humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Wednesday, 11 July 2018

  

Ket Photo : Pebri Ardian Ketua LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.  

Madina,(KT) -  Proses Proyek Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Parlimbungan Ketek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016 Diduga Menyimpang dan terindikasi Ajang KKN. Proyek dengan Kontrak Nomor PL.106/1/1/UPP.Skr-2016 tanggal 11 Mei 2016 Senilai Rp.28.289.447.000,00 Oleh PT.Mitra Perkasa Jaya. Proyek tersebut mendapat Sorotan dari LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Kabupaten Mandailing Natal yang di pimpin oleh Pebri Ardian.

 Dalam keterangan nya pada Media ini pada Rabu (11/07/2018), usai menyerahkan Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa yang akan dilakukan pada minggu depan, adapun Titik Aksi nya Kantor UPT Pelabuhan Sikara-Kara Natal dan Kejaksaan Cabang Natal. " kita sudah serah kan Surat Pemberitahuan Unjuk Rasa yang akan dilaksanakan pada minggu depan terkait Dugaan Korupsi pada Pembangunan Lanjutan Fasilitas pelabuhan Laut Palimbungan Ketek Batahan Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh PT Mitra Perkasa Jaya,Jelas nya.

Ditambahkan nya juga Bahwa kita meminta Klarifikasi kepada Kepala UPT Pelabuhan Sikara kara Natal Selaku Satker Pelaksana yang diduga lemah dalam pengawasan hingga pekerjaan asal jadi, Aksi kami ini nantinya akan dilaksanakan secara Bergelombang yakni Kejaksaan Tinggi Sumut dan di Pusat Jakarta.

Dilain tempat Saat Media ini mencoba meminta Tanggapan Kurniawan Hasibuan Ketua DPD Sumut LSM PMPR Indonesia Via Seluler menuturkan bahwa dirinya sudah mendapatkan laporan bahwa akan LSM PMPRI akan Turun Ke Kantor UPT Pelabuhan Sikara Kara. "Saya sudah dapat laporan bahwa Anggota saya di Kabupaten Mandailing Natal akan Turun Ke Kantor UPT Pelabuhan Sikara Kara Natal,dan Kejaksaan Cabang Natal untuk meminta penegak hukum untuk memanggil dan Memeriksa Kepala UPT Pelabuhan Sikara Kara terkait Dugaan Korupsi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Parlimbungan Ketek Tahun Anggaran 2016 lalu,papar nya.

Selanjutnya Setelah Aksi nanti Kita akan serahkan Dokumen Temuan nya secara resmi agar diproses sesuai dengan Undang - Undang. Hingga berita ini diturunkan Kepala UPT Pelabuhan Sikara kara belum bisa dimintai keterangan terkait Tudingan Korupsi Pada Proyek Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Parlimbungan Ketek Tahun 2016 lalu. (*)

Penulis   : Kurniawan

Editor    : Helmy Ridar

 

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat.

 

Sumbar,(KT) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan harapan agar Muhammadiyah dan organ-organnya terus eksis dan jaya menyiarkan Islam serta mendukung dan membantu pemerintah untuk membangun masyarakat. “Mudah-mudahan Muhammadiyah selalu eksis dan jaya menyiarkan Islam dan membantu pemerintah,” harapnya saat memberi sambutan pada acara Silaturahmi Syawal 1439 H Muhammadiyah Sumbar di Gedung Pancasila Muaro Sijunjung, Kab. Sijunjung, Rabu (11/7/2018).

 

Sebelum memanjatkan harapannya, Gubernur terlebih dahulu mengutarakan testimoninya tentang Muhammadiyah. “Saya sampaikan ini sebagai motivasi dan pembajaran bagi Bapak/Ibu kader Muhammadiyah, maupun anggota organisasi-organisasi lain,” ujarnya.

 

Di mata Gubernur, Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang di dalamnya berhimpun kader-kader yang solid, loyal, pantang menyerah, dan yang paling utama, kompak. Ia mengaku terkesan dengan kader Muhammadiyah dan Aisyiyah yang tak kenal lelah bekerja siang-malam baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi masyarakat.

 

“Mengalahkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang setiap jalan keluar dari kantor digaji. Ini tanpa digaji. Luar biasa. Salut saya,” ungkapnya. Karakter kader ini, sambung Gubernur, adalah sebab utama Muhammadiyah besar dan akan terus membesar. “Karena kadernya setia. Tak pernah lelah berjuang,” sebutnya.

 

Namun kesetiaan bukan semata modal yang dimiliki kader Muhammadiyah. Gubernur juga menyebutkan bahwa kader Muhammadiyah adalah kader cerdas, berkualitas, di saat yang sama, pintar menempatkan diri dalam situasi apapun.“Ini membuatnya terpakai di banyak tempat, menjadi menteri di berbagai rezim yang berbeda,” ulasnya.

 

Amal Usaha Muhammadiyah sendiri, menurut Gubernur, telah banyak membantu kerja pemerintah walau tak didukung dana hibah bansos dari pemerintah. “Walau bansos dan hibah jarang, namun Muhammadiyah tetap mandiri. Dengan kemandirian Amal Usahanya telah membantu dan mendukung pemerinah banyak. Kami merasa terbantu,” ungkapnya.

 

Mengakhiri testimoninya, Gubernur menyebutkan, yang cukup berkesan baginya adalah kemampuan Muhammadiyah untuk memberi warna dan pengaruh di dunia politik. Dikatakannya, “Walau bukan partai politik, namun dalam politik punya pengaruh.“ Gubernur juga memberikan catatan khusus mengenai acara silaturahmi sendiri.

 

Dikatakannya, penyelenggaraan acara Muhammadiyah yang terus berpindah antar Kabupaten/Kota di Sumbar dan tidak melulu di satu tempat tertentu merupakan cerminan bahwa kader Muhammadiyah tersebar di semua daerah. “Tanda juga bahwa Muhammadiyah memang mengakar,” pungkasnya.

 

Di kesempatan yang sama, senada dengan Gubernur, Bupati Sijunjung Yuswir Abidin juga menyampaikan bahwa pemerintahannya terbantu dengan eksistensi Muhammadiyah. “Peran Muhammadiyah, walaupun di sini redup-redup terang, namun di Sijunjung, perannya besar. Ada panti asuhan itu yang mengukirkan prestasi dan banyak lahi lainnya. Terima kasih,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muhti, mewakili Ketua Umum yang berhalangan hadir, dalam sambutannya mengajak kader Muhammadiyah menjadikan acara silaturahmi kali ini sebagai momentum untuk melanjutkan amal ibadah yang telah dilakukan sepanjang Ramadhan lalu. “Mari kita senantiasa melanjutkan dan meningkatkan apa yang telah kita tunaikan selama ramadhan. Tadarus jangan berhenti, ibadah malam jangan tinggalkan,” ajaknya.

 

Dalam konteks yang sama, Abdul Muhti juga mengajak seluruh kader dan undangan yang hadir untuk senantiasa menjaga kerukunan di tengah kekayaan budaya dan perbedaan yang ada di Indonesia. “Ini penting dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Lebih penting lagi selama masa-masa politik ini,” imbuhnya.

 

Mengutip Quran Surat Hujurat ayat 13, Abdul Muhti menekankan bahwa perbedaan merupakan kehendak Allah. Tidak ada satu suku/raspun yang lebih baik dari yang lain di mata Allah kecuali yang paling bertaqwa. Atas dasar itu, ia mengutarakan keberatannya terhadap slogan-slogan seperti “waspadai Asing dan Aseng” yang menurutnya bertentangan dengan kalimat“li ta’aarafuu” dari ayat yang tadi ia kutip. “Saya tidak begitu suka dengan slogan waspadai asing dan aseng. Karena itu menyudutkan suku lain yang merupakan ciptaan Tuhan juga. Orang tidak bisa memilih lahir di suku mana. Mari kita jaga kerukunan,” pungkasnya.

 

Acara Silaturahmi Syawal 1439 H Muhammadiyah Sumbar ini dihadiri oleh Anggota DPD RI, Leonardy Harmainy, Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus, Kader Muhammadiyah Pusat Darul Siska, Ketua Aisyiyah Sumbar Meiliarni Rusli, dan Forkopimda.

 

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar Shofwan Karim menyebutkan, Kab. Sijunjung ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Silaturahmi Muhammadiyah Sumbar tahun ini karena geliat Muhammadiyah di sana yang dikatakannya dalam tanda petik, redup-redup terang.

 

“Mengapa Sijunjung? Ya karena redup-redup terang,” jelasnya.

 

Untuk menyemangati kembali, Shofwan Karim mengatakan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sijunjung telah merencanakan akan membangun Pusat Dakwah. Untuk itu, akan dilakukan pembebasan lahan seluas kurang lebih 1,1 hektare di mana 9000 m2 dari lahan tersebut dihibahkan oleh pemilik lahan, sementara sisanya akan dibeli oleh PDM.

 

“Saya sudah garisbawahi laporan yang dibilang PDM Sijunjung. Wajibkan semua kader minimal 10 ribu rupiah,” ujarnya memberikan arahan pada kader guna menghimpun dana untuk biaya pembebasan tanah seharga 100rb/meter2 itu.

 

Shofwan Karim juga meminta kader Muhammadiyah Sijunjung untuk berjalan berdampingan dan membantu pemerintah, bukan sebaliknya; membuat jarak dan menentang.

 

Hal ini ia sampaikan karena ia mendapat kabar bahwa Kader setempat memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah. “Ado yang baganyih karena belum direspon oleh pemda. Saya saja berkali2 mengontak Kepala Daerah, saya jalin silaturahmi terus-menerus. Jadi, kepada kader, saya minta jangan pasif. Jangan berjarak dengan pemerintah,” pungkasnya.

 

Sumber : Humaspemprov sumbar /Zulfahmi

Editor     : Helmy Ridar

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Pengamat Ekonomi Riau Trian Zulhadi dan juga Dosen tetap UIN.

 

Teluk kuantan,(KT) -  Pengamat Ekonomi Riau Trian Zulhadi dan juga Dosen tetap UIN mengatakan, Pemerintahan MH harus sudah merencanakan kebutuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru di negeri jalur ini. Karena menurut beliau tingkat pengangguran terbuka diprediksi akan terus meningkat khususnya tingkat pencari kerja tamatan SLTA dan sarjana.

 

Kebutuhan akan modal sama pentingnya dengan kebutuhan akan SDM didalam proses pembangunan daerah karena modal akan dapat meningkatkan kapasitas produksi.. nah untuk mengantisipasi tingkat pengangguran terbuka ini disarankan pemerintahan MH harus sudah merencanakan kebutuhan akan berapa modal yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja dimaksud agar target pembangunan daerah dapat tercapai menurut beliau.

 

Ironisnya beliau mengatakan apakah pemerintahan MH tidak punya perencanaan kebutuhan modal atau investasi beliau hanya mengatakan fakta dan data saat ini ekonomi kuansing lesu tidak bergairah akibat harga karet tidak kunjung naik..dan beberapa indikator makro lainnya juga menunjjukan tidak signifiikan mempengaruhi tingkat ke arah kesejahteraan yang lebih membaik.

 

Ditambahkan pula sejak dibuka KPU pendaftaran caleg 2019 beliau memperediksi para tamatan SLTA dan sarjana yang masih usia produktif akan berbondong untuk menjadi caleg..beliau juga mengatakan modal menjadi caleg itu tidak sedikit,” tutupnya.(*)

 

Penulis   : Roder

Editor      : Helmy Ridar

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Daulat Sihombing, SH, MH, Advokat pada Kantor Sumut Watch selaku Kuasa Hukum Mara Salem Harahap alias Marsal, Pemred sekaligus Wartawan Media Online LasserNewsToday.

 

Sumut,(KT) -  Daulat Sihombing, SH, MH, Advokat pada Kantor Sumut Watch selaku Kuasa Hukum Mara Salem Harahap alias Marsal, Pemred sekaligus Wartawan Media Online LasserNewsToday, dalam sidang perdana Praperadilan di PN. Simalungun, 10/7/ 2018, mengatakan bahwa penetapan dan penahanan Polres Simalungun terhadap Marsal tidak sah, cacat yuridis dan batal demi hukum.

 

Lebih lanjut dijelaskan, dalam sidang praperadilan antara Marsal selaku Pemohon melawan Kapolres Simalungun selaku Termohon, yang dipimpin hakim tunggal Rosida Silalahi, SH dan dihadiri Kuasa Termohon, Daulat Sihombing, SH, MH menguraikan 6 (enam) narasi hukum yang menjadi alasan Pemohon untuk menggugat Kapolres Simalungun.

 

Pertama, Termohon melanggar Putusan MK Nomor : 130/ PUU – XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, karena sejak Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sp.Dik/50/I/2018/Reskrim, tertanggal 29 Januari 2018 hingga Pemohon mengajukan praperadilan ke PN. Simalungun tertanggal 26 Juni 2018, Termohon tidak memberikan SPDP kepada Pemohon atau kuasanya.

 

Putusan MK Nomor : 130/ PUU – XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, bahwa : “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

 

Kedua, Termohon melanggar Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, karena Termohon dalam penetapan dan penahanan Pemohon sebagai Tersangka diragukan TIDAK MEMENUHI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP BERDASARKAN SEDIKITNYA DUA ALAT BUKTI.

 

 MK Nomor : 130/PUU – XIII/2015, memutuskan bahwa : (1) Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. (2) Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasalk 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No, 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP”.

 

Faktanya dalam penetapan dan penahanan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon sama sekali tidak memberitahukan kepada Pemohon, tentang adanya bukti permulaan yang cukup berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015. Jo. Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

 

Ketiga, Termohon melanggar Azas Hukum Lex Specialis Derogate Legi Generalis, karena Termohon dalam penetapan dan penahanan Pemohon sebagai Tersangka, tidak berlandaskan UU Pokok Pers/ UU Pers yang bersifat khusus atau lex specialis, sebagaimana Pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999 dan Pasal 15 UU No. 21 Tahun 1982. Pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengatur bahwa dalam hal seseorang atau sekelompok orang merasa dirugikan pemberitaan pers, maka sebelum mengajukan keberatan ke dewan pers atau melaporkan ke institusi kepolisian atau mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, WAJIB terlebih dahulu mengajukan HAK JAWAB ATAU HAK KOREKSI kepada redaksi. Pasal 15 UU No. 21 Tahun 1982 tentang UU Pokok Pers, mengatur sistem pertanggungjawaban pidana pers bersifat suksesif atau fiktif yang dikenal dengan istilah pertanggungjawaban AIR TERJUN atau WATERFALL, dimana pertanggungjawaban pidana pers dapat diwakilkan atau dialihkan kepada orang lain secara menurun atau dari atas ke bawah menurut struktur managemen perusahaan pers yang bersangkutan”.  

 

Keempat, Termohon melanggar UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor, karena Termohon dalam penetapan dan penahanan Pemohon sebagai Tersangka tidak mempertimbangkan tentang hak dan peran warga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999, jo. UU No. 20 tahun 2001, mengatur tentang peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 42 ayat (1) mengatur : “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi”.

 

Faktanya berita atau tulisan Marsal mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang tak dapat dipisahkan dengan Laporan Pengaduan DPD LSM – LASSER RI (Lembaga Aspirasi Seruan Peduli Rakyat RI) Propinsi Sumut ke Ketua KKP - RI, Nomor : 02/DPD/Lsm-Lasser RI/ Sumut/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, tentang “Dugaan Korupsi Proyek Rehab Diskresi RSUD Perdagangan TA 2017, Sebesar Rp. 9,1 Miliar”, sesuai dengan Tanda Terima Surat/ Dokumen KPK - RI, tangggal 12 Maret 2018, an. Pelapor MARUBA SINAGA.

 

Beranjak dari ketentuan Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa : “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”, maka perkara Pemohon haruslah ditunda atau dihentikan sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang dugaan korupsi Rehab Diskresi RSUD Perdagangan, yang disampaikan ke KPK - RI.

 

Kelima, Termohon melanggar Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, karena Termohon dalam penahanan terhadap Pemohon sebagai Tersangka, tidak berdasarkan syarat objektif yang diatur Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 21 ayat (4) huruf a UU No. 8 Tahun 1981, mengatur : “Penahanan ....hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.

 

Sementara itu, Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946, adalah tindak pidana umum yang penerapannya “negara dalam keadaan bahaya”, sehingga tidak relevan dan bertentangan dengan UU Pokok Pers, sedangkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan tentang UU RI No. 11 Tahun 2008, merupakan tindak pidana umum yang tidak relevan dan bertentangan juga dengan UU Pokok Pers/ UU Pers, dan sanksinya hanya diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

 

 Keenam, Termohon melanggar Pasal 24 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, karena Termohon dalam penahanan lanjutan kepada Pemohon tanpa Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari PU. Termohon menahan Pemohon dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han/50/VI/2018/Reskrim, tanggal 04 Juni 2018, untuk waktu paling lama dua puluh hari, terhitung 04 Juni 2018 s/d 23 Juni 2018.

Namun ketika Surat Perintah Penahanan Pemohon berakhir tanggal 23 Juni 2018, Termohon tidak mengeluarkan Pemohon demi hukum dari tahanan dan/ atau tidak memberikan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari PU kepada Pemohon atau Kuasanya. Pasal 24 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ayat (1) mengatur : “Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik ...............hanya berlaku paling lama dua puluh hari”. Ayat (2) : “Jangka waktu .........,”dapat diperpanjang oleh PU untuk paling lama empat puluh hari”.

 

Berdasarkan alasan itu, Daulat Sihombing, SH, MH, memohon agar Hakim Praperadilan memutuskan pada pokoknya, pertama tindakan Termohon dalam penetapan dan penahanan Pemohon sebagai Tersangka, tidak sah, cacat yuridis dan batal demi hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua, memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. (*)

 

Penulis  : Kurniawan

Editor      : Helmy Ridar

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : M. Afan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Pemkab Karimun, Kepri.

 

Karimun,(KT) – Kepala Dinas Pertanian, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri menyesal menjadi kepala dinas pasalnya, anggaran APBD untuk SKPDnya sangat minus, sedangkan pengeluaran sangat besar, ditambah lagi ada oknum yang meminta bantu kepada dirinya.

 

Hal tersebut dikatakan, M.Afan Kadis Pangan dan Pertanian Pemkab Karimun, Kepri kepada karimuntoday.com beberapa waktu lalu, diruang kerjanya,” Ya’ Dia sangat menyesal menjadi Kepala Dinas, kalau tahu seperti ini lebih baik menjadi Kabid saja, pasalnya anggaran yang dikucurkan ke SKPD dipimpinya sangat minus sekali dibandingkan dengan Dinas lainya, ditambah lagi adanya oknum yang meminta bantu, kalau tidak dibantu, susah juga karena berteman.

 

“ Kalau tahu seperti ini, lebih baik saya menjadi Kabid saja, dan menyesal saya menjadi Kepala Dinas,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Kegiatan di SKPD nya kebanyakan dana aspirasi dari anggota dewan, sedangkan yang berasal dari SKPDnya minus, sehingga dia merasa kesulitan masalah keuangan, sedangkan pengeluaran cukup besar setiap bulanya,” Tutupnya

 

Secara terpisah, HM.Firmansyah Sekdakab Karimun, ketika dikonfirmasi terkait Kepala Dinas Pangan dan Pertanian menyesal menjadi Kepala Dinas Mengatakan, anda (wartawan-red), lansung saja konfirmasi dengan Bapak Bupati atau dengan Bapak Wakil Bupati, karena beliau yang mengangkat Kepala Dinas,” Ujarnya Singkat

 

Secara terpisah, Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait salah seorang kepala dinasnya menyesal menjadi kepala dinas, belum dapat dimintai tanggapanya.(*)

 

Penulis     : Lukman Hakim

Editor       : Helmy Ridar

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31