humas karimun
humas karimun

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

 

Ket Photo : Kabid Pertanian Pemkab Kuansing,  Syoffinal SP MSi.

 

Kuantan Singingi,(Karimuntoday.com) – Kebun Sawit Pemkab Kuansing berlokasi di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau di tanam pada tahun 2001 silam, di Era Kepemimpinan Bupati Sukarmis, kondisinya saat ini telah di kuasai oleh masyarakat sumbar, pasalnya semenjak tahun 2014 sampai sekarang pendapatan dari kebun sawit milik  pemkab kuansing tidak pernah lagi menerima  hasil atau keuntungan dari produksinya.

 

Hal etrsebut dikatakan, Kabid Pertanian Syoffinal SP MSi,ke awak media ini di ruangan kerjanya Kamis,(26/4/2018),  Ya’ sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tahun 2018 pemkab kuansing tidak menerima hasil produksinya dan juga pasca kebun tersebut tidak terpelihara sama sekali,dan  tidak dijaga maka datang oknum warga dari sumbar untuk mengambil hasil kebun sawit tersebut, serta menguasai lahan bahkan sudah di kavling-kavling.

 

“ Oknum Warga sumbar berani mengkapling-kapling lahan kebun sawit tersebut katanya lokasi kebun sawit yang ditaman oleh pemkab kuansing adalah tanah ulayat warga sumbar, karena merasa memiliki hak atas tanah tersebut, makanya mereka kuasai,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Pada awal tahun 2018 kemarin Bupati Kuansing sudah berkoordinasi dengan pihak TNI untuk mengamankan daerah perbatasan, akan tetapi kala itu tidak ada anggaran untuk tenaga atau pekerja yang di pekerjakan di kebun sawit tersebut dari Dinas Pertanian, dan juga apabila ada pihak dari pemkab kuansing ke lokasi kebun sawit tersebut akan di hadang dan di ancam oleh massa berasal dari sumbar yang menguasai lahan tersebut, Tukasnya

 

Secara terpisah, Muhjelan Arwan Assisten I  Pemkab Kuansing ketika dimintai tanggapanya diruang kerjanya terkait hal tersebut mengatakan, Sampai saat ini belum ada titik temu penyelesaian tentang kebun sawit milik pemkab kuansing yang berada di perbatasan Riau-Sumbar, antara pemkab kuansing dengan pemerintah daerah dhamasraya sumbar, dan sebaiknya untuk lebih detil lagi konfirmasi lansung dengan Bupati Kuansing, dan anehnya," kalau bisa beritanya jangan di ekspos dulu,” Katanya

 

Secara terpisah, Bupati Kuansing, H.Mursini sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya terkait sudah sampai dimana penyelesaian atau mediasi sengketa lahan antara warga sumbar dengan pemkab kuansing belum dapat dimintai konfirmasinya (lidia ningsih)

 

Editor : helmy ridar

 
Ket Photo : Abdul Rahman, SH Kuasa Hukum PT KJJ.
 
TANJUNGPINANG, (KT)
- Sehubungan dengan penetapan Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dan mencermati pemberitaan atau isu yang sedang berkembang. Maka penasehat hukum PT. Kartika Jemaja Jaya (PT.KJJ) Abdul Rahman mengaku sangat perlu mengklarifikasi beberapa hal sehingga tak menjadi satu isu-isu liar di tengah masyarakat. "Dengan harapan bahwa penjelasan ini nantinya dapat menjadi pertimbangan kepada siapapun yang ingin mengeluarkan pendapat tentang masalah di atas,"kata Abdul Rahman, SH, dalam rilisnya yang diterima Karimuntoday.com, Kamis (26/4/2018). Ia memaparkan, bahwa PT KJJ memiliki pemahaman tentang penetapan Bupati Anambas itu, adalah sesuatu proses hukum biasa. Karena katanya, Indonesia adalah negara hukum, maka pihaknya (PT. KJJ) akan menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan. "Dalam hal ini PT KJJ memiliki hak sebagai investasi asing/PMA untuk dilindungi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor. 25 Tahun 2017 tentang penanaman modal, pasal (3) menyebutkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban memberikan kepastian hukum dan kenyamanan investasi,"jelasnya. Menurutnya, bahwa investasi perkebunan karet yang akan dikembangkan oleh PT.KJJ di Pulau Jemaja adalah investasi legal yang memiliki perizinan dari pusat sampai ke daerah lengkap dan sudah sesuai dengan rencana Tata Ruang, Rencana Tata Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang. "Bahwa sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewajiban seorang kepala daerah adalah menjalankan ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam pemahami kami, Bupati Wajib menjalankan perda No. 3 tahun 2013 tentang rencana tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas,"urainya. Ia mengatakan, kegiatan investasi perkebunan karet di pulau Jemaja sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan apapun dan bisa dilakukan oleh perusahaan manapun, termasuk PT. KJJ, asalkan memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "PT KJJ melaporkan Bupati Kepulauan Anambas adalah upaya yang sangat terakhir kami lakukan. Setelah berbagai proses mediasi kami lakukan tetapi tidak mendapat respon apapun. Dan, bahkan alat berat kami dibakar oknum yang mengkordinir aksi pembakaran seperti, Samsul Bahri, Kusnadi, Nevi, War, Indrus, Anis dan Saiful sehingga perusahan mengalami kerugian ratusan miliar. Dan, kami akan segera meminta polisi menangkap para pelaku,"bebernya. Rahman mengatakan, dalam mediasi di Kantor Menkopolhukam, tanggal 23 Desember 2017, dimana perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diwakili Sekda, Camat Jemaja, Camat Jemaja Timur dan dari Kementerian Pariwisata secara jelas dan lugas memberikan petunjuk kepada Sekda, bahwa sekiranya Bupati ingin menjadikan semua kawasan Pulau Jemaja sebagai kawasan usaha Pariwisata, kewajiban pemerintah merubah RT/RW sebelum membuat satu kebijakan, apalagi melarang investasi satu perusahaan yang sudah memiliki perizinan. "Berhubungan dengan penelitian IPB yang menjadi dasar Bupati melarang investasi PT.KJJ, karena menurut kami hasil kajian IPB yang dilakukan 10 hari tersebut sangat bertentangan dengan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang Kepulauan Anambas,"urainya. Selain itu, menurut Rahman, hasil kajian tersebut dengan menggunakan mata anggaran kajian potensi kabupaten Kepuluan Anambas, tetapi kesimpulannya sangat subjektif dengan menyatakan, PT KJJ tidak cocok berinvestasi perkebunan karet di Jemaja. Sehingga hasil kajian ini, lanjut dia, dalam pemahamannya dijadikan bupati sebagai alat kejahatan/alasan untuk menutup PT. KJJ. "Pemerintah hanya menggunakan Amdal sebagai rujukan satu kajian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehingga apabila bupati menggunakan hasil kajian IPB untuk menutup PT KJJ adalah merupakan salah satu kesalahan besar yang tidak di ingatkan oleh para pendukungnya, atau hasil kajian IPB untuk menutup PT. KJJ adalah merupakana kesalahan besar yang tidak diingatkan oleh para pendukungnya, atau hasil kajian IPB bukan Undang-undang yang dapat dijadikan dasar bupati menutup PT. KJJ,"terangnya panjang lebar. Dalam perkembangan kehidupan berdemokrasi, kata Rahman, adalah sangat bijaksana apabila Bupati membantu masyarakat tetapi apakah bantuan tersebut sesuai dengan Undang-undang. Apabila tidak sesuai undang-undang maka masyarakat yang mencelakakan Bupati. "Bahwa selama ini ada pihak- pihak yang menuduh perusahaan klainnya, hanya ingin melakukan ilegal logging, di Kepulauan Anambas, dengan tegas pihak yang menuduh PT.KJJ hanya ingin melakukan ilegal logging. Dengan tegas kami menolak karena izin kami adalah usaha perkebunan karet dan belum pernah bekerja lebih jauh di Pulau Jemaja tersebut,"pungkasnya. (r/helmy ridar) editor : helmy ridar
  

Ket Photo : Polres Natuna  dan Polsek Bunguran Timur dan Satpol PP Pemkab Natuna gelar razia miras oplosan di Kota Ranai, Rabu malam. foto istimewa

NATUNA, (KT)
- Menyikapi perintah Wakapolri Komben Pol Syafruddin mengungkap kasus minuman keras (miras) oploson hingga ke akar-akarnya, Polres Natuna tadi malam, di Kota Ranai, menggelar operasi cipta kondisi dalam rangka pemberantasan miras oplosan di wilayah hukum POlres Natuna. Personil gabungan satuan terdiri dari anggota Polres Natuna, Polsek Bunguran Timur, dan Satpol PP Pemkab Natuna sebelum ke lapangan, diapelkan dahulu di Mapolsek Bunguran Timur, Rabu (25/4/2018), sekitar pukul 21.00 WIB dipimpin Kabag Ops Polres Natuna Kompol Elfizar, didampingi Kapolsek Bunguran Timur Kompol M. Sibarani, Kasat Reskrim Polres Natuna AKP Edy Wiyanto dan Kasi Pengawasan Polres Natuna Ipda Impor Wake. "Dalam Cipkon (cipta kondisi) ini, kita menurunkan 40 personil, sasaran atau target cipta kondisi yaitu; miras oplosan, minuman bear dan narkoba,"kata Kapolres Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto melalui Kasat Reskrim Polres Natuna AKP Edy Wiyanto, kepada karimuntoday.com, Kamis (26/4/2018) pagi. Dijelaskannya, ada sejumlah lokasi yang menjadi sasaran, diantaranya; kios batu kapal milik Sihombing (62), namun tidak ditemukan miras oplosan disana. Sasaran berikutnya, warung Siahaan (45), di Batu Kapal, Kelurahan Ranai, juga tidak di temukan miras. "Tapi ketika kita merazia warung Sudirman milik Pandu Wira Zenata (35), di jalan Air Payang RT02/RW 02, Kecamatan Bunguran Timur, kita menemukan minuman arak sebanyak 19 botol, minuman mastes 3 kes dan minuman heineken 1 kes. Selanjutnya barang bukti (BB) yang ditemukan kita bawa dan pemilik warung dibawa ke Polsek Bunguran Timur untuk dimintai keterangan,"ujar perwira melati tiga dipundak yang murah senyum ini. Ia menambahkan, kegiatan cipta kondisi dimulai dari pukul 21.00 WIB hingga pukul 22.30 WIB. "Selama kegiatan berlangsung situasi terdapat aman dan terkendali,"tutupnya. Sebelumnya dikutip dari merdeka.com, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengatakan sudah melakukan kerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk memberantas narkoba, terutama minuman keras (Miras) oplosan. Hal itu dilakukan agar tak ada lagi korban yang meninggal akibat menenggak miras oplosan. "Miras-miras sudah sekarang sudah, semua tokoh sudah semangat setelah saya ultimatum bahwa segera selesaikan saya kasih target waktu sebelum bulan Ramadan," kata Syafruddin usai melakukan olahraga bersama atlet Asean Games di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (15/4). Ultimatum yang dilakukan oleh dirinya karena dia tak mau selama umat muslim menjalankan ibadah Puasa terganggu dengan adanya miras oplosan yang bisa mematikan. "Kenapa demikian karena nanti mengganggu ya orang mau beribadah terus ada isu miras, bulan Ramadan isinya agama semua ya, isunya-isinya rohani, isu kita dalam menjalankan ibadah yang khusus bagi umat Islam," ujarnya. Orang nomor dua di Polri itu menginstruksikan aparat kepolisian mengungkap kasus miras oplosan hingga ke akar-akarnya. Ia mengaku geram dengan peredaran miras oplosan yang telah merenggut puluhan nyawa. "Ungkap sampai ke akar-akarnya, sampai otaknya, sampai dalangnya, pelakunya, distributornya, yang pengaruhi, yang punya pikiran, yang punya skenario dan sebagainya," ujar Syafruddin. Jenderal bintang tiga itu juga meminta agar para pelaku dijatuhi hukuman berat. "Koordinasikan dengan jajaran penegak hukum lainnya, jaksa dan pengadilan. Berikan hukuman putusan pengadilan yang maksimal. Tak ada toleransi," tegas Syafruddin. (/helmy ridar) editor : helmy ridar
 

Ket Photo : Danlantamal IV Tanjungpinang melantik Danlanal Tanjungbalai Karimun di Mako Lanal Karimun, Rabu (25/4/2018), kemarin. foto dispenal.

KARIMUN, (KT)
— Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., memimpin langsung jalannya upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Lanal Tanjung Balai Karimun (TBK), dari Letkol Laut (P) Totok Irianto kepada Letkol Laut (P) Bambang Subeno, M.Tr. Hanla, Rabu (25/4), kemarin. Sertijab dilaksanakan di Markas Komando (Mako) Lanal TBK dan dihadiri Para Asisten Danlantamal IV, seluruh Komandan Lanal jajaran Lantamal IV, Jajaran Forkompimda Kabupaten Karimun, Ketua Korcab IV beserta Pengurus Korcab IV Daerah Jalasenastri Armada Barat. Upacara ini agak berbeda karena biasanya dilaksanakan di Lantamal IV Tanjungpinang. Pejabat lama, Letkol Laut (P) Totok Irianto telah bertugas selama 1 tahun 4 bulan, dan akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Pusat Pengendalian Angkatan Laut (Kapukodal) Komando Armada Timur. Penggantinya, Letkol Laut (P) Bambang Subeno, sebelumnya menjabat sebagai Komandan Datasemen Intelejen (Danden Intel) Komando Armada Barat (Koarmabar) Komandan Lantamal IV Tanjungpinang Laksamana pertama TNI R. Eko Suyatno mengatakan bahwa pergantian pejabat dalam sebuah instansi merupakan mata rantai dalam mewujudkan tugas yang akan mewujudkan organisasi dengan nuansa baru. “Hakikatnya merupakan mata rantai pembinaan personel dalam suatu organisasi, dalam rangka mendinamisasikan organisasi di jajaran TNI Angkatan Laut agar lebih mampu menjawab tugas ke depan. Hal ini tentunya dimaksud agar senantiasa responsive, antisipastif dan adaptif terhadap setiap perubahan lingkungan strategis yang terjadi,” kata Laksma Eko. Menurutnya, upacara sertijab ini juga sebagai bentuk penghormatan, kepercayaan dan sekaligus peluang yang harus dimanfaatkan oleh pejabat baru untuk membangun prestasi dan karya nyata yang lebih baik. Terlebih lagi tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks dan dihadapkan dengan keterbatasan anggaran yang tentunya dapat berpengaruh langsung kepada pelaksanaan pemeliharaan dan operasional. Namun demikian semua potensi yang dimiliki harus dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. “Karimun yang merupakan wilayah perbatasan serta berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura, akan menjadi tugas yang berat dalam menjaga situasi agar tetap kondusif. Maka, cermatlah membaca situasi serta memanfaatkannya agar terwujud situasi yang aman,” tekan Danlantamal. Dia juga menegaskan lima hal untuk kepada pejabat baru, yaitu laksanakan tugas dengan yang baik dan bertanggung jawab. Segera beradaptasi dan membaca situasi. Membangun kerja sama yang baik dan membuat situasi yang kondusif. Menjalin komunikasi dengan instansi yang ada dan bersinergitas. Lalu, mantapkan penegakan hukum di wilayah Lanal Tanjungbalai Karimun, dan selalu memegang teguh tekat untuk tidak ada aksi ilegal. “Yang paling penting adalah memegang teguh amanat serta tidak ada kompromi dengan aksi ilegal,” ujarnya. Upacara sertijab ini melibatkan seluruh prajurit Lanal TBK mulai dari kelompok Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS, serta pasukan Instansi samping TNI – Polri, Ormas, Saka Bahari dan Korsik Lantamal IV Tanjungpinang.(r/helmy ridar) editor : helmy ridar sumber : dispenal

 

Ket Photo : Jafrinaldi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau dan Bak Penampungan Air Limbah yang di Buang ke Sungai Kukok.

 

Kuansing,(KT) – Adanya pemberitaan di media online karimuntoday.com terkait PT Dutapalma Nusantara Group membuang air limbah di Sungai Kukok direspon cepat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau,dengan turun lansung ke lokasi bersama dengan Kapolsek Kecamatan Cerenti.

 

Hal tersebut dikatakan, Jafrinaldi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau, ketika dikonfirmasi karimuntoday.com di Ruang Kerjanya  Rabu,(25/4/2018), Ya’ Stafnya dari DLH kuansing sudah turun ke lokasi dimana air limbah tersebut dibuang bersama dengan bapak Kapolsek Kecamatan Cerenti dan kita sudah mengambil sampelnya untuk dilakukan penellitian di Laboratorium, apabila nantinya hasil penelitian tersebut ternyata limbah tersebut berbahaya (limbah B3), perusahaan tersebut akan kita berikan sanksi tegas.

 

“ Kemarin kita sudah turun lansung ke perusahaan PT Dutapalma Nusantara Group dan lansung ke lokasi dimana air limbah yang berasal dari pabrik sawit tersebut dibuang, dan sampelnya sudah kita kirimkan ke Labor Pekanbaru untuk diteliti untuk mengetahui apakah limbah tersebut berbahaya atau tidak,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Mulai hari ini kita sudah mengintruksikan kepada pihak perusahaan PT Dutapalma Nusantara Group agar tidak membuang limbah lagi ke sungai kukok, sampai batas waktu yang belum ditentukan, tetapi, apabila pihak perusahaan masih juga membuang limbah di lokasi tersebut kita akan memberikan saksi tegas,” Cetusnya

 

Secara terpisah, Suhardiman Amby Anggota DPRD Provinsi Riau kepada karimuntoday.com mengatakan, Dia sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolda Riau serta  pihak DLH kuansing dan Kapolsek Cerenti yang sigap menyikapi temuanya, dan dia juga bersama dengan masyarakat akan membawa kasus ini ke ranah hukum, pasalnya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sudah berlansung lama,” Imbuhnya

 

Secara terpisah, Surya Darmadi Bos PT Dutapalma Group sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya terkait perusahaan miliknya membuang air limbah ke Sungai Kukok  dan masyarakat akan menempuh jalur hukum belum dapat dimintai konfirmasinya( Roder)

 

Editor : Helmy Ridar

 

  

 

 

 

 

 

Ket Photo : Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepri Sardison di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, 24 April 2018. (foto helmy ridar).

> Menteri Eko Ajak Kepala Desa Dapat Mamfaatkan Dana Desa dengan Baik PEKANBARU, (KT) - Ribuan Kepala Desa, tenaga ahli provinsi dan kabupaten yang berasal dari Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) saat ini, sedang mengikuti kegiatan "Rembug Desa Regional Pembangunan dan Perberdayaan masyarakat desa Tahun 2018. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru yang diselenggarakan selama 3 hari, 24 -26 April itu dibuka langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo yang didampingi sejumlah pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi. Menteri Eko mengatakan,penyaluran kebijakan dana desa setiap tahun anggaran selalu meningkat selama tiga tahun terakhir ini. Misalnya, tahun 2015 kemendes PDDT menganggarkan dana Rp20,67 Triliun, perdesa Rp280,3 juta, tahun 2016 dianggarkan naik menjadi sebesar Rp46,98 T dengan perolehan perdesanya Rp643,6 jutam dan tahun 2017 pemerintah pusat mengganggarkan sebesar Rp60 T perdesanya Rp800,4 juta. "Sedangkan untuk penyerapan anggaran desa tersebuh juga terus meningkat. Misalnya, tahun 2015 mencapai 82,72 persen sebanyak 74.093 desa. Tahun 2016 penyerapannya mencapai 97,65 persen di 74.754 desa dan tahun 2017 penyerapan anggaran desanya naik mencapai 98.41 persen terhadap 74.910 desa di Indonesia,"kata Eko dalam paparannya. Dijelaskannya, bahwa pembangunan desa- desa di Indonesia berjalan dengan cepat dan masif, untuk dewasa ini laju penurunan kemiskinan di desa lebih cepat dari di kota. Ratio gini perkotaan dan pedesaan pada Maret 2017 juga menunjukkan penurunan serta tingkat pengangguran terbuka di desa juga menurun. "Kedepannya dana desa diharapkan tidak hanya dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat desa, namun secara berkelanjutan dapat membantu mengurangi pengangguran dan urbanisasi serta menciptakan kesempatan kerja di desa. Saya berharap berharap Kepala desa dan perangkatnya dapat bekerja dengan baik dan berkonstribusi dalam menjaga pemanfaatan dana desa. Seluruh masyarakat desa diharapkan lebih bekerja keras dan terus berupaya mewujudkan kemandirian desa,"kata Eko. Menurutnya, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarkat desa menjadi salah satu prioritas penting pembangunan nasional. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalokasikan dana yang sangat besar bagi pembangunan di desa. Banyak program pembangunan yang mengarah ke desa, baik itu Program pemerintah Pusat, program Pemerintah Provinsi maupun program Pemerintah Kabupaten/Kota. "Keberadaan desa dewasa ini tidak hanya menjadi fokus pembangunan, tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. Ketersediaan anggaran yang besar bagi pembangunan desa, hendaknya dikelola dengan tepat sehingga dapat mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarkat,"ujarnya. Namun disisi lain, menurutnya, anggaran yang besar juga berpotensi terjadi penyimpangan apabila aparat desa tidak paham ketentuan yang mengaturnya. "Sudah banyak sekali aparat desa yang berurusan dengan penegak hukum. Untuk itu para perbekel saya minta tingkatkan kualitas diri agar layak menjadi perbekel dan bekerjalah sesuai NSPK. Pahami aturan yang ada dan rajinlah berkonsultasi jika menemui permasalahan,manfaatkan Forum Perbekel yang ada untuk berdiskusi dan mencari solusi, "imbuhnya. Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri Sardison yang hadir dan ikut memimpin rombongan peserta Rembuq desa regional dari Kepri mengatakan, tema yang diangkat pada kegiatan tersebut yaitu padat karya tunai menuju desa maju mandiri dan sejahtera. "Kegiatan dilaksanakan mulai dari tanggal 24-26 April di Pekanbaru, rombongan peserta dari Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 275 orang terdiri dari seluruh Kepala Desa, tenaga ahli provinsi dan kabupaten se Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan peserta dari Provinsi Riau berjumlah 1.500 orang,"kata Sardison yang juga Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri ketika dihubungi KARIMUNTODAY.COM, Rabu (25/4/2018) pagi. Dikatakannya, berbagai permasalahan yang ada yang tentunya tidak sama di setiap desa agar dibahas dan dicari solusinya. Ia bersama peserta dari Kepri menyambut baik dan mendukung kegiatan Rembug Desa, sebagai salah satu upaya menyatukan pemikiran dan langkah dalam membangun desa. (*/helmy ridar)
Editor : helmy ridar
 
Ket Photo : Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menjamu makan malam Pangdam BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo dan Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Wijadnardi di Ranai Minggu Malam. foto humas.

NATUNA, (KT)
- Panglima Kodam (Pangdam) Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo mengharapkan sinergitas TNI, Polri dan pemerintah daerah harus terus dibangun. Disamping itu, ia juga berharap kepada seluruh unsur TNI dan Polri agar tetap menjaga netralitas, tidak terlibat dalam berbagai aktifitas politik dan terus membangun keharmonisan hubungan dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan ketertiban umum dan keamanan wilayah NKRI. "Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Natuna yang telah menyambut baik kedatangan kami beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja peninjauan persiapan peresmian berbagai fasilitas militer yang telah dibangun di Kabupaten Natuna,"kata Pangdam BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, tadi malam. Ia juga berpesan kepada Bupati Natuna agar dapat memperlakukan seluruh personil TNI yang bertugas di daerah sebagai bagian dari masyarakat yang harus terus diberikan perhatian, bimbingan serta teguran yang sepatutnya diperlukan. "saya mengharapkan kepada seluruh unsur TNI dan Polri agar tetap menjaga netralitas, tidak terlibat dalam berbagai aktifitas politik dan terus membangun keharmonisan hubungan dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan ketertiban umum dan keamanan wilayah NKRI,"ujarnya, menyikapi persiapan pelaksananaan Pilkada serentak tahun 2018. Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengutarakan, kabupaten Natuna yang merupakan salah satu wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki tujuh pulau terluar yang menjadi patokan perairan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Salah satu strategi pemerintah untuk mempertahankan wilayah NKRI, Pemerintah Pusat telahpun menetapkan upaya percepatan pembangunan sebagai perwujudan Nawacita Presiden Republik Indonesia yang menginginkan pelaksanaan pembangunan harus diprioritaskan diwilayah terpencil. "Hal tersebut disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, dimana melalui program percepatan pembangunan pada beberapa bidang, upaya peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah dapat diwujudkan melalui dukungan anggaran yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat,"kata Hamid Rizal, dalam acara Malam Ramah Tamah dengan Pangdam Bukit Barisan dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Natuna, di Rumah Makan Sisi Basisir, Ranai, Minggu (22/4) malam lalu. Hamid Rizal juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI – Polri dan seluruh unsur merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga.
"Oleh karenanya, apresiasi disampaikan kepada unsur TNI – Polri yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif, terutama dalam mewujudkan kondisi sosial yang kondusif serta pengamanan wilayah perbatasan yang profesional,"pungkasnya.(r/helmy ridar)

Editor : helmy ridar

 

Ket foto : Bupati Kuansing, H Mursini Resmi Membuka Diklat Pra Jabatan CPNS Golongan ll dan lll di Gedung Nerosa Teluk Kuantan, Provinsi Riau.

 

Kuantan Singingi, Karimuntoday.com - Bupati Kuansing H Mursini resmi membuka Diklat Pra Jabatan CPNS Golongan ll dan lll Angkatan ll formasi honorer kategori 2 provinsi Riau di lingkungan pemerintah kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan ini berada di gedung nerosa Teluk Kuantan, Selasa (24/04/2018).

 

Turut hadir Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, H Kasiarudin, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kuansing Ramli, serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kuansing.

 

Selanjutnya, Mursini menyampaikan bahwa CPNS wajib mengikuti Diklat Pra Jabatan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 351. "Saya berharap kepada seluruh CPNS supaya mengikuti LPJ dengan serius sehingga semua materi, pengalaman dan pelatihan yang di berikan dapat dijadikan bekal yang bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas CPNS ke depannya, ujar Bupati.

 

Mursini menambahkan seorang PNS harus mempunyai pengetahuan keahlian dan kemampuan yang memadai, PNS juga harus memiliki 4 kompetensi dasar seperti Prestasi, Dedikasi/ Disiplin, loyalitas dan tidak tercela. Hal tersebut yang akan menentukan perjalanan karir PNS berikutnya.

 

Pada kesempatan ini, H Kasiarudin juga menuturkan tujuan dari LPJ yaitu untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS. Selain itu pengetahuan dasar tentang penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas dan budaya kerja organisasi agar bisa melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

 

Lebih lanjut, ia menghimbau seraplah ilmu pengetahuan sebaik-baiknya dan keterampilan yang diberikan oleh Widyaiswara dan tenaga pengajar. Karena saudaralah yang menentukan keberhasilan dalam mencapai peringkat kelulusan, dan melalui kerjasama diharapkan terciptanya efek sinergi, sehingga menjadi tujuan dari lembaga pendidikan yang dapat tercapai dengan baik.

 

Terakhir, Ramli menjelaskan bahwa peserta Diklat Pra Jabatan formasi khusus tahun 2018 sebanyak 200 orang yang terdiri dari pegawai tidak tetap tenaga medis Dokter sebanyak 5 orang, 3 orang dokter umum dan 2 orang dokter gigi. Bidan 172 orang serta Tenaga penyuluh Pertanian 23 orang. Pelaksanaan kegiatan Pra Jabatan ini akan dilakukan selama 7 hari termasuk hari libur dan jumlah jam pelajaran 78 jam, tutupnya.(lidia ningsih)

 

Ket Photo : Bangunan WC Komunal Sudah Rampung di Bangun.

 

Karimun,(KT) – Proyek Pembangunan Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah,(IPAL), di Sungai Pasir,Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri Tahun 2016 lalu sudah selesai dikerjakan dengan baik sesuai dengan volume pekerjaan dan sudah di gunakan oleh masyarakat.

 

Hal tersebut dikatakan, Astriadi Direktur PT Dwi Karya Adi Tama kepada karimuntoday.com Selasa,(24/4/2018). Di Areal Kantor Bupati Karimun, Ya’ Proyek Pembangunan Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah,(IPAL), di Sungai Pasir,Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri Tahun 2016 sudah rampung dikerjakan bahkan sudah di audit oleh BPKP dan ada pemotongan dana sesuai dengan hitungan BPKP,jadi tidak ada masalah dengan proyek itu lagi.

 

“Proyek Pembangunan Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah,(IPAL), di Sungai Pasir,Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri Tahun 2016 lalu, sudah bisa di fungsikan oleh masyarakat, jadi kalau ada masyarakat  katanya yang mengeluhkan bahwa proyek tersebut mubazir dan tidak bisa di manfaatkan tentu tidak masuk akal sama sekali, karena proyek tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan volume perkerjaan,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia berharap apabila ada oknum masyarakat yang tidak puas dengan hasil pekerjaan dilakukan oleh perusahaan-nya sebaiknya dilakukan klarifikasi kepadanya agar mengetahui secara pasti kronologis sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan persepsi negative ditengah masyarakat, apalagi sampai mengatakan bahwa proyek tersebut mubazir, apalagi Proyek tersebut di awasi lansung oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah,(TP4D), Kejaksaan Negeri Karimun serta dari Dinas Pekerjaan Umum, artinya, apabila ada pihak yang mengatakan bahwa proyek tersebut dikatakan belum selesai secara tidak lansung tentu meragukan pengawasan dilakukan oleh TP4D, kejaksaan karimun,” Ungkapnya (*)

 

Ket Photo :  Dirut LPP RRI Muhammad Rohanuddin dgn Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal.

NATUNA, (KT) - Sebagai daerah Kepulauan yang berada diwilayah perbatasan, upaya membuka tabirisolasi terhadap informasi merupakan salah satu hal penting bagi mengejar ketertinggalan pembangunan daerah. Oleh karnanya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) selama ini memiliki peran penting sekaligus upaya mencerdaskan masyarakat.melalui penyampaian informasi terhadap perkembangan kemajuan pembangunan daerah.

Melalui penyiaran informasi diseluruh wilayah Kabupaten Natuna, masyarakat memiliki ruang public untuk memantau sekaligus sebagai jembatan silaturrahmi bagi menumbuhkan persatuan dan kesatuan.

Demikian disampaikan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal ketika membuka kegiatan Gelar Pesona Budaya “ Pelangi diatas Pelataran Negeri”, yang diselenggarakan oleh LPP RRI Pratama Ranai, di Pantai Kencana, Kota Ranai, Senin (23/4), kemarin.

Hamid Rizal juga menambahkan bahwa seiring berjalannya waktu, komposisi tantanan social yang terbentuk di Kabupaten Natuna menjadi semakin beragam, yang berasal dari latar belakang Suku, Agama, Adat, Istiadat dan Kebudayaan yang berbeda.

“Untuk menjadikan keberagaman tersebut menjadi potensi penggerak pembangunan, harus ada upaya pemersatu bagi membangun toleransi, keperdulian terhadap sesama dan menghargai atas segala perbedaan yang ada,”ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama LPP RRI, Muhammad Rohanuddin menyampaikan bahwa RRI memiliki peran sebagai salah satu lembaga penyiaran publik, memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, sebagai garis terdepan NKRI dan pelindung informasi.

“RRI juga berkomitmen untuk mengembangkan budaya daerah disepanjang wilayah perbatasan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme,”jelasnya.

Dijelaskan, bahwa saat ini RRI memiliki 30 siaran radio untuk daerah perbatasan. Bagi memperluas jangkauan siaran tersebut, kedepan RRI berencana untuk membangun Pemancar agar siaran RRI dapat didengar pula oleh para nelayan yang sedang melaut di Perairan Kabupaten Natuna.

“Adapun tujuan dari kegiatan ini adalahbersamaan dengan Peringatan Hari Kartini serta untuk mengajak masyarakat terutama generasi muda bangsa agar kembali mencintai adat istiadat budaya daerah sendiri,”ungkapnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala TVRI Riau dan Kepulauan Riau, Kepala LPP RRI Batam, Bukit Tinggi, Sungai Liat, Pekanbaru dan Tanjungpinang, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan tokoh masyarakat. (r/helmy ridar)

Page 1 of 207

KALENDER BERITA

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30