

"Kalau musibah menimpa keluarga dan masyarakat kecil seperti kami, kami cume bise diam dan berdoa. Tetapi seandainye ini terkene same keluarge bupati, wakil bupati, dewan, kepala dinas pasti puskesmas kalang kabut." Ungkapnya kesal (red/rls)

 

Published in LINGGA

KALENDER BERITA

« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28