humas karimun
humas karimun

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

 

Ket Photo : Personil Polsek Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Tengah Melakukan Goro di Rumah Ibadah GPDI di Sungai Guntung.

 

Sungai Guntung,(KT) -  Jajaran Polsek Kecamatan Kateman,Kabupaten Indragiri Hilir,Provinsi Riau, hari ini melakukan Gotong royong ke Rumah Ibadah GPDI Sungai Guntung dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-72 Tahun.

 

Kegiatan goro tersebut dipimpin lansung oleh, Panit I Reskrim Polsek Kateman, IPDA Hendra Gunawan SH, kepada karimuntoday.com Sabtu,(02/6/2018), Dia mengatakan, Kegiatan goro ini dalam rangka Memeriahkan HUT Bhayangkara ke-72 Tahun dengan melakukan silaturahmi sekaligus bentuk kepedulian sesama umat beragama, apalagi saat ini suasananya masih dibulan suci yang penuh berkah tentunya akan membuat kita lebih peka serta memiliki rasa empati sesama saudara sebangsa demi memupuk rasa persatuan dan kesatuan.

 

“ Kegiatan dilakukan oleh Anggota Polsek Kecamatan Kateman melakukan goro ditempat ibadah GPDI adalah sebagai momentum untuk mendekatkan institusi polri dengan semua pemeluk agama dengan niat untuk kebersamaan dan kekompakan, khususnya diwikayah hukum polsek kateman, dan semua ini tidak terlepas dari arahan bapak kapolsek,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Kegiatan ini Gotong Rotong dengan membersihkan rumah ibadah  GPDI ini untuk memperlihatkan kepada dunia luar, bahwasanya POLRI serta masyarakat Indonesia kehidupanya rukun dan damai antar sesama umat beragama, karena kami dari sabang sampai merauke adalah bersaudara, dan kegiatan social dilakukan oleh Jajaran Polsek Kateman di sambut baik oleh ;Pimpinan Rumah Ibadah GPDI, Bapak, Johan Salko Sth (ro)

 

Penulis   : Ridho

Editor      : Helmy Ridar

 

Ket Photo : Irwan Prayitno (IP) Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

 

Padang,(KT) - Pada tanggal 31 Mei 2018, sekelompok lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi masyarakat yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan siaran pers yang intinya menyampaikan bahwa dengan melaporkan dan/atau mengadukan pemilik akun Bhenz Marajo ke Polisi, IP telah menyerang kebebasan pers. Agar masyarakat dan aparat penegak hukum tidak salah paham dengan siaran pers tersebut, bersama ini Tim Kuasa Hukum IP menjelaskan sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang termaktub di dalam Laporan Polisi Nomor: LP/194/V/2018/SPKT Sbr tanggal 1 Mei 2018 yang dilaporkan IP adalah dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Yusafni, pemilik akun facebook Bhenz Marajo dan pemilik akun facebook Maidestal Hari Mahesa II.

2. Laporan Polisi terhadap pemilik akun facebook Bhenz Marajo dilaporkan karena menulis sendiri di akun facebook milik pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan karya jurnalistik. Halaman depan Haluan dalam bentuk PDF yang diposting oleh pemilik akun Bhenz Marajo diduga dilakukannya sebelum koran tersebut tiba di tangan pembaca. Pemilik akun facebook Bhenz Marajo ketika melakukan dugaan tindak pidana bertindak atas nama pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan profesinya;

3. Laporan Polisi yang dibuat IP tidak untuk menyerang kebebasan pers dan/atau memidanakan pers. Jika IP bermaksud menyerang kebebasan pers dan/atau memidanakan pers, maka yang dilaporkan IP tentu pemimpin redaksi Haluan sebagai penanggung jawab tertinggi isi berita Haluan. Haluan sebagai media atau pers yang memproduksi karya jurnalistik dan juga wartawan yang menulis tidak pernah diadukan ke polisi oleh IP. Terkait pers, IP membuat pengaduan ke dewan pers sesuai dengan UU Pers;

4. Terminologi
'Menyerang Kebebasan Pers' tidak pantas digunakan untuk menggambarkan seorang warga negara yang sedang mempergunakan hak hukumnya yang merasa nama baiknya tercemar atas perbuatan seseorang. IP layak dikategorikan sebagai penyerang kebebasan pers, jika IP dan/atau pendukungnya melakukan kekerasan fisik terhadap Haluan, misalnya menggeruduk kantor Haluan ketika dirinya diberitakan secara tidak benar. Juga, IP telah menjadi Gubernur lebih dari 7 tahun, masyarakat pers pastilah tahu bagaimana sikap dan kebijakan IP terhadap Pers di Sumatra Barat.

Selama menjabat, tidak pernah sekalipun IP menyerang kebebasan pers.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau:

1. Koalisi masyarakat sipil untuk hati-hati dalam mengeluarkan siaran pers agar tidak menyesatkan masyarakat, terutama dalam penggunaan terminologi
'Menyerang Kebebasan Pers'.

2. Aparat penegak hukum untuk menjalankan pekerjaan secara profesional dalam mengusut LP Nomor: LP/194/V/2018/SPKT Sbr tanggal 1 Mei 2018 dan tidak terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar.

 

Padang, 2 Juni 2018.

Hormat kami:

Tim Kuasa Hukum IP

Miko Kamal
Zulhesni
Rahmat Efendi
Novermal

 

 Ket Photo : Aswirmanto Ketua LSM Clean Governance Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.

 

Kunsing,(KT) – Perusahaan Listrik Negara,(PLN), Rayon Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada tanggal, (31/5/2018), kemarin mematikan aliran listrik di Kantor Bupati Kuansing disebabkan menunggak pembayaran selama 3 (tiga), bulan, pencabutan aliran listrik tersebut tentunya menjadi tamparan keras bagi pemerintahan bupati kuansing, Mursini dan Halim yang saat ini berkuasa, dan tentunya sangat memalukan, oleh sebab itu diminta dilakukan evaluasi kepada pihak yang berkompeten dalam pengurusan masalah pembayaran lsitrik tersebut, agar kedepanya tidak terulang kembali.

 

Hal tersebut dikatakan, Aswirmanto Ketua LSM Clean Governance Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau kepada karimuntoday.com Sabtu,(2/2018), Ya’ Dia sangat menyesalkan dengan adanya pemutusan aliran listrik di Kantor Bupati Kuansing, disebabkan melakukan tunggakan selama 3 (tiga) bulan, kejadian ini tentunya sangat memalukan, pasalnya selama dia hidup di atas dunia ini tidak pernah mendengar adanya kantor bupati yang diputus aliran listriknya oleh pihak PLN, artinya, baru terjadi dikabupaten kuansing, oleh sebab itu, dia meminta kepada bapak bupati kuansing untuk mengevaluasi kinerja bawahanya, agar kejadian seperti ini tidak terulang dimasa akan datang.

 

Ket Photo : Besaran Anggaran Pembiayaan Listrik Tahun 2018 di Buku Lintang APBD.

 

“ Itu’ dalam APBD Tahun 2018 biaya untuk rekening listrik kantor bupati kuansing kalau tidak salah sebesar Rp. 11 milyar lebih, pertanyaanya kemana uang sebanyak itu, sampai 3 bulan menunggak di PLN, dan akhirnya berujung ke pemutusan aliran listrik,selayaknya menjadi perhatian bupati kuansing,” Ujarnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia juga sangat menyesalkan komentar saudara Assisten III Pemkab Kuansing, yang mengatakan di berbagai media massa, bahwa tunggakan listrik ke PLN hanya satu bulan, sedangkan realitanya dilapangan ternyata selama 3 bulan, dan dia berharap sebagai pejabat public assisten III pemkab kuansing ketika memberikan stetmen kepada media massa agar transparan, sehingga tidak menimbulkan persepsi negative ditengah masyarakat, nah, oknum pejabat seperti ini butuh penyegaran dari bupati kuansing,” Tutupnya

 

Dari informasi di rangkum oleh karimuntoday.com dari berbagai sumber, menurut keterangan Kepala PLN Rayon Taluk Kuantan, Kuansing, Riau, Mengatakan, Bahwa Kantor Bupati Kuansing, sudah memasuki 3 (tiga) bulan menunggak pembayaran listrik, oleh sebab itu PLN mengambil langkah tegas untuk memutuskan aliran listrik, itupun sudah sesuai dengan SOP,” Kata Darmansyah Ka.PLN Rayon Taluk Kuantan.

 

Secara terpisah, H. Mursini Bupati Kuansing, sampai berita ini diunggah belum dapat  dimintai tanggapanya, terkait diputusnya aliran listrik ke kantor bupati kuansing, pasca belum dibayarnya tunggakan rekening listrik,dan adanya permintaan dari salah satu LSM di Kuansing, agar melakukan evaluasi kepada bawahanya belum dapat di mintai konfirmasinya.(*)

 

Penulis    : Roder

 

Editor     : Helmy Ridar

 

Ket Photo : Nabila Gadis Cilik(2,7),Tahun, Menderita Tumor Ginjal Warga Dusun Puntian, Desa Teluk Nibung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

 

Pulau Burung,(KT) – Nabila Gadis Cilik(2,7),Tahun, warga Dusun Puntian, Desa Teluk Nibung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Putri dari Bapak Muharam dan Salmiah, menderita penyakit tumor ginjal sangat mengharapkan uluran tangan para dermawan untuk membantu biaya berobat, pasalnya kondisi orang tuanya tergolong miskin bekerja sebagai mekanik bengkel, dan juga sampai saat ini belum ada menerima bantuan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

 

Hal tersebut dikatakan, Khairuddin Aktivis Peduli Sosial Kecamatan Pulau Burung kepada karimuntoday.com Sabtu,(2/6/2018), Ya’ saat ini Gadis Cilik Nabila kondisinya sangat memprihatinkan akibat keterbatasan biaya untuk berobat kerumah sakit,karena kedua orang uanya sangat miskin, dan diharapkan kepada masyarakat serta para dermawan agar dapat membantu untuk biaya perobatan gadis cilik tersebut, agar bisa pulih seperti sedia kala.

 

Ket Photo : Ananda, Nabila bersama Kedua Orang Tuanya, Bapak Muharam dan Ibu Salmiah.

 

“ Bagi masyarakat dan para dermawan yang hendak membantu gadis cilik nabila bisa datang lansung ke alamatnya, Dusun Puntian, Desa Teluk Nibung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Putri dari Bapak Muharam dan Salmiah, bagi masyarakat dan para dermawan  yang tidak bisa mengunjungi gadis cilik nabila  dapat juga memberikan bantuan melewati rekening BNI No.0298339521, A.n.Khairuddin,(Aktivis Peduli Sosial pulau burung) dan untuk konfirmasi lebih lanjutnya bisa hubungi No Hp. 085376459485,” Bantuan yang dikirim melalui rekening akan saya pertanggung jawabkan dan jelas peruntukanya, demi kesehatan gadis cilik nabila,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Saat ini kondisi gadis cilik nabila perutnya semakin membesar akibat diserang oleh tumor ginjal ganas tersebut, andaikata tidak cepat dibawa berobat tentu kondisinya akan semakin parah, dan juga menurut keterangan dari kedua orang tuanya, sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk biaya berobat gadis cilik nabila,” Tutupnya (*)

 

Penulis      : Ridho

Editor        : Helmy Ridar

 

Ket Photo : Bupati Kuansing, H. Mursini.

 

Kuansing,(KT) – Saat ini Penyidik Tidpikor Polres Kuansing, Provinsi Riau tengah melakukan penyelidikan adanya dugaan korupsi dana listrik senilai Rp.1, 2 Milyar yang  diduga melibatkan beberapa oknum di Pemkab Kuansing termasuk Bupati Kuansing Mursini serta pihak-pihak yang terlibat, oleh sebab itu diminta kepada penyidik untuk memeriksa orang nomor satu tersebut.

 

Hal tersebut dikatakan, Zubirman SH, Praktisi Hukum di Kuansing kepada karimuntoday.com Jum’at (1/6/2018), Ya’ Saat ini ditengah masyarakat bermacam opini liar berkembang yang mengatakan adanya dugaan bupati terlibat terkait penggunaan dana listrik sebesar, 1.2 Milyar tersebut, untuk itu agar bola liar tersebut dapat meminimalisir kecurigaan public diminta kepada penyidik agar memeriksa kedua petinggi dikuansing tersebut.

 

“  Supaya jangan menjadi opini liar penyidik Tidpikor Polres Kuansing harus segera mengungkap kasus rekening listrik untuk mengetahui kemana saja uangnya mengalir, jika memang ada keterlibatan bupati, Ya’ Periksa saja bupatinya, karena semua orang sama di depan hukum, jangan sampai kasus ini menjadi dagangan politik untuk mendiskriditkan pihak tertentu,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Saat ini ditengah masyarakat bermacam asumsi muncul mulai penggunaan dana listrik tersebut untuk kegiatan acara syukuran pemenangan Mursini dan ada juga untuk acara pesta di Lampung serta digunakan untuk kepentingan instansi lain, oleh sebab itu, untuk menjawab dugaan-dugaan ditengah masyarakat sebaiknya penyidik secepatnya menuntaskan kasus ini, dan hasilnya di ekspos ke public apakah memang ditemukan adanya dugaan korupsi atau tidak , andaikata memang ditemukan diminta secepatnya menetapkan tersangka, karena kasus ini sudah cukup lama di tangani oleh polres kuansing,” Tutupnya

 

Secara terpisah, Kapolres Kuansing, AKBP. Fibri Karpiananto SH.SIK, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, tetapi dari informasi dirangkumkarimuntoday.com dilapangan, saat ini pihak penyidik tidpikor sedang menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau, untuk mengetahui seberapa besar kerugian Negara yang ditimbulkan, namun sampai saat ini belum dapat memastikan seberapa besar kerugian Negara karena masih dalam tahap penghitungan (audit).(*)

 

Penulis    : Roder/Lidia

Editor       : Helmy Ridar

 
Ket Foto : Kasat Reksrim Polresta Barelang, AKP Andri Kurniawan, S.Ik, MH. foto istimewa.

BATAM, (KT)
- Aparat kepolisian berhasil meringkus tiga pria komplotan kejahatan jalan yang diduga sudah beraksi puluhan kali di sejumlah lokasi di penjuru kota Batam. Dua dari tiga pelaku, terpaksa ditembak karena ketika akan dibekuk berusaha melawan dan melarikan. Padahal, sebelumnya aparat yang akan menangkap pelaku sudah memberikan tiga kali tembakan peringatan. Kapolresta Barelang Kombes Hengki melalui Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan mengatakan komplotan pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) ini sudah lama melancarkan aksinya di sejumlah lokasi di Kota Batam. Mereka berhasil di ciduk di tiga lokasi berbeda di kota Batam. “Sudah terdapat 24 TKP pelaku beraksi diantaranya Pasar Tanjung Piayu, Depan KFC Botania, ATM Pasar Botania, Taman Jodoh, Puri Agung Tanjung Uncang, ATM SPBU Baloi, ATM BCA Fanindo, Simpang Bandara, SP Batu Aji, Bengkong, Kantor Pos Tiban dan beberapa tempat lainnya,”kata Andri kepada Karimun Today.Com, di Mapolres Barelang, Baloi, Batam, kemarin. Menurut pengakuan para pelaku, komplotan BNN tersebut melancarkan aksinya mengaku-mengaku sebagai anggota BNN dengan modus menodongkan senjata api dan alat setrum, agar para korban mengaku kalau sedang memakai atau menggunakan narkoba, kemudian meminta dompet korban dan mengambil kartu ATM serta Pin-nya. "Anggota kita terpaksa melumpuhkan pelaku yang mencoba melawan dan berusaha melarikan diri ketika akan diamankan,"ujarnya. Ketiga pelaku yang diamankan polisi gabungan tim Satreskrim Polresta Barelang, Tim Jatantras Ditreskrimun Polda Kepri, Polsek Lubuk Baja dan Polsek Sagulung, yaitu; Agus Tinus, Marlis dan Venta. Dua pelaku terakhir ini, dilumpuhkan petugas kepolisian dengan tembakan di kaki, karena sebelumnya saat akan dibekuk sudah diberikan tembakan peringatan oleh polisi. "Selanjutnya para pelaku dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kini mereka sudah di jebloskan ke sel tahanan Rutan Polresta Barelang,"pungkasnya. (r/helmy ridar) editor : helmy ridar
 

Ket Photo : Inilah salah satu dari  sekolah negeri yang tidak menerapkan sistem zonasi tetapi bisa menerima siswa dari daerah manapun termasuk luar Batam tahun 2018/2019. foto helmy ridar.

BATAM, (KT)
- Memasuki tahun pelajaran 2018/2019 bulan depan, sekolah negeri tingkat SD dan SMP di Kota Batam akan menggunakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kecuali empat sekolah rujukan pemerintah. Keempat sekolah yang tidak akan terapkan sistem zonasi di PPDB 2018/2019 ini adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 006 Sekupang, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Batam di Sekupang, SMP Negeri 6 Batam di Sei Panas dan SMPN 26 Batam. Artinya, empat sekolah ini bisa menerima siswa dari daerah manapun, tidak terikat pada aturan zonasi. “ Sekolah unggulan kan sudah tidak ada lagi, diganti dengan sekolah rujukan. Itu ada SK Menterinya. Untuk Batam, empat sekolah itulah yang menjadi rujukan seluruh sekolah,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan usai sosialisasi PPDB di Aula Kantor Walikota Batam, kemarin. Menurut Hendri, penetapan sekolah rujukan ini didasarkan pada prestasi hingga ketersediaan sarana prasarana. Sekolah rujukan untuk tingkat SMP akan disi maksimal 32 siswa sedangkan SD 28 siswa, sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. "PPDB di sekolah rujukan, akan melihat pada nilai siswa saat pendaftaran. Tidak saja siswa asal Batam, sekolah rujukan ini juga diperbolehkan menerima siswa asal luar Batam,"ujarnya. Dijelaskan, pendaftaran sekolah rujukan akan dibuka pada 26-28 Juni mendatang melalui daring (online). Namun tetap akan disediakan nomor antrean di sekolah, karena berdasarkan pengalaman orangtua tetap mendatangi sekolah meskipun pendaftaran secara daring. “Khusus untuk sekolah rujukan kita akan adakan tes tertulis dan wawancara. Ini dilakukan karena kami harus memperhatikan nilai siswa, karena menyangkut pencapaian sekolah rujukan ke depannya,” ungkap pria yang juga sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam itu. Ia mengungkap, untuk pelaksanaan tes tertulis dan wawancara dijadwalkan pada 29-30 Juni 2018. Dan hasil PPDB akan diumumkan 2 Juli, dilanjutkan dengan daftar ulang 3-4 Juli 2018. "Sedangkan untuk sekolah yang terapkan sistem zonasi, pendaftaran akan dibuka pada 3-5 Juli. Sistem zonasi ini tetap memperhatikan umur, nilai, jarak rumah ke sekolah hingga waktu siswa mendaftar. Setiap siswa diberikan kesempatan memilih dua sekolah di wilayah tempat tinggal mereka,"pungkasnya. (r/helmy ridar) editor : helmy ridar sumber : media center

 

Ket Photo : Para Donatur yaitu CSR Wardah, Hotel Emersia, Yayasan Baiturrahmah, Rumah Sakit Siti Hawa, Elzatta dan Pemprov Sumbar Memberikan Bantuan Paket Sembako.

 

Sumbar,(KT) - Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) selalu berupaya mengentaskan kemiskinan baik melalui pemerintah, Baznas Provinsi maupun berbagai donatur lainnya.

 

Kali ini LKKS menyerahkan 100 bantuan paket sembako oleh Ketua LKKS Provinsi Sumatera Barat Nevi Zuairina untuk 100 KK keluarga kurang mampu di Gedung Syamsiar Thaib Kabupaten Pasaman, Kamis (31/5/2018).

 

Sembako yang diberikan tersebut disponsori oleh beberapa donatur yaitu CSR Wardah, Hotel Emersia, Yayasan Baiturrahmah, Rumah Sakit Siti Hawa, Elzatta dan Pemprov Sumbar.

 

Sebelumnya telah diserahkan 400 paket sembako di Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Agam. Kali ini Nevi didampingi Wakil Ketua LKKS Kabupaten Pasaman Ny.Mira Arthos beserta menyerahkan 100 paket sembako untuk 100 KK keluarga kurang mampu.

 

Seberapapun yang kita dapat mari kita syukuri, semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bagi penerima, ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu terlebih lagi saat bulan Ramadhan.

Manfaatkan bantuan ini, niatkan semoga tahun depan kita juga bisa menjadi donatur bagi yang membutuhkan, tetaplah berusaha dan berdoa jangan biarkan malas menguasai kita.

 

Kami berharap ibu-ibu doakan donatur kita agar sehat selalu dan bisa menjalankan rutinitasnya dan tetap bisa membantu keluarga yang kurang mampu, namun meskipun dapat bantuan tetaplah berdoa dan berusaha jangan membuat kita menjadi malas, " ungkapnya. (*)

 

Sumber; : Hms pemprov sumbar jasman Tulisan:zulfahmi

Ediotor   : Helmy Ridar

Ket Photo :  Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi pukul 14.00 WIB. Rabu tanggal 30 Mei 2018.

 Kuantan Singingi,(KT) -  Kuliah Umum Kewirausahaan dengan Tema “Marketing Dan Manajemen Resiko Dalam Kewirausahaan” selaku narasumber yaitu Ali Rahman seorang Owner Cempaka Group tempat dilaksanakannya kuliah ini di Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi pukul 14.00 WIB. rabu tanggal 30 Mei 2018.

Acara ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi UNIKS yaitu ketua LPMP, LPPM, GKM, Ka. Prodi, Kabag Akademik, Kabag Sistem Informasi, Ka. Labor Komputer serta tenaga pendidik dan karyawan dilingkungan fakultas teknik Pembukaan acara dilakukan oleh Dekan Fakultas Teknik Gusmulyani, S.T., M.T, Selaku ketua panitia Riki Ruspianda, S.P., M.Si menyampaikan kepada peserta yang mengikuti kuliah umum dengan mengikuti acara ini para peserta dapat memulai menjadi seorangentrepreneur dengan melakukan usaha yang kecil hingga menjadi besar.

Ali Rahman selaku narasumber dalam kegiatan ini menyampikan bagaimana cara memulai berwirausaha saat ini, kita menyadari bahwa saat ini indonesia mulai mengalami kerisis keuangan yang sangat berat, dimana kita mengetahui bahwa saat ini indonesia memiliki jumlah pengangguran yang lumayan cukup banyak dari negara lain dikarnakan kurangnya memiliki jiwa entrepreneurship yang dimiliki kalangan masyarakat, oleh karena itu kita harus berani memulai usaha walupun sekecil mungkin, dari 10 juta masyarakat indonesia dengan memulai berwirausaha kita dapat mengurangi pengangguran yang ada diindonesia saat ini.

Setelah selesai acara dekan fakultas teknik Gusmulyani, S.T., M.T, memberikan sebuah plangkat dan piagam penghargaan kepada narasumber yaitu Ali Rahman dan diakhiri dengan foto dan buka bersama di fakultas teknik. (*)

 

 

 

Ket Photo : Surat Pemberitahuan Kegiatan Unjuk Rasa dan Aksi Damai.

 

Karimun,(KT) – Ratusan Massa Peduli Lingkungan Karimun akan melakukan Unjuk Rasa Aksi Damai di Depan Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Karimun di Provinsi Kepri, menolak aktivitas Kegiatan PT Grace Rich Marine melakukan Pendalaman Alur serta Reklamasi Pantai adapun unjuk rasa tersebut dilaksanakan pada Rabu,(6/6/2018), dan Surat Pemberitahuan unjuk rasa aksi damai sudah dikirimkan ke Polres Karimun.

 

Hal tersebut dikatakan, Iwan Gondrong Koordinator Pelingkar kepada karimuntoday.com Jum’at,(1/6/2018), Ya’ Minggu ini Pelingkar bersama elemen masyarakat karimun akan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Syahbandar sebagai Otoritas Pelabuhan menuntut agar KSOP melakukan pelarangan terhadap aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh PT Grace Rich Marine, pasalnya kami menilai kegiatan dilakukan oleh perusahaan tersebut  ditemukan adanya unsure pelanggaran sesuai dengan UU oleh sebab itu kami menolak seluruh aktivitas perusahaan tersebut.

 

“ Ya’ kemarin Kamis (31/5/2018), Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa Damai sudah kami kirimkan ke Polres Karimun dan insya allah aksi tersebut akan di gelar pada hari Rabu,(6/6/2018), di Depan Kantor Syahbandar sebagai pihak Otoritas Pelabuhan, dalam aksi tersebut kami meminta agar pihak syahbandar tidak memberikan izin olah gerak kapal kepada pihak-pihak yang bersentuhan lansung dengan PT Grace Rich Marine untuk melakukan pendalaman alur serta reklamasi pantai, pasalnya kami menilai kegiatan tersebut menyalahi prosedur,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi,  Kami dari Peduli Lingkungan Karimun,(PELINGKAR) serta elemen masyarakat kabupaten karimun, berharap agar surat permohonan menggelar aksi unjuk rasa damai tersebut di kabulkan oleh pihak kepolisian,(Polres Karimun), pasalnya aksi kami tersebut dilindungi Konstitusi dan Undang-Undang, karena dalam UU tersebut memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap warga Negara untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai Pasal 28 UUD tahun 1945 dan tentunya sudah semestinya seluruh pihak menghormati hak-hak konstitusional setiap warga,dan apabila ada pelarangan atau menghalang-halangi rencana aksi demontrasi  justru adalah perbuatan melanggar konstitusi dan Undang-Undang,” Tutupnya (*)

 

Penulis    : lh

Editor      : Helmy Ridar

Page 5 of 226

KALENDER BERITA

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30