humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Wednesday, 14 February 2018

 

 

 

  Ket Photo : Kepala Unit Metalurgi PT. Timah Wilayah Riau-Kepri foto bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Karimun Herdan Firdaus saat acara sosialisasi program kelas Beasiswa PT. Timah di Gedung Nasional, Karimun, Rabu, (13/02/18).

 

Karimun,(KT) - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Timah Wilayah Operasi Riau-Kepri memberikan kesempatan bagi calon lulusan pelajar SMP di Kabupaten Karimun untuk mendapatkan 4 tiket pada program kelas Beasiswa PT. Timah di SMA 1 Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

Hal tersebut dikatakan Wiyono, Kepala Unit Metalurgi PT. Timah, saat menggelar sosialisasi program kelas beasiswa yang dibiayai perusahaanya, Rabu,(14/02/18) di gedung nasional jalan Yos Sudarso, Karimun.

 

"Untuk tahun 2018 ini, kita berikan 4 orang quota untuk Kabupaten Karimun, untuk meraihnya tentu melewati beberapa tahapan test yang akuntabel dan fair, tahapan seleksi yang dilewati para calon penerima beasiswa itu nanti yakni ada seleksi administrasi, test potensi akademik, Psikotes, test wawancara serta test kesehatan, ungkapnya.

 

Diungkapkannya lagi, program PT. Timah ini diberikan untuk wilayah produksi PT. Timah, sampai saat ini, wilayah produksi PT. Timah itu ada 8, 7 di Bangka Belitung dan satu di Karimun yakni di Prayun, Kundur, sebenarnya, program ini telah berjalan sejak tahun 2010 lalu, namun baru di Bangka Belitung, untuk Kabupaten Karimun baru dimulai tahun 2017 lalu, ini tahun kedua. Jadi, lanjutnya, satu wilayah produksi kita berikan quota sebanyak 4 orang, jumlahnya adalah 32 orang, para siswa yang lolos disediakan asrama serta fasilitas lainnya, harapan kita dari program ini adalah meningkatnya kualitas SDM diwilayah produksi PT. Timah, katanya.

 

Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Herdan Firdaus yang turut hadir dalam acara sosialisasi itu mengatakan, kita menyambut baik program kelas beasiswa oleh PT. Timah, tentunya hal ini adalah bentuk kepedulian PT. Timah terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Karimun,ucapnya.

 

Ditambahkannya, untuk tahun ajaran 2018/2019 mereka memberikan quota sebanyak 4 orang, kita harapkan untuk tahun - tahun mendatang ada penambahan, kita mengharapkan satu orang per kecamatan, jadi jumlah quotanya sebanyak 12 orang, ini harapan kita, harapnya. (DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Plh, Kejari Kuansing, Ravendra SH.

 

Kuansing,(KT) – Kuatnya desakan agar SN tersangka dugaan korupsi pada kegiatan penataan dan invetarisasi tahun 2015 silam dengan kerugian keuangan negera kurang lebih 420 juta sampai saat ini masih menghirup udara bebas mendapatkan tanggapan dari pihak kejaksaan negeri kabupaten kuantan singing, provinsi riau.

 

Plh, Kejari Kuansing, Ravendra SH Juga menjabat sebagai Kasie Intel ketika dikonfirmasi karimuntoday,com Rabu,(14/2/2018), mengatakan, Ya’ memang benar sampai saat ini tersangka dugaan korupsi kegiatan penataan dan invetarisasi tahun 2015 silam,saat ini menjabat sebagai Kabid Pertanahan di Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan Pemkab Kuansing, belum dilakukan penangkapan untuk dilakukan penahanan, pasalnya penyidik masih melengkapi alat bukti, tetapi, apabila alat bukti sudah lengkap tersangka SN segera kita tangkap untuk ditahan.

 

“  Alat bukti  SN tersangka dugaan korupsi kegiatan penataan dan invetarisasi tahun 2015 silam masih dilengkapi, apabila sudah lengkap, akan kita tangkap untuk ditahan, dan diminta kepada masyarakat untuk bersabar,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sangat komit dalam memberantas tindak pidana korupsi serta pidana lainya, tetapi untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang tersangka untuk ditahan, tentunya butuh waktu yang tepat, apabila waktunya sudah pas pasti akan kami tangkap untuk ditahan,” Ujarnya

 

Secara terpisah,Jeki Yunas Sekretaris Umum Badan Koordinasi, (Badko) HMI Riau - Kepri kepada karimuntoday.com mengatakan, Andaikata dalam waktu dekat ini SN tersangka dugaan korupsi kegiatan penataan dan invetarisasi tahun 2015 yang merugikan keuangan Negara kurang lebih 420 juta belum juga dilakukan penangkapan untuk ditahan oleh kejari kuansing, maka dia akan mendatangi Kejati Riau, untuk bertemu dengan Bapak Kejati untuk meminta  menurunkan tim Jamwasnya ke Kejari Kuansing,” Tukasnya Singkat (roder)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq.

 

Karimun,(KT) – Bupati Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sangat menyayangkan ditemukan Tenaga Kerja Asing,(TKA) Non Skill di PT Grace Rich Marine oleh Komisi I DPRD Karimun, ketika melakukan sidak, dan dia sudah memerintahkan kepada Disnaker Karimun untuk berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi terkait temuan tersebut, dan apabila memang ditemukan nantinya melanggar aturan, maka para TKA tersebut akan kita deportasi kenegara asalnya.

 

Hal tersebut dikatakan, Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq kepada karimuntoday.com Rabu,(14/2/2018), via hp selularnya mengatakan, Itu tenaga kerja asing asal tiongkok ijinnya dari pemerintah pusat dan yang melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing tersebut dari Disnaker Provinsi Kepri, dan dia sudah memerintahkan kepada kadisnaker kabupaten untuk melakukan koordinasi kepada disnaker provinsi kepri untuk mengecek semua dokumen terkait ketenagakerjaan perusahaan tersebut, dan apabila ditemukan ijin IMTAnya tidak sesuai dengan skill dimilikinya, maka tenaga kerja asing tersebut akan kita deportasi ke Negara asalnya.

 

“ Tenaga kerja di kabupaten karimun sangat banyak, untuk apa pihak perusahaan merekrut tenaga kerja asing dari luar, padahal sebelumnya dia sudah mewanti-wanti perusahaan yang akan melakukan investasi dikarimun, agar memproritaskan putra tempatan terlebih dahulu, setelah itu baru di ambil tenaga kerja dari luar,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia memberikan apresiasi kepada Komisi I DPRD Karimun yang telah menemukan tenaga kerja asing asal tiongkok bekerja di perusahaan tersebut diduga sebagai tenaga kerja kasar,(non skill), “ andaikata komisi I tidak melakukan sidak, tentu kita akan kecolongan,” Ungkapnya

 

Secara terpisah, Drs.Anwar Abu Bakar Ketua Komisi I DPRD Karimun kepada karimuntoday.com mengatakan, Dia sangat menyambut baik langkah bupati karimun, akan melakukan deportasi terhadap tenaga kerja asing asal tiongkok yang bekerja di perusahaan PT Grace Rich Marine yang diduga non skill, serta memberikan dukungan kepada komisi I, semua itu tentunya tidak terlepas sinerginya antara eksekutif dengan legislative hingga sampai saat ini hubungan antar lembaga terjalin dengan baik, dan juga dia dalam waktu dekat akan melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan yang ada di karimun, dukungan dari pemerintah daerah tentu di harapkan,” Tukasnya (lh)

Published in KARIMUN

 

 

Ket Photo : Surat Recomendasi dari SMAN 2 Bunguran Timur dan Surat Recomendasi dari SMAN 16 Kota Batam, Kepri.

 

Natuna,(KT) – Meskipun sudah mengantongi surat recomendasi dari Sekolah Menengah Atas( SMA) Negeri 2 Bunguran Timur NATUNA/Ranai Terkait masalah MUTASI salah seseorang tenaga pengajar ke Sekolah Menenga Atas(SMA) Negeri 16 Batam, namun, harapanya pupus pasalnya ditolak oleh Disdik Provinsi Kepri.

 

Darman Guru SMA Negeri 2 Bunguran Timur Natuna kepada karimuntoday.com Rabu,(14/2/2018), mengatakan, Dia sudah mengantongi Surat REKOMEDASI No:421.3/287/VI-SMAN 2 BT/2017 yang di keluarkan oleh Ibu IDA SUSANTI,S.Pd.NIP.19710527 1997022002 Kepala Sekolah Menengah Atas(SMA) Negeri 2 Bunguran Timur Pada 11 Desembar 2017 untuk MUTASI ke Sekolah Menengah Atas(SMA) Negeri 16 Batam.

 

 Kemudian, Dia mengantarkan REKOMEDASI Kepsek SMAN 2 Bunguran Timur yang di tujukan ke SMAN 16 Batam, dan pihak SMA 16 Batam bersedia menerima dirinya untuk tenaga mengajar dengan mengeluarkan surat recomendasi dengan nomor surat 800/524/III-SMAN16/2017, ditanda tangani lansung oleh Kepsek Ibu, Elmi,S.Pd.NIP.19730808 2003121 009.pada 11 desember 2017.

 

Namun, Dalam proses pengurus an Documen ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dirinya mengajukan permohonan mutasi melalui Kabid SMA, Ibu Syarifah Irza Irawati, tetapi harapanya pudar ketika beliau Mengatakan bahwa permohonan Mutasinya di di tolak, Dengan alasan Kepsek SMA 2 Bunguran Timur Natuna katanya Keberatan untuk melepas dirinya untuk pindah ke SMA 16 Kota Batam.

 

“ Alasan Penolakan mutasi atasnya dirinya oleh Ibu Syarifah Irza Irawati tidak masuk akal sama sekali, pasalnya mana mungkin Kepsek SMA 2 Bunguran Timur Natuna keberatan atas kepindahan dirinya, pasalnya dia sudah mengantongi  surat recomendasi /persetujuan dari pihak sekolah SMA 2 Bunguran Timur Natuna,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Selain kecewa atas penolakan atas kepindahanya, dia juga merasa dirugikan, pasalnya, sudah banyak biaya dikeluarkan untuk proses kepindahanya, bayangkan saja, bolak balik, dari natuna-batam, dan batam- tanjungpinang pulang lagi ke natuna, tetapi hasilnya nihil,” Ujarnya dengan Mimik Kecewa

 

Secara terpisah, Kabid SMA, Ibu Syarifah Irza Irawati ketika dikonfirmasi karimuntoday.com via hp selularnya terkait katanya ada penolakan dari Kepala Sekolah SMA 2 Bunguran Timur Natuna terdengar aktif, namun enggan untuk mengangkatnya sehingga sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya.(zulfahmi)

Published in TANJUNGPINANG

 

 Ket Photo : Muklansyah Ketua LSM RCW Kepri dan Andri Sufandi Ketua LSM Payung Makota Karimun.

 

Karimun,(KT) – Lembaga Swadaya Masyarakat,(LSM), RCW Kepri mempertanyakan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang PT Bukit  Merah Indah ketika tidak lagi menambang bauksit di Pulau Kas, Peropos dan Pulau Ngal Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, setelah pemerintah melarang ekspor mineral mentah per 6 Mei 2012. 

 

Pasalnya, tutupnya PT BMI meninggalkan dampak lingkungan yang cukup parah Pulau yang semula hijau dengan pepohonan kini terlihat gundul dan meninggalkan lubang bekas penambangan selama hampir dua setengah tahun, dan terlihat Pulau tersebut  gundul tanpa direboisasi kembali serta lubang yang menganga  karena belum dilakukan direklamasi dan sampai saat ini belum diketahui oleh public seberapa banyak dana jaminan pasca tambang yang di setor oleh perusahaan tersebut.

 

Dari informasi di dapat, PT Bukit Merah Indah sudah melaksanakan Reboisasi dan Reklamasi di pulau tersebut, dengan menghabiskan anggaran kurang lebih, 2,6 milyar, tetapi kenyataan dilapangan, hanya terlihat puluhan batang pepohonan yang nampak hidup, bahkan sudah menjadi temuan BPK RI dan ditindak lanjuti oleh BPKP Kepri serta inspektorat kabupaten karimun, bahkan kedua institusi tersebut sudah melakukan investigasi kelapangan, namun, hasil dari ibestigasi tersebut, sampai saat ini belum terekspos ke public.

 

“ Selayaknya temuan BPKP Kepri dan Inspektorat karimun ketika melakukan investigasi kelapangan di beritahukan ke public, sehingga masyarakat mengetahui apakah memang ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan reboisasi tersebut, atau merecomendasikan ke penegak hukum untuk dilakukan penyeldiikan,” Tuturnya

 

Secara terpisah, Andri Sufandi Ketua LSM Payung Mahkota kepada karimuntoday.com mengatakan, Permasalahan di PT Bukit Merah Indah sebenarnya bukan hanya terkait dengan dana jaminan reklamasi pasca tambang saja, tetapi masih banyak yang belum terungkap ke public dan dia memiliki bukti otentik beberapa oknum ikut menikmati dana dari perusahaan bauksit tersebut, dia sudah memberikan data-data tersebut kepada beberapa orang dilingkungan pemprov kepri, dan dia siap memberikan dokumen temuan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila diminta.” Tuturnya Singkat

Dikutip dari Tribunews Batam, Kepala Inspektorat Daerah Karimun, Dedi Hardiman membenarkan pihaknya melakukan audit DJPL, salah satunya PT BMI. Audit dilakukan 14 Agustus-20 September 2017.

Hanya saja, Dedi mengaku tidak tahu terkait pencairan DJPL PT BMI sebesar Rp 2,6 miliar tersebut pada 2009. Ia menyebut pernah mendengar tapi tidak pernah melihat dokumennya.

Meski begitu, Dedi sempat menanyakan hal tersebut ke Dinas ESDM (dulu Dinas Pertambangan, red) tapi tidak dokumennya sudah diserahkan ke provinsi.

“Saya dengar pernah tapi dokumennya saya tidak lihat, saya tanyakan ke Dinas Pertambangan, katanya mereka sudah tidak tahu lagi karna sudah lama, timnya juga sudah bubar,” kata Dedi Hardiman di ruang kerjanya, kemarin.

Perihal hasil tim  audit di sejumlah lokasi bekas penambangan perusahaan bauksit asal Tanjungpinang itu, Dedi juga mengaku sudah menyerahkan ke Pemprov Kepri berikut jumlah dana DJPL yang ada yakni sekitar Rp 9 miliar.

“Kesimpulan kami reklamasi pasca  tambang tidak dilakukan perusahaan, kalau pun pernah dilakukan dokumen laporannya. Kami sudah minta tapi sampai saat ini, tidak diserahkan, kami menganggap tidak pernah dilakukan," jelas Dedi.(kt/trbn)

 

 

 

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Proyek Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Simpang Pulo Padang- Bantahan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017.

 

Madina,(KT) -  Peningkatan struktur jalan provinsi jurusan simpang pulo padang -batahan di kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2017 Diduga tidak sesuai Spek dan dikerjakan asal jadi. Pasal pada timbunan jalan tersebut material nya tidak sesuai dimana seharusnya batu batu yang digunakan itu dibagian dalam.

 

Selain itu untuk ukuran lebar jalan juga bervariasi antara 6,20 Meter hingga 6,70 Meter. Informasi yang berhasil dikumpulkan bahwa peningkatan struktur jalan provinsi jurusan Simpang pulo padang batahan dengan Nomor kontrak 620/UPT/DBM&BK-KN/KPA/21/SP/2017 dimenangkan oleh PT Budi Karya Indah. Untuk anggaran yang digunakan APBD Sumut tahun 2017 Senilai Rp.9.656.269.000,004 yang dikerjakan selama 120 Hari.

 

Salah seorang warga bermarga lubis kepada media ini senin (12/02). dirinya mengaku senang atas adanya perhatian pemprov sumut untuk membangun jalan namun dirinya kecewa atas pelaksanaan jalan yang terkesan asal jadi tersebut. " kita sangat senang atas pembangunan jalan ini namun kita kecewa karena batu yang digunakan tidak sesuai dimana beberapa titik ruas jalan batu agak besar yang menyebabkan pengendara mudah terjatuh,jelasnya.

 

Dilain tempat Kurniawan Ketua LSM PMPRI Provinsi Sumut kepada media ini menjelaskan bahwa peningkatan jalan simpang pulo padang batahan rawan indikasi KKN. "berdasarkan hasil investigasi kita dilapangan bahwa lebar jalan bervariasi antara 6,20 meter hingga 6,70 meter, kenapa bisa begitu tanya nya kalau lah memang pekerjaan itu sesuai kenapa ukuran nya berbeda.

Kemudian ditambahkan nya Dirinya meminta Kejaksaan tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Segera Panggil Kadis BMBK Sumut dan jajaran nya atas kelalaian nya dalam pengawasan yang menyebabkan hasil pekerjaan bervariasi.

 

Namun sayang nya hingga berita ini diturunkan oleh Redaksi Kadis BMBK Sumatera Utara maupun Ka.UPT BMBK Kota Nopan belum bisa dimintai keterangan nya terkait adanya indikasi penyimpangan pada peningkatan jalan simpang pulo padang batahan oleh PT Budi Karya Indah.(kh)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28