humas karimun
humas karimun

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

 

Ket Photo :  Ruas Jalan Provinsi Jurusan Muara Soma - Simpang Gambir di Kabupaten Mandailing Natal yang dianggarkan di APBD Tahun 2016 silam. 

Madina,(KT) -  Sungguh miris dengan proyek milik Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Mandailing Natal pasalnya kegiatan di tahun 2016 lalu kondisinya sangat memperihatinkan.

 Adapun proyek tersebut berupa peningkatan struktur jalan provinsi jurusan muara soma - simpang gambir di kabupaten Mandailing Natal yang dianggarkan di APBD Tahun 2016 silam. Perlu diketahui bahwa Pagu anggaran tersebut senilai Rp.7.224.000.000,00 yang dimenangkan oleh PT Gunung Tabor yang beralamat di kota Medan.

Namun penawaran yang dilakukan oleh PT Gunung Tabor sebesar Rp.5.667.337.162,52. Pantauan Reporter Karimuntoday.com dilapangan pada Senin (11/12/2017), tampak dibeberapa titik pengerjaan Peningkatan ruas Jalan muara soma - simpang gambir sudah berlubang disinyalir kekurangan Volume pasir serta aspal.

Salah seorang warga yang melintas kepada media ini mengaku kecewa atas jalan yang baru tahun lalu dikerjakan sudah bergelombang dan berlubang.

 "Kita sangat kecewa atas peningkatan jalan provinsi muara soma - simpang gambir yang sudah berlubang, setahu kita anggaran nya 5 Milyar lebih sungguh sangat fantastis uang rakyat sebesar itu,tetapi mutunya sangat mengecewakan, jelasnya.

Terpisah, Kadis Bina Marga Sumatera Utara maupun UPT Kota Nopan masih belum bisa dijumpai guna mempertanyakan Kualitas peningkatan jalan provinsi muara soma - simpang gambir tahun 2016 lalu yang dinilai asal jadi.

 Ditempat yang sama, Pebri Ardian Sekretaris DPD LSM PMPR Indonesia Provinsi Sumut yang dimintai tanggapan prihal peningkatan jalan provinsi muara soma - simpang gambir mengecam keras tindakan PT Gunung Tabor sebagai pelaksana.

 " Melihat kerusakan jalan dibeberapa dititik peningkatan jalan muara soma - simpang gambir tahun 2016 Lalu, kita LSM PMPR Indonesia lagi mempersiapkan Dokumen pendukung mengenai peningkatan jalan tersebut sebut Pebri.

Kemudian ditambahkan nya setelah dia selesai melakukan investigasi lapangan secepatnya akan melakukan kordinasi dengan Team DPP untuk dilanjutkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Dinas Bina Marga sumut maupun UPT Kota Nopan dan PT Gunung Tabor sebagai pelaksana kegiatan diproses secara hukum yang berlaku di negara ini,” Tukasnya (KH)

 

Ket Photo :  Encik Afrizal, Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) kepada media KARIMUN TODAY.COM, Senin (11/12/2017).

Lingga,(KT) - Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Lingga mengalami penurunan pada tahun 2017 ini, setelah tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

Kasus-kasus itu, seperti kasus pencabulan dan kasus yang bertentangan dengan aturan hukum serta juga kasus lainnya yang berkaitan dengan anak.

"Data kita dari awal Januari hingga 11 Desember 2017 ini, untuk kasus kekerasan terhadap anak yang kita tangani turun. Hanya 21 kasus. Kalau ditahun 2016 kemaren itu sebanyak 46 kasus," kata Encik Afrizal, Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) kepada media KARIMUN TODAY.COM, Senin (11/12/2017).

Menurut Encik, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi kasus hampir setiap tahunnya. Untuk 2017 ini saja kasus itu tercatat sebanyak 5 kasus terjadi. Sementara di tahun 2016 sebanyak 10 kasus.

"Dari 21 kasus kekerasan anak yang terjadi sepanjang tahun ini, sekitar 5 kasus merupakan kasus kekerasan seksual selebihnya kekerasan fisik dan kenakalan remaja lainnya," kata Encik

Ia mengatakan, faktor utama yang menimbulkan kasus tersebut terjadi karena situasi hubungan keluarga brokenhome. Sebab pelaku kebanyakan berasal dari dalam keretakan hubungan tersebut.

"Pelaku ada yang berumur 50 tahun ada juga yang 30 tahun. Itu kebanyakan berasal dari keluarga yang hubungannya kurang harmonis. Sehingga kekerasan ini terjadi," ungkap Encik

Sementara itu, keberhasilan penurunan angka kasus ditahun ini diakui Encik merupakan komitmen pihaknya dalam memperjuangkan hak-hak anak khususnya di Lingga. Apalagi, Lingga saat ini sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak dari kementerian beberapa waktu lalu.

"Ini cukup dibilang lumayan lah. Meski kami ditopang anggaran yang minim. Tapi untuk upaya pencegahan tetap kami lakukan," ujar Encik.

"Saat ini upaya-upaya pencegahan terus kami lakukan. Baik berupa penyuluhan, sosialisasi dan pencegahannya lainnya. Kami juga menjalin kemitraan dengan beberapa instansi terkait hal ini, seperti Polisi termasuk juga di pemerintahan hingga ke desa. Bahkan bagi pasangan yang ingin menikah, kami juga ikut andil dalam memberikan pemahaman di dalam berkeluarga. Sebab faktor awal diakibatkan karena keretakan hubungan di dalam berkeluarga," imbuhnya.

Encik berharap, semoga angka kekerasan terhadap anak di Lingga kedepan dapat ditekan dan minim terjadi dengan upaya demi upaya pencegahan yang terus dilakukan oleh pihaknya.

Ia juga berharap kepada Pemerintah Daerah agar selalu memperhatikan KPPAD Lingga dari sisi kebutuhan anggaran agar ke depan dapat lebih maskimal dalam berkerja. Sebab dirinya juga mengakui saat ini KPPAD masih sangat minim topangan anggaran tersebut.

"Jadi kita harapkan yang seperti itu lah kedepannya. Kita minta agar KPPAD dapat diperhatikan. Sebab 2018 mendatang kita masih akan terus melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kasus itu," tutup nya (AM)

 

Ket Photo : Bupati Lingga, Alias Wello menandatangani naskah deklarasi pembentukan KNKPK disaksikan Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur (kanan), Bupati Buol Amirudin Rauf (tengah) dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim (kiri)

Lingga (KT) - Bupati Lingga Alias Wello bersama 97 kabupaten/kota se-Indonesia mendeklarasikan pembentukan Koalisi Nasional Kabupaten Penghasil Kelapa (KNKPK) yang digagas oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Gorontalo, Senin.

Dalam kegiatan tersebut Alias Wello juga dipercaya untuk menjadi tim formatur bersama 17 bupati lainnya, seperti Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Buol Sulawesi Tengah Amirudin Rauf, Wakil Bupati Padang Pariaman Sumatera Barat Suhatri Bur, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim, dan Bupati Indragiri Hilir Riau, dan beberapa bupati lainnya.

"Total yang sudah terverikasi sebagai kabupaten penghasil kelapa di Indonesia ada 97 kabupaten, termasuk Lingga," kata Alias Wello saat di hubungi awak media selasa (28/11/2017)  yang lalu, seperti dilansir dari,antarakepri.

Menurut Awe keputusan pembentukan koalisi nasional ini dilandasi dengan semangat kebersamaan untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini mengingat sejak beberapa tahun terakhir Indonesia yang pernah menjadi penghasil kelapa terbesar dunia dengan luas areal 3,88 juta Ha, telah diambil alih oleh India dan Srilanka.

Dengan terbentuknya kelembagaan KNKPK ini dirinya mengaharapkan kelapa juga bisa masuk ke istana Presiden seperti halnya kopi dan komoditas pangan lainnya. Dengan demikian anggapan sebagian orang bahwa kelapa adalah komoditas anak tiri tidak terdengar lagi.

"Kenapa bisa begitu? Karena selama ini komoditas tanaman kelapa yang 97 persen merupakan milik rakyat, tak tersentuh program peremajaan oleh pemerintah," jelasnya.

Penyebab lainnya adalah adanya alih fungsi lahan dari perkebunan kelapa dalam menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting diantaranya ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko, Staf Kepresidenan RI Albert Nego Tarigan, Direktur Eksekutif Asian and Pasific Coconut Community (APCC) Uron Salum, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan sejumlah Bupati di Indonesia. (AM)

  

Kuansing,(KT)  - Untuk menekan peredaran Narkotika, Polres Kuantan Singingi Provinsi Riau Minggu ( 11/12/2017 ) pukul 22.30 wib, mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu.

 AKBP..Fibri Karpiananto SH SIK Kapolres Kuansing melalui AKP G Lumban Toruan Kasubag Humas menyampaikan berdasarkan pada laporan polisi LP /13/XII/2017 / RIAU / Polsek Kuantan Hilir Tanggal 11 Desember 2017, polisi menangkap pelaku Ardiansyah Alias Ardi Alias Kecot bin Rasidin.

 “Saat penggerebekan sekira Pukul 22.30 wib di Kelurahan Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir, tim opsnal unit Reskrim Polsek Kuantan Hilir, disaksikan Ketua RT, didapati (dua) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu”, Katanya Senin (11/12/2017).

Untuk pengembangan lebih lanjut , sejumlah barang bukti, dua buah plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 unit handphone merk nokia.1 buah anak hekter merk etona, dan pelaku di bawa ke Polsek Kuantan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman kasus. (lidia ningsih)

 

 

Ket Photo : HM. Firmansyah,Sekdakab, Karimun, Memberikan Kata Sambutan Sekaligus Membuka Kegitan Seminar Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-18 Tahun.

Karimun,(KT) - Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karimun yang ke-18 tahun di gelar seminar dengan tema "pengembangan kualitas istri ASN menuju ketahanan keluarga" yang berlangsung di gedung nilam sari kompleks perkantoran Bupati Karimun, Senin pagi,(11/12/17),banyak pesan himbauan yang disampaikan Sekdakab Karimun M.Firmansyah kepada para istri ASN yang hadir.

Sekdakab Karimun.H. Muhd. Firmansyah dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan seminanar 1 hari 1 pemateri pagi itu mengatakan, seorang istri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memahami tugas dan fungsi dari suaminya sebagai abdi negara, istri ASN harus bisa mendorong ataupun mendongkrak kinerja suaminya dalam bekerja melayani publik, kata Firmansyah memulai pesan-pesannya.

Ditambahkannya, jika suami salah arah, istrilah yang mengingatkan, seorang istri ASN mau tidak mau harus bisa mengaktualisasikan, membantu kinerja suami dalam melaksanakan tugasnya, oleh karenanya, sering kita mendengar banyaknya istilah tentang prempuan untuk kemajuan bangsa, diantaranya, soekarno mengatakan "Wanita adalah tiang negara, apabila dia baik maka baiklah negara, dan apabila dia rusak maka rusaklah negara itu", begitu dalam maknanya, ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, peran dari seorang perempuan dalam pembangunan kabupaten Karimun ini sangat dibutuhkan dengan perannya yang boleh dikatakan sangat banyak, apalagi bagi seorang istri dari ASN, bagi kami, khususnya saya, Disamping kepada tuhan, istrilah tempat curhat pertama, tempat menyampaikan keluh kesah, yang pada akhirnya dari situ saya dengan tenang menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipikul ini, katanya.

Menurutnya, Laki-laki memang nahkodanya, namun perempuanlah sebenarnya yang menyetir dari belakang, jika seorang suami salah arah, istri akan mengarahkannya kekanan ataupun kekiri, jadi sangat luar biasa peran dari seorang perempuan, saya berpesan, dukung suami ibu yang berprofesi sebagai ASN, jika di TNI itu, sebelum melakukan akad nikah dengan prajurit, itu diwawancarai dulu, discreaning dulu, capable atau tidak, namun bagi istri ASN kan tidak, jadi Dharma Wanita persatuan berperan dalam membentuk kualitas para istri ASN, tutupnya.(DS)

 

Ket Fhoto : Nyimasnovi Ujiani, Anggota Komisi I Fraksi PKB DPRD Karimun,Kepri.

Karimun,(KT) - Pembangunan Mesjid Al Iman di RW 007, Lembah Murni, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun yang saat ini tahap pembangunannya telah pada tahap pengecoran pondasi telah diupayakan, dibantu dan selalu diikuti perkembangan pembangunannya oleh Pemkab Karimun, bahkan, pada peletakan batu pertama bulan April lalu Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim turut menghadirinya.

 Hal itu disampaikan pengurus mesjid Al Iman Dody. R kepada media ini, Senin,(11/12/17), pemkab juga telah banyak membantu, bahkan pembebasan lahan untuk pembangunan Mesjid juga dibantu Wabup, selain Wabup, bantuan juga datang dari Batalion Infanteri Kompi Senapan B Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti Karimun baik material maupun tenaga, ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu, sambungnya, bantuan juga datang dari Motor Antik Club Karimun, (MACK), juga dari para donatur yang tergerak hatinya setelah mengetahui pembangunan Mesjid ini, sangat banyak yang membantu, Alhamdulillah, cukup banyak yang peduli, semoga bantuannya berkah untuk rumah ibadah umat muslim ini, ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Karimun Nyimasnovi Ujiani saat dikonfirmasi media ini terkait upaya mencari bantuan pembangunan mesjid Al Iman mengatakan, berdasarkan dari usulan yang disampaikan pengurus mesjid dan RT setempat, alhamdulillah sudah saya teruskan disampaikan ke provinsi, "usulan reses kabupaten masuk dalam laporan reses saya, karna kita tidak boleh membudgetkan di dua anggaran, makanya saya masukan di propinsi, Insyaallah masuk di anggaran 2018 berbentuk dana hibah seperti masjid dan surau sebelumnya, cuma kan semua butuh proses, ujarnya.

Dilanjutkannya, dari pengalaman sebelumnya saya mengupayakan usulan bantuan seperti masjid gang awang nur, masjid asyfaah, masjid paye rengas dll terealisasi, insya allah juga terealisasi untuk mesjid Al Iman, namun saya tidak menjanjikan muluk-muluk kepada pengurus mesjid tapi kerja nyata, selanjutnya bantuan pribadi dari saya, insya allah akan saya kondisikan nanti setelah fix semuanya saya akan menemui warga, tegasnya. (DS)

 

 

Ket Photo : Gubernur Mahasiswa Fisip, Bupma HIMIP Fisip UR, Demisioner Bupma Himip  Fisip UR,Wirianto Aswir,Padri dan Peserta Diskusi.

Pekanbaru,(KT) – Tepat tanggal, 9 Desember 2017 di seluruh dunia dirayakan dengan Hari Anti Korupsi Internasional ( HAKI ), untuk Tahun 2016 Provinsi Riau sebagai tuan rumah HAKI yang d bangunnya tugu Anti Korupsi. Bertepatan dengan HAKI selang waktu 2 hari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan ( HIMIP ) turut membuat agenda Kyibernologi Discussion Cbub ( KDC ) guna untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasional dengan tema " korupsi, Apa Peran Mahasiswa ".

 Di acara KDC memperingati hari anti korupsi ini Himpunan Mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP UR mengundang pemateri yakni Wiriyanto Aswir, salah satu Aktivis HMI yang berkiprah sebagai aktivis pemberantas korupsi.

Didalam pemaparan materi Wiriyanto Azwir yang akrab di panggil Rian ini . Menjelaskan bahwa korupsi adalah suatu hal yang sangat buruk. Dan salah satu sikap tercela yang paling laknat di muka bumi.

 Di dalam acara tersebut juga di hadiri oleh Holis Saputra selaku Bupati Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Riau sekalian membuka acara diskusi.

Dalam kata sambutannya, Bupati HIMIP menyampaikan bahwa kita sebagai mahasiswa harus ikut serta dan ikut andil memberantas korupsi.

 Dan juga Holis Menyampaikan kepada peserta diskusi agar jangan pernah bosan untuk melakukan kajian-kajian tentang korupsi.

Padri sebagai Kepala Dinas Sosial Politik HIMIP FISIP UR sekaligus penaja acara diskusi ini. Menjelaskan bahwa acara ini di agenda kan guna untuk menumbuhkan rasa kepedulian mahasiswa dalam memberantas korupsi di Riau Khususnya di Kampus universitas riau.

Dan dalam penyampaian sambutan padri juga menekankan kepada peserta diskusi agar tetap senantiasa melakukan pendalaman kajian tentang apa itu korupsi,Pasalnya korupsi adalah salah satu kejahatan sangat luar biasa.” Tuturnya (*)

 

Lingga,(KT) - Anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Syarifah Elvizanah berhasil mendorong pemerintah memberi bantuan alat tangkap ikan dan perahu kepada 48 kelompok nelayan di Kabupaten Lingga.

"Desember 2017 bantuan tersebut diserahkan kepada nelayan," ujarnya di Tanjungpinang, Rabu.(29/11/2017),Beberapa hari yang lalu.


Vivi, demikian panggilan akrabnya, menambahkan perahu yang diberikan kepada kelompok nelayan itu terbuat dari kayu. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri juga memberi bantuan mesin kapal dengan kekuatan 2 GT dan alat tangkap ikan.

Nelayan yang menerima bantuan tersebut berasal dari Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar dan Senayan.

"Bantuan diberikan berdasarkan aspirasi para nelayan saat saya reses. Saya mendorong agar pihak eksekutif menganggarkan bantuan tersebut untuk peningkatan produktivitas nelayan," ucapnya.

Vivi mengemukakan banyak juga warga di Lingga meminta bantuan yang sama. Namun mereka tidak dapat menunjukkan kartu nelayan.

Seharusnya, warga yang bekerja sebagai nelayan mengurus kartu nelayan yang diterbitkan Pemerintah Bintan. Karena "kartu sakti" itu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Ada warga yang malas mengurus kartu nelayan. Ini jadi kendala untuk mendapatkan bantuan. Apalagi pekerjaan di KTP sebagai swasta," ujarnya.

Ia mengemukakan warga pesisir di Lingga rata-rata bekerja sebagai nelayan. Untuk meningkatkan produktivitas nelayan, Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga sebaiknha bersinergi.

"Kalau diurus bersama, mudah-mudahan kebutuhan nelayan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien," katanya.

Vivi mengatakan istri nelayan juga mulai kreatif. Mereka ingin membantu suaminya mencari nafkah dengan cara lain.

Para istri nelayan minta pemerintah menyelenggarakan ketrampilan sehingga hasil tangkapan ikan dapat dikelola menjadi barang yang memiliki nilai jual.

"Tahun 2018 kami akomodir aspirasi para istri nelayan untuk meningkatkan ketrampilan mereka. Mudah-mudahan ini dapat membuahkan hasil yang maksimal," ujarnya.

Selain di Lingga, Vivi juga berhasil memperjuangkan alat tangkap ikan untuk kelompok nelayan di Desa Pengudang, Bintan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil yang diperoleh nelayan saat melaut.

"Kami berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal," katanya.(AM)

 

Ket Photo : Kapolres Lingga, AKBP Ucok Lasdim Silalahi Melepas Peserta RUN 2017 Kabupaten Lingga, Kepri.

Lingga,Dabo Singkep,(KT) - Ribuan peserta dari dalam dan luar Kabupaten Lingga turut serta berpartisipasi pada Lingga Run 2017 di Dabo Singkep, Lingga, Minggu (10/12/2017).

Lingga Run ini juga merupakan serangkaian kegiatan visit Lingga 2017 yang sudah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berserta Polres Lingga sejak November lalu.

Pesertanya, selain masyarakat umum juga diikuti dari luar Lingga, seperti dari Pekanbaru, Jambi, Sumatera Utara, Tanjungpinang, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun.

Kapolres Lingga, AKBP Ucok Lasdim Silalahi mengatakan terselenggarakannya kegiatan Lingga Run ini bertujuan untuk membangkitkan gairah olahragawan, dengan harapan dapat menciptakan atlet Lingga berprestasi.

“Selain itu, diharapkan akan ada pemecahan rekor baru dan dapat mewakili daerah Lingga di event luar Lingga,” ujar AKBP Ucok.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lingga yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga, Junaidi Adjam menyampaikan beragam kegiatan bersempena hari jadi kabupaten sudah dilaksanakan sejak 19 November 2017 lalu.

Menurutnya, Lingga Run 2017 kiranya dapat memberikan memberi efek positif bagi daerah dalam mencetak atlit yang berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional.

“Termasuk, ajang bahkan harapan kita. Semoga kegiatan ini dapat mempromosi pariwisata daerah Lingga,” ujarnya kepada awak media

Hal senada juga disampaikan Ketua Panitia Lingga Run 2017, Herza Suherman. Ia mengatakan dalam kompetisi olahraga kali ini ada 3 kategori lomba yakni lari 5 kilometer yang dipecahkan menjadi dua kategori umum dan pelajar (underfiveten) dan Lingga Run 14 kilometer kategori umum.

Disampingnya itu sebagai pelengkap, pihak panitia menambahkan dengan fun run atau jalan santai kupon berhadiah dengan doorprize.

Dalam kegiatan besar ini, panitia melibatkan banyak pihak selain dari Polres dan Pemkab Lingga, seperti pemuda Singkep, Pramuka, Singkep IOF serta Singkep Adventure Club. Kegiatan juga turut disponsori perusahaan air kemasan Sanford, perusahaan rokok Rexo Mild, serta BMKLAND Batu Berdaun Residence. (AM)

  

Ket Photo : Bupati Lingga, H.Alias Wello Menerima Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM,Sebagai Kabupaten Peduli terhadap HAM.

Lingga, (KT) -  Kabupaten Lingga menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI. Penghargaan itu berupa penganugerahan sebagai Kabupaten yang peduli terhadap HAM.

"Iya pak Bupati hari ini menerima penganugerahan penghargaan untuk Lingga sebagai Kabupaten yang peduli terhadap HAM. Penghargaan ini dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)," kata Asisten Pemerintah Bupati Lingga, Asward mewakili Bupati yang ikut hadir dalam Penganugerahan itu, Minggu (10/12/2017)

Asward menjelaskan, penganugrahan penghargaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke 69 tahun 2017 yang di selenggarakan oleh Kementrian di hotel The Sunan, Jl Ahmad Yani No 40, Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan penganugerahan diberikan secara simbolis  oleh Presiden RI Jokowi yang pada kesempatan itu hadir kepada salah satu kepala daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota yang menerima.

"Jadi dari 32 Provinsi dan sejumlah kabupaten yang menerima penganugrahan ini, kita Lingga juga termasuk salah satunya. Ini benar-benar suatu prestasi yang luar biasa," ungkap Asward

Ia berharap, semoga penganugerahan ini bisa menjadi pemicu untuk dapat terus memperjuangkan hak-hak mendasar masyarakat kedepannya. Baik itu kepada pemenuhan hak mendasar dan juga hak lainnya yang berkaitan dengan peduli HAM.

"Semoga dengan penghargaan yang kita dapat ini  dapat kita pertahankan dan juga kedepan masyarakat Lingga semakin patuh dan taat dengan Undang - Undang ( UU ) dan hukum yang berlaku di Negara ini," kata Asward

Untuk Provinsi Kepri, selain Kabupaten Lingga, penganugrahan penghargaan Kabupaten/Kota yang peduli terhadap HAM juga diterima oleh Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Anambas dan Tanjung Pinang serta Batam. (Rs)

 

Page 1 of 145

KALENDER BERITA

« December 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31