humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Thursday, 12 April 2018

 

Ket Photo : SN Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pada Kegiatan Penataan dan Invetarisasi Tahun 2015 silam.

Kuansing,(KT) – Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau kurang lebih 6 bulan lalu telah menetapkan SN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kegiatan Penataan dan Invetarisasi Tahun 2015 silam, tetapi sejak ditetapkan tersangka selama 6 bulan, pihak kejaksaan belum juga melakukan penahanan.

Jhon Leonardo Hutagalung,SH. Kasie Pidsus Kejari Kuansing, ketika dikonfirmasi karimuntoday.com Kamis,(12/4/2018), Via Hp selularnya mengatakan, Ya’ memang benar SN sudah ditetapkan sebagai tersangka kurang lebih 6 bulan yang lalu, mengenai belum ditahanya tersangka karena penyidik masih melengkapi alat bukti, dan dia meminta agar masyarakat bersabar, karena tersangka SN pasti akan kita lakukan penahanan.

“  Itu’ tersangka SN saat ini menjabat sebagai Kabid Pertanahan di Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan, pasti akan kita tahan, tinggal menunggu waktu yang tepat saja lagi, karena kita masih mengumpulkan alat bukti, andaikata alat bukti sudah lengkap tentunya akan dipangil untuk segera kita tahan,” Ujarnya

Secara terpisah, Zubirman SH Praktisi Hukum di Kuansing beberapa waktu lalu kepada karimuntoday.com mengatakan, Dia sangat menyesalkan pihak kejaksaan belum juga melakukan penahanan terhadap tersangka SN, pasalnya, kerugian Negara sudah sangat jelas, karena tersangka sudah mengembalikan uang dari hasil dikorupsinya, sebenarnya, tidak ada alasan lagi penyidik kejaksaan mengatakan, belum cukup bukti,” Tukasnya (roder)

 

 

 

Published in KARIMUN
 
Ket Photo : Agus Mandar, putra asal Baserah, Kuantan Hilir, ditunjuk Bupati Kuantan Singingi H. Mursini sebagai pelaksana harian (Plh) Sekda kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing,Riau.
 TELUK KUANTAN,(KT) - Agus Mandar, putra asal Baserah, Kuantan Hilir, ditunjuk Bupati Kuantan Singingi H. Mursini sebagai pelaksana harian (Plh) Sekda kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Pria yang sebelumnya menjabat Asisten III Setdakan Kuansing ini mengantikan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kuansing, Muharlius sudah habis masa penugasannya. Ia kini kembali menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakay dan Desa Kabupaten Kuansing. Sedangkan Agus Mandar, jabatan defenitifnya, juga masih merangkap sebagai Asisten III, Setdakab Kuansing. Agus Mandar menjabat Plh Sekda Kuansing, sejak Rabu (4/4/2018) pekan lalu. "Asisten III Pak Agus Mandar yang ditetapkan sebagai Plh Sekda Kuansing sejak hari Rabu lalu. Mengenai masa tugas beliau sampai diangkatnya Sekda defenitif kita,"" kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kuansing Ramli melalui Kepala Bidang Adminitrasi Iwan Susandra, kepada Karimun Today, belum lama ini. Plh sekda Kuansing Dr.Agus Mandar, S.Sos, M.Si membenarkan dirinya ditunjuk oleh Bupati Kuantan Singingi H. Mursini untuk mengemban amanah tersebut. Beberapa hari setelah ditunjuk sebagai Plh Sekda, Agus Mandar keluar kota guna mengikuti rapat sekda se Indonesai yang diselenggaraan Kementeriaan tentang dana bagi hasil (DBH) daerah di Hotel Aston, Batam. "Insya Allah akan saya laksanakan (Plh Sekda) dengan sebaik-baiknya", ujarnya, pria yang mengenyan pendidikan tingkat SMA Negeri di Pulau Kijang, Indragiri Hilir, tamatan tahun 1990/1991 silam. Menurut, kemenakan dari mantan sekda Kuansiang, Rasiman Rauf itu jabatan Plh Sekda ini akan di embannya sampai dilantiknya sekda defenitif. "Jika sekda defenitif telah dilantik maka jabatan Plh ini otomatis tidak berfungsi lagi,"ungkapnya. Sementara itu, Muharlius sendiri Rabu pagi mengaku sudah tidak lagi menjadi Plt Sekda dan kembali menjalani tugas sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi. (r/helmy ridar).
Published in KARIMUN
 
Ket Photo : Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad.
 BATAM,(KT) - Pemerintah Kota Batam berharap persatuan pengembang properti, Real Estate Indonesia (REI), ikut dukung upaya pemerintah menghapuskan rumah bermasalah di kota Batam. Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan saat ini ada sekitar 38.868 rumah bermasalah yang tersebar di 42 kelurahan di sembilan kecamatan di Kota Batam. "Kebijakan pemerintah pusat, 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kami harap kawan REI bantu pikirkan untuk selesaikan rumah bermasalah ini. Mungkin ada tipe 27 atau berapa, yang bisa dibangun kawan-kawan," kata Amsakar Achmad saat pembukaan Rapat Kerja Daerah DPD REI Khusus Kota Batam, Selasa (10/4/2018) lalu. Selain itu, Pemko Batam, kata Amsakar, juga mengharapkan bantuan lain yang diharapkan dari pengembang yaitu adanya pembatas antar titik properti. Agar ada lahan bagi pemerintah untuk membangun drainase guna atasi masalah banjir. "Batuaji banjir, Mukakuning, Batam Centre longsor. Penyebabnya antara satu pengembang dengan pengembang lain tidak dibatasi. Saya harapkan ke depan ada support kebijakan pemerintah untuk atasi banjir ini," ujarnya, dikutip dari media center Batam. Amsakar mengatakan dunia properti ini harus digesa. Karena properti menjadi salah satu sektor usaha yang bisa diandalkan, di tengah lesunya industri manufaktur dan galangan kapal. Dijelaskannya, guna mendukung perkembangan properti di Batam, pemerintah telah berikan kemudahan dalam hal perizinan. Seluruh perizinan kini sudah tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP). "Perizinan di MPP sudah terdefinisi secara jelas. Tidak ada alasan untuk menghambat perizinan. Pak Lukita (Kepala BP Batam) juga sudah langsung jawab keluhan kawan-kawan tentang IPH," ujarnya. Izin Peralihan Hak (IPH) atas lahan ini siap diselesaikan oleh BP Batam. Penyelesaiannya bisa dilakukan cukup dengan empat persyaratan. "Ini luar biasa, akan lebih gerakkan sektor properti di Batam. Sehingga diharapkan bisa mencapai target 7 persen dalam dua tahun. Dari kondisi ekonomi kita saat ini 2,3 persen," pungkasnya. (*/helmy ridar)
Published in KARIMUN
 
Ket Photo : Oknum Kabid Pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kepri, Budi Setiawan, muncul ke publik dengan menggunakan sebo (tutup kepala).

TANJUNGPINANG,(KT)
- Oknum Kabid Pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kepri, Budi Setiawan, muncul ke publik dengan menggunakan sebo (tutup kepala). Pria ini ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana narkotika jenis sabu yang ditangkap bersama seorangnya, AM dikediamannya belum lama ini. AM tidak terbukti dan test urinenya juga negatif, akhirnya dikenakan wajib lapor dan ditetapkan sebagai saksi kasus atasannya, Budi Setiawan, terbukti dan positif pengguna narkoba, mereka diringkus di kediamannya sebuah perumahan di Kelurahan Sei Jang, Jalan Siantan, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Senin (9/4/2018) malam bersama anak buahnya. Pantauan terlihat dengan menggunakan sebo, Budi Setiawan digiring Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang ke sel tahanan Mapolres Tanjungpinang, Jalan Ahmad Yani, Rabu (11/10/2018). Oknum Pejabat eselon III Pemprov Kepri itu tampak menggenakan baju warna biru tua, ia tampak hanya tertunduk selama berjalan tanpa menoleh ke kiri ke kanan. Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahir melalui Kasat ResNarkoba Polres Tanjungpinang AKP Effendri Alie mengisahakan, saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Budi Setiawan alias BS mengaku sudah sering mengggunakan narkoba sejak lama. Polisi saat penangkapan menemukan sisa sabu yang digunakan serta alat isap sabu, bong. Barang-barang itu di dalam lemari kamar pribadinya. "Sekitar dua jam kami melakukan pengintaian, lampu teras rumahnya gelap, saat kami lakukan pengerebekan dia berada di dalam kamar, yang buka pintu rumah stafnya berinisial AM. AM ini sebagai saksi dan dia saat dites urine hasilnya negatif juga," beber Efendri. Dijelaskannya, menurut keterangan AM pelaku BS ini sejak pulang kerja sekitar pukul 18.00 WIB hingga 22.00 WIB. Ia masuk ke kamar dan kamar tersebut dalam kondisi tidak dikunci. Sedangkan seorang stafnya AM, yang diajak ke rumah tidak mengetahui aktivitas BS di dalam kamar. "Dia (BS) tidak mangaku saat kita tanya, tapi tes urine nya positif, tapi dia juga ngaku udah lama makai sejak sakit ia berhenti, Jumat sore sebelum kita amankan, dia juga mengaku menggunakan sabu di Batam," ungkapnya. Efendri mengaku akan memeriksa barang bukti di Laboratorium Forensik di Medan. Polisi berjanji menelusi asal sabu tersebut. "Barang bukti tak bisa ditimbang, sisa pakai, nanti kita lakukan pengujian di laboratorium Medan, kita masih melakukan pendalaman," ujarnya, dikutip media ini dari batamnews.co.id. Sementara itu untuk AM, katanya, hanya dikenakan wajib lapor dan menjadi saksi terhadap kasus ini, sebab AM tidak terbukti saat dilakukan tes urine dan AM ini hanya sebagai saksi, karena kebetulan BS, merupakan stafnya di kantor. (*/helmy Ridar)
Published in TANJUNGPINANG

 

Ket Photo : Anggota TNI AD,Dijamu Makan Siang oleh Masyarakat di Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil, Riau.

 

Keritang,(KT)  - Kedekatan dan kebersamaan TNI dan Masyarakat dalam menjalankan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang ke-101 Tahun 2018 Komando Distirik Militer (Kodim) 0314/Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tidak hanya terlihat pada saat mengerjakan titik sasaran, tetapi warga juga tidak sungkan mengundang para Tentara untuk makan siang bersama.

 

Hal ini tampak jelas terlihat saat Pak Suding yang merupakan salah seorang warga Desa Nusantara Jaya menjamu para satgas TMMD Kodim 0314/Inhil untuk makan siang bersama di rumahnya, Kamis (12/04/18).

 

 Dikatakan Pak Suding, dirinya mengundang makan siang bersama karena bangga terhadap Satgas TMMD ke-101 Kodim 0314/Inhil yang telah membangun infrastruktur yang ada di Desanya itu.

 

“Kami selaku masyarakat biasa sangat senang dan mendapat kehormatan bisa mengundang makan bersama anggota Satgas TMMD. Karena hal seperti ini jarang bisa terjadi dan ini merupakan sebuah moment yang tidak bisa terlupakan. Kami masyarakat disini sudah menganggap bapak-bapak TNI menjadi bagian dari keluarga,” ungkapnya

 

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0314/Inhil Letkol Inf Adrian Siregar melalui Komandan Komando Rayon Militer (Danramil) 07/Reteh, Kapten Arm Syarul Efendi mengatakan dengan hal ini (makan siang bersama warga, red) Kedekatan TNI bersama rakyat dengan TMMD ini semakin kuat, luar biasa, tidak hanya nikmat makanan yang dapat dirasa tetapi nikmat persaudaraan juga terjalin.

 

 "Dengan program TMMD ini kekuatan TNI semakin besar, sebab menyatunya TNI dengan masyarakat adalah kunci kekuatan TNI, selain itu juga kebutuhan masyarakat akan pembangunan terpenuhi dengan program ini dan otomatis akan meningkatkan perekonomian warga," imbuhnya (*)

Published in KARIMUN
 
BATAM,(KT) -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarmo, 'berpura-pura' sebagai investror saat melakukan simulasi pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam. Usai peninjauan langsung itu, ia mengakui MPP Batam terbagus dari MPP lain yang ada di Indonesia.

“Misal saya calon investor, mau bangun resort, di lahan seluas 1 hektare misalnya. Bagaimana penjelasannya,” kata Rini, kepada petugas MPP di Batam Center, Batam,  Rabu (11/4/2018).
 
Kepala Bidang Promosi, Data, dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam, Verbian Hidayat Syam mengatakan untuk investor baru hal pertama yang ditanyakan adalah kepemilikan lahan. Bila calon investor belum memiliki lahan di Batam, maka diarahkan untuk koordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Kalau mulai baru, harus ada alokasi lahan dari BP Batam. Tapi dilihat juga apakah masuk lahan FTZ (free trade zone) atau tidak. Batam, Rempang, Galang itu FTZ, alokasi lahan dari BP Batam,” jelas Ferbian.

Dijelaskannya, setelah ada alokasi lahan, barulah masuk ke kajian teknis. Perizinan teknis inilah yang dilakukan di Pemerintah Kota Batam. Untuk perizinan ini nantinya bisa dilaksanakan dengan datang langsung ke MPP, atau dapat juga secara daring (online).

Menteri BUMN Rini menilai MPP Batam sangat bagus. Ia pribadi mengaku sudah melihat langsung MPP Banyuwangi. Menurutnya Batam jauh lebih bagus lagi.

“Apalagi Batam berbeda, karena soal lahan ada di BP Batam. Dengan adanya pelayanan terpadu ini, menyatukan semua. Dan penekanan utama bagi kami juga pada cashless, non tunai. Ini penting untuk menjaga transparansi, supaya jelas,” ungkap Rini.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengatakan MPP ini hadir untuk mengintegrasikan layanan pemerintah daerah. Awalnya dibuat di empat kota, yakni DKI Jakarta, Surabaya, Bali, dan Banyuwangi. Tapi ternyata ditanggapi positif seluruh daerah di Indonesia.

“Dan respon tercepat datangnya dari Batam. Maka mereka berkoordinasi. Jadilah gedung ini yang tadinya tidak ada apa-apa, jadi Mal Pelayanan Publik,” kata menteri kabinet kerja, satu-satunya asal Kepulauan Riau.

Saat ini, sedikitnya sudah 19 kota yang mengantre untuk buat MPP. Asman berharap dengan adanya MPP di tiap daerah, perizinan jadi lebih cepat. Tidak lagi dalam hitungan hari, melainkan jam. Selain pelayanan juga lebih transparan, karena tidak ada lagi sentuhan langsung antara pengurus usaha dengan otoritas perizinan.

“Sehingga ease of doing business (EODB, atau indeks kemudahan berbisnis) kita bisa naik. Saat ini kita berada di peringkat 71 untuk EODB. Presiden maunya di bawah 40. Menko menargetkan minimal di peringkat 40,” ujarnya.(r/helmy ridar)
Published in BATAM

Ket Photo : Mantan Sekretaris DPW Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Kepri, Agus Fajri.

> PTUN Jakarta Putuskan PKPI Menjadi Parpol Peserta Pemilu 2019

BATAM,(KT) - Mantan Sekretaris DPW Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Kepri, Agus Fajri mengucapkan selamat kepada PPKI telah lolos jadi peserta Pemilu 2019. Diketahui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan menerima gugatan sengketa pemilu antara PKPI terkait putusan KPU. "Selamat atas lolosnya PKPI sebagai peserta pemilu 2019.Saya yakin kalai dinakhodai (pimpin), PKPI bukan ngak mungkin muncul sebagai salah satu parpol pemenang pemilu nanti,"kata Agus Fajri kepada karimuntoday.com, saat ditemui di kantor DPRD Batam, Rabu (11/4/2018) petang.

Menurut Agus, ia mengatakan demikian, dasarnya karena tahapan pemilu legislatif masih cukup lama. Sehingga masih banyak waktu untuk bergerak dan konsolidasi pemenangan. "Dulu dalam kapasitas kami memimpin PKPI Provinsi Kepri pada pemilu 2014, yang kala itu kita hanya punya waktu hanya dalam hitungan Minggu, untuk retruitmen Caleg DPRD Provinsi dan kabupaten/Kota serta persiapan para saksi PKPI. Alhamudillah PKPI di Kepri bisa meraih tiga kursi di DPRD Batam dan Kota Tanjungpinang,"ujarnya optimis.

Sebagai kader yang pernah memimpin PKPI dengan jabatan Sekretaris Provinsi Kepri, ia berharap siapapun yang nanti memimpin PKPI khususnya di Provinsi Kepri ini, ditengah kabarnya rumor terjadi kekosongan kepengurusan saat ini (mudah-mudahan tidak betul), PKPI akan berjaya mengingat sosok Ketua Umumnya Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono, seorang ahli intelijen yang diakui oleh dunia internasional.

"Ditambah dengan tahapan pileg yang masih sangat lama untuk proses rekruitmen Caleg yang berintegritas dan mumpuni, tahapan penggodokan dan persiapan Bapilu dan PKPI bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan yang berkuasa saat ini. Sehingga bukan hal mustahil PKPI akan muncul sebagai salah satu parpol pemenang Pileg 2019 yang akan datang,"ungkapnya.

Dikutip dari Merdeka.com, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan sengketa pemilu antara PKPI dengan KPU dengan menyatakan PKPI memenuhi syarat untuk lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Apa pertimbangan hakim mengabulkan gugatan tersebut? Dalam pertimbangan yang dibacakan, hakim menyebut KPU telah salah dengan masih berpegang pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai acuan verifikasi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53 UU No. 7 th 2017 tentang Pemilu, menyebut Sipol tidak menjadi patokan baru verifikasi terhadap partai politik dan KPU diminta wajib memverifikasi faktual terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019.

"Menimbang bahwa pada Provinsi Jawa Barat yang terverifikasi tergugat, setelah majelis hakim mencermati salah satunya terhadap Kabupaten Garut dan Kabupaten Indramayu disebut belum memenuhi syarat tidak sesuai Sipol," ujar Hakim Anggota Majelis Oenoen Pratiwi di PTUN Jakarta, Rabu (11/4/2018). "Selaku penyelenggara pemilu, Sipol bukan syarat utama pendaftaran dan melakukan verifikasi, maka tindakan tergugat dalam hal ini dilakukan KPU melanggar pasal 14 huruf UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu," lanjut Hakim Pratiwi.

Selain alasan Sipol, majelis hakim juga mempertimbangkan langkah KPU Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang soal hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, tentang keterwakilan perempuan, kantor keanggotaan partai peserta pemilu, yang dinyatakan belum memenuhi syarat. "Majelis Hakim menimbang, hal itu berbanding terbalik atau tidak sama dengan fakta hukum sebenarnya dalam berita acara hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual No.15/PL.03.6-PL/02/KPU/II/2018. Maka majelis berkesimpulan tergugat telah melanggar Pasal 3 UU Pemilu tahun 2017 untuk Pemilu 2019, tentang melanggar pemerintahan yang baik, khususnya kecermatan bertindak hati-hati, sehingga menimbulkan kerugian pada masyarakat," jelas Pratiwi.

Karenanya, majelis hakim menyatakan KPU dalam hal ini telah melalui tahapan yang tidak dilakukan atau tidak sempurna dalam penerbitan objek sengketa, yang pada pokoknya menetapkan PKPI tidak memenuhi syarat peserta Pemilu 2019. "Maka Majelis Hakim menilai, KPU telah cacat yuridis dari segi prosedural, dan bahwa selanjutnya oleh karena penerbitan objek sengketa aquo ini cacat yuridis, Maka dari aspek substansi majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, sehingga harus dibatalkan, sehingga gugatan penggugat dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya," tandas Hakim Pratiwi saat membaca amar pertimbangan majelis.

Dengan pertimbangan tersebut, Hakim Ketua Majelis Nasrifal memvonis dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat, dan meloloskan PKPI sebagai Parpol peserta Pemilu 2019. "Dengan ini, Majelis Hakim mengabulkan pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan membatalkan surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Ketiga memutuskan KPU menerbitkan surat ketetapan baru yang menjadikan PKPI sebagai peserta pemilu 2019," ujar Ketua Majelis Hakim Nasrifal saat membacakan putusan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengucapkan selamat kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah lolos jadi peserta Pemilu 2019 setelah diketahui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan menerima gugatan PKPI terkait putusan KPU. "Ya mengucapkan selamat lah. Berarti nomor 20 kan," kata JK di Kantornya, Jl Merdeka Utara, Jakarta Rabu (11/4/2018).

Dia juga menjelaskan dengan bertambahnya peserta pemilu dapat mempengaruhi kualitas demokrasi. Hal tersebut juga, kata JK, dapat menambah dukungan untuk Presiden Joko Widodo maju di Pilpres 2019. "Ya itu masih lumayan. Pemilu 2004 dan 2009, 40 lebih kan, ini masih setengahnya lumayan tuh. Ya tentu, semua partai mendukung (Jokowi). Bukan semua, hampir semua. Ya kan," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, PTUN Jakarta memutuskan menerima gugatan PKPI terkait putusan KPU. PKPI pun lolos menjadi peserta Pemilu 2019. "Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan membatalkan surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019," ujar Ketua Majelis Hakim Nasrifal saat membacakan putusan, Rabu (11/4).

Selain itu, sidang juga memutuskan KPU menerbitkan surat ketetapan baru yang menjadikan PKPI sebagai peserta pemilu 2019. "Empat memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan, PKPI sebagai partai politik peserta pemilihan umum. Lima, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sejumlah Rp 1.100.000," ucap Nasrifal.

Sementara itu, Ketua Umum PKPI Hendropriyono bersyukur atas putusan tersebut. "Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji'un, akhirnya dapat masuk pada partai peserta pemilu," kata Hendropriyono usai sidang di PTUN Jakarta. (helmy ridar)
Published in BATAM
 

Ket Photo : Kapolda Kepri Irjen Didid Widjanardi, memimpin serah terima jabatan (sertijab) lima perwira menengah yang menjabat pejabat utama di Polda Kepri dari pejabat lama ke pejabat baru, penggantinya, di Mapolda Kepri, Batubesar, Nongsa, Batam, Kamis (12/4/2018).

BATAM,(KT)
- Perpindahan pejabat Polda Kepri kembali terjadi, hari ini, Kapolda Kepri Irjen Didid Widjanardi, memimpin serah terima jabatan (sertijab) lima perwira menengah yang menjabat pejabat utama di Polda Kepri dari pejabat lama ke pejabat baru, penggantinya, di Mapolda Kepri, Batubesar, Nongsa, Batam, Kamis (12/4/2018).

Adapun kelima PJU Polda Kepri tersebut, yakni; Kepala Biro Ops Polda Kepri Kombes Reguel Siagian, diangkat dalam jabatan Baru, sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri. Selain itu, Direktur Pamobvit Polda Kepri Kombes Yerry Oskag, diamanahkan pimpinan Polri sebagai Karo Ops Polda Kepri yang baru.Wakil Direktur Polair Polda Kepri AKBP Hari Sindhu Nugroho diangkat dalam jabatan baru sebagai Direktur Pamobvit Polda Kepri. Kabid Keuangan Polda Kepri Kombes Ronny Azwawie geser pindah tugas ke jabatan yang sama sebagai Kabid Keuangan Polda Riau di Pekanbaru. Sedangkan, Pejabat baru Kabid Keuangan Polda Kepri dipercayakan kepada AKBP Endang Sri Wahyu Utami, yang sebelumnya mendapatkan promosi dari pimpinan Polri dari Kasubbid Dalku Bidang Keuangan Polda Kepri.

Kapolda Kepri Irjen Didid Widjanardi melalui Kabid HUmas Polda Kepri, usai sertijab PJU Polda Kepri, mengatakan bahwa serah terima jabatan (sertijab) dalam sebuah organisasi merupakan moment penting sebagai upaya memenuhi kebutuhan personel. "Selain itu, tentunya sebagai proses pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri guna melakukan penyegaran dan regenerasi dalam memenuhi tuntutan tugas institusi agar senantiasa selaras dengan perkembangan masyarakat,"ujar pria murah senyum tiga melati dipundak itu, kepada Karimuntoday.com, di Mapolda Kepri, Batubesar, Nongsa, Batam, Kamis (12/4/2018).

Dijelaskannya, proses regenerasi yang telah dipersiapkan seperti ini, merupakan siklus yang berkelanjutan yang berimplikasi pada penguatan daneksistensi organisasi. Serah Terima Jabatan Pejabat Utama Polda Kepri yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Polda Kepri, tadi pagi itu dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Didid Widjanardi. Dan dihadiri Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri Halimansyah, Irwasda Polda Kepri Kombes Heru Pranoto, Karo SDM Polda Kepri Kombes Djoko Susilo, Kabid Propam Polda Kepri Kombes Naek Pamen Simanjuntak dan sejumlah para Pejabat Utama Polda Kepri.

Selain itu juga dihadiri para Kapolres/ta dan para Kasatwil jajaran Polda Kepri, Para perwira menengah (pamen), para perwira pertama (Pama), para Bintara dan Pegawai Negeri Sipil Polda Kepri. Sebelumnya, dalam rangka Promoter Polri, dua pekan lalu, Kamis (29/3/2018), juga melaksanakan upacara Sertijab dan Kenal Pamit enam jabatan perwira menengah PJU Pola Kepri, diantaranya, Direktur Reskrimsus, Direktur Polair Polda Kepri, Kabid TIK Polda Kepri, Kapolres Karimun, Kapolres Tanjung Pinang dan Kapolres Lingga. (*/helmy ridar)
Published in BATAM

 

 Ket Photo : Sisap Warga Miskin Sungai Guntung Bersama Putrinya yang tidak mendapatkan KIP, ketika di temui di Kediamanya.

 

Guntung,(KT) – Pasca pemberitaan di media online karimuntoday.com, terkait ditemukan adanya salah seorang Murid SDN 021 Tagaraja, Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang tidak mendapatkan Bantuan Dana Kartu Indonesia Pintar,(KIP), menjadi sorotan dari berbagai kalangan salah satunya dari Pemuda Pancasila Kecamatan Kateman, Sungai Guntung.

 

Ketua Pemuda Pancasila, Boy Junaidi Kasmas kepada karimuntoday.com, Kamis,(12/4/2018), mengatakan, Dia sangat merasa prihatin ditemukanya salah seorang murid miskin tidak menerima Kartu Indonesia Pintar, sedangkan, masyarakat yang kondisi ekonominya cukup mapan, anaknya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, sangat disesalkan sekali.

 

“ Dia berharap pihak yang berkompeten mulai dari tingkat RT harus teliti mendata warganya agar yang diusulkan untuk mendapatkan kartu indonesia pintar, betul-betul warga kurang mampu, bukan sebaliknya, begitu juga dengan pihak yang menentukan layak atau tidaknya seorang siswa menerima Kartu Indonesia Pintar agar lebih jeli lagi, pasalnya, kenyataan dilapangan masih banyak warga miskin yang tidak terakomodir, bahkan yang tidak layak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar , yang mendapatkan karu tersebut,” Ujarnya

 

Ditambahkanya lagi, Dengan Adanya temuan ini, diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi para pemangku kebijakan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa akan datang, artinya, utamakan dulu yang benar-benar membutuhkan, yakni warga miskin, bukan sebaliknya, jangan sampai nanti masyarakat menilai ada pembohongan public,” Tukasnya

 

Secara terpisah, Karoda Ketua RT 07 dimana siswa tersebut berdomisili ketika dikonfirmasi karimuntoday.com mengatakan, warganya yang bernama Sisap tersebut memang selayaknya anaknya mendapatkan KIP, namun, dia berharap agar setiap warga di RT nya agar memiliki KTP,KK serta Akte Kelahiran, dan dia berjanji apabila nantinya ada lagi program susulan KIP, maka dia akan memasukan nama –nama keluarga miskin yang memiliki anak yang bersekolah untuk mendapatkan KIP,” Katanya Singkat

 

Ditempat yang sama, Lurah Tagaraja, Masri saat dikonfirmasi karimuntoday.com, tentang data penerima bantuan KIP  yang disampaikan oleh Kepsek SDN 021, dia tidak mengetahui sama sekali tentang data tersebut, namun, sebagai lurah dia sangat prihatin sekali soal Dana KIP yang tidak tepat sasaran,namun, tidak menutup kemungkinan, penerima dana KIP saat ini, masih menggunakan data lama,” tuturnya (ridho)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30