humas karimun
humas karimun

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

 

Ket Photo : Erwin Ismail sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Sumatera Barat, (IKSB) Kota Batam Bersama Para Pengurus.

 

Batam,(KT) -Erwin Ismail sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Sumatera Barat, (IKSB) Kota Batam resmi membuka launching IKSB CUP ke-V di Sekretariat Jalan Raden Patah No 79 pada hari selasa jam 16.15 tanggal 20 februari 2018.

 

Kemudian dari pada itu, Ketua IKSB, Erwin Ismail sekaligus memberikan mandat kepada Ikatan Keluarga Agam (IKLA), dan untuk Ketua  Panitia Pelaksana Penyelenggara Kegiatan di tunjuk saudara, H.Renol yang di ikuti oleh 18 IKA Kota dan Kabupaten yang berada di Kota Batam asal dari sumatera barat. 1 . Kab Tanah Datar 2 . Kab Solok 3 . Kab solok selatan 4 . Kab Damasraya 5 . Kab Sijunjung 6 . KotaBukit tinggi 7 . Kab Payah kumbuh 8 . Kab Padang Pariaman 9 . Kab Pasaman 10.Kab Pasaman Barat 11.Kab 50 Kota 12.Kota Padang 13.Kota padang Panjang 14.Kota sawah lunto 15.Kota pariaman 16.Kota Solok 17.Kab Pesisir selatan 18.Kab agam,

 

Dengan ajang IKSB Cup ke V yang di ikuti oleh 18 ika kota dan kabupaten insyah allah lansung di Buka oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Pariyetno pada hari jumat tanggal 16 maret 2018.

 

Kemudian, Salah seorang Pembina Ikatan keluarga Sumatera Barat (IKSB) Kota batam. Bapak H.Sudirman Sikumbang mengatakan kepada awak media kami mengadakan ajang olah raga ini melibatkan semua pengurus dan jajaran di kota Batam demi meningkatkan tali persaudaraan orang minang yang berda di kota batam asal dari sumateta barat,”  tuturnya (zulfahmi)

 

Ket Photo : Surat Izin di Miliki Sawmill dan Photo Sawmil di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

 

Kuansing,(KT) – Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, melaporkan terkait pengecekan tempat kejadian perkara dugaan adanya kegiatan illegal logging dan melakukan intrograsi terhadap pemilik Sawmill di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, setelah dilakukan cek ke TKP sementara belum ditemukan adanya kegiatan illegal loging.

 

Hal tersebut dikatakan, Kapolda Riau, Irjen Pol. Nandang kepada karimuntoday.com Selasa,(20/2/2018), YaKapolres Kuansing sudah melaporkan kepada saya bahwasanya pada hari senin,(19/2/2018), sekira jam,14.00 s/d 18.00 wib, telah dilaksanakan Cek TKP dugaan adanya kegiatan illeggal logging dan intrograsi terhadap pemilik sawmill yang terjadi di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik,Kabupaten Kuantan Singingi, Pengecekan TKP dipimpin oleh KBO Satreskrim dan kanit Idik II Satresrim Polres Kuansing beserta anggota Opsnal.

 

Adapun intograsi dilakukan kepada 4 orang pemilik sawmill, diantaranya, Amir, Umur 63 tahun, Islam, Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuansing, Puri, Desa Kasang, Umur 57 tahun, islam, Desa Kasang, Kabupaten Kuansing, Gamal,58 tahun, Islam, Desa Kasang, Kabupaten Kuansing, Siap, Umur 48 Tahun, Islam, Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuansung, dari hasil pengecekan di TKP tersebut, terdapat 4 buah sawmill di desa kasang, kecamatan kuantan mudik, kabupaten kuansing, dan saat dilakukan pengecekan di sawmill dalam keadaan tidak beroprasi.

 

Ditambahkan, Hasil Intrograsi terhadap pemilik sawmill tersebut didapatkan bahwasanya, kayu tersebut berasal dari kebun-kebun masyarakat, adapun jenis kayu tersebut diantaranya, jenis toro.durian dan pohon karet,sawmill tersebut melakukan pengolahan kayu bulat menjadi kayu pecahan, dan selanjutnya, kegiatan usaha sawmill  tersebut dilengkapi dengan izib berupa Surat Izin dari Disperindag berupa,TDP dan RPBBI,HO,NPWP, pembayaran Distribusi dan Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang pengambilan kayu.

 

Terakhir, Giat pengecekan TKP dan Intrograsi terhadap pemilik sawmill di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi berjalan lancar, Sementara belum ditemukan adanya kegatan illegal logging dan kegiatan sawmill tersebut tetap di awasi oleh Polres,perkembangan akan kami laporkan kemudian,Demikian, Tutur Kapolres ke Kapolda Riau.

 

Secara terpisah, Sumber layak dipercaya kepada karimuntoday.com Selasa,(20/2/2018), mengatakan, Kegiatan usaha sawmill tersebut, kayunya diduga kuat dari hutan lindung bukit betabuh,modus mereka dengan melansir kayu dari hutan lindung ke sawmill,untuk menghilangkan barang bukti,mengelabui petugas, setibanya di sawmill lansung diolah dan dimuat kedalam truk jenis fusso, setelah penuh sekira tengah malam atau subuh, baru dibawa menuju sumatera barat untuk mendapatkan dokumen, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu,(SKSHHK), setelah dokumen didapat, kayu tersebut lansung di bawa ke Medan dan Jakarta,Tukasnya (red/roder)

 

 

Ket Photo : Mujarab Mustofa, Koordinator Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepri Wilayah Karimun, (19/02/18).

Karimun,(KT) - Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri (Disnakertrans) Wilayah Karimun membenarkan bahwa memang ada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan oleh PT. China Communications Construction Engenering Indonesia (PT. CCCEI) seperti yang ditemukan oleh Komisi I DPRD Karimun saat sidak di Practor Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral (12/02/18) lalu.

 

Mujarab Mustofa, Koordinator Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan saat dikonfirmasi karimuntoday.com diruang kerjanya, Senin,(19/02/18) mengatakan, iya benar disana memang ada TKA yang dipekerjakan oleh PT. CCCEI sebanyak 23 orang, namun 4 orang telah pulang, selain PT.CCCEI, juga ada 2 Subcontractor lain yang mempekerjakan TKA, total TKA dari 3 subcontractor itu berjumlah 42 orang, ungkapnya.

 

Dilanjutkannya, sebelum DPRD Karimun sidak, kita kantor pengawasan juga sudah sidak kesana lebih dulu, kita datang kesana diawali oleh adanya keluhan LSM kepada kita bahwa disana ada TKA bekerja yang disinyalir tidak memiliki izin, lalu kita terjun kelokasi, namun setelah kita cek mereka memiliki Izin MenggunakanTenaga Asing( IMTA) yang dikeluarkan oleh Kemenaker, katanya.

 

Dikatakannya lagi, kita melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi, kita cek kelengkapan izinnya, selain IMTA, persyaratan mempekerjakan TKA oleh sebuah perusahaan harus ada pendamping per satu TKA, karena bila tidak ada pendamping kita warga lokal tentu rugi, saat sidak dilapangan kita menemukan pendamping mereka, pendampingnya ada, saat itu, TKA itu sedang menggunting, pendampingnya mengisi pasir atau tanah untuk tanggul reklamasi, kemudian pelaksanaan dari IMTA itu sendiri, saat sidak yang kita lakukan, TKA tersebut bekerja sesuai dengan keahliannya di IMTA, sebut Mujarab.

 

 "Sekarang ini pekerjaan mereka itukan masih konstruksi, tentu saat meminta izin di kementerian mereka juga sudah sampaikan apa yang akan mereka kerjakan, karena di kementerian itu ketat, tidak sembarangan mengeluarkan izin, tentu mereka juga menyampaikan ke kementerian bahwa mereka melakukan pekerjaan reklamasi, membuat tanggul dan segala macamnya," Pekerjaan reklamasi itu, lanjutnya, secara tekhnisnya harus tidak membuar air tercemar, atau tidak berdampak terhadap lingkungan, tentu hal ini memerlukan keahlian, memang secara kasat mata tampak seperti pekerjaan kasar, namun memang pekerjaan itu yang dimintai izinnya oleh mereka di kementerian, tuturnya.

 

"Mengenai TKA tersebut tidak bisa bahasa Indonesia, hal itu memang benar, namun persyaratan bahwa TKA harus bisa bahasa Indonesia aturannya juga sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, mempekerjakan TKA itu tidak dilarang, namun ada jabatan-jabatan tertentu yang tidak diperbolehkan", terangnya.

 

Ditambahkannya, mengenai temuan Komisi I DPRD Karimun yang menyebutkan bahwa TKA tersebut mengerjakan pekerjaan kasar yang seharusnya masyarakat tempatan bisa mengerjakannya serta ingin menghentikan operasional perusahaan bila tidak bisa menunjukkan kelengkapan izinnya, Mujarab mengatakan, itu hak mereka DPRD, yang jelas kantor pengawasan bekerja sesuai dengan Tupoksi, dan bila DPRD mengundangnya untuk hearing, kita siap pungkasnya. (DS)

 

Ket Photo : Ria Iswety, SH, Pengawas Ketengakerjaan Disnakertrans Provinsi Kepri Wilayah Karimun, (19/02/18).

Karimun,(KT) - Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri Wilayah Karimun Ria Iswety, SH kepada karimuntoday.com diruang kerjanya Senin, (19/02/18) mengatakan, " saya katakan bahwa TKA itu bukan di PT. Grace Rich Marine (PT. GRM) tapi di PT. China Communication Constructions Engeneering Indonesia (PT. CCCEI) kemudian PT. CCC Tianghoang dan PT. The National Global, total TKA dari 3 subcontractor itu sebanyak 42 orang, ungkapnya

 

Dijelaskannya, sepengetahuan kami, yang memiliki areal itu PT. CCC Tianghoang, perusahaan ini sebagai main contractor yang disubcont kan pekerjaannya kepada PT. CCCEI, PT. The National Global dan juga kepada PT. GRM, namun PT. GRM tidak memiliki TKA, subcontractor lainnya juga PT. Cahaya Karimun Perkasa (PT. CKP) yang mengerjakan penimbunan, ungkapnya lagi.

 

Dilanjutkannya, terkait TKA tersebut, dokumennya lengkap, karena kami dari segi pengawasan mengawasi tentang terlaksananya Undang-undang (UU), UU mengatakan bahwa TKA itu boleh bekerja di Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan, jadi syarat-syarat mereka penuh, IMTA ada, 7 hari setelah memiliki IMTA mereka lapor keberadaan, mereka sudah melapor, lalu DPKK mereka juga ada, kemudian pendamping dan dokumen pendampinyanya juga ada, jadi saat ini kami juga tidak tau apa yang dipermasalahkan, tanyanya.

 

 Terkait penerapan atau pelaksanaan IMTA itu dilapangan, kami pengawas juga sudah melakukan sidak sebelum Komisi I DPRD Karimun sidak, saat kami sidak, kami tidak menemukan TKA itu bekerja tidak sesuai skill IMTAnya, mereka bekerja sesuai izin mereka, terkait bahasa, mereka ada translater, jika diwajibkan berbahasa Indonesia, ini tentu menganggu investasi, katanya.

 

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Karimun Anwar Abu Bakar kepada karimuntoday.com beberapa waktu lalu mengatakan, terhadap perusahaan yang mempekerjakannya, kita meminta selengkapnya mengenai izin TKA tersebut, karena saat sidak, Komisi I menemukan TKA mengerjakan pekerjaan kasar, yang seharusnya masyarakat tempatan bisa mengerjakannya dan juga TKA tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia.(DS)

 

Ket Photo : Terlihat Salah Satu Sawmill di Duga Menampung Kayu dari Hasil Pembalakan di Hutan Lindung Bukit Betabuh Milik,(AR), di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Selama ini Tidak Tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum,Maupun Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

 

Kuansing,(KT) – Elemen masyarakat serta Praktisi Hukum di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolda Riau yang akan menyikat para pencuri kayu(ilog) serta penampung kayu yang dijarah di kawasan hutan lindung bukit betabuh, pasalnya selama berdiri beberapa sawmill yang menampung kayu-kayu berasal dari hutan lindung untuk di olah, dan terlihat terjadi pembiaran,sehingga para mafia hitam dengan mudahnya meraup keuntungan tanpa ada rasa takut.

 

Hal itu dkatakan, Zubirman SH, Praktisi Hukum di Kuansing kepada karimuntoday.com Senin,(19/2/2018), mengatakan, Dia angkat topi dengan bapak kapolda riau, apabila memang benar akan menyikat para penebang kayu serta mafia hitam dan penadah kayu dari hutan lindung bukit betabuh di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pasalnya selama ini kegiatan tersebut sudah cukup lama terlihat, namun, ada indikasi terjadi pembiaran bahkan sudah berdiri beberapa sawmill untuk mengolah kayu dari hasil jarahan dihutan lindung, namun luput dari pantauan aparat penegak hukum, maupun dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

 

“ Diharapkan bapak kapolda riau menurunkan timnya dari polda untuk menangkap para pencuri kayu serta para cukong dan menutup sawmill-sawmil diduga tidak memiliki ijin dan menangkap pemilik sawmill tersebut, karena diduga penampung/ penadah kayu hasil jarahan dari hutan lindung, karena selama ini terlihat tidak tersentuh hukum sama sekali, dan terindikasi terjadi pembiaran,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia meminta selain menangkap para maling kayu dihutan lindung serta yang lainya, diharapkan juga agar menyelidiki oknum yang membekingi kegiatan illegal tersebut serta menelusuri siapa actor intelektual dalam perambahan hutan lindung,pasalnya, dari informasi didapat mereka-mereka mafia hitam sangat mudah mendapatkan  Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan Kayu,(SKSHHK), terindikasi dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sehingga dengan leluasa membawa kayu jarahan dari hutan lindung ke Jakarta dan Medan untuk dijual, akibatnya Negara dirugikan,” Ujar Zubirman (red/roder)

 

Ket Photo : Terlihat Sawmill diduga ilegal Milik (AR), yang Menampung Kayu Hasil Tebangan dari Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh, selama ini Tidak tersentuh Aparat Penegak Hukum maupun dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

 

Kuansing,(KT) – Gencarnya Pemberitaan di Media Online karimuntoday.com terkait penjarahan kayu di kawasan hutan lindung bukit betabuh dan hasil jarahan tersebut terindikasi ditampung oleh beberapa sawmill diduga illegal membuat Kapolda Riau Geram, dan memerintahkan kepada Dirkrimum Polda Riau untuk melakukan tindakan tegas kepada pelaku penembangan hutan dan oknum cukong mafia hitam pemilik sawmill yang menampung kayu hasil jarahan tersebut.

 

Hal tersebut dikatakan, Kapolda Riau, Irjen Pol. Nandang kepada karimuntoday.com Senin,(19/2/2018), Ya’ Terkait Pembalakan di Hutan Lindung Bukit Betabuh sudah saya perintahkan Dirkrimum Polda Riau untuk turun ke lokasi, untuk menindak tegas pelaku pembalakan serta mengambil tindakan hukum kepada pemilik sawmill yang menampung kayu hasil pembalakan di hutan lindung tersebut dan apabila memang ditemukan sawmill tersebut tidak miliki ijin akan kita tutup.

 

“  Terkait Pembalakan kayu di hutan lindung bukit betabuh sudah saya teruskan ke dirkrimum dan saya juga telah memerintahkan kapolres kuansing untuk menindak lanjuti ilog di hutan lindung,serta keberdaan sawmill diduga ilegal dan kapolres mengatakan, sudah lansung ditindak lanjuti dan segera dilaporkan kepada saya hasilnya,” Kata Kapolda

 

Ditambahkanya lagi, Dia tidak main-main dengan pelaku perambah hutan lindung atau hutan alam lainya, dan dia sudah memerintahkan apabila ditemukan pelaku perambah hutan tersebut lansung saja ditangkap, begitu juga dengan oknum pemberi modal,(cukong), serta pemilik sawmill karena bertindak sebagai penadah, dan dia juga sangat menyayangkan aktivitas penebangan kayu di hutan lindung serta adanya sawmill diduga illegal baru ini terkuak ke public melalui media online, dan diketahui oleh dirinya,” Tukas Kapolda (red/roder)

 

Ket Photo : Terlihat Truk Mengangkut Kayu Olahan.(ilustrasi)

 

Kuansing,(KT) – Perambahan atau Penjarahan Hutan Lindung di Bukit Betabuh Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau semakin menggila, pasalnya disenyalir aparat penegak hukum serta Dinas Kehutanan Provinsi Riau terkesan tutup mata, oleh sebab itu diminta kepada Bapak Kapolda Riau untuk menangkap mafia hitam,(cukong-red), sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pemodal untuk pekerja yang melakukan penebangan kayu di hutan lindung tersebut.

 

Hal itu dikatakan, Padri Mahasiswa Universitas Riau juga Putra Asli Kuansing kepada karimuntoday.com Mengatakan, Pembalakan Kayu di Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kecamatan Kuantan Mudik sebenarnya sudah lama berlansung, namun, sampai detik ini belum ada tindakan nyata dari penegak hukum, akibatnya, penjarahan dan perambahan tetap berkesinambungan sampai saat ini, ditambah lagi adanya factor pendukung seperti berdirinya beberapa sawmill disenyalir illegal yang diduga menampung hasil kayu tebangan di hutan lindung tersebut untuk di jadikan kayu olahan.

 

“ Informasi didapatnya, kayu yang ditebang dihutan lindung tersebut diangkut ke sawmill milik inisial,(AR) dan (GL),di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, lansung di olah menjadi pecahan sesuai order, setelah itu kayu yang sudah jadi dimasukan kedalam truk jenis fusso dan pada tengah malam atau menjelang subuh, kayu berkualitas eksport diberangkatkan menuju sumatera barat,untuk mendapatkan dokumen angkutan yakni, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK),setelah dokumen didapatkan maka kayu tersebut di angkut menuju Jakarta dan Medan sedangkan kayu jenis lokal di angkut ke taluk kuantan,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi,Dia menilai modus mafia hitam tersebut terbilang sangat licin, pasalnya, kayu yang berasal dari hutan lindung dari kabupaten kuansing, provinsi riau seolah-olah berasal dari sumatera barat, kenapa dikatakan demikian, pasalnya dokumen angkutan seperti, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu,(SKSHHK), terindikasi di terbitkan oleh dinas kehutanan provinsi sumbar dan terindikasi adanya pemalsuan SKSHHK, Andaikata hal itu terjadi maka oknum mafia hitam tersebut sudah melanggar, pasal, 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa” Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan syahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“ Jika larangan ini dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit 5 milyar dan paling banyak 15 milyar rupiah(pasal,88 ayat 1 dan 2),sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan terhadap barang siapa yang memalsukan atau menggunakan SKSHHK Palsu,” Tuturnya

 

Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya terkait adanya dugaan menerbitkan dokumen SKSHHK kepada Oknum Mafia Hitam yang membawa kayu olahan berasal dari kawasan hutan lindung bukit batabuh untuk diangkut menuju Jakarta dan Medan, belum dapat dimintai konfirmasinya, begitu juga dengan Kapolda Riau belum dapat dimintai keterangan terkait permintaan salah satu mahasiswa di universitas terkemuka di riau, agar menangkap mafia hitam alias cukong illegal loging, belum dapat dimintai keteranganya.(red/roder)

 

 

 Ket Photo : Aswirman, Direktur Eksekutif LSM Clean Governance Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.

 

 

Kuansing,(KT) – Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan hingga Pucuk Rantau kondisinya saat ini sangat parah, pasalnya setiap hari dijarah oleh oknum tidak bertanggung jawab, ironisnya, kayu hasil jarahan tersebut terindikasi dijual kepada sawmill illegal yang ada di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, namun, sangat disayangkan sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum, terkesan dilakukan pembiaran.

 

Hal tersebut dikatakan, Aswirman, Direktur Eksekutif LSM Clean Governance Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau kepada karimuntoday.com Minggu,(18/2/2018), Dia sangat menyesalkan kondisi hutan lindung bukit betabuh semakin hari semakin parah, akibat  kayu-kayunya dijarah oleh oknum-oknum mafia hitam dan terindikasi dijual kepada beberapa sawmill diduga tidak memiliki ijin yang ada di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau,anehnya, kegiatan illegal logging tersebut sampai saat ini belum tersentuh oleh aparat penegak hukum maupun Polhut dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

 

“ Dia mendapat informasi kayu-kayu yang dijarah dari kawasan hutan lindung tersebut, dijual oleh oknum-oknum penjarah kepada beberapa  sawmill  di Desa Kasang disenyalir tidak memiliki ijin dengan modus mafia hitam tersebut memberikan modal kepada penjarah, dengan catatan menjual hasil jarahanya kepada cukong tersebut,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia juga sangat menyayangkan Sawmill-sawmill diduga illegal tersebut luput dari perhatian penegak hukum maupun pihak dinas kehutanan provinsi riau, sehingga sampai detik ini masih leluasa melakukan aktifitasnya mengolah kayu dari kawasan hutan lindung bukit betabuh, pasalnya,dari informasi didapatnya, ada lima sawmill yang beroprasi tidak ada sama sekali memiliki Hak Pengusaha Hutan,(HPH), pertanyaanya dari mana didapat kayu yang di olah kalau tidak dari hutan lindung bukit betabuh,dan berapa besar kerugian Negara akibat pembalakan liar tersebut,” Ujarnya

 

Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait adanya pembalakan liar,(illegal loging), di hutan lindung bukit betabuh kuansing, begitu juga dengan Kapolda Riau, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya.(red/roder)

 

 

 Ket Photo : Terlihat Anggota Panwascam Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Menurunkan Alat Peraga.

 

Tembilahan, (KT), Hari ketiga pelaksanaan kampanye, Sabtu (17/02), seluruh APK (Alat Peraga Kampanye) pasangan calon Pilkada Indragiri Hilir dan Propinsi Riau yang berada di wilayah Indragiri Hilir, Kecamatan Keritang khususnya ditertibkan. Penertiban APK dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Keritang beserta jajaran, Polsek Keritang dan Satpol PP Kecamatan Keritang. 

 

Pantauan Karimuntoday, tim gabungan yang terdiri dari 2 tim melakukan penertiban dengan cara menyisir beberapa titik lokasi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Keritang. Berbagai APK yang ada bergambar paslon pun diturunkan tanpa kecuali. 

 

Sebelumnya, Panwaslu Kecamatan Keritang telah menyurati tim sukses pasangan calon untuk melakukan penertiban. Memang ada sebagian yang telah diturunkan, namun terhadap APK yang masih terpasang dan belum diturunkan, langsung dieksekusi oleh Panwascam untuk ditertibkan. 

 

Penertiban APK ini dilakukan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas U Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, PKPU No.4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati beserta Walikota dan Wakil Walikota. 

 

Ketua Panwascam Keritang, Mustari Indrapura dari Divisi Penindakan Pelanggaran mengatakan bahwa sesuai dengan instruksi dari Panwaslu Kabupaten Inhil dalam rangka penertiban APK. "Alhamdulillah, penertiban APK di Kecamatan Keritang berjalan aman dan lancar," ujarnya. 

 

Mustari mengucapkan terima kasih pada timses dan masyarakat yang mendukung jajaran Panwascam dalam penertiban APK yang ada di Kecamatan Keritang. Tak lupa, apresiasi yang setinggi-tingginya buat Polsek Keritang dan Satpol PP yang membantu dalam penertiban APK. 

 

"Kita berharap agar kedepan tidak ada pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Keritang," harapnya. 

 

Sebagaimana diketahui, untuk Posko juga tidak dibenarkan oleh KPU. Sehingga seluruh Alat Peraga Kampanye yang ada di Posko juga ditertibkan. Hal ini juga berdasarkan keterangan dari Komisioner KPU Inhil, Drs. Joni Suhaidi bahwa APK sedang difasilitasi oleh KPU dalam 15 hari kedepan, sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan. (beni/pr) 

 

 

Ket Photo : Mas Arie Yuliansya Dwi Putra Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Karimun, ketika di Wawancara Awak Media Beberapa Waktu Lalu.

 

Karimun,(KT) – Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri menangapi lansung permintaan dari Lembaga Aliansi Indoensia Karimun, yang meminta kepada Imigrasi melakukan Sidak ke PT GRM dari hasil sidak menurut infomasinya tenaga kerja asing tersebut memiliki Izin Tinggal Terbatas,(KITAS).

 

Hal tersebut dikatakan, Mas Arie Yuliansya Dwi Putra Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Karimun, ketika dikonfirmasi karimuntoday.com, Minggu,(18/2/2018),Via hp selularnya mengatakan,”Itu TKA yang di GRM anggota saya sudah cek, Informaisnya KITAS, Namun untuk selengkapnya ke kantor, temui Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian,(Kasi Wasdakim), soalnya saya lagi diluar kota, lagi assessment,”.

 

" Anggota saya sudah cek, Informaisnya KITAS, Namun untuk selengkapnya ke kantor, temui Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian,(Kasi Wasdakim)," Tukasnya

 

 

Sebelumnya, H. Firdaus Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia Karimun meminta kepada Imigrasi Kabupaten Karimun, Kepri untuk melakukan sidak ke PT GRM,untuk mengecek dokumen warga Negara asing yang bekerja di perusahaan tersebut, seperti mengecek, paspor, KITAS dan Visa, Pasalnya, dari Sidak dilakukan Komisi I DPRD Karimun beberapa hari lalu ditemukan puluhan tenaga kerja asing berasal dari tiongkok diperkerjakan di perusahaan tersebut sebagai tenaga Non Skill,(tenaga kerja kasar) dan tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa Indonesia.

 

Namun,karimuntoday.com belum mendapatkan informasi valid dari  kakanim dari puluhan tenaga kerja asing tersebut apakah memiliki KITAS secara keseluruhan atau tidak.(lh/ds)

 

Page 1 of 180

KALENDER BERITA

« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28