humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Wednesday, 09 May 2018

 

Ket foto : sekda Kuansing Dianto Mampanini, asisten ll dan kadis Dinkes Reza Tjahyadi mengikuti acara pencanangan akreditasi RSUD Teluk Kuantan di halaman RSUD , Rabu (09/05/2018).

 

Teluk Kuantan,(KT) - Apel Pencanangan Akreditasi RSUD Teluk Kuantan dan Penggalangan Komitmen Bersama dibuka secara resmi oleh Sekda Kuansing Dr.H.Dianto Mampanini, SE.MT di halaman RSUD Teluk Kuantan, Rabu Pagi (09/05/2018).

 

Sekda Kuansing menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setingi-tingginya kepada seluruh insan rumah sakit yang telah berpartisipasi dalam proses kegiatan perbaikan pelayanan kesehatan di RSUD Teluk Kuantan. "Dengan diadakannya pencanangan akreditasi ini adalah saya mewakili Bupati Kuantan Singingi mendorong penuh semua pihak yang ada di RSUD Teluk Kuantan untuk dapat mensukseskan serta mendukung kegiatan accredited," tegas Dianto Mampanini.

 

Sehingga tercapai tujuan akreditasi, yaitu meningkatkan budaya keselamatan dan budaya mutu dari pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Teluk Kuantan. "Lebih penting lagi adalah, pengakuan dari masyarakat bahwa pelayanan di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi benar-benar bisa diandalkan.

 

" Sebanyak 380 orang perwakilan dari masing-masing bagian di RSUD Teluk Kuantan yang dipimpin oleh dr. Alfredo Hariadi. Sp.A dalam ikrar yang menyatakan siap menuju Akreditasi Paripurna versi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 Tahun 2018 di Halaman Rumah Sakit milik Pemkab Kuansing. “Waktu kita tinggal empat bulan ke depan menjelang bulan November 2018 untuk mempersiapkan segala sesuatunya,Karena itu, mari kita benahi, lengkapi, dan sempurnakan apa yang menjadi persyaratan dari penilaian akreditasi rumah sakit. Sehingga benar-benar RSUD Teluk Kuantan ini bisa mendapatkan akreditasi yang kita harapkan bersama,” ujarnya Dianto Mampanini.

 

 Sementara Direktur RSUD Teluk Kuantan dr. H. Fahdiansyah. Sp.OG mengatakan untuk menuju rumah sakit yang terakreditasi SNARS 2018, maka rumah sakit ini harus mempersiapkan diri agar bagaimana benar-benar bisa terakreditasi dengan predikat yang di harapkan. Fahdiansyah mengakui, memang masih banyak yang perlu dibenahi di RSUD Teluk Kuantan, sehingga bisa meraih akreditasi rumah sakit yang diharapkan tersebut.

 

 Namun demikian, pemerintah daerah, kata dia, berharap dengan segala kekurangannya, RSUD Teluk Kuantan tetap harus memperhatikan kelengkapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, terkait kelengkapan manajemen rumah sakit, termasuk memperhatikan keselamatan pasien, keselamatan dokter dan perawat juga harus ada SOP-nya. Kemudian kelengkapan sarana prasarana dan fasilitas umum yang mendukung pelaksanaan rumah sakit ini. “Ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya yakin dengan kebersamaan kita, pasti kita bisa meraih akreditasi versi SNARS tersebut dengan kita menggalang komitmen bersama, berarti kita siap menuju akreditasi SNARS 2018," ungkapnya.

 

”Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati Kuansing yang diwakili Sekda Dianto Mampanini yang telah menandatangani komitmen bersama dan mendukung RSUD ini dengan kita menggalang komitmen bersama sebagaimana jargon yang selalu kita ucapan 'Akreditasi Yes, Paripurna Pasti' , berarti kita siap menuju akreditasi SNARS 2018,” ucapnya

 

usai apel. Dia menambahkan, adapun yang menjadi tujuan dari akreditasi rumah sakit itu sendiri adalah untuk menilai dan mengukur sejauh mana kepatuhan dari rumah sakit terhadap standar-standar yang susah disusun oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

 

Lebih lanjut, usai apel Kasubag Umum Mauris Ramadian. SE.MM menambahkan pula untuk menghadapi penilaian akreditasi SNARS 2018 ini, pihaknya sudah jauh-jauh hari telah menyusun dan membentuk tim persiapan akreditasi RSUD Teluk Kuantan. “Tim yang dibentuk ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Apakah dari dokter, perawat, dan dari sarjana kesehatan lainnya, termasuk dari sarjana ekonomi, dan bagian administrasi lainnya,” tambah Mauris.

 

Turut hadir pada acara ini, Dewan Pengawas BLUD, yakni Asisten Ekonomi Pembangunan Dr. Indra Suandy, ST. M.Si, Inspektur Hernalis, S.Sos, Kepala Dinas Kesehatan dr. Reza Tjahyadi.(*)

 

Penulis  : lidia ningsih

Editor      : helmy ridar

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Kurniawan Hasibuan Ketua DPD LSM PMPRI Provinsi Sumatera ketika berada di Mabes Polri Rabu (09/05).

 

Sumut,(KT) -  Terkait Dugaan Pembuangan Limbah oleh PT.Sago Nauli Ke Sungai Batang Lobung, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, beberapa waktu lalu akhirnya secara resmi di laporkan ke penegak hukum oleh DPP LSM PMPR Indonesia yang dipimpin oleh Rohimat /Joker, Melalui Kurniawan Hasibuan Ketua DPD LSM PMPRI Provinsi Sumatera Utara kepada media ini menjelaskan bahwa Hari ini Rabu (09/05).

 

Laporan Secara Resmi sudah dilaporkan Ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang beralamat di komplek Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. " Hari ini DPP LSM PMPR Indonesia secara Melaporkan Oknum Direktur PT Sago Nauli terkait Pembuangan Limbah yang melanggar Undang Undang tentang Lingkungan Hidup, Saya mewakili Ketua Umum Bapak Rohimat joker telah melaporkan Dugaan Pembuangan Limbah oleh PT Sago Nauli.

 

Laporan LSM PMPRI tersebut diterima oleh Perwakilan dari Mabes Polri yang bernama Pak Yuda, Sebutnya. Yuda Perwakilan dari Mabes Polri dalam keterangan nya bahwa laporan Dugaan Pembuangan Limbah oleh PT.Sago Nauli kami terima dan akan saya sampaikan ke pimpinan. "Laporan Pengaduan ini saya terima dan akan disampaikan ke pimpinan tutupnya.

 

 Informasi yang berhasil dihimpun oleh media ini bahwa yang dilaporkan adalah Oknum Direktur PT.Sago Nauli,Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera utara. Sayangnya hingga berita ini dikirim ke Redaksi baik Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal maupun Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera utara belum bisa dimintai keterangan terkait adanya Laporan LSM PMPRI Ke Bareskrim Mabes Polri mengenai Dugaan pembuangan Limbah ke sungai oleh PT.Sago Nauli. (*)

 

penulis   : Kurniawan

 

editor      : helmy ridar

Published in KARIMUN
 
ket foto : Wali Kota Batam H. Muhammad Rudi menyerahkan sembako murah kepada masyarakat kota Batam, belum lama ini. foto dok humas

BATAM, (KT)
- Pemerintah Kota Batam sebentar lagi akan menata Pasar Induk Jodoh, Kota Batam sebagai pasar tradisional berpenampilan modern. Pasar Induk Jodoh yang saat ini dalam kondisi memperihatinkan itu, sebelumnya merupakan aset Badan Pengusahaan (BP) Batamdan dalam waktu dekat ini, akan diserah terimakan kepada Pemerintah Kota Batam dan selanjutnya, pemko setempat menata pasar tersebut. Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi, mengatakan aset Pasar Induk Jodoh diserahkan kepada Pemerintah kota Batam. Diperkirakan Bulan Juni mendatang Menteri Keuangan akan menyerahkan dan setelah itu akan ditata oleh Pemko. Bagi masyarakat yang ingin berjualan di Pasar Induk hanya boleh memiliki satu lapak dan wajib memiliki KTP Batam. “Pasar Induk akan kita tata, bagian bawah tempat jualan ikan tapi tidak boleh basah, nanti kita atur. Bagian atas jualan yang kering-kering,”kata HM. Rudi dihadapan masyarakat dalam acara Bazar Sembako Murah, di Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Batam Kota, Batam, belum lama ini. Dijelaskannya, untuk pembagian kios atau lapak untuk pedagang menurutnya tidak boleh lebih. Ini mengingat jumlah pasar yang dikelola pemerintah terbatas. Pemko Batam, katanya akan mengontrol kepemilikan kios melalui nomor KTP. Untuk system pembagian kios pun dilakukan dengan cara pengundian. “Dalam waktu tidak terlalu lama Batam akan menjadi kota yang modern dan madani. Saya membangun kota ini untuk rakyat semua. Jika Pasar Jodoh sudah ditata dengan cantik, orang akan datang dengan sendirinya,” ujarnya. Kembali ke bazar sembako murah, dalam acara tersebut, jelas dia, di Kecamatan Lubuk Baja terdapat 5.000 paket Sembako murah yang didistribusikan. Sedangkan terbanyak disalurkan di Kelurahan Tanjung Uma berjumlah 2.575 paket, sisanya di Kelurahan Baloi Indah, Kelurahan Batu Selicin, Lubuk Baja Kota dan Kelurahan Pelita. Ia menyebutkan, diputaran pertama Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mendistribusikan 64.000 paket sembako. “Tahun lalu kita distribusikan 2.000 per kecamatan. Tahun ini 1.000 per kelurahan. Jika ada di satu kelurahan masyarakat kurang mampunya jumlahnya sedikit, akan kita alihkan ke kelurahan lain. Seperti di Lubuk Baja ini terbanyak di Kelurahan Tanjung Uma, makanya di sana kita alokasikan kelebihannya,”jelasnya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Batam, Zarefriadi menyampaikan harapan pelaksanaan bazar Sembako murah yang dilaksanakan atas prakarsa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dapat berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. "Saya mengimbau agar masyarakat dapat tertib untuk mendapatkan paket sembako. Jika bapak/ibu sudah memegang kupon, itu sudah pasti dapat. Jangan sampai karena mau cepat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan,”ajaknya. (r/helmy ridar). editor : helmy ridar sumber : mediacenter
Published in BATAM
 

Ket Foto : Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun didampingi Kakanwil Kemenag Kepri H. Marwin Jamil saat melepas jemaah calon haji di Batam tahun lalu. foto dok/humas

BATAM, (KT)
- Sebanyak 12.940 jemaah calon haji (JCH) akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Jemaah calon haji yang berangkat menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi melalui embarkasi Batam ini berasal dari empat provinsi, yakni Kepulauan Riau, Riau, Jambi dan Kalimantan Barat. "Keberangkatannya nanti akan dibagi menjadi 27 kelompok terbang (kloter)," kata Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Marwin Djamil melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Subadi, kepada wartawan, di Batam, kemarin. Dijelaskannya, jemaah calon haji asal Provinsi Kepulauan Riau tahun ini berjumlah 1.295 orang. Mereka berasal dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, jemaah calon haji asal Kepri akan berangkat dengan kloter 1, 19 dan 27. "Sementara jemaah asal Provinsi Riau di kloter 2-10. Sedangkan jemaah asal Kalimantan Barat dan Jambi, masuk gelombang 2 dan kloter selanjutnya. Pemberangkatan dari Embarkasi Hang Nadim Batam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines,"ujarnya. Sebelumnya, Subadi mengatakan masih ada 110 jemaah asal Kepulauan Riau yang belum lunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) di tahap I. Kementerian Agama membuka kesempatan pelunasan BPIH tahap II pada 16-25 Mei mendatang. Pelunasan tahap II ini diperuntukkan bagi jemaah yang alami kegagalan sistem pada tahap pertama. "Juga diperuntukkan bagi jemaah berstatus pernah berhaji yang telah berusia 18 tahun atau sudah menikah dan mengajukan penggabungan suami/istri atau anak kandung/orang tua terpisah karena telah melunasi di tahap I,"jelasnya. Ia menambahkan, pelunasan tahap II juga untuk pengajuan lanjut usia minimal 75 tahun yang dapat disertai dengan seorang pendamping dan cadangan yang berasal dari Jemaah Haji yang berhak lunas tahun 1440H/2019M sebanyak 5 persen.(r/helmy ridar). editor : helmy ridar sumber : mediacenter
Published in BATAM

  

Ket Photo : Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP. Lulik Febyantara Usai Menggelar Keterangan Pers di Halaman Kantor DPRD Karimun, Provinsi Kepri.

Karimun,(KT) - Sehari setelah penggeledahan kantor DPRD Karimun, Satreskrim Polres Karimun langsung mengumumkan tersangka kasus korupsi dana perjalanan dinas atau SPPD. Polisi sudah menetapkan satu orang tersangka.

”Yang kita tetapkan adalah mantan bendahara di dewan berinisial BZ (Boy Zulfikar, red). Tapi, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah berdasarkan perkembangan penyidikan perkara,” ujar Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Lulik Febyantara, Selasa (8/5).Seperti dilansir dari, batampos.co.id

Menyinggung tentang penyitaan doku­men-dokumen dari ruang keuangan sek­retariat dewan, Lulik menyebutkan, do­kumen-dokumen yang berhasil disi­ta dua hari lalu saat ini sedang dipe­lajari.

”Memang kaitannya dengan dana perjalanan dinas pada 2016. Khususnya untuk 8 kegiatan di dewan yang ada perjalanan dinasnya dengan anggaran pada tahun tersebut sebesar Rp 9 miliar,” paparnya. Kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana SPPD tersebut, kata Lulik, terdiri dari kunjungan kerja (kunker), SDM Dewan, penyusunan Perda inisiatif, pendidikan dan latihan (Diklat) SDM, administrasi umum dan operasional perkantoran, panitia khusus (Pansus), reses dan rapat koordinasi (Rakor).

SPPD yang yang dikeluarkan tersebut tidak saja untuk perjalanan dinas anggota dewan. Namun ada juga untuk staf sekretariat dewan. ”Untuk itu, dalam penyidikan dan melengkapi berkas, tidak menutup kemungkinan kita akan mengirimkan surat panggilan kepada penerima SPPD,” jelas Lulik.

Tidak hanya staf dewan, tapi juga anggota dewan akan dimintai keterangan sebagai saksi. ”Hingga penyidikan yang kita lakukan bisa segera selesai,” jelasnya.
Seperti berita di koran ini sebelumnya, anggota dari Satreskrim Polres Karimun yang dipimpin langsung AKP Lulik Febyatnara, menggeledah ruang keuangan Sekretariat Dewan, Senin (7/5). (
*)

Sumber  : batampos.co.id

Editor      : helmy ridar

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Kondisi Kapal Bantuan Hibah dari Dinas Pariwisata Provinsi Kepri ke Pemkab Karimun, Beberapa Tahun Silam.

 

Karimun,(KT) – Beberapa Tahun silam Dinas Pariwisata Provinsi Kepri menghibahkan satu unit kapal ke Pemkab Karimun yang diperuntukan ke Dinas Pariwisata Karimun, saat ini kapal tersebut kondisinya cukup memprihatinkan.

 

Kepala Dinas Pariwisata Karimun, H. Jamri ketika dikonfirmasi karimuntoday.com Senin.(8/5/2018), Mengatakan, Memang benar saat ini kondisi kapal bantuan hibah dari Dinas Pariwisata Provinsi Kepri kondisinya cukup parah, pasalnya di beberapa titik mengalami kebocoran dan dibeberapa bagian lambungnya sudah terlihat lapuk dan juga atapnya sudah bocor, dan untuk tahun 2018 ini dia tidak lagi menganggarkan biaya operasional kapal tersebut, karena takutnya nanti tersandung hukum, dan juga diakuinya pada tahun 2017 silam memang ada biaya perawatan sebesar, 150 juta, tetapi terkait penggunannya dia tidak mengetahui secara detil, karana saat itu dia belum menjabat sebagai Kepala Dinas.

 

“ Ya’ saat ini kapal tersebut berada di kolong bawah, dengan kondisi cukup memperihatinkan, sana sini sudah ada yang bocor bahkan sudah ada yang lapuk, dan untuk tahun 2018 ini, tidak dianggarkan lagi biaya oprasional dan perawatanya, takut nantinya bermasalah dan berpotensi keranah hukum, jadi sebelum itu terjadi makanya tidak dianggarkan lagi,” Tukasnya

 

Secara terpisah, Suroto Kasie Sarana Dinas Pariwisata Karimun, ketika dikonfirmasi karimuntoday.com Selasa,(8/2018), dimana lokasi kapal tersebut berada (kolong bawah), mengatakan, memang benar pada tahun 2017 silam anggaran untuk operasional dan perawatan kapal bantuan dari dispar kepri sebesar, 150 juta rupiah, sebanyak, 12 juta dia pergunakan untuk perbaikan kapal dengan membeli gading serta memperbaiki atap kapal yang sudah bocor dan juga untuk honor penjaga kapal, dan sisanya di kembalikan ke Kas Daerah,” Katanya singkat

 

Secara terpisah, Sekdakab, Karimun, HM.Firmansyah ketika dikonfirmasi via Hp selularnya, Rabu,(9/5/2018), terkait sisa biaya perawatan dan operasional kapal hibah bantuan dispar provinsi kepri, apakah benar sudah masuk ke kas daerah seperti diungkapkan Kasie Sarana Dispar Karimun mengatakan, Ya’ nanti akan kita cek apa benar uang sisa dari anggaran operasional kapal tersebut sudah di kembalikan ke kas daerah, kalau memang sudah di setor nanti akan saya beritahukan, dan apabila ternyata belum di setor, maka kita akan berikan sanksi tegas, dan kalau ada dugaan penyimpangan, maka kita serahkan prosesnya kepenegak hukum,” tutupnya (*)

 

Penulis  : lh/rudy erwandy

Editor     : helmy ridar

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« May 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31