humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Thursday, 15 February 2018

 

Ket Photo : Muklansyah Ketua LSM RCW Kepri dan Andi Sufandi Ketua LSM Payung Mahkota Karimun.

 

Karimun,(KT) – Dua Lembaga Swadaya Masyarakat,(LSM), RCW Kepri dan Payung Mahkota Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri bakal melaporkan adanya dugaan penyelewengan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan,(DJPL), PT Bukit Merah Indah,(BMI), ke Komisi Pemberantasan Korupsi,(KPK), Pasalnya dari data yang mereka miliki Perusahaan tersebut disenyalir berkonspirasi dengan Oknum Pejabat di Lingkungan Dinas Pertambangan kala itu, untuk mencairkan dana proposal di ajukan oleh PT BMI untuk kepentingan Reboisasi dan reklamasi Pasca Tambang di Pulau Peropos dan Pulau Kas di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

 

Hal tersebut dikatakan, Muklansyah Ketua LSM RCW Kepri kepada karimuntoday.com, Kamis,(15/2/2018), Ya’ dalam waktu dekat LSM dipimpinya dengan LSM Payung Mahkota di Pimpin oleh, Andri Sufandi, dari Kabupaten Karimun insya allah pekan depan akan melaporkan adanya dugaan penyelewengan DJPL Pasca Tambang PT Bukit Merah Indah sebesar 2,6 milyar ke KPK, dan juga di duga ada keterlibatan oknum pejabat dilingkungan Dinas Pertambangan Karimun kala itu,ikut berkonspirasi sehingga proses pencairan DJPL berjalan dengan mulus,” Pungkasnya

 

“ Dia menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat dilingkungan Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun pada proses pencairan DJPL, sehingga proposal di ajukan oleh pihak perusahaan sebesar, Rp. 2,6 Milyar katanya diperuntukan untuk melakukan reklamasi dan reboisasi dapat di cairkan di bank dengan mudah dapat diproses, dan ternyata pengelolaan lingkungan kenyataanya dilapangan sangat bertolak belakang, tidak terlihat sama sekali kegiatan reklamasi maupun reboisasi secara menyeluruh,dan terindikasi dana 2,6  milyar tersebut tidak digunakan keseluruhan untuk pengelolaan lingkungan,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Apalagi Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang PT BMI tersebut sudah menjadi temuan BPK Pusat,dan sudah ditindak lanjuti oleh BPKP Kepri serta Inspektorat Karimun sekaligus kedua badan pemeriksa keuangan tersebut melakukan investigasi lansung kelapangan Pulau Peropos dan Pulau Kas dan hasilnya sungguh mencengkan,” Katanya

 

Secara terpisah, H. Usman Ahmad salah seorang Mantan Kabid di Dinas Pertambangan Kala itu, dan juga ikut menandatangani pengajuan proposal DJPL Pasca Tambang PT BMI yang melakukan penambangan bauksit di Pulau Peropos dan Pulau Kas ketika dikonfirmasi karimuntoday.com via hp selularnya Kamis,(15/2/2018), terkait proses pencairan DJPL dan adanya indikasi penyelewengan yang dilakukan, mengatakan, Bahwa dia sudah lupa, saya sudah lupa dan tidak ingat lagi, karena sudah lama,” Katanya Singkat

 

Dikutip dari Tribunews Batam, Kepala Inspektorat Daerah Karimun, Dedi Hardiman membenarkan pihaknya melakukan audit DJPL, salah satunya PT BMI. Audit dilakukan 14 Agustus-20 September 2017.

 

Hanya saja, Dedi mengaku tidak tahu terkait pencairan DJPL PT BMI sebesar Rp 2,6 miliar tersebut pada 2009. Ia menyebut pernah mendengar tapi tidak pernah melihat dokumennya.

 

Meski begitu, Dedi sempat menanyakan hal tersebut ke Dinas ESDM (dulu Dinas Pertambangan, red) tapi tidak dokumennya sudah diserahkan ke provinsi.

 

“Saya dengar pernah tapi dokumennya saya tidak lihat, saya tanyakan ke Dinas Pertambangan, katanya mereka sudah tidak tahu lagi karna sudah lama, timnya juga sudah bubar,” kata Dedi Hardiman di ruang kerjanya, kemarin.

 

Perihal hasil tim  audit di sejumlah lokasi bekas penambangan perusahaan bauksit asal Tanjungpinang itu, Dedi juga mengaku sudah menyerahkan ke Pemprov Kepri berikut jumlah dana DJPL yang ada yakni sekitar Rp 9 miliar.

 

“Kesimpulan kami reklamasi pasca  tambang tidak dilakukan perusahaan, kalau pun pernah dilakukan dokumen laporannya. Kami sudah minta tapi sampai saat ini, tidak diserahkan, kami menganggap tidak pernah dilakukan," jelas Dedi (kt/trbn)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit.

Jakarta,(KT)  - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit membawa rombongan 4 Kabupaten, yaitu Pesisir Selatan, Mentawai, Dharmasraya, dan Solok Selatan dalam lawatannya ke Kantor Menko Maritim Luhut Pandjaitan yang turut didampingi oleh Menpar Arief Yahya, Kamis,(15/2/2018).

Sebagai tindak lanjut sidak Menkomar minggu lalu ketika perhelatan Hari Pers Nasional, Menkomar yang sempat mengajak Menpar melakukan rapat dadakan di Kota Padang membahas pariwisata di Sumatera Barat.

Dalam pertemuan ini, progress yang positif ditunjukkan oleh Mentawai yang membekali diri dengan Surat Gubernur Sumbar yang ditujukan kepada Menkomar untuk pengusulan KEK Mentawai seluas 2.600 Hektar, yang langsung ditindaklanjuti Menpar Arief Yahya dan diputuskan dikawal oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dadang Rizki Ratman untuk membantu dan berkoordinasi dengan Sekdenas KEK bersama Pak Enoh.

Turut hadir dalam acara ini, diantaranya Deputi III Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin, Dirjen Planologi Dan Tata Lingkungan KemenLHK Sigit Hardi Winarto, Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu KemenPDT, dan Kadispar Provins Sumbar Oni Yulfian serta SKPD terkait di Sumbar.(zulfahmi)

Published in KARIMUN

 

 Ket Photo : Terlihat, Kapolsek Kateman, AKP. Ali Zahari Memimpin Pembacaan Ayat Suci Al'quran Yakni, Surah Yassin di Aula Bhayangkari Polsek Kateman.

 

Guntung,(KT) – Dalam Rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, Jajaran Polsek Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, setiap hari Kamis menggelar retunitas pembacaan ayat suci al’quran yakni, surah yassin selain itu melakukan tahlilan di Aula Bhayangkari Polsek Sungai Guntung.

 

 Hal tersebut dikatakan,Kapolsek Kateman, AKP .Ali Zahari kepada karimuntoday.com, Kamis,(15/2/2018), Ya’ kegiatan pembacaan ayat suci al’quran dan tahlilan yang dilaksanakan setiap hari kamis adalah instruksi dari pimpinan, dan juga kegiatan ini bukan hanya di polsek kateman saja, tetapi disemua jajaran kapolsek dibawah lingkup polres Indragiri hilir.

 

“ Kegiatan membaca ayat suci al’quran dan tahlilan setiap hari kamis dilakukan oleh jajaran polsek kateman,dalam rangka mendekatkan diri kepada allah swt selain itu juga bisa untuk memawas diri, agar terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji, pasalnya sebagai abdi Negara/penegak hukum, tentu sangat banyak mengalami cobaan dalam menjalankan tugas, Artinya, dengan adanya kegiatan ini, insya allah akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh sang pencipta,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi,Tidak lain adalah bertujuan agar kita selalu ingat kepada Allah dan menambah ketaqwaan keimanan kepada Allah SWT. Karena hidup ini hanya sementara dan kita tidak mengetahui kapan akan menghadap sang pencipta, jadi sebelum itu terjadi, perbanyak berbuat amal kebajikan, untuk bekal di akhir kelak, Maka dengan giat ini “Kamis Mengaji” kita akan lebih berhati – hati dalam menjalani hidup di dunia ini,terutama kita sebagai abdi masyarakat harus ikhlas menjalankan tugas sebagai penegak hukum,” Tutupnya

 

Dari pantauan karimuntoday.com dikegiatan tersebut, dihadiri seluruh personil anggota polsek  kecamatan kateman.(Ridho)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Kepri Wilayah Karimun saat melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok,di areal kerja PT. GRM beberapa waktu lalu, tampak Ria Iswety dan Koordinator, Mujarab Mustafa.

 

Karimun,(KT) - Seperti diberitakan media ini sebelumnya, bahwa Komisi I DPRD Karimun menemukan TKA asal Tiongkok bekerja di areal kerja PT. Grace Rich Marine saat sidak Senin,(12/02/18) lalu, DPRD Karimun mengatakan kala itu bahwa TKA tersebut mengerjakan pekerjaan yang seharusnya masyarakat tempatan bisa mengerjakannya.

 

Sementara itu, ditempat terpisah juga ditanggapi Bupati Karimun H. Aunur Rafiq, Rabu,(14/02/18) kemaren, beliau mengatakan telah memerintahkan Kadisnaker Karimun untuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi, dijelaskannya bahwa TKA tersebut IMTA nya diterbitkan Kemenaker yang dilaporkan ke Provinsi, dengan tegas Bupati mengatakan bila IMTAnya tidak sesuai dengan skillnya, TKA tersebut akan dideportasi ke negara asalnya.

 

Mengenai pemberitaan media ini terkait adanya TKA yang bekerja di PT. Grace Rich Marine, juga ditanggapi oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Wilayah Karimun, Ria Iswety, SH, Rabu, (14/02/18), ia mengatakan, benar memang ada TKA di PT. GRM yang beralamat di Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, namun bukan bekerja kepada PT. GRM, mereka (TKA-red) dipekerjakan oleh PT. China Communications Engeenering Indonesia (PT. CCC EI), ungkapnya.

 

Ditambahkannya, laporan keberadaan TKA tersebut ada di kita, sebagai pengawas kita awasi, kita sudah melakukan pengawasan pertama kesana beberapa waktu lalu, saya jelaskan bahwa, Kementerian mengeluarkan izin sudah sesuai dengan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (RPTKA), jadi jobnya tertera di IMTA, sebutnya.

 

Saat ditanyakan media ini mengenai pekerjaan atau skill dari masing-masing TKA tersebut bekerja sebagai apa, Ria mengatakan, banyak TKA di Karimun ini, data mereka di kantor, sekarang saya lagi di luar kota, bila ingin keterangan lebih lanjut tunggu saya pulang, besok sudah sampai, tutupnya. (DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo Niko Ardian selaku Ketua Umum FOKKERMAPI,(baju putih), bersama Masyarakat.

 

Pekanbaru,(KT) - Pengesahan Undang-Undang tentang MPR,DPR,DPD,DPRD dalam Rapar Paripurna DPR senin,(12/2/2018) yang lalu menuai protes dari Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Se-Indonesia (FOKKERMAPI). Satu jam setelah disahkan nya UU MD3 Niko Ardian selaku Ketua Umum FOKKERMAPI langsung merespon dengan berkoordinasi dengan seluruh kampus yang tergabung dalam ke anggotaan FOKKERMAPI yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia untuk segera melakukan kajian terhadap poin-poin revisi yang ditelah di sahkan dalam Paripurna DPR (senin/12/2/2018).

 

FOKKERMAPI mengkritik beberapa poin revisi, diantaranya : “Kewenangan DPD dalam evaluasi dan pemantauan Ranperda/Peraturan daerah” FOKKERMAPI menilai poin ini akan bertabrakan dengan UU Pemerintah daerah yang telah memberikan kewenangan kepada jajaran eksekutif, Sehingga akan berpotensi merugikan rakyat yang sudah menaruh harapan kepada kepala daerah yang sudah dipilihnya.

 

DPD itu mitra pemerintah pusat bukan mitra pemerintah daerah harusnya DPD fokus saja terhadap program-program pusat untuk masyarakat daerah yang diwakilinya, jangan terlalu jauh masuk kedalam ranah yg bukan kewenangannya. kemudian, poin selanjutnya tentang “ DPR bisa mengambil langkah hukum apabia seseorang, sekolompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR “ FOKKERMAPI menilai DPR harus menejelaskan batasan-batasan apa saja yang dianggap merendahkan sehingga ini tidak terkesan jadi alat pembungkaman dalam mengemukakan pendapat.

 

 “ DPR itu penyambung lidah rakyat. harusnya DPR terbuka terhadap kritikan dan masukan dari rakyat bukan malah sibuk membuat undang-undang yang mempersempit ruang dalam berpendapat bahkan menjadi lembaga anti kritik yang menghilangkan kepercayaan masyarakat” tegas Niko Ardian.

 

FOKKERMAPI mengingatkan kepada DPR agar Dalam setiap pengambilan keputusan supaya lebih mempertimbangkan undang-undang yang ada atau peraturan sebelumnya agar hukum tidak tumpang tindih dalam menjaga stabilitas dalam bernegara karena selama ini dinilai NGAWUR,” Tuturnya (red/rls)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28