humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Sunday, 18 February 2018

 

Ket Photo : Terlihat Truk Mengangkut Kayu Olahan.(ilustrasi)

 

Kuansing,(KT) – Perambahan atau Penjarahan Hutan Lindung di Bukit Betabuh Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau semakin menggila, pasalnya disenyalir aparat penegak hukum serta Dinas Kehutanan Provinsi Riau terkesan tutup mata, oleh sebab itu diminta kepada Bapak Kapolda Riau untuk menangkap mafia hitam,(cukong-red), sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pemodal untuk pekerja yang melakukan penebangan kayu di hutan lindung tersebut.

 

Hal itu dikatakan, Padri Mahasiswa Universitas Riau juga Putra Asli Kuansing kepada karimuntoday.com Mengatakan, Pembalakan Kayu di Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kecamatan Kuantan Mudik sebenarnya sudah lama berlansung, namun, sampai detik ini belum ada tindakan nyata dari penegak hukum, akibatnya, penjarahan dan perambahan tetap berkesinambungan sampai saat ini, ditambah lagi adanya factor pendukung seperti berdirinya beberapa sawmill disenyalir illegal yang diduga menampung hasil kayu tebangan di hutan lindung tersebut untuk di jadikan kayu olahan.

 

“ Informasi didapatnya, kayu yang ditebang dihutan lindung tersebut diangkut ke sawmill milik inisial,(AR) dan (GL),di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, lansung di olah menjadi pecahan sesuai order, setelah itu kayu yang sudah jadi dimasukan kedalam truk jenis fusso dan pada tengah malam atau menjelang subuh, kayu berkualitas eksport diberangkatkan menuju sumatera barat,untuk mendapatkan dokumen angkutan yakni, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK),setelah dokumen didapatkan maka kayu tersebut di angkut menuju Jakarta dan Medan sedangkan kayu jenis lokal di angkut ke taluk kuantan,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi,Dia menilai modus mafia hitam tersebut terbilang sangat licin, pasalnya, kayu yang berasal dari hutan lindung dari kabupaten kuansing, provinsi riau seolah-olah berasal dari sumatera barat, kenapa dikatakan demikian, pasalnya dokumen angkutan seperti, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu,(SKSHHK), terindikasi di terbitkan oleh dinas kehutanan provinsi sumbar dan terindikasi adanya pemalsuan SKSHHK, Andaikata hal itu terjadi maka oknum mafia hitam tersebut sudah melanggar, pasal, 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa” Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan syahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“ Jika larangan ini dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit 5 milyar dan paling banyak 15 milyar rupiah(pasal,88 ayat 1 dan 2),sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan terhadap barang siapa yang memalsukan atau menggunakan SKSHHK Palsu,” Tuturnya

 

Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya terkait adanya dugaan menerbitkan dokumen SKSHHK kepada Oknum Mafia Hitam yang membawa kayu olahan berasal dari kawasan hutan lindung bukit batabuh untuk diangkut menuju Jakarta dan Medan, belum dapat dimintai konfirmasinya, begitu juga dengan Kapolda Riau belum dapat dimintai keterangan terkait permintaan salah satu mahasiswa di universitas terkemuka di riau, agar menangkap mafia hitam alias cukong illegal loging, belum dapat dimintai keteranganya.(red/roder)

Published in KARIMUN

 

 

 Ket Photo : Aswirman, Direktur Eksekutif LSM Clean Governance Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.

 

 

Kuansing,(KT) – Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan hingga Pucuk Rantau kondisinya saat ini sangat parah, pasalnya setiap hari dijarah oleh oknum tidak bertanggung jawab, ironisnya, kayu hasil jarahan tersebut terindikasi dijual kepada sawmill illegal yang ada di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, namun, sangat disayangkan sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum, terkesan dilakukan pembiaran.

 

Hal tersebut dikatakan, Aswirman, Direktur Eksekutif LSM Clean Governance Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau kepada karimuntoday.com Minggu,(18/2/2018), Dia sangat menyesalkan kondisi hutan lindung bukit betabuh semakin hari semakin parah, akibat  kayu-kayunya dijarah oleh oknum-oknum mafia hitam dan terindikasi dijual kepada beberapa sawmill diduga tidak memiliki ijin yang ada di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau,anehnya, kegiatan illegal logging tersebut sampai saat ini belum tersentuh oleh aparat penegak hukum maupun Polhut dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

 

“ Dia mendapat informasi kayu-kayu yang dijarah dari kawasan hutan lindung tersebut, dijual oleh oknum-oknum penjarah kepada beberapa  sawmill  di Desa Kasang disenyalir tidak memiliki ijin dengan modus mafia hitam tersebut memberikan modal kepada penjarah, dengan catatan menjual hasil jarahanya kepada cukong tersebut,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia juga sangat menyayangkan Sawmill-sawmill diduga illegal tersebut luput dari perhatian penegak hukum maupun pihak dinas kehutanan provinsi riau, sehingga sampai detik ini masih leluasa melakukan aktifitasnya mengolah kayu dari kawasan hutan lindung bukit betabuh, pasalnya,dari informasi didapatnya, ada lima sawmill yang beroprasi tidak ada sama sekali memiliki Hak Pengusaha Hutan,(HPH), pertanyaanya dari mana didapat kayu yang di olah kalau tidak dari hutan lindung bukit betabuh,dan berapa besar kerugian Negara akibat pembalakan liar tersebut,” Ujarnya

 

Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait adanya pembalakan liar,(illegal loging), di hutan lindung bukit betabuh kuansing, begitu juga dengan Kapolda Riau, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya.(red/roder)

 

Published in KARIMUN

 

 Ket Photo : Terlihat Anggota Panwascam Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Menurunkan Alat Peraga.

 

Tembilahan, (KT), Hari ketiga pelaksanaan kampanye, Sabtu (17/02), seluruh APK (Alat Peraga Kampanye) pasangan calon Pilkada Indragiri Hilir dan Propinsi Riau yang berada di wilayah Indragiri Hilir, Kecamatan Keritang khususnya ditertibkan. Penertiban APK dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Keritang beserta jajaran, Polsek Keritang dan Satpol PP Kecamatan Keritang. 

 

Pantauan Karimuntoday, tim gabungan yang terdiri dari 2 tim melakukan penertiban dengan cara menyisir beberapa titik lokasi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Keritang. Berbagai APK yang ada bergambar paslon pun diturunkan tanpa kecuali. 

 

Sebelumnya, Panwaslu Kecamatan Keritang telah menyurati tim sukses pasangan calon untuk melakukan penertiban. Memang ada sebagian yang telah diturunkan, namun terhadap APK yang masih terpasang dan belum diturunkan, langsung dieksekusi oleh Panwascam untuk ditertibkan. 

 

Penertiban APK ini dilakukan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas U Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, PKPU No.4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati beserta Walikota dan Wakil Walikota. 

 

Ketua Panwascam Keritang, Mustari Indrapura dari Divisi Penindakan Pelanggaran mengatakan bahwa sesuai dengan instruksi dari Panwaslu Kabupaten Inhil dalam rangka penertiban APK. "Alhamdulillah, penertiban APK di Kecamatan Keritang berjalan aman dan lancar," ujarnya. 

 

Mustari mengucapkan terima kasih pada timses dan masyarakat yang mendukung jajaran Panwascam dalam penertiban APK yang ada di Kecamatan Keritang. Tak lupa, apresiasi yang setinggi-tingginya buat Polsek Keritang dan Satpol PP yang membantu dalam penertiban APK. 

 

"Kita berharap agar kedepan tidak ada pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Keritang," harapnya. 

 

Sebagaimana diketahui, untuk Posko juga tidak dibenarkan oleh KPU. Sehingga seluruh Alat Peraga Kampanye yang ada di Posko juga ditertibkan. Hal ini juga berdasarkan keterangan dari Komisioner KPU Inhil, Drs. Joni Suhaidi bahwa APK sedang difasilitasi oleh KPU dalam 15 hari kedepan, sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan. (beni/pr) 

 

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Mas Arie Yuliansya Dwi Putra Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Karimun, ketika di Wawancara Awak Media Beberapa Waktu Lalu.

 

Karimun,(KT) – Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri menangapi lansung permintaan dari Lembaga Aliansi Indoensia Karimun, yang meminta kepada Imigrasi melakukan Sidak ke PT GRM dari hasil sidak menurut infomasinya tenaga kerja asing tersebut memiliki Izin Tinggal Terbatas,(KITAS).

 

Hal tersebut dikatakan, Mas Arie Yuliansya Dwi Putra Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Karimun, ketika dikonfirmasi karimuntoday.com, Minggu,(18/2/2018),Via hp selularnya mengatakan,”Itu TKA yang di GRM anggota saya sudah cek, Informaisnya KITAS, Namun untuk selengkapnya ke kantor, temui Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian,(Kasi Wasdakim), soalnya saya lagi diluar kota, lagi assessment,”.

 

" Anggota saya sudah cek, Informaisnya KITAS, Namun untuk selengkapnya ke kantor, temui Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian,(Kasi Wasdakim)," Tukasnya

 

 

Sebelumnya, H. Firdaus Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia Karimun meminta kepada Imigrasi Kabupaten Karimun, Kepri untuk melakukan sidak ke PT GRM,untuk mengecek dokumen warga Negara asing yang bekerja di perusahaan tersebut, seperti mengecek, paspor, KITAS dan Visa, Pasalnya, dari Sidak dilakukan Komisi I DPRD Karimun beberapa hari lalu ditemukan puluhan tenaga kerja asing berasal dari tiongkok diperkerjakan di perusahaan tersebut sebagai tenaga Non Skill,(tenaga kerja kasar) dan tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa Indonesia.

 

Namun,karimuntoday.com belum mendapatkan informasi valid dari  kakanim dari puluhan tenaga kerja asing tersebut apakah memiliki KITAS secara keseluruhan atau tidak.(lh/ds)

 

Published in KARIMUN

 

Ket Photo H. Firdaus Golkarino Ketua Lembaga Alainsi Indonesia Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

Karimun,(KT) – DPD Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri meminta kepada Pihak Imigrasi Karimun melakukan Inspeksi Mendadak,(Sidak), ke PT Grace Rich Marine,untuk memeriksa kelengkapan dokumenya seperti Penggunaan izin Tinggal Terbatas,(KITAS), pasalnya dari sidak dilakukan Komisi I DPRD Karimun, ditemukan puluhan Warga Negara Asing yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Non Skill di perusahaan tersebut.

Hal itu dikatakan, H. Firdaus Golkarino Ketua Lembaga Alainsi Indonesia Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, kepada karimuntoday.com Minggu,(18/2/2018), diseputaran Complek Padi Mas, Ya” Dia berharap pihak Imigrasi karimun agar melakukan sidak ke perusahaan grace rich marine, pasca ditemukan puluhan pekerja asing dari tiongkok oleh komisi 1 dprd karimun yang nota bene tidak bisa berbahasa Indonesia, untuk memeriksa kelengkapan dokumen puluhan tenaga kerja asing tersebut, seperti memeriksa, Status PASPOR,KITAS,VISA.

“ Itu’ Pihak imigrasi karimun diminta untuk melakukan sidak ke PT Grace Rich Marine,(GRM), yang memperkerjakan puluhan warga Negara asing sebagai  tenaga kerja berasal dari tiongkok,untuk memeriksa secara insentif kelengkapan dokumenya,karena tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran,seperti izin tinggal di Indonesia atau “ oberstay” berada di Indonesia melebihi batas waktu atau KITAS,menyalahi aturan domisili,” Tuturnya

Ditambahkanya lagi, Penggunaan KITAS sangat rawan di salah gunakan, minsalnya, warga Negara asing tersebut berdomisili di kecamatan meral, tetapi kenyataanya tinggal di wilayah kecamatan tebing, tentu sudah merupakan suatu pelanggaran dan menyalahi aturan dan wajib untuk ditindak.

“ Apabila dalam sidak nantinya TKA tersebut melebihi izin tinggal lebih dari 60 hari, pihak imigrasi memiliki hak untuk melakukan deportasi ke Negara asalnya, sedangkan apabila WNA tersebut melanggar izin tinggal kurang dari kurun waktu tersebut atau melanggar aturan lainya, pihak imigrasi bisa menjatuhkan denda berdasarkan undang-undang yang berlaku,” Tukas H. Firdaus

Secara terpisah, Kepala Imigarsi Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait permintaan dari lembaga aliansi Indonesia karimun, agar melakukan sidak ke pt grace rich marine, belum dapat dimintai konfirmasinya.(lh)

Published in KARIMUN

 

 Ket Photo : Kapolres Kuansing, AKBP. Fibri Karpiananto Sik,dan Roder Wartawan karimuntoday,com, Eky Maidedi Wartawan RanahRiau,com.

 

Kuansing,(KT) - Terkait dengan Pemberian penghargaan dari Kapolda Riau kepada Kapolres Kuansing dengan predikat terbaik dan juara 1 dari seluruh Polres di Polda Riau dalam penanganan illegal mining (PETI) dan illegal loging Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 dalam acara Gelar Operasional tahun 2018 yang diadakan oleh Polda Riau di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Sekarang Timbul berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Pasalnya, Masyarakat masih melihat Aktivitas Dompeng di Sungai batang Kuantan seperti biasanya, Sepertinya tidak ada Efek jera yang mereka (Pekerja Dompeng-red) rasakan, walaupun Kapolres sudah melakukan Pembentukan Satgas Merkuri sejak oktober 2017 yang telah berhasil mengungkap 16 kasus PETI, menangkap 24 org TSK dan menyita sebanyak 1318,7 gram cairan merkuri.


Bahkan Sepanjang tahun 2017 Kapolres sudah berhasil mengungkap 50 kasus dengan 82 org TSK. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan, Seperti melakukan penertiban dengan merusak dengan cara membakar ratusan perlatan PETI/mesin dompeng, Melakukan sosialisasi pencegahan PETI dgn cara audensi, pemasangan spanduk, penyebaran maklumat dan himbauan melalui media massa.

dari keterangan sebagian besar masyarakat yang mandinya kesungai, mereka masih mengeluh dengan kondisi Air Sungai Kuantan masih Keruh akibat Aktivitas Dompeng dibagian Hulu dan hilir  Sungai Batang Kuantan, seperti di kecamatan pangean, kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang sampai dengan kecamatan cerenti masih terlihat adanya aktivitas PETI.

Namun demikian, sebagian besar masyarakat juga memberikan apresiasi kepada Kapolres AKBP Fibri Karpiananto SH Sik, Karena dengan gencarnya Kapolres mengkomandoi jajaran untuk menertibkan operasi PETI di Kuansing ini.

Kapolres mengharapkan dukungan dari seluruh eleman masyarakat Kuansing dan stakeholder yang ada di Kuansing khususnya untuk pemberantasan PETI dan apabila ada anggota saya yang membeking usaha illegal tersebut, catat namanya, Nrp dan Pangkatnya, laporkan kepada saya,”Tegas Kapolres

"PETI merusak alam dan kedepannya alam akan membalas kalo dirusak, sehingga alam harus dijaga supaya bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang," kata Kapolres kepada wartawan karimuntoday.com, Sabtu (17/2/2018).

Kapolres menambahkan, dirinya bercita-cita ingin melihat pacu jalur di Kuansing dengan kondisi air sungai Batang Kuantan yang jernih. 

"Jadi, Mohon Kepada masyarakat agar mendukung upaya dari Polres dan bantu menyadarkan masyarakat yang belum sadar, Supaya sebelum Pacu jalur di event nasional teluk kuantan, Dompeng sudah tak ada lagi beraktivitas, mulai dari Bagian daratan maupun di sepanjang aliran sungai Batang Kuantan." Imbuhnya.

Sementara itu, saat dimintai tanggapan oleh wartawan karimuntoday.com, dengan masih adanya kecurigaan masyarakat kepada polisi yang dianggap masih tebang pilih dan juga adanya kebocoran informasi pada saat razia PETI.? Kapolres menjawab singkat.  

"Namanya kegiatan, pasti ada yang pro dan kontra, insya Allah niat kita tulus untuk kebaikan kuansing," Pungkasnya (Roder)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28