humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Tuesday, 03 April 2018

  

Ket Photo : Jhon Sijabat Ketua DPK Gapenta Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri Selasa,(3/4/2018), diseputaran Complek Hotel Aston Karimun.

Karimun,(KT) – Dewan Pimpinan Kabupaten Gerakan Nasional   Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis ,(Gapenta), Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, meminta kepada Badan Narkotika Nasional Karimun serta Partai Politik untuk melakukan Tes Urine kepada Bakal Calon Anggota Legislatif yang mendaftarkan diri di masing-masing partai, untuk meminimalisir adanya bacaleg sebagai pemakai atau mengkosumsi  narkotika  yang nantinya akan menduduki kursi diparlemen.

Hal tersebut dikatakan, Jhon Sijabat Ketua DPK Gapenta Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri kepada karimuntoday.com, Selasa,(3/4/2018), diseputaran complek hotel aston karimun, Ya’ Dia berharap agar pihak BNNK dan Partai Politik yang ada di Kabupaten Karimun, untuk melakukan Tes Urine kepada setiap bakal calon yang mendaftar sebagai Anggota Legislatif Tahun 2018-2019, agar setiap bacaleg nantinya bebas dari narkoba, karena, apabila nantinya terpilih tentunya akan duduk di parlemen sebagai penyambung lidah rakyat yang di dahulukan selangkah.

“  Ya’ Dia memberikan masukan agar Partai Politik melakukan kerjasama dengan pihak BNNK melakukan tes urine kepada bacaleg yang mendaftarkan dirinya di masing-masing partai, agar nantinya para bacaleg yang diusung bebas dari narkoba,karena apabila nantinya mereka terpilih menjadi anggota DPRD, mereka akan terhindar dari mengkonsumsi narkoba dan terjerat hukum,”tukasnya

Ditambahkanya lagi, Dengan dilakukanya tes urine kepada bakal calon anggota legislative, tentunya akan menguntungkan partai poltik itu sendiri, pasalnya, andaikata tidak dilakukan tes urine, ketika bacaleg tersebut dipilih rakyat untuk menjadi anggota legislative, dan nantinya tersandung kasus narkoba, tentu partai pengusung dirugikan akibat ulah kadernya, nah, oleh sebab itu, sebelum terjadi apa salahnya dilakukan tes urine,” tutup Jhon

Secara terpisah, M.Yunus Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, ketika dimintai tanggapanya, terkait adanya wacana dan permintaan dari DPK Gapenta Karimun, agar para Bacaleg dilakukan tes urine, Dia sangat menyambut positif dan sangat mendukung sekali,” Sangat setuju sekali, apabila bacaleg dilakukan tes urine, karena itu untuk kepentingan bacaleg itu sendiri agar bebas dari narkoba,” Tuturnya Singkat (*)

 

Published in KARIMUN

 

 Ket Photo : Burhan, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan,Kabupaten Kuansing Riau, ketika dikonfirmasi di ruangan kerjany  Senin, (02/04/2018).

 

 

Kuansing,(KT) - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Burhan mengatakan kepada awak media tentang program yang ditangani pada tahun 2018 yaitu Pembangunan Rumah Susun Sewa di ruangannya, Senin (02/04/2018).

 

Pada akhir Maret kemarin, telah dilakukan penandatanganan kontrak untuk pembangunan rumah susun tersebut. Dan bulan April akan memulai pengerjaannya, ujar Burhan.

 

 Selanjutnya, Burhan mengungkapkan bahwa di provinsi Riau hanya 3 kabupaten yang mendapat pembangunan rumah susun sewa dari pusat yaitu kabupaten Bengkalis, Siak dan Kuantan Singingi.

 

Selain itu, Burhan juga menambahkan pembangunan rumah susun sewa terletak di Koto Taluk, lebih tepatnya di Perumnas Jl Raja Ali Teluk Kuantan. Rumah susun sewa tersebut, rencananya akan dibangun 3 lantai, untuk kapasitas 37 unit dengan luas lahan perumahan 4000 M2. Tarif sewa rumah susun tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan pemeliharaannya, dan rumah susun sewa tersebut untuk di sewakan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, ucap Burhan.

 

Lebih lanjut, Burhan menuturkan untuk mendapatkan pembangunan dari pusat tersebut. Ia melakukan pendekatan baik di provinsi Riau maupun di kementerian PUPR. Terakhir, Burhan menyebutkan dalam waktu dekat, ia akan membentuk Tim pengelola rumah susun sewa tersebut,” Tutupnya

 

Secara terpisah, Antoni salah seorang masyarakat kuansing ketika dimintai tanggapanya terkait bakal di bangunya rumah susun di kuansing mengatakan, Dia sangat menyambut baik dengan dibangunya rumah susun oleh Pemkab Kuansing melalui anggaran pemerintah pusat, pasalnya, sebagai masyarakat ekonomi rendah, tentunya dia sangat terbantu dengan keberadaan rumah susun tersebut,” Ujarnya Singkat (lidia ningsih)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Sekda Karimun HM. Firmansyah menyerahkan secara simbolis SPPT PBB P2 yang diterbitkan Tahun 2018 Kepada Lurah/ Kades untuk disampaikan kepada wajib pajak, Senin, (02/04/18) di Gedung Nilam Sari.

 

Karimun,(KT) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2018 kepada Lurah dan Kepala Desa 5 Kecamatan, yakni Kecamatan Karimun, Meral, Meral Barat, Tebing dan Buru, penyerahan SPPT PBB P2 tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekda Karimun HM. Firmansyah, Kepala Bapenda Kamarulazi dan Kepala BPN Jimmy di gedung Nilam Sari kompleks Kantor Bupati Karimun, Senin,(02/04/18).

 

Kepala Bapenda Karimun, Kamarulazi mengatakan, selain mendistribusian SPPT nya, kita juga mengevaluasi SPPT PBB tahun 2017, berapa SPPT yang kita cetak, berapa SPPT yang kita sampaikan dan berapa SPPT yang wajib pajak bayar, hal ini adalah untuk kesesuaian data, untuk hari ini kita serahkan kepada 5 Kecamatan dari 12 Kecamatan, sisanya beberapa hari kedepan akan kita distribusikan.

 

"Rincian pendistribusian SPPT PBB P2 yang kita serahkan kepada 5 Kecamatan pada hari ini adalah, untuk Kecamatan Karimun berjumlah 11.716, Kecamatan Tebing 7.627, Kecamatan Meral 11.090, Kecamatan Meral Barat 3.079, Kecamatan Buru 4.783, jadi totalnya 38.925, ungkap Kamarulazi dalam laporannya.

 

 Ditambahkannya, adapun terkait target dan realisasi SPPT PBB P2 yang kita (Bapenda-red) kelola sendiri dari tahun 2014 lalu, pendapatannya selalu meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 dari target Rp. 5,1 Milyar terealisasi Rp. 5,9 Milyar, mudah-mudahan tahun ini juga melebihi target, karena pajak itu merupakan pendapatan daerah masuk ke kas daerah yang digunakan untuk belanja pemerintah daerah termasuk biaya operasional di Kecamatan dan Kelurahan.

 

Oleh karena itu, sambung Lazi, diharapkan kepada Lurah/Kades untuk berperan maksimal, karena wajib pajak PBB P2 itu yang besar berada di Desa/Kelurahan, Kades/Lurah adalah ujung tombak dalam menyampaikan SPPT ini kepada wajib pajak, dan diminta juga untuk bekerjasama dengan petugas ataupun kolektor, mohon disampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak dan membayarnya sebelum batas pada 30 September, pintanya.

 

Sementara itu, Sekda Karimun, HM. Firmansyah mengatakan, PBB P2 ini adalah salah satu pendapatan dari 11 sektor pendapatan pajak daerah di Karimun, pendapatan inilah yang membiayai anggaran Kecamatan atau Kelurahan/Desa, jadi PBB P2 harus dikelola serius dan dibutuhlan komitmen bersama untuk meningkatkannya, kalau tidak, akan berpengaruh terhadap pembiayaan yang daerah keluarkan, katanya.

 

Jadi, lanjutnya, saya menghimbau, jangan tidak peduli dengan pemungutan PBB P2 ini, lebih khusus lagi kepada Lurah/Kades dhimbau agar SPPT itu disampaikan, bayar atau tidak bayar oleh wajib pajak itu nanti, selain itu kepada Kades/Lurah saya juga minta untuk membantu membenahi mengenai data wajib pajak beserta objek pajaknya, laporkan kepada Bapenda bila tidak jelas, pungkasnya.(DS)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30