humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Saturday, 17 February 2018

 

Ket Photo : Bupati Lingga, H.Alias Wello di dampingi Staf Ahli Mentri Pertanian RI Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional,DR Ir Matsyukur serta Wakil Bupati Lingga. M. Nizar Melakukan Penanaman Padi Perdana Sekaligus Panen Perdana.

Lingga, (KT)   -  Agenda penanaman serentak dan panen padi bersama di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, pada Sabtu(17/02) tadi,dilakukan oleh Pemkab Lingga dengan menghadirkan pihak Kementrian Pertanian RI yang diwakilkan oleh Staf Ahli Mentri Pertanian RI Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional,DR Ir Matsyukur.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Bupati Lingga Alias Wello,mengatakan kalau program yang ada tersebut dapat terus dijalankan dengan simultan.

Ini adalah investasi.Perikanan kita jalankan,Peternakan dan Pertanian juga dijalankan.Tetapi untuk menjalankan program ini secara simultan,semua orang tahu bahwa sehebat apapun SDM yang kita siapkan,kalau duit tidak ada maka dia tidak bisa berjalan juga."Kata Bupati Lingga ini.

 Biarpun begitu,Alias Wello tetap meminta untuk tetap berlaku optimis.Dan kebersamaan merupakan salah satu kunci untuk melaksanakan komitmen yang ada.

  " Oleh sebab itu,kita tetap berjalan dengan optimis,bahwa saya mengatakan dalam motivasi saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin.Tidak ada hal yang mustahil,kalau kita bersama dan kita betul-betul punya komitmen bersama untuk melaksanakannya Inssa Allah sukses."Papar Bupati Lingga ini.

 Untuk apa yang telah dilakukan oleh pihak Pemkab Lingga terhadap sektor pertanian tersebut,pihak Kementrian-RI sangat memberikan respon yang positif.

 " Kementrian Pertanian sangat memberikan perhatian.Saya akan sampaikan kepada Bapak Menteri,apa yang saya lihat dan saksikan hari ini.Dan tidak kalah pentingnya lagi,lahan terbatas dan satu-satunya yang harus kita tempuhi adalah teknologi.Biar hasil perhektarnya jadi tinggi."Kata Matsyukur.

 Matsyukur juga menambahkan kalau pihak nya mendapatkan informasi,kalau potensi yang ada tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja.

 " Saya dapat informasi,disini ada potensi yang tidak hanya untuk kebutuhan pangannya Lingga,tetapi juga ada potensi untuk eksport kenegara lain."Kata Matsyukur.(rs)

Published in KARIMUN

 

Ketua DPD Perpat Karimun, Gatot Hariyanto.

 

Karimun.(KT) – Dalam Rangka Membentengi Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dari serbuan Tenaga Kerja Asing,(TKA), selayaknya Pemerintah Daerah saat ini mulai merancang Peraturan Daerah,(PERDA), dengan bersinegi dengan Dewan Perwakilan Rakyat,(DPRD), tentang aturan mewajibkan  setiap perusahaan memperkerjakan tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia dan sanksi bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing yang non skill serta tidak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

 

Hal tersebut dikatakan, Ketua DPD Perpat Karimun, Gatot Hariyanto kepada karimuntoday.com Sabtu,(17/2/2018), Ya’ Dia sangat memberikan apresasi kepada Ketua Komisi I DPRD Karimun beserta rombongan ketika melakukan sidak di PT Grace Rich Marine menemukan puluhan tenaga kerja asing non skill (pekerja kasar), dan tidak bisa berbahasa Indonesia, dan tentunya diminta kepada ketua komisi I DPRD Karimun, untuk mengusut tuntas temuan tersebut dengan melakukan hearing dengan Pihak Disnaker Kabupaten, Koordinator Pengawasan Tenaga Kerja serta Pihak Perusahaan untuk membuktikan apakah puluhan tenaga kerja asing tersebut sudah memiliki Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing,(IMTA).

 

Disamping itu juga, Dia berharap agar pihak Eksekutif dan Legislatif agar membuat satu Peraturan Daerah,(PERDA), tentang, diwajibkannya tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia, transfer skill kepada pekerja local dan larangan bagi tenaga kerja asing yang non skill, walaupun pada dasarnya aturanya sudah ada di UUD Ketenagakerjaan,artinya, dengan memiliki perda tersebut tentunya akan dapat menghambat masuknya tenaga kerja asing yang tidak memiliki kompentensi serta memberikan peluang kepada tenaga kerja local (tempatan),untuk bekerja.

 

“  Selayaknya Pemerintah Dearah Karimun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menelorkan Perda tentang larangan tenaga kerja asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia serta tenaga kerja kasar,(non skill), bekerja di perusahaan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sehingga kesempatan bekerja bagi tenaga kerja local dapat terpenuhi,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia melihat fungsi pengawasan dari Disnaker Provinsi Kepri masih terlihat lemah, pasalnya masih ditemukan adanya tenaga kerja kasar non skill serta tidak bisa berbahasa Indonesia bekerja di perusahaan di karimun, dampaknya, terhadap tenaga kerja local, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bekerja, karena sudah di isi oleh tenaga kerja asing, oleh sebab itu, kedepanya diminta kepada pegawai pengawas ketenaga kerjaan dari provinsi agar lebih jeli dan gesit melakukan pengawasan sehingga tidak kecolongan,” Pintanya (lh)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28