humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Tuesday, 22 May 2018

 

Ket foto : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Gusti Raizal Eka Putra, saat ekspose pertumbuhan ekonomi Kepri saat acara berbuka puasa bersama di Hotel Radisson, Batam, kemarin. foto dok

 

BATAM, (KT) -Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Gusti Raizal Eka Putra, mengatakan Realisasi tunda bayar pemerintah daerah membantu tingkatkan angka pertumbuhan ekonomi triwulan I 2018. Ini disampaikannya dalam Penjelasan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kepri.

 

Sedangkan, untuk pertumbuhan ekonomi Kepri 2018, diperkirakan tumbuh menguat pada kisaran 3,6-4,0 persen dengan inflasi diperkirakan berada di kisaran target 3,5+/-1 persen. Kalau kwartal kedua baik, kemungkinan kwartal ketiga nanti juga membaik.

 

“Berdasarkan hasil FGD (focus group discussion), pertumbuhan konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh tunda bayar proyek APBD triwulan IV-2017 yang dibayarkan triwulan I-2018,” kata Gusti, sebelum acara berbuka puasa bersama, di Hotel Radisson, Sukajadi Batam, kemarin.

 

Dijelaskannya, konsumsi pemerintah di triwulan I 2018 ini tumbuh menguat 9,00 persen (year on year/yoy). Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,01 persen (yoy). Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan konsumsi pemerintah yakni realisasi APBN (tanpa belanja modal) sebesar 13,66 persen, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 10,74 persen.

 

"Serta realisasi Belanja Pemda (tanpa belanja modal) tercatat sebesar 9,94 persen dari total anggaran, lebih tinggi dari triwulan IV-2017 sebesar 8,59 persen dari total anggaran. BI Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan I 2018 sebesar 4,47 persen (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya, 2,57 persen (yoy). Namun masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional, 5,06 persen (yoy),"ujarnya.

 

Menurutnya, perekonomian nasional memang tumbuh 5,06 persen. Tapi melambat dibanding periode sebelumnya, 5,19 persen. Sumatera juga melambat.

 

Pada triwulan IV 2017 ekonomi tumbuh 4,43 persen. Sedangkan pada triwulan I 2018 tumbuh 4,37 persen. Sementara Kepri tumbuh positif dari 2,57 persen di triwulan IV 2017 menjadi 4,47 persen di triwulan I 2018 ini.

 

"Pertumbuhan ekonomi Kepri ini tak hanya didorong konsumsi pemerintah. Dari sisi permintaan, dorongan positif juga dipengaruhi oleh perbaikan kinerja investasi. Kinerja investasi meningkat 6,49 persen. Investasi bangunan tumbuh menguat sebesar 6,05 persen (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,96 persen (yoy).

 

Sedangkan investasi non bangunan, jelas dia, tumbuh sebesar 5,35 persen (yoy), naik cukup signifikan dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,34 persen (yoy).

 

“Sementara dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kepri didorong oleh industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan,” ungkapnya.

 

Lebih jauh dipaparkannya, Kinerja sektor industri mengalami pertumbuhan 4,43 persen (yoy), pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pertumbuhan produksi kapal dan struktur terapung lainnya, serta produk besi baja. Sejalan dengan meningkatnya realisasi pertumbuhan investasi bangunan, sektor konstruksi juga tumbuh 5,08 persen (yoy) dari terkontraksi 0,18 persen (yoy) triwulan sebelumnya.

 

"Pertumbuhan juga dicatat oleh sektor pertambangan. Hal ini dipengaruhi oleh tren kenaikan harga minya dan gas bumi serta relaksasi ekspor bauksit. Sektor perdagangan tumbuh sebesar 5,84 persen (yoy), dipengaruhi oleh tingginya tingkat kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan laporan.

 

Kunjungan wisman disebutkan tumbuh 27,27 persen (yoy) dibanding triwulan lalu 17,23 persen (yoy),"bebernya.

 

“Untuk pertumbuhan ekonomi Kepri 2018, diperkirakan tumbuh menguat pada kisaran 3,6-4,0 persen dengan inflasi diperkirakan berada di kisaran target 3,5+/-1 persen. Kalau kwartal kedua baik, kemungkinan kwartal ketiga nanti juga membaik,” ujarnya.(r/helmy ridar)

 

editor : helmy ridar

sumber : mediacenter

Published in BATAM

  

Ket Photo : Bakti Lubis Wakil Ketua DPRD Karimun (f.ko).

 

Karimun,(KT) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,(DPRD), Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri hari ini melayangkan surat recomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Karimun, untuk melakukan penutupan aktivitas PT Grace Rich Marine sampai batas waktu yang belum ditentukan.

 

Hal tersebut dikatakan, Bakti Lubis Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun kepada karimuntoday.com Selasa,(22/5/2018), Ya’ Hari ini melalui Sekwan kita telah memberitahukan agar surat recomendasi permintaan agar ditutupnya aktivitas PT Grace Rich Marine agar dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Karimun, C/q. Bupati Karimun, berdasarkan hasil keputusan hearing dilakukan kemarin Senin (21/5/2018), dihadiri oleh beberapa OPD dan Tokoh masyarakat serta unsure pemuda dan elemen masyarakat.

 

“ Kemarin ketika dilakukan hearing dengan beberapa stakeholder, Ketua Komisi III beserta Anggota, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan elemen masayarakat disepakati untuk melakukan penutupan aktivitas perusahaan tersebut, dan Hari ini melalui Sekwan kita telah memberitahukan agar surat recomendasi permintaan agar ditutupnya aktivitas PT Grace Rich Marine agar dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Karimun, C/q. Bupati Karimun,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Disamping hari ini mengirimkan surat recomendasi kepada pemerintah daerah karimun, DPRD juga mengirimkan surat kepada Instansi yang memberikan izin kepada PT Grace Rich Marine terkait adanya dugaan penyalahgunaan izin dilakukan oleh perusahaan tersebut dan tidak menutup kemungkinan pemberi izin akan kita panggil apabila nantinya pansus dibentuk, dan dia mewakili DPRD Karimun, mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan,” tutupnya (*)

 

Penulis    : lh

Editor      : Helmy Ridar

Published in KARIMUN
 
ket foto : Bupati Lingga Alias Wello menjelaskan kondisi Sumber daya alam (SDA) Lingga kepada Kepala Staf Kepresiden Jenderal Purn Moeldoko, saat berkunjung ke Lingga, kemarin. (foto ady indra prawennari).

LINGGA,(KT) -  Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, salah satu faktor penting untuk memastikan layak tidaknya pengembangan sektor pertanian di suatu daerah adalah sumber daya air (SDA). Lingga sudah memiliki semuanya. Selain tanahnya subur, sumber daya airnya melimpah. Baik dari air terjun, maupun dari kolam - kolam bekas tambang timah," bebernya.

Ia menyakini Kabupaten Lingga yang berada di ujung paling selatan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mampu mengatasi ketergantungan impor buah - buahan di wilayah Batam, Bintan dan Karimun.

"Saya yakin, dalam waktu empat tahun ke depan, Lingga sudah mampu mengatasi ketergantungan impor buah - buahan di Kepri, khususnya di Batam, Bintan dan Karimun," kata Moeldoko kepada wartawan di Batam, Selasa (22/5/2018).

Keyakinan Mantan Panglima TNI ini menguat setelah melihat langsung pertumbuhan tanaman buah - buahan yang dikembangkan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kepri, Alias Wello di daerah Tanah Putih, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga.

Selama berada di kabupaten berjuluk Bunda Tanah Melayu itu, Moeldoko menyempatkan diri menggelar ramah tamah dengan masyarakat setempat. Acara ramah tamah yang diberi nama "Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar" itu, disambut antusias masyarakat Lingga untuk menyampaikan uneg-unegnya.

"Tidak semua aspirasi masyarakat bisa langsung disampaikan kepada Presiden. Karena itu, saya membuat program KSP mendengar. Melalui program ini, KSP akan menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Presiden," katanya.

Sementara itu, salah seorang pengusaha Kepri, Ady Indra Prawennari yang digandeng Bupati Lingga Alias Wello dalam memajukan sektor pertanian dan perkebunan di kabupaten Lingga optimis dan punya keyakinan yang tinggi atas terobosan Bupati Lingga tersebut.

"Lahannya cukup luas (Lingga), posisinya sangat strategis karena berdekatan pasar potensial, yakni Singapura dan Malaysia,"ungkap Ady Indra Pawennari, Selasa (22/5/2018). (r/helmy ridar).



editor : helmy ridar

 

Published in LINGGA

 

Ket Photo : Surat Dukungan Penghentian Kegiatan Pendalaman Alur dan Reklamasi Lingkungan Pantai.

 

Karimun,(KT) – Masyarakat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri bersama Peduli Lingkungan Karimun menyambut baik hasil hearing dilakukan oleh DPRD Karimun kemarin yang mengambil keputusan akan merecomendasikan kepada bapak bupati karimun,serta penegak hukum, agar melakukan penutupan aktivitas PT Grace Rich Marine yang tengah melakuan pendalaman alur serta reklamasi, pasalnya masyarakat menemukan beberapa kejanggalan terkait periizinan dimiliki oleh perusahaan tersebut.

 

Hal itu dikatakan, Iwan Kurniawan Koordinator Pelingkar kepada karimuntoday.com Selasa,(22/5/2018), di Areal Complek Padi Mas Karimun,” Ya’ kemarin kita sudah menghadiri hearing bersama Wakil Ketua DPRD Bakti Lubis serta Ketua Komisi III Rasno, OPD serta Tokoh Masyarakat, Pemuda dan elemen masyarakat, dan pada intinya kami mendukung kebijakan diambil DPRD untuk merecomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menutup aktivitas perusahaan tersebut dan juge merecomendasikan kepengak hukum terkait adanya dugaan unsure pidana dilakukan oleh pihak perusahaan.

 

“ Itu’ Surat dukungan kami berikan kepada Tokoh Masyarakat Karimun,Bapak Raja Usman dan Hadimi untuk diberikan kepada DPRD sebelum dilakukan hearing dilaksanakan, pasalnya kami melihat banyak kejanggalan terkait pelaksanaan pendalaman alur serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan tersebut yang bertentangan dengan UU serta aturan yang ada, sehingga kami mengambil kesimpulan, untuk sementara waktu aktivitas perusahaan tersebut dihentikan, pasalnya pihak perusahaan juga tidak mampu memperlihatkan seluruh dokumen dimilikinya,” Tutur Iwan Gondrong Panggilan Akrabnya

 

Ket Photo : Sebahgian Surat Dukungan dari Masyarakat sekaligus Membubuhi Tanda Tangan.

 

Ditambahkanya lagi,Sebagai Wadah Peduli Lingkungan Karimun,(PELINGKAR), tentunya kami tidak mau kecolongan terkait dampak dilakukan pendalaman alur serta reklamasi oleh perusahaan tersebut,apabila belum melalui proses pengkajian analisis dampak lingkungan, karena nantinya akan merusak ekosistem serta lingkungan sekitar dan biota laut, artinya, andaikata perusahaan tersebut memiliki izin, namun, dampak dari lingkungan yang ditimbulkan harus diperhatikan dan juga  izin diberikan harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu oleh pihak pemberi izin,” Tukasnya

 

“ Pendalaman Alur serta Reklamasi pantai yang dilakukan perusahaan galangan kapal tanpa ada izin jelas menyalahi aturan,sehingga pihak yang bertanggung jawab dalam masalah lingkungan adalah para instansi teknis (stakeholder), mulai dari daerah sampai pusat,” Tutupnya (*)

 

Penulis   : lh

Editor     : Helmy Ridar

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« May 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31