humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Wednesday, 18 April 2018

 

 

Baserah,(KT) - Pembukaan Pacu Jalur dalam rangka Pekan Budaya Kuantan Singingi di buka oleh Plt. Gubernur Riau yang di Wakili Kadis Kebudayaan Provinsi Riau Yose Rizal, Rabu ( 18/4/2018 ) di Halaman Balai Pertemuan Kecamatan Kuantan Hilir.

 

Hadir pada acara Pembukaan Pekan Budaya Bupati Kuansing di Wakili Staf Ahli Pemerintahan Kuantan Singingi H. Wariwan. DW, SP. M.Si, Anggota DPRD Provinsi Riau, Suhardiman Ambi, dan Hj. Supriati, serta Pengurus LAMR Kuansing.

 

Ketua Panitia Pekan Budaya Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi menyampaikan, terselenggaranya acara Pekan Budaya adalah berkat Kerjasama Karang Taruna Provinsi Riau, dan Ikatan Kekeluargaan Kuantan Singingi (IKKS) Pekanbaru, Serta Sponsor ship PT.RAPP, ujarnya.

 

Karang Taruna Provinsi Riau sebagai Panitia menggali Potensi Finansial, sementara IKKS Pekanbaru Sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan budaya, dimana mulai tanggal 18 - 20 April 2018 mendatang Pestival Pacu Jalur, alhamdulillah Sebanyak 57 Jalur turut berpartisipasi, jelasnya.

 

Masih kata Suhardiman Ambi, Kegiatan Pekan Budaya pada malam harinya akan ada pertunjukan perlombaan Budaya Kuansing. Tentu kedepan kita berharap kepada Pemerintah Daerah Kuansing agar Kegiatan Pekan Budaya Kuantan Singingi ada keberlangsungan setiap tahunnya demi melestarikan budaya-budaya yang pernah ada di Negeri Jalur ini.

 

Sementara, Bupati Kuansing yang di wakili Staf Ahli Pemerintahan Wariman DW menyampaikan Apresiasi dan terima kasih kepada Karang Taruna Provinsi Riau dan IKKS Pekanbaru sudah tergugah hatinya guna menimbulkan serta melestarikan budaya Kuansing yang sudah pernah ada dan hampir tidak berkembang lagi, Pemerintah Daerah tentu juga menghimbau agar semua Stackholder dan Elemen masyarakat selalu bersinergi guna mendukung dan turut andil dalam pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi.

 

Saat yang sama, Plt. Gubri yang di wakili Kadis Kebudayaan Yose Rizal kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di Provinsi mendapatkan support dari DPRD Provinsi dari segi anggaran, karena sebuah kegiatan pelestarian dan penggalian sumber-sumber budaya tidak akan bisa tanpa adanya anggaran, tentu Pemda Kuansing juga harus jeli dalam menentukan skala prioritas penganggaran sehingga bidang Kebudayaan jangan sampai terlupakan, pungkasnya.(roder)

Published in KARIMUN

 

 

    


Ket Photo : Pemilik usaha bengkel "Putri Motor" yang terletak di Sei Jering, Telukkuantan, Riau.

Lagi-lagi ditemukan SPJ fiktif yang dikeluarkan Bagian Perlengkapan Sekdakab Kuansing. Kalau dulu mereka 'mencatut' nama rumah makan, sekarang bengkel.

Kuansing,(KT) - Ditemukan lagi SPJ fiktif yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kuansing ke salah satu unit usaha di Kuansing. Jika sebelumnya pemilik Rumah Makan Bunguar Indah di Pangean, Izul membeberkan ada SPJ fiktif bagian umum Setda Kuansing senilai Rp100 juta lebih, kini salah satu pemilik bengkel di Telukkuantan juga mengalami hal yang sama.

 

Berdasarkan penelusuran riauterkini.com dilapangan, modus yang dilakukan nyaris sama, nota pembayaran dan cap serta tanda tangan pemiiik usaha di palsukan

 

Pemilik usaha bengkel "Putri Motor" yang terletak di Sei Jering, Telukkuantan kepada riauterkinicom, Rabu(18/4/18) mengaku telah didatangi oleh dua orang petugas BPK RI beberapa waktu lalu. Satu laki laki dan satu perempuan.

Kedatangan petugas BPK ke situ kata pemilik bengkel, Reza Adi Irawan, terkait adanya transaksi Bagian Perlengkapan Setda Kuansing pada tahun anggaran 2017 lalu. Pada SPJ yang dibawa petugas BPK itu, ujarnya, ada transaksi sebesar Rp83 juta antara Bagian Perlengkapan Setda dengan bengkel miliknya. SPJ itu menurut Reza adalah fiktif. Sebab pada tahun 2017 lalu itu tidak pernah ada transaksi sebanyak itu.

"Saya akui, pada tahun 2017 hanya ada satu kali bagian perlengkapan belanja dan perawatan mobil dinas di sini. Nilainya pun hanya sekitar Rp6 juta. Itupun dibayar setelah ditagih berbulan-bulan lamanya," ujar Reza.

Yang membuat Reza kaget, pada SPJ yang ditunjukkan petugas BPK itu tertera cap stempel dan tanda tangan dirinya. "Cap stempel dan tandatangan itu dipalsukan oleh bagian perlengkapan," tegas Reza.

Sementara itu, Kabag Keuangan dan Perlengkapan Setda Kuansing, Efrizon Marzuki ketika dikonfirmasi riauterkinicom di ruangannya terkait adanya SPJ fiktif, enggan menkomentari. Sebab, pada tahun 2017 lalu itu dirinya belum menjabat sebagai Kabag Keuangan dan Perlengkapan.sumber (riauterkini.com) 

Published in KARIMUN

 

Ket foto : Kadisnaker Karimun Hazmi Yuliansyah didampingi Kabid Hubungan Industrial Poniman serta Asisten I Bupati Karimun M. Tang pimpin Rakor dalam rangka menyambut hari buruh sedunia Tanggal 1 Mei Mendatang di Ruang Rapat Gunung Papan  Rabu (18/4/2018).

 

Karimun,(KT) Peringatan hari buruh sedunia atau May day yang jatuh pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya yang biasanya disertai aksi menyampaikan aspirasi oleh para buruh ataupun oleh Serikat Pekerja di seluruh pelosok Indonesia tinggal beberapa hari lagi, untuk di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, peringatan May day diperkirakan juga akan ada aksi yang akan dilakukan oleh FSPMI.

 

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Hasmi Yuliansyah, Rabu,(18/04/18) kepada Karimuntoday.com saat ditemui usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Stakeholder terkait dalam rangka menyambut hari Buruh sedunia itu.

 

"Dari rapat koordinasi yang kita adakan tadi, kita sudah mendengar penyampaian dari beberapa Serikat Pekerja, salah satunya dari FSPMI, bahwa FSPMI mengatakan pada hari buruh nanti mereka akan menggelar aksi damai, namun saya yakin aksi mereka adalah aksi yang positif dalam rangka menyampaikan aspirasi, namun tentu kita menginginkan aksi itu nanti terkoordinasi dengan kita serta dengan instansi lainnya", harap Hazmi.

 

Lanjut Hazmi, selain dari FSPMI, dari SPSI juga menyampaika akan menggelar kegiatan dalam perayaan hari buruh itu nantinya, yakni kegiatan dialog antara buruh yang tergabung di SPSI dengan kita (Disnaker) tentang ketenagakerjaan, sedangkan tanggapan dari perusahaan yang mempekerjakan para buruh, baik tadi itu dari PT. Saipem, Perusahaan granit dan perusahaan lainnya akan menghormati serta memberikan ruang bagi buruh yang merayakan.

 

Hazmi menerangkan bahwa, oleh karena itu sebelum hari buruh itu, jauh hari kita undang instansi terkait termasuk Serikat pekerja, untuk silaturrahmi dan mengkoordinasikan agar perayaan may day di Karimun itu nanti kondusif dan aman, hadir dalam rakor yakni dari Polres Karimun, Kodim 0317/TBK, Kesbangpol serta Kadin Karimun. (DS)

Published in KARIMUN

 

  Ket foto : Bupati Kuansing H Mursini resmi melantik, Dr. Dianto Mampanini SE.MT sebagai Sekda definitif kabupaten Kuansing Provinsi Riau.

 

 

Kuantan Singingi,(KT) - Dr Dianto Mampanini SE MT resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing oleh Bupati Kuansing H. Mursini di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuansing, Selasa (17/04/2018).

 

Turut hadir Sekda Provinsi Riau H Ahmad Hijazi SE MSi, yang didampingi Kadispora Riau H Doni Aprialdi SH, Wakil Bupati Kuansing H Halim, Wakil ketua DPRD Sardiyono Amd, sejumlah anggota dewan, dan Forkompinda, Plt Kajari Roy Rovalino SH MH, serta seluruh Asisten, kepala OPD di lingkungan Pemkab Kuansing.

 

Pada kesempatan ini, H. Mursini mengucapkan selamat kepada Dianto Mampanini yang baru dilantik sebagai Sekda definitif kabupaten Kuansing. Saya berharap kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas serta seluruh jajaran staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing supaya meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai dalam mewujudkan visi Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016-2021, ujar Bupati.

 

Selanjutnya, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah kabupaten Kuansing merupakan rangkaian proses yang panjang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

 

Lebih lanjut, bahwa jabatan Sekda adalah posisi yang sangat strategis dalam manajemen pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penempatan personil yang menduduki jabatan Sekda membutuhkan pertimbangan yang sangat matang dan meliputi berbagai aspek.

 

 Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan, Sekda definitif Kuansing Dianto Mampanini menyampaikan 100 hari program kerja ke depan, seperti melakukan pembenahan sistem kinerja segala OPD serta meningkatkan disiplin kerja AKAN sehingga mampu mewujudkan visi dan misi pemerintahan kabupaten Kuansing.

 

Terakhir, ia berharap kepada rekan-rekan media sebagai mitra pemerintah. Media harus memiliki independensi, harus mampu berkata jujur demi memberitakan kebenaran terhadap masyarakat. Selain itu, media harus berada ditengah antara masyarakat dan pemerintah. Karena media sebagai sarana nomor satu yang digunakan masyarakat dalam menggali informasi. Sehingga objektivitas harus selalu di tonjolkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan benar,” Tutupnya (lidia ningsih)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.

 

Bandung,(KT) - Jawa Barat, Guna menunjang kesehatan yang memadai Dinas Kesehatan Kota Bandung Membangun gedung baru untuk Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Bandung Jawa Barat pada tahap I tahun 2017 lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Reporter media ini bahwa pembangunan Gedung Rumah sakit ibu dan anak menelan anggaran sebesar Rp.163.282.008.000,00.

 

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan nomor 08/PPK-STRUKTUR/APBD/RSKIA/2017 pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh PT.Adhi Karya (Persero) Tbk Pantauan Media ini dilapangan pada Rabu (18/04) Dilokasi Gedung Baru Rumah sakit ibu dan anak (RSKIA) Kota Bandung bahwa untuk tahap I telah selesai dilaksanakan. Namun Kondisi yang terbentuk diduga Lari dari Spek serta Gambar yang ada diduga kuat akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait.

 

Untuk menggali informasi tersebut bahwa Kru media ini bersama LSM PMPR Indonesia berkunjung ke BPK RI Perwakilan Jawa Barat belum lama ini untuk menanyakan prihal hasil Audit yang telah dilaksanakan oleh BPK terkait pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSKIA ) Bandung Oleh PT.Adhi Karya (Persero) Tbk. Namun sangat disayangkan bahwa BPK RI Perwakilan Jawa Barat berdasarkan hasil auditnya Menemukan Kerugian negara akibat pembangunan yang dilaksanakan oleh PT.Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp.951 Juta Rupiah.

 

Kurniawan Salah satu pengurus LSM PMPR Indonesia ke media ini usai meninjau Lokasi Pekerjaan Pembangunan gedung baru Rumah Sakit ibu dan anak (RSKIA) Menjelaskan bahwa dirinya kecewa atas kualitas pekerjaan pembangunan Rumah sakit ibu dan anak Kota Bandung yang diduga tidak sesuai dan didukung oleh hasil audit BPK RI yang menemukan sejumlah kerugian negara.

 

“ Kita sangat kecewa mengenai hasil pekerjaan yang dilakukan yang diduga tidak sesuai dan setelah kita konsultasi dengan BPK RI Perwakilan Jawa Barat bahwa ditemukan sejumlah kerugian negara akibat pelaksanaan yang dilakukan oleh Rekanan,”jelasnya.

 

Kemudian ditambahkannya bahwa dalam waktu Dekat ini juga LSM PMPR INDONESIA akan turun kejalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kerugian negara dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah sakit ibu dan anak (RSKIA) Kota Bandung. “ Berdasarkan hasil rapat kita di DPP LSM PMPR INDONESIA akan turun ke Kantor Walikota Bandung dan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSKIA) Bandung serta Dinas Kesehatan mempertanyakan terkait Temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang menemukan sejumlah Kerugian Negara yang diduga kuat melibatkan sejumlah Petinggi di Kota Bandung.

 

Selain itu juga LSM PMPR INDONESIA akan melakukan pelaporan Kejaksaan Negeri Bandung,Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dimana dalam laporan nya tersebut Walikota Bandung,Sekda,Kadis Kesehatan Kota Bandung dan Direktur RSKIA Bandung yang dipimpin oleh dr.Taat Tagore D Rangkuti,M.KKK harus bertanggung jawab terkait Temuan BPK RI yang menemukan sejumlah kerugian negara.” Tutupnya (kh)

Published in KARIMUN

Ket foto : Kepala SKP TBK Rosleini Purba, Panitia dan pengguna jasa Karantina Pertanian foto bersama usai sosialisasi digelar di Hotel Aston Karimun, (17/04/18)

Karimun, (KT) - Badan Karantina Pertanian melalui Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas II Tanjung Balai Karimun menggelar sosialisasi PP nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)yang Berlaku pada Kementerian Pertanian kepada para pengguna jasa karantina di Karimun Aston Hotel, Selasa,(17/04/18).

 

Dari pantauan, puluhan pengguna jasa karantina hadir dalam sosialisasi tersebut, tidak hanya pengguna jasa yang berada di pulau Karimun besar, tetapi juga dari pulau Kundur yang merupakan Wilayah Kerja SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun. "Ada beberapa yang kita undang dari Moro tetapi tidak dapat hadir," ungkap drh. Purwanto selaku Ketua Panitia.

 

Sementara itu, Kepala SKP Kelas II TBK Rosleini Purba kepada karimuntoday.com saat ditemui usai menjadi narasumber mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang peraturan perkarantinaan yang harus ditaati oleh pengguna jasa maupun masyarakat, ungkapnya.

 

Rosleini menerangkan, selain sosialisasi tentang PNPB, turut disampaikan juga Permentan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang menegaskan bahwa Karantina Pertanian merupakan garda terdepan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

 

Hal ini dikarenakan, lanjutnya, bahwa Karantina Pertanian juga melaksanakan pengawasan terhadap lalulintas media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang masuk ataupun keluar, baik itu antararea maupun antarnegara baik melalui Bandara, Pelabuhan, Kantor Pos maupun Pos Perbatasan. Jadi, pengguna jasa yang akan melalulintaskan hewan, tumbuhan maupun produk turunannya harus memenuhi persayaratan perkarantinaan demi keamanan dan kesehatannya, terang Ros.

 

 

Ditambahkannya, kalau terkait PNBP yang disetor ke Kas Negara oleh pengguna jasa tidak seberapa, hanya berkisar Rp 340-360 juta/tahun, namun substansi tugas kita bukan untuk PNBP, melainkan dari sisi kesehatan hewan, tumbuhan maupun produk turunannya," imbuhnya. (DS)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30