humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Wednesday, 04 April 2018

 

 Ket Photo : Kurniawan Pengurus LSM PMPR Indonesia Berada di Gedung BPK Perwakilan Jawa Barat.

 

Bandung,(KT) -  Diduga pekerjaan fisik Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 berupa Pembangunan Puskesmas sarat akan penyimpangan. Adapun puskesmas yang dibangun pada tahun 2017 antara lain Puskeskemas Panyuleukan senilai Rp.3.399.397.000,00 oleh PT Sangkuriang karya semesta, puskesmas babatan senilai Rp.2.401.338.000,00 oleh PT. Purna Graha Abadi dan puskesmas jajaway senilai Rp.2.422.597.000,00 oleh PT.Purna graha abadi.

 

LSM PMPR Indonesia mengerimkan surat dengan nomor : 4.004./Aud/E/PMPRI/III/2018 yang ditujukan ke Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Dimana dalam surat tersebut LSM PMPR Indonesia meminta BPK Perwakilan Jawa Barat untuk menghadirkan Kadis Kesehatan kota Bandung dan Para Pelaksana pembangunan puskesmas panyileukan,babatan dan jajaway.

 

Kurniawan pengurus LSM PMPR Indonesia kepada media ini membenarkan bahwa LSM PMPR Indonesia telah menyurati BPK Perwakilan Jawa Barat untuk melakukan audensi terkait temuan pembangunan puskesmas panyileukan,babatan dan jajaway.

 

" Kita telah menyurati BPK perwakilan Jawa Barat untuk melakukan audensi terkait temuan kita di dinas kesehatan kota bandung untuk pembangunan puskesmas panyileukan,babatan dan jajaway,sebut nya kemudian ditambahkan nya bahwa hari ini selasa (03/04) kita mempertanyakan surat kita yang dikirimkan pada kamis (29/03) untuk jadwal audensi mengenai temuan beberapa puskesmas di kota bandung pada tahun 2017 lalu.

 

Sementara itu staff dari BPK Perwakilan Jawa Barat yang ditemui mengenai surat LSM PMPR Indonesia menyatakan bahwa pimpinan lagi di dinas luar.

 

" Surat LSM PMPR Indonesia dengan nonor : 4.004/Aud/E/PMPRI/2018 sudah sama pimpinan,cuma pimpinan lagi ada dinas luar besok atau lusa jika pimpinan BPK Perwakilan Jawa Barat kalau sudah masuk kantor akan saya telepon sekaligus untuk surat audensinya,” Ujar Staf BPK (kh)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit Datuak Malintang Panai Rapat Percepatan Pembangunan Sumatera Barat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rabu 4 Maret 2018.

 

Jakarta,(KT) - Rapat Percepatan Pembangunan Sumatera Barat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rabu 4 Maret 2018 Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit Datuak Malintang Panai bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin serta Bupati Mentawai dan Bupati Solok Selatan juga seluruh unsur terkait baik dari Pusat Provinsi dan daerah yang hadir dalam melihat dari Skala Prioritasnya ada beberapa daerah yang menjadi tujuan dalam pembangunan agar terarah dan dapat diselesaikan dalam pembangunan di Sumatera Barat dan mengeluarkan beberapa Kabupaten di Sumatera Barat dari status daerah tertinggal.

 

Ada beberapa daerah dan menjadi skala Prioritasnya yaitu : Mentawai menjadi fokus utama yaitu KEK Mentawai yang telah selesai Administrasinya dan tinggal pengajuannya dalam mekanismenya dalam penanganan KEK di Mentawai.

 

Selain itu pembangunan Pelabuhan Labuhanbajau dan pembangunan bandara lokot di Mentawai Serta yang terpenting juga yaitu pembangunan Trans Mentawai agar bisa membantu mempermudah akses masyarakat di Kepulauan Mentawai dari seluruh akses baik udara laut dan darat. Pasaman Barat yang menjadi fokus utama pembangunannya adalah pembangunan akses jalan ke Pelabuhan Teluk Ketapang yang menjadi akses utama dalam membangun akses untuk masyarakat bisa membawa hasil dari Pasaman Barat menuju ke pelabuhan utama.

 

Pesisir Selatan menjadi fokus utama yaitu pembangunan jalan menuju kawasan mandeh namun masih berhalangan dengan amdal dan pembebasan lahan di kawasan Mandeh. Selain itu usulan lain yaitu pembangunan jalan akses ke Pasar Baru menuju Solok Selatan untuk mengeluarkan dan mempermudah akses dalam mengeluarkan 2 daerah terisolir.

 

Kabapaten Dhamasraya yang menjadi fokus utama yaitu akses jalan dari Dhamasraya menuju ke Solok Selatan sepanjang 72 KM Solok selatan menjadi Fokus utamanya yaitu Refitalisasi Seribu Rumah Gadang yang saat ini sudah berjalan Prosesnya dan akan diajukan juga jalan yang menghubungkan ke Provinsi Jambi Dalam percepatan pembangunan di Sumatera Barat ini kami sangat berharap ini bisa berjalan dengan cepat dan tepat sasarannya karena saat ini daerah yang yang masih memiliki status daerah tertinggal masih belum sejahtera masyarakatnya.

 

Sehingga dengan percepatan pembangunan ini masyarakat bisa merasakan hidup yang layak dan pembangunan yang merata.. (Sumber:humas pemprov sumbar Tulisan:Zulfahmi/jasman)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit Meninjau pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMK di Kabupaten Solok dan Kota Solok

 

Solok,(KT) - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menyatakan lulusan SMK sudah ada yang siap untuk lansung turun kelapangan. Hal ini disampaikannya usai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMK di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Selasa (3/4/2018).

 

"Kita bisa ambil contoh, dari SMK 1 Kota Solok, berdasarkan data dari kepala sekolah nya, sebanyak 30 persen sudah masuk ke dunia kerja" sebutnya. Bagi yang belum mampu, menjadi tugas Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mendiklatkan mereka kembali dengan masuk ke tempat pelatihan-pelatihan yang kita punya, dan setelah itu baru siap ke dunia kerja dan itu akan kita siapkan.

 

Kemudian, Nasrul Abit juga menginginkan agar seluruh siswa yang ikut UN di Sumatera Barat saat ini dapat lulus 100 persen. "Namun kita berharap, kelulusan bukan hanya di segi kuantitas saja, namun juga dari segi kualitas juga harus mumpuni" sebutnya.

 

Dengan sudah dimulainya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Wagub menginginkan agar para lulusan SMK mempunyai kemampuan secara khusus dibidangnya termasuk kemampuan berbahasa inggris.

 

"Jadi mereka tidak ragu lagi bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari negara lainnya, harapakan kita bonus demografi yang ada akan membawa dampak positif terhadap ekonomi dan sumber daya manusia khususnya di Sumatera Barat" ungkapnya.

 

Kemudian dari 2 sekolah yang ditinjau oleh Wakil Gubernur, tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan UN. "Jumlah siswa yang ikut UN di sekolah ini tahun ini berjumlah 550 orang, dibagi menjadi 7 labor dengan 3 sesi" terang kepala sekolah SMK 1 Solok, Zuhilmi. (Sumber:humas pemrov sumbar Zulfahmi/jasman)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno Memberikan sambutan pada acara Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan Dinas dan Stakeholder Terkait yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran.

 

Padang,(KT) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengkritisi Badan Pusat Statistik (BPS) atas penilaian terhadap Indeks Demokrasi di Indonesia yang dipublikasikan sekitar September tahun lalu yang menempatkan Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi paling tidak demokratis di Indonesia dengan nilai indeks sebesar 54,41 dan masuk dalam kategori 'buruk'.

 

Menurut Irwan Prayitno, publikasi tersebut, walaupun disandarkan pada data dan diolah menggunakan metodologi tertentu, namun tidak didasarkan pada indikator yang benar. "Itu datanya ada, tapi indikatornya ga bener," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan Dinas dan Stakeholder Terkait yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran, Selasa (3/4) pagi.

 

Dikatakan, Irwan Prayitno, menyoroti kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi sebagai salah satu indikator untuk menilai demokratis atau tidaknya daerah adalah sebuah kekeliruan. "Masa perangi LGBT ga demokrasi? Masa suruh anak-anak mengaji biar hafal Quran ga demokrasi? Masa menyelenggarakan pesantren kilat ga demokrasi? Masa suruh anak-anak perempuan pakai kerudung ga demokrasi?" protesnya.

 

Demokrasi, dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan, urai Irwan Prayitno kemudian, dalam makna esensial yang diterima secara universal adalah kondisi di mana kebijakan diambil setelah melalui proses musyawarah dan disepakati dengan mufakat, atau, kebijakan tertentu diambil atas persetujuan mayoritas masyarakat di suatu lingkungan tertentu.

 

Dengan demikian, sambung Irwan Prayitno, jika sebuah kebijakan pemerintah diterima oleh mayoritas warganya, maka kebijakan tersebut tidak bisa disebut sebagai tidak demokratis. "Suara terbanyak. Itu kan yang demokrasi?" tanyanya retoris. Berpijak pada definisi yang ia sebutkan, Irwan Prayitno mempertegas argumennya menjelaskan, menyoroti sebuah kebijakan tanpa mempertimbangkan proses pengambilannya dan penerimaan masyarakat atasnya akan mengantar peneliti manapun pada simpul yang keliru.

 

 "Jadi BPS meletakkan indikator tentang demokrasi itu tidak tepat. Coba indikatornya setuju atau tidaknya masyarakat atas kebijakan tersebut? Lain hal apabila 51% masyarakat Sumbar tidak setuju anak-anaknya berkerudung, tidak senang anak-anaknya pinter baca Quran, namun (Pemprov) tetap menjalankan kebijakan tersebut, itu baru tidak demokratis," katanya mengoreksi.

 

Selain indikator yang dipilih BPS, Irwan Prayitno juga menyayangkan cara BPS menafsirkan data serta narasumber yang ditunjuk untuk menginterpretasikan data. Irwan tidak mengurai panjang-lebar mengenai apa yang ia maksud dengan tafsir data yang tidak tepat. Namun, ia dengan tegas menyatakan, narasumber yang dipilih BPS adalah narasumber yang sekuler.

 

Dikatakannya, "Saya pesan ke BPS, data, selain harus diolah dengan metode yang tepat, menafsirkannya juga harus tepat. Lagipula, untuk Indeks Demokrasi ini BPS narasumbernya sekuler." Dua hal ini; penafsiran data yang tidak tepat dan narasumber sekuler, sebut Irwan Prayitno di ujung sambutannya, sedikit banyak juga memiliki kontribusi pada kekeliruan survey BPS. "Surveynya jadi subjektif, tidak objektif," pungkasnya. (Sumber:Humaspemrov sumbar Zulfahmi/jasman)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : PLH. Sekdakab. Kuansing, Dr. Agusmandar S.Sos M.Si.

 

Kuansing,(KT) - Bupati Kuansing Drs H Mursini, menunjuk Asisten lll Setda Dr. Agusmandar S.Sos M.Si sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda H Muharlius SE MM yang berakhir masa tugasnya sejak 3 April lalu.

 

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Ramli, melalui Kepala Bidang Administrasi, Iwan Susandra mengatakan, bahwa Asisten lll Agusmandar telah ditetapkan sebagai Plh Sekda pada rabu,(04/04/2018).Siang.

 

Lebih lanjut, Iwan menegaskan, mengenai masa tugas Agusmandar sampai diangkat menjadi Sekda Defenitif,” tegasnya

 

Selanjutnya,Plh Sekda, Agusmandar saat ditemui karimuntoday.com juga membenarkan pernyataan tersebut, jika dirinya memang ditunjuk oleh Bupati Kuansing H Mursini untuk mengemban amanah tersebut sebagai Plh Sekda.

 

Selain itu, Dia berkata insyaallah akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya ucap Agusmandar,” tutupnya

 

Sedangkan, H. Muharlius SE MM, kembali menjalani tugas sebagai Kadis Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada hari Rabu pagi.

 

Mengenai jabatan Plh Sekda Agus Mandar akan di embannya sampai dilantiknya sekda definitif, jika Sekda definitif sudah dilantik maka jabatan Plh ini otomatis tidak lagi berfungsi. (Lidia Ningsih/Rls)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Trian Zulhadi Pengamat Ekonomi juga Dosen tetap PNS UIN Riau.

 

Pekanbaru,(KT) -  Pengamat Ekonomi juga Dosen tetap PNS UIN Riau,Trian Zulhadi mengatakan ekonomi  di Kabupaten Kuansing saat ini menurun drastis,Karena anjloknya harga karet sehingga pendapatan perkapita masyarakat sangat rendah akibat ketidakstabilan ekonomi daerah, ungkapnya Rabu,(4/04/2018 Saat di konfirmasi karimuntoday.com dirumahnya.

 

Dia mengatakan salah satu factor melemahnya ekonomi masyarakat karena besarnya pengeluaran dari pada pendapatan setiap harinya untuk kebutuhan rumah tangga di Kuansing,karena minusnya pendapatan hasil  pertanian karet karena dia melihat 50-30 %+_ ekonomi masyarakat Kuansing tergantung kepertanian karet, jadi untuk menaikan kembali pendapatan masyarakat,selayaknya pemerintah daerah harus melakukan perubahan atau beralih memikirkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,

 

“ Saat ini harga karet per kgnya berkisar, Rp.6500 Rupiah tidak sebanding dengan harga jual beras per kgnya mencapai, 12000 ribu rupiah, artinya, dengan 2 kg karet, hanya mampu membeli 1 kg, beras, dan apabila harga karet belum juga mengalami kenaikan dalam waktu dekat ini, pemerintah daerah  harus turun tangan mengoptimalkan(APBD), untuk membuka usaha-usaha baru,(home industry), dengan melibatkan masyarakat, sehingga tidak terfokus dengan komoditi karet saja, untuk penompang penghasilan.” Ujarnya

 

Ditambahkanya lagi, Kalau kondisi seperti ini terus di biarkan  ekonomi Kuansing tidak menutup kemungkinan semakin terpuruk untuk beberapa tahun kedepan tentu dampaknya akan sangat besar kepada masyarakat Kuansing pada umumnya, tentu secara tidak lansung bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran di negeri jalur,” Tukasnya (roder)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Dra. Hj Emi Safitri Bunda PAUD Kuansing,Meresmikan 9 Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang (KHS) Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

 

Kuansing,(KT) - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam menyukseskan program pemerintah 1 Desa 1 PAUD. Dra Hj Emi Safitri Bunda PAUD Kuansing, meresmikan 9 gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kecamatan Kuantan Hilir Seberang (KHS) kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau.

 

 Kegiatan ini dipusatkan di desa Pulau Kulur, Senin (2/4/2018). Turut hadir Ketua Himpaudi Kuansing Yuni Warti, yang diwakili sekretaris Surma Yanti, Kabid Pendidikan Formal dan non Formal dinas Pendidikan dan Olahraga Kuansing Lendriani SPd, bunda PAUD Kecamatan kuantan Hilir Seberang Susiati,

 

Ketua Himpaudi KHS Nurhaida Yunus, Camat KHAS Drs Akhyan Armofis, Korwil Pendidikan KHS Jasmadi, Kapolsek Kuantan Hilir AKP Tapip Usman, Upika kecamatan, Kepala Desa, Bunda PAUD desa serta Kepala Sekolah Se-kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

 

Pada kesempatan ini, Emi Safitri menyampaikan apresiasi penuh kepada seluruh unsur elemen di Kuantan Hilir Seberang. Untuk menyukseskan program pemerintah 1 Desa 1 PAUD. Selanjutnya, Bunda Paud Kuansing mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari seluruh unsur yang ada di Kuantan Hilir Seberang. Dimana pada tahun 2017 lalu, ada 9 desa yang sudah membangun gedung PAUD. Kegiatan ini merupakan dukungan nyata Pemerintah desa terhadap program pemerintah daerah. Ujar Emi Safitri

 

Korwil Pendidikan KHS Jasmadi, pada sambutannya mengucapkan terima kasih kepada bunda Kuansing bersama rombongan yang sudah menyempatkan diri hadir serta meresmikan langsung pemakaian gedung PAUD di kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Korwil pendidikan KHS menambahkan bahwa dari 14 desa yang ada di kecamatan Kuantan Hilir Seberang, hanya 2 desa yang belum memiliki gedung Putih. Tetapi diantara 2 desa tersebut dalam waktu dekat akan dibangun gedung PAUD tersebut, tukasnya.

 

 Lebih lanjut, Camat Kuantan Hilir Seberang menuturkan ia sangat bangga kepada seluruh kepala desa serta semua unsur yang telah mendukung program pemerintah 1 Desa 1 PAUD sebagai upaya mengentaskan masalah pendidikan anak di usia dini. Ia berharap agar kedepannya tidak ada lagi yang tidak bersekolah di PAUD, sebelum melanjutkan ke tingkat SD, ungkap Akhyan Armofis.

 

Jika ada yang kurang mengerti terkait permasalahan PAUD ini, silahkan datang dan konsultasi ke dinas Pendidikan dan Olahraga Kuansing, kami akan merespon dengan baik serta membantu nantinya, ujar Lendriani Kabid pendidikan formal dan non formal.

 

Terakhir, adanya penandatanganan nota kesepahaman serta dilanjutkan dengan pembukaan selubung dan menggunting pita. Sebagai tanda telah diresmikan pemakaian gedung PAUD di kecamatan Kuantan Hilir Seberang.(lidia ningsih)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30