humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: April 2018

 

Ket Photo : Kayu Log di Lokasi Cetak Sawah, Desa Panggak Darat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

 

Tanjung Pinang,(KT) – Teka teki mengenai kayu gelondongan di Lokasi Areal Cetak sawah di Desa Panggak Darat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri mulai terkuak,pasalnya beberapa hari ini banyak masyarakat,(nitizen) di medsos mempertanyakan legilitas keberadaan kayu gelondongan tersebut yang diangkut dengan leluasa ke suatu tempat dengan oleh sebauh truk,dan  ternyata telah memiliki IPK yang di keluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perkebunan, Provinsi Kepri.

 

Yerry Suparna, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perkebunan, Provinsi Kepri kepada karimuntoday.com Senin,(30/4/2018), Via Hp selularnya mengatakan, Pembukaan Lahan untuk Percetakan Sawah di Desa Panggak Darat,Kabupaten Lingga, di Prakarsai oleh TNI AD, Kementan RI bersama dengan Pemerintah Daerah Lingga, ketika melakukan pembukaan lahan, maka di gandeng sebuah perusahaan yang bernama PT Buana Gemini Inti untuk melakukan pembersihan lahan serta melakukan penebangan kayu, karena kawasan tersebut termasuk kawasan hutan, maka pihak perusahaan harus memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan pihak perusahaan sudah mengajukan permohonan dan sudah dikabulkan, diterbitkanlah Izin IPK,dengan syarat-syarat sesuai dengan aturan UUD Kehutanan.

 

“ Itu’ Perusahaan PT Buana Gemini Inti sudah membayar kewajibanya kepada negara, namun, baru 25 persen, yang seharusnya dibayar sebanyak 75 persen, dan apabila kekurangan yang 50 persen belum dibayarkan, maka perusahaan tersebut belum bisa membawa hasil kayu tersebut keluar dari kabupaten lingga,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Izin Pemanfaatan Kayu,(IPK), yang dikeluarkan oleh Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perkebunan, Provinsi Kepri, hanya berlaku selama satu tahun, terhitung, IPK tersebut di terbitkan, adapaun IPK tersebut di terbitkan dengan Nomor: 2253/KPTS-14/XI/2017, Tanggal, 16 November 2017, artinya,pada Tanggal,16 November 2018, masa berlaku IPK tersebut berakhir , dan juga dengan adanya pemberitaan dimedia ini, tentu dapat meluruskan berita-berita yang simpang siur ditengah masyarakat maupun di media social,” Tutupnya

 

Secara terpisah, Direktur PT Buana Gemini Inti sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya. (*)

 

Editor   : helmy ridar

Published in TANJUNGPINANG

Mangkrak! KPK Diminta Usut Proyek Pelabuhan Kargo Malarko di Kabupaten Karimun, Kepri

 

Ket Photo : Djufrial Mantan Ketua Pameral Kabupaten Karimun, Kepri.

 

Karimun,(KT) – Proyek Pelabuhan Kargo Malarko di Pelambung, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri sejak di bangun kurang lebih 7 tahun silam sampai saat ini, belum juga rampung dikerjakan bahkan terindikasi mangkrak, sayangnya Penegak Hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi,(KPK), belum juga menjadikan atensi proyek tersebut, akibatnya, pelabuhan yang dibagun dengan anggaran milyaran rupiah lambat laun akan keropos diterjang air laut.

 

Hal tersebut di katakan, Djufrial Mantan Ketua Pameral Kabupaten Karimun, Kepri kepada karimuntoday.com Senin,(30/4/2018), mengatakan, Dia sangat pesimis Proyek Pembangunan Pelabuhan Kargo, Malarko di Pelambung, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri akan disentuh oleh penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi,(KPK), pasalnya, proyek tersebut sudah lama mangkrak, mana mungkin tidak terhendus oleh KPK, dan dia menduga proyek tersebut melibatkan orang kuat, makanya tidak ada satupun penegak hukum yang memiliki nyali melakukan penyelidikan.

 

“ Itu’ Proyek dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia anggaranya bersumber dari APBN, tapi katanya KPK saat ini tengah melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek pagunya bersumber dari pusat yang digelontorkan ke daerah, buktinya proyek di karimun pelabuhan malarko luput dari perhatian KPK, dan tentunya sangat dipertanyakan,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Andaikata KPK tidak juga mengusut serta melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut, tidak menutup kemungkinan pelabuhan yang sudah terlanjur dibangun, apabila tidak dilanjutkan lagi pembangunanya, lambat laun tentunya akan punah dan berkemungkinan puluhan sampai ratusan milyar uang Negara akan terbuang sia-sia dan siapa yang mempertanggung jawabkan hal tersebut,tidak akan ditemukan, karena KPK tidak merspon dan melirik sama sekali,” tutupnya

 

Secara Terpisah, Agus Rahardjo Ketua KPK, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait permintaan dari salah seorang Mantan Ketua Pameral Karimun, agar melakukan penyelidikan dan pengungkapan atas proyek pelabuhan kargo malarko, belum dapat dimintai konfirmasinya (*)

Editor  : helmy ridar

Published in KARIMUN
 

Ket Photo : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Said Khaidar. foto helmy.

BATAM, (KT)
- Untuk memudahkan layanan kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam membuat terobosan dengan menerapkan sistim daring (online), untuk pengurusan dokumen kependudukan, mulai dari pembuatan akte kelahiran, surat pindah keluar, surat pindah datang dan KTP Eletronik. "Pengurusan dokumen kependudukan kini bisa dilakukan secara daring (online) untuk pendaftaran secara online bisa dilakukan dengan mengakses disdukcapilbisa.batam.go.id," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Said Khaidar melalui Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Disdukcapil Kota Batam Teddy Nuh, kepada wartawan, Senin (30/4/2018). Menurutnya, di web tersebut, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan status pengurusan dokumen. Misalnya, untuk memeriksa status permohonan akta kelahiran, cukup dengan memasukkan nomor kartu keluarga dan nomor tanda pendaftaran. Atau untuk mengecek pengurusan surat pindah dan KTP-el, data yang dibutuhkan hanya nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor tanda pendaftaran. "Di situs Disdukcapil Bisa! ini juga bisa dilakukan penyelarasan NIK," ujarnya. Dijelasnnya, penyelarasan NIK-Nomor KK diperlukan jika data bermasalah. Misal saat melakukan registrasi kartu selular prabayar, pendaftaran BPJS, perbankan, atau pelayanan instansi lain yang berskala nasional. Pengajuan penyelarasan akan diproses secara manual oleh petugas Disdukcapil pada hari dan jam kerja. "Selanjutnya data akan diproses di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada lewat tengah malam. Setelah pengajuan, warga bisa mencoba kembali paling cepat satu hari setelah data diselaraskan. Apabila sudah tiga kali diselaraskan tapi masih alami kendala, dapat hubungi call center 1500 537,"ungkapnya, dikutip dari media center. Ia menambahkan, layanan online ini Pemko Batam siapkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Batam. Karena pihaknya tahu masyarakat Batam itu sebagian besar pekerja yang sibuk. "Semua berkas cukup difoto. Situs akan menampilkan beberapa formulir. Pemohon tinggal isi saja. Nanti pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui pesan singkat, kapan harus mengambil dokumen tersebut. Jadi datang ke Disduk untuk ambil saja dan tak perlu bolak-balik," paparnya. (r/helmy ridar)
Published in BATAM

 

Ket Photo : Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Wan Siswandi beserta peserta kegiatan Politik Perempuan Dalam Upaya Terwujudnya 30% Keterwakilan Perempuan di Legislatif dalam rangka Peringatan Hari Kartini, di Gedung Serbaguna Sri Srindit, Batu Hitam, Ranai, Sabtu lalu. foto humas,

NATUNA, (KT) - Bupati Natuna yang diwakili Sekda Kabupaten Natuna Wan Siswandi mengatakan saat ini partisipasi perempuan di bidang politik di kabupaten Natuna secara umum dapat terlihat dari jumlah keterwakilan kaum hawa sebagai anggota  legislatif (DPRD). 

Pada pemilu tahun 2014 hanya 1 orang perempuan dari 20 anggota DPRD Natuna yang tersedia. Artinya, jumlah presentase keanggotaan kaum perempuan dalam lembaga Legislatif belum mencapai 30% sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-undang.

Hal ini berdampak pada lambannya berbagai upaya percepatan pembangunan serta berbagai bentuk perjuangan peningkatan kaum perempuan secara keseluruhan. 

"Oleh karenanya dirasa harus ada berbagai langkah konkrit yang melibatkan berbagai unsur, terutama kepada pihak Partai Politik yang harus memberikan peluang kepada anggota perempuan dalam pengajuan kuota calon yang akan ikut dalam Pemilihan,"kata Wan Siswandi,saat membuka kegiatan Politik Perempuan Dalam Upaya Terwujudnya 30% Keterwakilan Perempuan  di Legislatif dalam rangka Peringatan Hari Kartini, di Gedung Serbaguna Sri Srindit, Batu Hitam, Ranai, Sabtu lalu..

Selain itu, Siswandi juga menuturkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan politik perempuan juga bertujuan untuk membawa pengaruh positif bagi peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak perempuan. Sebagai upaya nyata untuk turut mensukseskan Program Akhir Tiga Plus (Akhiri Kekerasan terhadap perempuan dan anak, Perdagangan orang, Kesenjangan Ekonomi) dan PLUS akhiri ketertinggalan perempuan dalam politik.

"Untuk itu, pemerintah daerah akan terus mendorong berbagai bentuk kegiatan guna mewujudkan perempuan yang berkualitas, terbebas dari bentuk diskriminasai dan tindakan kekerasan, melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna,"ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna, Hj. Kartina Riawita, memaparkan tujuan kegiatan ini untuk mendorong terwujudnya pendidikan politik bagi perempuan, meningkatkan kesetaraan hak dan kewajiban dalam bentuk patisipasi perumusan kebijakan pemerintah dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam organisasi politik maupun organisasi social dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Kegiatan ini diselenggarakan selama satu hari, Sabtu pekan lalu dalam bentuk presentase dan tanya jawab. Dimana peserta yang ikut berpartisipasi diantaranya perwakilan dari Gabungan Organisasi Wanita, perempuan anggota Partai Politik dan Tokoh Perempuan,"pungkasnya.

Turut hadir sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Natuna terkait, pengurus Partai Politik Wilayah Kabupaten Natuna, Pimpinan Organisasi Perempuan dan para calon Anggota Legislatif Perempuan. (r/helmy ridar)

 

editor : helmy ridar

sumber : humas 

 

Published in ANAMBAS

 

Ket Photo : Ketua Bhayangkari Ranting Belakang Padang Ny. Sefti Ulil Rahim bersama anggota dan anak-anak yatim di Belakang Padang, Minggu (29/4/2018). foto helmy ridar.

BATAM, (KT) - Sebagai bentuk kepedulian insan bhayangkari, Ibu-ibu bhayangkari Ranting Polsek Belakang Padang, menggelar kegiatan bhakti sosial dengan melakukan anjangsana ke puluhan anak-anak yatim piatu di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Minggu (29/4/2018).

"Kegiatan kemarin kita laksanakan pukul 08.30 WIB, yaitu berupa penyerahan bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah berupa alat tulis kepada anak-anak yatim yang tinggal di Belakang Padang. Anak-anak kita yang merima bantuan dari ibu-ibu bhayangkari ini berumur dari 8 sampai 10 tahun,"kata Ketua Bhayangkari Ranting Belakang Padang, Ny. Sefti Ulil Rahim kepada Karimuntoday.com di Mapolsek Belakang Padang, Senin (30/4/2018).

Setelah menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim tersebut, pada hari yang sama kemudian ibu-ibu Bhayangkari dan keluarga bergabung dengan para suami masing-masing mengikuti dengan kegiatan Family Day Polsek Belakang Padang,dihalaman TK Kemala Bhayangkari Belakang Padang, Kota Batam.

Kapolsek Belakang Padang, AKP Ulil Rahim mengatakan dalam kegiatan family day dilaksanakan aneka macam perlombaan dan kegiatan bhakti sosial berupa pemberian sembako kepada anak-anak yatim dan orang tua lanjut usia (lansia).

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi dan kekompakan personil Polsek Belakang Padang beserta ibu-ibu bhayangkari ranting Belakanag Padang,"ungkap AKP Ulil Rahim.

Dijelaskannya, adapun perlombaan yang diikuti personil Polsek Belakang Padang dan bhayangkari Ranting Belakang Padang meliputi lomba makan mie goreng, lomba ambil koin dalam tepung, lomba memecahkan balon, lomba memindahkan bola secara berkelompok dan lomba mendandani bhayangkari. (helmy ridar)

 

editor ; helmy ridar

Published in BATAM

 

Ket Photo : Terlihat Truk Membawa Kayu Ilog Disenyalir dari Lokasi Cetak Sawah di Desa Panggak Darat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. (f.aziz)

 

Lingga,(KT) – Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri beberapa tahun terakhir sangat gencar menjadikan lingga menjadi lumbung padi di kepri, dengan membuka lahan percetakan sawah, salah satunya di Desa Panggak Darat, namun, sangat disayangkan Kayu Hasil penebangan di lokasi percetakan sawah tersebut diduga di jarah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diperjual belikan untuk keuntungan peribadi, oleh sebab itu, diminta kepada bapak kapolda kepri dan bapak kepala dinas kehutanan kepri menurunkan timnya ke lingga untuk mengecek secara lansung apakah oknum tersebut memiliki dokumen lengkap atas kayu tersebut.

 

Hal tersebut dikatakan, Agus Ramadhan Wakil Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia Provinsi Kepri kepada karimuntoday.com Senin,(30/4/2018), Ya’ dia sangat prihatin andaikata kayu dari hasil pembukaan lahan percetakan sawah di Desa panggak Darat di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan kecuali oknum tersebut sudah memiliki dokumen yang di keluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepri, tentu tidak akan dipertanyakan, pasalnya saat ini dari informasi masyarakat, kayu tersebut dengan leluasa di angkut menggunakan truk tanpa adanya tindakan dari penegak hukum.

 

Ket Photo : Tumpukan Kayu Ilog di Lokasi Cetak Sawah Desa Panggak Darat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.(f.aziz).

 

“ Itu’ kalau tidak salah pembukaan lahan percetakan sawah di Desa Panggak Darat seluas 136 hektar kerjasama antara TNI AD, Kementan RI dan Pemerintah Daerah, merupakan lanjutan percepatan  cetak sawah yang tersebar di enam desa di kabupaten lingga, kepri, untuk menjadikan lingga sebagai lumbung padi, dan tentunya niat baik tersebut sangat kita dukung, namun, menjadi permasalahan ketika kayu dari hasil penebangan pembukaan lahan cetak sawah tersebut di ambil untuk diperjual belikan, tentu menjadi pertanyaan besar, apalagi kalau tidak memiliki dokumen lengkap,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Terkait kayu yang berasal dari hasil penebangan cetak sawah di desa panggak darat, saat ini lagi tengah viral di social media,(sosmed), dan banyak netizen mempertanyakan dalam postinganya kenapa kayu log tersebut bisa diangkut dengan menggunakan truk dengan leluasanya, dan sekali lagi di harapkan kepada bapak kapolda kepri dan kadis kehutanan kepri untuk menurunkan personilnya mengecek lansung kelapangan, agar misteri kayu tersebut terungkap dengan terang benderang.” Tutupnya

 

Secara terpisah, Kepala Desa panggak Darat, Zulmafriza sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya terkait adanya dugaan penjarahan kayu di lokasi dari hasil cetak sawah di desa yang dipimpinya, belum dapat dimintai tanggapanya.(*)

 

editor  : helmy ridar 

Published in LINGGA

 

Ket Photo : Sulaiman Kades Kerandin Kecamatan Lingga Timur,Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

Lingga,(KT) - Sulaiman Kades Kerandin Kecamatan Lingga Timur akhirnya resmi dinonaktifkan sementara. Pemberhentian Sulaiman dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 197/ KPTS/IV/2018 "Saya sudah menerima SK Non aktif sementara oleh Bapak Bupati Lingga melalui Staf kecamatan lingga timur pada Kamis 26 April 2018 dan saya merasa itu bentuk kezaliman karena saya menandatangani surat yang dipermasalahkan Bupati tersebut menyangkut wilayah saya " ujar Kades Kerandin, Senin (30/4/2018).kepada karimuntoday.com.

Sulaiman menjelaskan duduk permasalahnya yang beruntun pada pemberhentian sementara dirinya. Ada Delapan alasan kuat sehingga Sulaiman Kades Desa Kerandin menandatangani Surat Penguasaan Fisik Lahan tersebut. "Pertama Pada tanggal 14 Juli 2014 Menteri Kehutanan R.I telah memutuskan tentang pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Citra Sugi Aditya yang terletak di kabupaten lingga seluas 9.694,84 (Sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh empat) hektar.

Kedua, Surat Kepala Kantor wilayah badan Pertanahan Prov Kepri No. 129/8-21.300/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, hal klarifikasi dan informasi terkait Permohonan Hak Guna Usaha PT. Citra Sugi Aditya. Ketiga, Izin Prinsip Nomor: 522.1/EKON/024, tanggal 25 Januari 2005 ditanda tangani oleh Bupati Lingga dan pada saat itu mendapat dukungan langsung dari DPRD Lingga dengan Nomor:170/TU-SETWAN/069 tanggal 28 Maret 2007 .

Keempat, Izin lokasi atas nama PT. Citra Sugi Aditya dikeluarkan Bupati Lingga pada tanggal 10 Februari 2010 dengan Nomor:56/KPTS/II/2010 Perpanjangan pertama Izin Lokasi atas nama PT. Citra Sugi Aditya dari Bupati Lingga Nomor: 37/KPTS/II/2013 tanggal 1 Februari 2013, Perpanjangan Kedua Izin Lokasi atas nama PT. Citra Sugi Aditya dari Bupati Lingga Nomor: 01/KPTS/BPMP-PP/IV/2013 tanggal 7 April 2014. Perluasan Izin Lokasi atas nama PT. Citra Sugi Aditya dari Bupati Lingga Nomor:190/KPTS/VII/2015 tanggal 7 Agustus 2015.

Kelima, Gubenur Provinsi Kep. Riau memberikan Pencadangan lahan untuk Areal Perkebunan atas nama PT. Citra Sugi Aditya Nomor:0423/KDH KEPRI.521/08.09 tanggal 5 Agustus 2009.

Keenam, Bupati Lingga memberikan izin Usaha Perkebunan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Citra Sugi Aditya No: 160/KPTS/IV/2010 tanggal 26 April 2010. Ketujuh, Kantor Pusat Kementrian ATR/BPN telah melakukan pengukuhan kadastral dengan hasil telah dikeluarkan Peta bidang Tanah dengan Nomor: 042-32.06-2015 tanggal 26 Agustus 2015. Kedelapan, jawaban dari Kementerian Kehutanan Nomor: S321/VII/KP/1.3/2008 tanggal 19 Maret 2008 perihal klarifikasi status dan kewenangan pemberian izin (Bahwa lokasi yang dimohon merupakan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), pemberian Izin lokasi dan Izin usaha perkebunan dikeluarkan oleh Bupati setempat, pelepasan Kawasan Hutan merupakan wewenang Menteri Kehutanan" Ujarnya

Ada pun empat Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati Lingga yaitu Sulaiman selaku Kepala Desa Kerandin, Jaya Karna Kepala Desa Pekaka, Andi Mulya Kepala Desa Limbung dan Edi Hendra Kepala Desa Teluk "Rencananya kami dari empat kades yang diberhentikan sementara akan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) batam terkait SK Pemberhentian Sementara oleh Bupati dalam waktu dekat."tutupnya (*)

Editor : helmy ridar

Published in LINGGA

 

Ket Photo : Freddy Haryono, Direktur KSO Dinamika dan Global.

BEKASI,(KT)  — Pembangunan sejumlah infrastruktur di sekitar daerah Bekasi tentu mendukung and menjadikan Bekasi sebagai tujuan pengembangan kawasan ekonomi unggul. Di Bekasi, industrialisasi berjalan paling maju dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Pemerintah pun terus memacu pertumbuhan kawasan ini sebagai pusat ekonomi nasional.

Melihat tren perkembangan ekonomi daerah Bekasi dan sekitarnya yang pesat ini, PT. Graha Dinamika Persada (Indonesia) dan PT. Global Vista Indonesia (Singapore), melalui KSO Dinamika dan Global, hadir untuk membangun Apartemen 48 Bekasi City Center, hunian vertical dengan konsep rancangan arsitektural Skandinavia yang menawan, terdiri dari 30 lantai dengan total unit 1.321 yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat metropolis Bekasi.

Proyek 48 Bekasi City Center ini ditargetkan rampung pada tahun 2020 untuk siap huni apartemen ini. 

“Peletakan batu pertama 48 Bekasi City Center ini menandakan komitmen kami untuk membangun dan menghadirkan hunian vertikal eksklusif terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini” sambut Freddy Haryono, Direktur KSO Dinamika dan Global.

Sebagai bentuk komitmen, KSO Dinamika dan Global bekerja sama dengan PT. Brantas Abipraya, dan didukung oleh PT. Arcadis Indonesia sebagai konsultan proyek, untuk dapat membangun apartemen bermutu tinggi dengan tepat waktu dan menjadi mitra terpercaya dalam pengembangan Kota Bekasi yang lebih baik.

“Kami menawarkan kemudahan bagi konsumen dengan cara cukup membayar Booking Fee sudah langsung akad. Selain itu kami juga memberikan program bunga flat 7,25% sampai lunas” ungkap Freddy Haryono, Direktur KSO Dinamika dan Global.

48 Bekasi City Center ini mampu mencuri perhatian tidak hanya dari harga terjangkau mulai dari Rp 280 juta untuk apartemen ekskusif dengan konsep Skandinavia, tetapi juga dari lokasi strategisnya di tengah kota Bekasi dengan segala fasilitas moderen seperti shopping mall, sekolah dan universitas dan rumah sakit dalam jangkauan radius 1km saja. Lokasi apartemen di Jalan Raya Perjuangan dengan akses transportasi 24 jam, dekat dengan stasiun kereta komuter

Bekasi, Tol Becakayu dan Tol Bekasi Barat, dan juga dekat dengan pusat perkantoran, bisnis dan perdagangan Kota Bekasi juga menambah potensi nilai investasi kedepannya. Dr. H. Rahmat Effendi, Walikota Bekasi mengatakan “Selain menyediakan hunian vertical yang baik untuk penduduk Bekasi, Proyek Apartemen 48 Bekasi City Center juga akan mendukung kegiatan perekonomian masyarakat sekitar dan Bekasi pada umumnya. Kami, dari pihak pemerintah, sangat mendorong dan mendukung pengembangan proyek-proyek sejenis ini.”

Dengan tagline “Your Home, Truly”, apartemen ekslusif dan dinamis ini juga mentargetkan generasi milenial yang akan menjadi penentu tren industri property, khususnya tipe apartemen dan hunian vertical dengan fasilitas lengkap, di tahun-tahun mendatang.

“Kami optimistis dengan pasar properti di Indonesia dan khususnya di daerah Bekasi. Kami menjanjikan dan berkomitmen bahwa Apartemen 48 Bekasi City Center akan selesai dan serah terima kunci pada tahun 2020 ” kata Francis Yee, Direktur KSO Dinamika dan Global.(*)

Informasi lebih lanjut hubungi :

Marketing Gallery 48 BCC

Jl. Perjuangan No.48, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat 17143

Telp : +6221 280 88888

Phone : 0878-0840- 4848

editor : Helmy Ridar

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Proyek Pembangunan Pelabuhan Kargo Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri Kurang Lebih 7 Tahun Mangkrak.

 

Karimun,(KT) – Lembaga Swadaya Masyarakat,(LSM), Payung Mahkota Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,(KPK), untuk mengusut Mangkraknya Pembangunan Proyek Pelabuhan Malarko di Pelambung, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, pasalnya sejak dibangun kurang lebih 7 tahun silam sampai saat ini belum selesai dikerjakan, bahkan terkesan pekerjaanya terhenti sama sekali.

 

Hal tersebut dikatakan, Andi Sopandi Ketua LSM Payung Mahkota kepada karimuntoday.com beberapa waktu lalu di seputaran Complek Hotel Aston Karimun,Ya’ Dia berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melirik Proyek Pembangunan Pelabuhan Malarko yang berlokasi di Pelambung, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri, pasalnya, pelabuhan tersebut sudah dibangun sejak kurang lebih 7 tahun silam belum juga rampung dikerjakan, kabarnya puluhan milyar sudah digelontorkan  dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara,(APBN),namun sampai sekarang terlihat mangkrak, akibatnya terjadi pemborosan anggaran.

 

“ Itu Proyek Pelabuhan Cargo Malarko kurang lebih 7 tahun sampai sekarang belum selesai dikerjakan dan terkesan mangkrak, namun, anehnya, terkesan dilakukan pembiaran, padahal puluhan milyar uang rakyat sudah habis untuk membiayai proyek tersebut, oleh sebab itu diminta kepada KPK untuk turun lansung ke Karimun melakukan peninjauan dan penyelidikan, agar terkuak permasalahan sebenarnya kenapa pelabuhan tersebut tidak kunjung selesai dibangun,” Pintanya

 

Ditambahkanya lagi, Dia mendengar saat ini KPK sangat gencarnya melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek di daerah yang menggunakan Dana APBN yang terbengkalai, semoga saja Proyek Pembangunan Pelabuhan Malarko juga menjadi salah satu target KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan anggaran dilakukan pihak Kontraktor apakah sudah sesuai anggaran dikucurkan dengan volume fhisik yang sudah dikerjakan saat ini, atau sebaliknya,” Tutup Andi

 

Secara terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait permintaan salah satu LSM di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, untuk melakukan penyelidikan terkait mangkraknya proyek pelabuhan malarko, belum dapat dimintai konfirmasinya.(*)

 

Editor : Helmy Ridar

 

Published in KARIMUN

Ket Photo : Kapolresta Barelang Kombes Hengki foto bersama usai rapat kordinasi dengan ketua serikat buruh se kota Batam terkait hari buruh 1 Mei. foto humas 

BATAM, (KT) - Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki menghimbau kepada buruh atau pekerja yang melaksanakan kegiatan unjuk rasa (unras) dalam rangka memperingati hari Buruh 1 Mei 2018 di Kota Batam agar senantiasa disampaikan dengan santun dan tidak anarkis. Tidak itu saja, orang nomor satu di kepolisian resort kota Batam ini, juga meminta kepada para buruh atau pekerja dalam memperingati hari buruh (may day) dengan kegiatan-kegiatan perlombaan olah raga antar perusahaan-perusahaan atau unit kerja di lingkungannya masing-masing. "Bahkan Bapak Kapolresta (Kombes Hengki) akan mendukung kegiatan perlombaan olahraga yang digelar rekan-rekan buruh atau pekerja dengan memberikan hadiah atau doorprize kepada peserta,"kata Kasubag Humas Polresta Barelang AKP Emsas, kepada media ini, usai rapat koordinasi Kapolresta Barelang dengan Ketua Serikat Pekerja Kota Batam di ruang rupatama, Mapolres Barelang, Baloi, Batam, Sabtu (28/4/2018) siang. Disamping itu, Kapolres Barelang, beber Emsas, juga akan membantu buruh atau pekerja kota Batam untuk menyampaikan aspirasi mereka ke Pemerintah Kota Batam maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Rapat koordinasi Kapolres Barelang dengan Ketua Serikat Pekerja Kota Batam itu, dihadiri perwakilan dari pengurus dan buruh, sedangkan dari kepolisian juga hadir Kabag Ops Polresta Barelang, Kasat Intelkam Polresta Barelang, Kasat Sahbara Polresta Barelang, Wakasat Lantas Polresta Barelang dan Kasubag Humas Polresta Barelang AKP Emsas. Sebagaimana dilansir Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri menginginkan peringatan "May Day" pada 1 Mei 2018 dapat dikemas secara menarik. "Harapan serta himbauan kami, 'May Day is Fun Day'. Dalam mengekspresikan, menyuarakan, atau menyalurkan aspirasi, diisi melalui kegiatan-kegiatan positif serta menyenangkan bagi para serikat pekerja ataupun serikat buruh," ucap Hanif Dhakiri. Hanif mencontohkan, misalnya dalam penyampaiannya melalui karnaval atau pawai keliling. Rutenya pun tidak perlu terlalu jauh. Adapun tiap serikat pekerja atau buruh dapat menempelkan aspirasinya pada kendaraan hias yang digunakannya. Bahkan, menurut Hanif, ketika konsep seperti itu dapat dilaksanakan dan menjadi suatu agenda menarik yang rutin, perayaan May Day di Indonesia bisa menjadi daya tarik tersendiri, seperti di sektor kepariwisataan. Begitu pula halnya, Kapolri Pol Tito Karnavian memimpin video conference dengan seluruh seluruh Kapolda dan seluruh pejabat utama Polda se-Indonesia. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, video conference itu dilakukan untuk persiapan peringatan " May Day" atau hari buruh internasional yang jatuh pada 1 Mei mendatang. "Persiapan "May Day" dalam waktu dekat. " May day" ini sudah menjadi agenda internasional," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/4/2018) lalu. (helmy ridar) editor : helmy ridar
Published in BATAM
Page 1 of 14

KALENDER BERITA

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30