humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Thursday, 19 April 2018

Ket Photo :  Parlyn SimanungkalitLembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (LSM Forkorindo)

Tanjungpinang,(KT) – Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (LSM Forkorindo) akan membawa persoalan dana publikasi di Dinas Pendidikan (Disdik) Lingga ke ranah hukum.

Ketua DPD LSM Forkorindo Provinsi Kepri Parlin Simanungkalit menduga ada permainan dalam penggunaan anggaran publikasi tersebut.

“Kita sedang siapkan berkas laporannya untuk kita kirimkan ke Kejati Kepri,” kata Parlin,DIKUTIP DARI SULUHKEPRI Kamis (19/4), di Tanjungpinang.

Parlin mencurigai dana publikasi tersebut hanya dijadikan modus untuk menggerogoti uang negara dalam APBD Kabupaten Lingga. Indikasi tersebut terlihat dari penganggaran setiap tahunnya dalam kurung waktu 4 tahun.

Anehnya banyak media yang tidak tau dengan anggaran itu, dan hanya segelintir media yang diajak bekerjasama. Padahal anggarannya cukup besar Rp 570 juta tiap tahunnya.

“Tapi hanya beberapa media saja yang dilibatkan untuk kerjasama, nilainya pun hanya berkisar Rp 25 juta per media pertahunnya. Kalau 10 media baru Rp 250 juta, lantas sisa Rp 320 juta selama 4 tahun dikemanakan,” ia curiga.

Atas kecurigaan itulah yang mendorong lembaga Forkorindo untuk segera melaporkan permasalahan ini ke aparat penegak hukum.

Dengan laporannya nanti, Parlin berharap duit rakyat bernilai jumbo yang dikelola Disdik Lingga untuk kepentingan publikasi dapat dipertanggungjawabkan oleh para pejabat PPTK.

“Sehingga nanti penggunaan anggarannya terang benderang. Siapa dan ke mana saja duit sebanyak itu digunakan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Sekretaris Bappelibang Lingga Said Ibrahim mengakui anggaran publikasi di Disdik Lingga sebesar Rp 570 juta per tahunnya, dan sudah berjalan sekitar 4 tahun ini.

Ia mengatakan, dengan anggaran sebesar itu, pihak Disdik hanya melakukan kerjasama untuk 8 media online saja. Namun dia tidak bisa memastikan apakah nilai kerjasamanya Rp 25 juta per media pertahun

“Tapi kita nggak tahu, apa benar Rp 25 juta ini diterima setiap media atau tidak,” katanya, Senin, (09/04/2018), yang dikutip dari Sijori Kepri. ( suluh kepri )

 

Published in TANJUNGPINANG

 

 

Ket Photo : Gubuk Reot, Nenek Kida (72) tahun yang sudah Lanjut Usia (Lansia),Warga Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik,Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau,Untuk meyambung hidupnya Nenek Kida Kerjanya Menoreh Karet,(menakik), (f.eky).

 

Kuansing,(KT) – Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tingkat korupsi semakin menggila, mulai dari oknum pejabat tinggi hingga pejabat rendah, akibatnya masyarakat miskin terabaikan, untuk itu diminta kepada penegak hukum untuk serius memberantas tindak pidana korupsi di kuansing, pasalnya dengan tingginya angka korupsi, tentu berdampak kepada masyarakat miskin, selayaknya mendapatkan bantuan, akibatnya terabaikan.

 

Hal tersebut dikatakan, Zubirman SH, Praktisi Hukum di Kuansing, kepada karimuntoday.com Kamis,(19/4/2018), Dia sangat menyesalkan tindak pidana korupsi di kabupaten kuansing, provinsi riau terkesan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tidak ada menimbulkan efek jera, bahkan terkesan semakin berani untuk melakukan korupsi, padahal sudah banyak yang menjadi pesakitan di masukan kedalam penjara, salah satu dugaan korupsi yang menjadi perhatian public saat ini adalah temuan BPK RI, adanya dugaan SPJ Fiktip di Bagian Umum Setda Pemkab Kuansing dan Bagian Perlengkapan Setda Kuansing, dan selayaknya pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, agar kasus SPJ Fiktip tersebut benar-benar terungkap.

 

“ Itu temuan BPK RI ke Rumah Makan Bunguar Indah ditemukan adanya SPJ Fiktip untuk biaya makan minum dan juga di Bengkel Putri Motor di Sungai Jering juga ditemukan SPJ Fiktip, bahkan dengan beraninya memalsukan tanda tangan dan stempel pemilik bengkel, diminta kepada penegak hukum untuk mendalami kedua kasus tersebut,” Pintanya

 

Ditambahkanya lagi, Dia sangat percaya hukum masih menjadi panglima di kabupaten kuantan singing, provinsi riau, dan masih ada penegak hukum yang bersih serta memiliki komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan dia juga yakin, kedua kasus ini akan menjadi atensi bagi kejaksaan negeri kuansing untuk melakukan penyelidikan, karena dia mendapatkan informasi Plh, Kejari saat ini sangat anti dengan namanya tindak pidana korupsi,” Tukasnya

 

Secara terpisah, Plt.Kejari Kuansing, Roy Ravilino sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait, permintaan salah satu praktisi hukum di kuansing, agar melakukan penyelidikan atas temuan BPK RI, tentang adanya SPJ Fiktip di bagian umum dan bagian perlengkapan pemkab kuansing, belum dapat dimintai konfirmasinya. (*)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Aswirmanto Ketua DPC LSM Clean Governance Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

 

Kuansing,(KT) - Lembaga Swadaya Masyarakat,(LSM), Clean Governance Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau,meminta kepada Kejaksaan Negeri Kuansing untuk mendalami temuan BPK RI tentang SPJ Fiktip di Lingkungan Pemkab Kuansing, pasalnya dari hasil penelusuran BPK RI ditemukan adanya SPJ Fiktip, pertama di Bagian Umum Setda Kuansing dan kedua di Bagian Perlengkapan Pemkab Kuansing.

 

Hal tersebut dikatakan, Aswirmanto Ketua DPC LSM Clean Governance kepada  karimuntoday.com, Kamis,(19/4/2018), Dia sangat menyesalkan adanya temuan BPK RI terkait SPJ Fiktip di lingkungan secretariat pemkab kuansing dari hasil audit BPK RI pada laporan keuangan pemerintah daerah,(LKPD), Tahun 2017, dan dia berharap agar temuan ini di dalami oleh pihak kejaksaan kuansing.

 

 “ Dua temuan tersebut diantaranya, bagian umum dan perlengkapan secretariat pemkab kuansing selayaknya pihak kejaksaan secepatnya melakukan penyelidikan, terkait SPJ Fiktip, pasalnya, sudah menjadi temuan BPK RI, dengan melakukan pemanggilan terhadap Kabag Umum, Kabag Perlengkapan, serta pihak yang dirugikan, yakni, Pemilik Rumah Makan Bunguar Indah dan Pemilik Bengkel Putri Motor,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia juga bersedia apabila Pemilik Rumah Makan Bunguar Indah dan Pemilik Bengkel Putri Motor meminta LSM yang dipimpinya untuk melakukan pendampingan apabila hendak melaporkan ke penegak hukum, agar kasus SPJ Fiktip ini benar-benar ditangani serius agar ada efek jera bagi oknum-oknum yang doyan merampok uang APBD sehingga kedepanya kejadian seperti itu tidak terulang kembali,” Pintanya

 

Secara terpisah, Plt.Kejari Kuansing,Roy Ravilino sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait permintaan salah satu LSM di Kuansing, agar melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait temuan BPK RI, tentang adanya dugaan SPJ Fiktip di dua lokasi seperti, Rumah Makan Bunguar dan Bengkel Putri Motor, belum dapat dimintai konfirmasinya. (*)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30