humas karimun
humas karimun
kabupaten lingga lagi
kabupaten lingga lagi
karimuntoday.com - Items filtered by date: Saturday, 07 July 2018

 

Ket Photo : Ilustrasi.

Kuansing,(KT) – Salah seorang Praktisi Hukum di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau terkejut ketika mendapat informasi bahwasanya dari Laporan Hasil Pemeriksaan,(LHP) di Pemkab Kuansing pada Tahun 2017 silam, BPK RI Perwakilan Riau Memberikan Predikat Wajar Tanpa Pengeculian,(WTP), tentunya sangat di pertanyakan, pasalnya, pada tahun tersebut banyak kasus dugaan korupsi ditangani oleh Penegak Hukum salah satunya, Dugaan Korupsi Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kuansing, saat ini masih dilidik oleh Dirkrimsus Polda Riau, artinya, dengan pemberian WTP tersebut tentu menjadi pertanyaan besar di benak masyarakat.

Hal tersebut dikatakan, Zubirman SH Praktisi Hukum di Kuansing kepada karimuntoday.com Sabtu,(7/7/2018), Dia mempertanyakan tolak ukur BPK RI Perwakilan Riau memberikan Predikat WTP kepada Pemkab Kuansing untuk Tahun 2017 silam,pasalnya, pada tahun tersebut bermacam kasus korupsi ditangani oleh penegak hukum,jadi apa orentasi BPK RI Perwakilan Riau memberikan WTP tersebut, harus di jelaskan ke public, selain itu juga diminta kepada BPK RI Perwakilan Riau, untuk mengespos ke public terkait hasil pemeriksaan dilakukan auditor terhadap pemkab kuansing pada tahun 2017 silam, biar terang benderang.

“ Aneh tapi Nyata, Pemkab Kuansing, Riau, menerima WTP dari BPK RI Perwakilan Riau, sudah 7 Tahun berturut-turut, pemberian WTP tersebut atas laporan Keuangan Pemkab Kuantan Singingi pada tahun 2017 silam, tentunya sebagai praktisi hukum di kuansing dia sangat mempertanyakan, kenapa BPK RI Perwakilan Riau memberikan WTP, padahal bermacam masalah keuangan saat itu sampai sekarang masih terjadi di pemkab kuansing, bahkan dari hasil pemeriksaan auditor BPK RI Perwakilan Pekanbaru pada tahun 2018 ini, masih ditemukan adanya SPJ Fiktip salah satunya di Bagian Perlengkapan Setda Kuansing, itupun dari hasil temuan BPK RI Perwakilan Riau, ketika melakukan uji petik di Bengkel “ Putri Motor “ Sungai Jering Taluk Kuantan,dan juga ada beberapa kasus dugaan korupsi yang tengah dilidik oleh Penegak Hukum salah satunya adanya dugaan Mark'up Anggaran Tunjangan Perumahan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kuansing, saat ini tengah ditangani oleh Dirkrimsus Polda Riau,” Tukasnya

Ditambahkanya lagi, Sebagai Putra Asli Kuansing di merasa senang apabila, Pemkab Kuansing mendapatkan WTP, dari BPK RI Perwkalian Riau, namun, BPK harus menjelaskan ke public terkait temuanya beberapa waktu lalu, di bagian perlengkapan dan bagian umum, apakah berpotensi kerugian negara atau tidak, untuk menjaga ke kredibilitas dan profesionalisme BPK RI Perwakilan Riau, selayaknya sekali lagi diberitahukan kepada masyarakat, agar tidak ada kecurigaan bahwasanya pemberian WTP tersebut patut dipertanyakan,” Tuturnya

Secara terpisah, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Harry Purwaka SE.MSF.CA, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait, Pemerintah Kabupaten Kuansing, Riau, kembali mendapatkan WTP.atas Laporan Hasil Pemeriksaan,(LHP), Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Tahun 2017, yang diserahkan pada Jum’at (6/7/2018), di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, belum dapat dimintai konfirmasinya.(*)

Penulis   : Lukman Hakim

Editor     : Helmy Ridar

 

 

 

 

 

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Ilustrasi.

Lingga,(KT) - Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Bunda Melayu (LSM-LBM) meminta kepada Pemda dalam hal ini Inspektorat untuk intens melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Kades lingkup Pemkab Lingga. Hal itu dilakukan guna mengurangi terjadinya pelanggaran.

Hal tersebut dikatakan,Ketua LSM-LBM, Hairul Anwar kepada karimuntoday.com, Sabtu,(7/7/2018), Dia meminta ketika menyampaikan rekomendasi dari Inspektorat harus lebih tegas kepada Bupati. Hal ini dinilai sangat penting untuk memberikan efek jera kepada Kepala Desa yang melakukan pelanggaran dengan tetap mengacu kepada aturan perundang-udangan yang berlaku.

"Terkait program bantuan keuangan Dana Desa (Pusat) maupun Alokasi Dana Desa (APBD), kami harapkan agar dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan, sehingga dalam implementasi dan penyelenggaraan pemerintah desa tidak terjadi masalah di kemudian hari’’ ujarnya.

Diketahui beberapa Minggu yang lalu inspektorat melakukan monitoring di empat desa yaitu Desa Kerandin, Desa Limbung, Desa Teluk dan Desa Pekake. Dari hasil pemeriksaan inpekstorat ditemukan banyak pelanggaran sehingga diminta untuk segera mengembalikan uang negara.

 "Inspektorat seharusnya rutin melakukan pemeriksaan jangan sampai masyarakat menilai inspektorat tebang pilih dalam pemeriksaan keuangan desa,” ucapnya

 Dan terakhir, pembinaan terhadap aparatur desa sangatlah penting untuk upaya pencegahan" terangnya. Adapun keempat Desa yang dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat adalah Kepala desa yang dinon aktif semetara oleh bupati terkait permasalah terlibat dalam penerbitan surat kepemilikan lahan dari PT.CSA,” Tutupnya

Secara terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait permintaan LSM –LBM harus lebih tegas ketika menemukan adanya pelanggaran masalah keuangan ketika melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa sebagai pengelola dana desa, belum dapat dimintai tanggapanya.(*)

Penulis    : Lukman Hakim

 

Editor       : Helmy Ridar

Published in LINGGA

KALENDER BERITA

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31