humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Saturday, 07 April 2018

 

 

Ket Photo : Dua terdakwa dugaan korupsi bantuan beasiswa Pemkab Kuansing dikabarkan hanya jalani penahanan kota. Langkah jaksa tersebut dianggap melukai rasa keadilan.(Riauterkini.com).

Teluk Kuantan,(KT) - Kabar tahanan kota terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan beasiswa Pemkab Kuansing yang merugikan negara sekitar Rp1,5 miliar yang menyeret mantan Sekda Muharman dan mantan bendahara Doni Irawan mengejutkan banyak pihak. Sebab perlakuan khusus terhadap tersangka kasus dugaan korupsi itu jarang-jarang dilakukan. Apalagi sampai tahanan kota.

“Terlalu istimewa untuk dua orang ini. Padahal banyak tersangka korupsi yang hanya merugikan negara lebih kecil dari itu nilainya hampir semuanya ditahan. Mestipun itu baru berstatus tersangka,” ujar Ketua LSM Suluh Kuansing, Nerdi Wantomes.

Nerdi mencontohkan, kasus pematangan lahan kantor camat Pucuk Rantau pada tahun 2013 lalu yang hanya merugikan negara sekitar Rp142 juta berdasarkan hasil audit BPKP. Dalam kasus ini kejaksaan langsung menahan beberapa orang tersangka yang terlibat diantaranya, mantan camat Pucuk Rantau, Budi Asrianto, mantan Kadis CKTR, Fachrudin, mantan bendahara Dinas CKTR, Budi Sabana dan Direktur CV Hari Teknindo, Harianton. Dalam kasus pematangan lahan ini kerugian negara sudah dikembalikan.

Selanjutnya kasus korupsi dana Bimtek ke Bangka Belitung Dinas ESDM Kuansing beberapa tahun lalu yang merugikan negara senilai ratusan juta rupiah. Dalam kasus ini kejaksaan langsung menahan Hariyadi dan Edisman meskipun mereka masih berstatus tersangka waktu itu. Dalam kasus tersebut kerugian negara juga telah dikembalikan.

Selanjutnya Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi juga menetapkan dua orang tersangka, Eriadi dan Simon atas kasus korupsi Cetak Sawah Besar (CSB) di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah pada tahun 2016 lalu. Ditaksir kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp250 juta. Dalam kasus ini kejaksaan langsung menahan tersangka waktu itu.

Sementara, mantan Sekda Muharman dan mantan bendahara umum Pemkab Kuansing, Doni Irawan juga berstatus tersangka korupsi yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp1,5 miliar. Namun kedua tersangka hanya diganjar dengan tahanan kota.

Menurut salah seorang praktisi hukum di Telukkuantan, Zubirman SH kepada riauterkinicom, Selasa (6/2/18) malam mengakui jika persoalan penahanan itu adalah merupakan hak dan kewenangan penyidik. Alasan penahanan terhadap tersangka itu, kata Zubirman, mengacu pada pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHP, yang kemudian disebut dengan alasan subyektif dan alasan yuridis.

Tapi kata Zubirman, terhadap tersangka korupsi yang merupakan (extra ordinary crime) kejahatan luar biasa sejauh ini dilakukan penahanan. Sebaiknya, ujar dia, penyidik juga menahan tersangka lainya untuk menghindari adanya kesan diskriminatif. “Kok korupsi yang jumlahnya sedikit ditahan. Sementara yang kerugian negaranya lebih banyak masih dibiarkan bebas berkeliaran di kota,” ujar Zubirman.

tatus tahanan kota terhadap dua orang tersangka korupsi bantuan beasiswa Pemkab Kuansing itu membuat tidak hanya dipertanyakan warga biasa. Bahkan menurut laporan salah satu media online yang terbit, Selasa (6/2/18) kemarin mengabarkan bahwasanya Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau akan mengambil langkah cepat untuk mendalami dugaan unprosedural dalam pemberian status tahanan kota terhadap mantan Sekretaris Daerah dan mantan Bendahara Setdakab Kuansing, Doni Irawan.

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Riau, Jasri Umar, mengatakan pihaknya akan segera memanggil Kepala Kejari Kuansing, Jufri, dan Kasi Pidsus Kejari Kuansing, Jhon L Hutagalung. Keduanya akan diklarifikasi terkait kebijakan pemberian 'keistimewaan' terhadap dua pesakitan yang saat ini perkaranya telah bergulir ke persidangan.

Sementara itu menurut informasi yang dirangkum, tidak ditahannya Muharman diketahui karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Menariknya, penyidik Pidsus Kejari Kuansing juga memberikan perlakuan yang sama terhadap Doni Irawan. Doni juga mendapatkan keistimewaaan sebagai tahanan kota.

Saat ini kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***(sumber: Riauterkini.com/kt)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Bupati Kuansing, H. Mursini membuka dan mengikuti acara fun bike (Sepeda Santai). Kegiatan ini dilakukan di Taman Jalur Kota Teluk Kuantan dalam Rangka Ulang Tahun FIF Group ke-29 Tahun, Sabtu pagi (7/4/2018).

 

Kuansing,(KT)  - Bupati Kuansing, H. Mursini membuka dan mengikuti acara fun bike (Sepeda Santai). Kegiatan ini dilakukan di Taman Jalur kota Teluk Kuantan dalam Rangka Ulang Tahun FIF Group ke-29 Tahun, Sabtu pagi (7/4/2018).

 

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini, Kapolres Kuansing AKBP Fibri Karpiananto SH SIK, Plh Sekda DR Agusmandar S Sos MSi, Kadis Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa H Muharlius SE MM, Kabag Humas dan Protokoler Drs Muradi MSi, Pejabat Eselon lll dan lV di lingkup Pemkab Kuansing serta masyarakat terutama komunitas pecinta sepeda santai di Kota Jalur.

 

Selanjutnya, H. Mursini mengucapkan terima kasih kepada FIF Group yang telah menyelenggarakan kegiatan FIF Fun Bike. Menurut Bupati banyak manfaat yang diperoleh dari acara ini, seperti untuk meningkatkan kesehatan dan fisik tubuh. Selain itu, juga bisa menikmati suasana kota Teluk Kuantan di pagi hari ujarnya.

 

Senam dilakukan selama 15 menit, sebelum seluruh peserta Fun Bike memulai memulai bersepeda mengelilingi Kota Jalur dengan jarak tempuh 12 km.

 

 Ketua Panitia FIF Fun Bike, Agus, menuturkan dalam rangka memperingati ulang tahun FIF Group ini, yang jatuh pada bulan Mei mendatang maka membuat Kegiatan Fun Bike, donor darah, dan lomba-lomba antara lain mewarnai untuk anak TK, menggambar bagi anak SD, dance, serta memasak.

 

Adapun hadiah door prize yang di sediakan dari Tim penyelenggara yaitu sepeda, mesin cuci, kipas angin, setrika, dan peralatan elektronik yang lain. (Lidia Ningsih/ Rls)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Tersangka SN Dugaan Korupsi pada Kegiatan Penataan dan Invetarisasi tahun 2015 silam dengan kerugian Negara kurang lebih 420 juta, sampai saat ini belum juga dilakukan penahanan oleh Kejari Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

 

Kuansing,(KT) – SN tersangka dugaan korupsi pada kegiatan penataan dan invetarisasi tahun 2015 silam dengan kerugian Negara kurang lebih 420 juta, sampai saat ini belum juga dilakukan penahanan oleh Kejari Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

 

Hal tersebut dikatakan, Zubirman SH Praktisi Hukum di Kuansing kepada karimuntoday.com Sabtu,(07/3/2018), Dia sangat menyesalkan sampai saat ini pihak kejaksaan negeri teluk kuantan, kuansing belum juga melakukan penahanan terhadap SN saat ini menjabat sebagai Kabid Pertanahan di Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan, padahal yang bersnagkutan telah nyata melakukan korupsi dengan melakukan pengembalian uang dari hasil korupsinya.

 

“ Itu’ Kejari belum juga melakukan penangkapan terhadap tersangka SN untuk dilakukan penahanan, alat bukti apa lagi yang hendak di cari, pasalnya kalau penilaian dari dirinya, kejaksaan kuansing sudah memiliki lebih dari dua alat bukti, celakanya tersangka masih menghirup udara bebas, ada apa ini,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia berharap penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kuansing, jangan sampai tajam kebawah tumpul ke atas, dengan membiarkan tersangka korupsi bebas berkeliaran, selayaknya kejari kuansing intens memberantas korupsi, bukan sebaliknya, dengan memberikan keleluasaan kepada tersangka tipikor,” Tutupnya

 

“ Sudah sekian bulan, SN ditetapkan sebagai tersangka, bahkan kerugian Negara sudah di kembalikan, tetapi, sampai saat ini tersangka belum juga ditahan, ada apa ini,” Ujarnya Heran

 

Secara terpisah, Ravendra Kasie Intel Kejari Kuansing ketika dimintai tanggapanya,Sabtu,(07/4/2018),terkait belum ditahanya SN tersangka Dugaan Korupsi pada kegiatan penataan dan invetarisasi tahun 2015 silam dengan kerugian Negara kurang lebih 420 juta, sampai saat ini belum juga dilakukan penahanan oleh Kejari Kuantan Singingi, Provinsi Riau, mengatakan, Dia tidak mengetahui secara pasti kenapa tersangka belum di tahan, Lebih jelasnya coba Anda,(wartawan-red), konfirmasi ke Kasie Pidsus yang menangani perkara tersebut,” Ujarnya Singkat (red/roder)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Kurniawan Pengurus LSM PMPR Indonesia Menunjukan Surat Pemberitahuan Aksi Demo.

 

Bandung,(KT) -  Banyak nya persoalan atau permasalahan yang bergulir Di lingkungan Dinas pendidikan Provinsi jawa barat dan sudah tentu merupakan tanggung jawab dari Kepala Dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat.

 

Atas dasar tersebut, DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa di dua tempat yakni Depan Kantor Gubernur jawa barat dan Depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi jawa barat.

 

Surat pemberitahuan aksi unjuk rasa di tujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung melalui Kasat Intelkam sudah di serahkan dan aksi unjuk rasa sendiri akan berlangsung pada kamis 12 April 2018 yang akan datang dengan jumlah massa 500 orang.

 

Adapun Aspirasi yang akan disampaikan yakni terjadinya preseden buruk tentang kebocoran soal USBN, selain itu Diduga Kadis Pendidikan Jawa barat sdr.Ahmad Hadadi pernah diberikan teguran oleh Kemendikbud terkait Carut Marut PPDB, jual beli kursi dan pungli. Yang lebih fatal nya Diduga terjadinya pelanggaran Netralitas ASN/PNS dalam penyelenggaraan pilgub jabar tahun 2018.

 

 Dalam tuntutan nya DPP LSM PMPR Indonesia meminta PLT. Gubernur Jawa Barat untuk menonaktifkan,copot jabatan dan ganti sdr Ahmad Hadadi selaku Kadis Pendidikan Jawa Barat dan orang orang yang terlibat dalam kasus kasus yang terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

 

Dilain tempat Kurniawan Pengurus LSM PMPR Indonesia kepada media ini pada sabtu (07/04) usai menyerahkan surat pemberitahuan aksi untuk rasa ke Poltabes Kota Bandung mengatakan," Barusan saya yang ditunjuk menyerahkan surat aksi unjuk rasa yang akan berlangsung pada Kamis 12 April 2018 besok, inti nya sesuai arahan Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia Bapak Rohimat/Joker, kami akan turun di dua lokasi yakni Kantor Gubernur Jawa barat dan Kantor dinas Pendidikan Jawa Barat,tutupnya. (Kh)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30