humas karimun
humas karimun

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

 

Ket Photo : Khairul ikhsan Chaniago,Aktivis Anti Korupsi, 

 

Kuansing,(KT) - Terus terang, kita sangat prihatin mendengarkan respon Sekda Kuansing terhadap kasus OTT pungli yang menjerat pegawai Dinas Perhubungan beberapa waktu yang lalu. Ucapan beliau yang mengatakan, “soal ancaman sanksi kepada ASN, tentu melihat seberapa fatal kesalahan oknum tersebut dan memberhentikan PNS lebih sulit daripada merektrut PNS”.

 

Hal tersebut dikatakan, Khairul ikhsan Chaniago, Aktivis Anti Korupsi, kepada karimuntoday.com,(29/5/2018),mengatakan,  jelas sekali ucapan Sekda ini adalah bentuk pelecehan terhadap semangat daerah ini dalam hal melawan korupsi. Jadi kita meminta kepada pak Bupati, dengan segala hormat tolong oknum Dinas Perhubungan ini diberikan sanksi pemecatan dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

 

Pungli adalah perbuatan yang jelas jelas melanggar aturan. Semangat negeri ini sangat jelas, tidak ada tempat untuk oknum-oknum pegawai berotak pungli dan maling. Kita apresiasi kepada Polres yang sudah berhasil mengungkap kasus ini, selanjutnya soal sanksi, kita tidak ingin oknum Dinas Perhubungan ini di diamkan begitu saja, ini masukan kepada Pak Bupati, tirulah kepala daerah lain yang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pungli.

 

 Tidak ada cara lain untuk memutus rantai pungli selain memecat dan memenjarakannya, sebab jika hanya dirotasi atau diturunkan jadi staf, bukan tidak mungkin oknum tersebut akan melakukan perbuatanya kembali karena tidak berikan sanksi tegas,  Saya yakin pak Bupati sepakat soal ini, jangan sampai Bupati jadi korban ucapan “bakalebuik Sekda” yang terkesan melindung-lindungi pegawai pungli, Segera pecat dan penjarakan saja oknum Dinas Perhubungan tersebut,” Pintanya

 

Secara terpisah, Dianto Mampanini Sekda Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya terkait adanya tudingan dari salah seorang masyarakat kuansing mengatakan bahwa ucapan Sekda ini adalah bentuk pelecehan terhadap semangat daerah ini dalam hal melawan korupsi  belum dapat dimintai konfirmasinya. (rr)

 

Penulis    : Roder

Editor       : Helmy Ridar

 
Ket Fhoto : Kondisi salah satu Jalan Protokol di Kota Batam saat ini. Kedepan Pemerintah Kota Batam, akan melebarkan ruas jalan Tiban-Sekupang menjadi lima lajur seperti kondisi jalan Simpang Rosedela - Batam Center. foto int

BATAM, (KT) – Pemerintah kota Batam, dibawah kepimpinan Walikota H. Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Amsakar Achmad terus memfokuskan infrastruktur, seperti pelebaran-pelabaran jalan yang sudah dan sedang dalam pengerjaan saat ini sejumlah ruas jalan di kawasan Jodoh, Nagoya, Tanah Longsor, Pelita, Windsor, Penuin, Sei Panas dan Batam Center.

Tahun 2020, Pemerintah Kota Batam akan memfokuskan pelebaran jalan protokol Simpang Jam - Sekupang, menjadi lima lajur. Jalan gajah mada itu, rencananya akan dibangun menjadi lima lajur dari kondisi saat ini dua lajur.

“Space (Jalan) di Sekupang besar, satu jalur bisa lima lajur. Seperti Batam Centre bisa. Tahun 2020 kita mulai rambah ke sini (Tiban-Sekupang),” kata Rudi pada Safari Ramadhan Pemko Batam di Masjid Raudhatul Jannah, Tiban Raya, Kelurahan Tiban Baru, akhir pekan.

Menurut Rudi, selain jalan utama, Pemerintah Kota Batam juga akan membangun jalan di bagian dalam. Tepatnya dari Tiban Princess di kelurahan Tiban Indah sampai ke Mentarau, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang. Jalan di kawasan ini akan dibuat menjadi dua lajur tahun depan.

“Nantinya ingin kita sambungkan (jalan lingkar) sampai Tanjung Uma sehingga akses jalan dari Tiban ke Nagoya jadi cepat. Termasuk dari Patam Lestari semakin mudah ke Nagoya,” ujarnya, ketika menggelar Safari Ramadhan di Kampung Tua Patam, Kecamatan Sekupang, kemarin.

Rudi mengatakan, pemerintah ke depannya ingin mengembangkan Batam sebagai daerah tujuan wisata. Termasuk Kampung Tua seperti Patam Lestati. Oleh karena itu, orang nomor satu di kota Batam ini berharap dukungan masyarakat setempat untuk mewujudkan mimpi nyata tersebut.

“Kita ingin Batam jadi tujuan wisata, bagaimana kita bikin wisatawan datang kemari. Ayo bapak-ibu sambut peluang ini. Karena ada potensi pariwisata di Patam ini. Tadi kata panitia jembatan Patam ramai setiap akhir pekan oleh orang lokal. Bagaimana nanti dibuat ikon sehingga wisatawan dari luar juga datang ke Patam Lestari,”ungkapnya.

Selain itu, Rudi menyarankan, daerah-daerah lain di Kota Batam juga bisa ikut berbenah untuk menarik wisatawan. Misal di satu tempat mengembangkan tempat yang cantik untuk berfoto. Kemudian di lokasi lain mengangkat kuliner khas melayu. 

"Atau di wilayah tertentu khusus untuk pembuatan kerajinan tangan sebagai oleh-oleh wisatawan,"pugkasnya. (r/helmy ridar)

Editor : Helmy Ridar
editor : helmy ridar sumber : media center

 

Ket Photo : R.Hadimi Sakih SH, Masyarakat Karimun ketika Melaporkan PT Grace Rich Marine ke Polres Karimun, Kepri.

 

Karimun,(KT) -  Manajemen PT Grace Rich Marine menyikapi laporan masyarakat beberapa hari lalu ke Polres Karimun terkait perusahaan yang dipimpinya dan dia sangat menghormati proses hukum.

 

Hal tersebut dikatakan, Edi C Lummawie Manajemen PT Grace Rich Marine kepada karimuntoday.com Selasa,(29/5/2018), Via Hp selularnya, Ya’ dia selaku manajemen PT GRM sangat menghormati proses hukum, terkait adanya laporan dari beberapa elemen masyarakat ke polres terkait aktivitas perusahaanya dan juga mengenai adanya surat recomendasi dari DPRD Karimun ke Pemerintah Kabupaten Karimun,meminta agar aktivitas perusahaanya di tutup, bukankah hanya surat recomendasi, bukan surat keputusan.

 

“ Itu masayarakat yang melaporkan perusahaannya ke polres karimun dia sangat menghormati proses hukum, dan juga mengenai adanya surat recomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Karimun untuk menutup aktivitasnya perusahaanya kepada bupati karimun, bukan berupa surat keputusan, tetapi hanya surat recomendasi,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Beberapa hari lalu dia sudah melakukan konfrensi pers dengan sejumlah wartawan online dan cetak yang melakukan peliputan di karimun di Restoran Hotel Holiday dan dia sudah membeberkan semua dokumen periizinan dimilikinya, dan dia beranggapan izin dimiliki perusahaanya sudah lengkap untuk melakukan kegiatan operasional,” Tutupnya

 

Ket Photo : Djufrial Koordinator Aliansi Peduli Karimun juga Sekretaris Laskar Merah Putih Karimun.

 

Secara terpisah, Djufrial Koordinator Aliansi Peduli Karimun juga Sekretaris Laskar Merah Putih Karimun kepada karimuntoday.com Selasa,(29/5/2018), di Complek Padi Mas mengatakan, Bahwa ucapan Manajemen PT Grace Rich Marine Edi.C Lummawie bisa dikatakan pelecehan kepada institusi lembaga Negara, karena dia mengatakan, surat yang di keluarkan oleh DPRD Karimun hanya surat recomendasi bukan surat keputusan, dan dia menyimpulkan ucapan Edi C Lummawie tersebut sebuah pembangkangan terhadap lembaga dewan yang terhormat.

 

“ Ucapan Edi C Lummawie yang mengatakan surat Recomendasi dari DPRD Karimun meminta kepada bupati karimun menutup aktivitas perusahaan PT Grace Rich Marine bukan sebuah surat keputusan itu sudah biasa dikatakan, pelecehan dalam tanda kutip, pasalnya, seolah-olah surat recomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menutup aktivitas perusahaanya, sedangkan kita ketahui bahwa surat recomendasi tersebut di keluarkan oleh lembaga yang terhormat,mewakili masyarakat karimun, dan dia berharap agar bupati karimun secepatnya merespon surat dari DPRD Karimun tersebut,” Ujarnya Simgkat

 

Ket Photo : Bakti Lubis Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.(net).

 

Secara terpisah, Bakti Lubis Wakil Ketua DPRD Karimun ketika dikonfirmasi karimuntoday.com Selasa,(29/5/2018), terkait adanya stetmen dari manajemen PT GRM Edi C Lummawie mengatakan, bahwa surat yang dikirimkan DPRD ke Bupati Karimun hanya surat recomendasi bukan surat keputusan mengatakan, Ya’ memang betul surat yang kita kirimkan ke Pemerintah Kabupaten Karimun adalah surat recomendasi meminta agar bupati karimun untuk menutup aktivitas perusahaan tersebut, dan juga surat recomendasi itu bukan saja kita kirimkan ke Pemkab saja tetapi juga ke Polres Karimun, dan tentunya kita berharap agar bupati karimun secepatnya merespon surat recomendasi yang kita kirimkan.

 

Ketika ditanya, adanya respon dari APK bahwasanya stetmen Manajemen PT Grace Rich Marine Edi C Lummawie terkesan melakukan pelecehan terhadap institusi DPRD yang mengatakan, bahwa surat recomendasi yang diterbitkan hanya surat recomendasi bukan surat keputusan, seolah-oleh tidak perlu ditanggapi, Lubis Mengatakan, Mengenai hal itu dia belum bisa berkomentar banyak, biar saja masyarakat yang menilai ucapan manajemen perusahaan tersebut,” Imbuhnya (*)

 

Penulis     : lh

Editor        : Helmy Ridar

 

Ket Photo : Kondisi Pasar Ramadhan di Kawasan Kolong, Karimun, Sepi Pembeli.

 

Karimun,(KT) – Jelang dua Minggu memasuki bulan ramadhan para penjual takjil makanan berbuka puasa lokasinya disediakan oleh pemkab Karimun yang letaknya dikawasan kolong sungai lakam barat mengeluh disebabkan sepinya pembeli hal ini tidak sesuai dengan sewa tempat harus dibayar kepada pengurus pasar Ramadan .

 

Menurut Yudi salah satu pedagang pasar Ramadan Kolong kepada karimuntoday.com Senin,(28/5/2018), " kami berjualan disini sudah memasuki Minggu kedua tapi sangat disayangkan kondisi saat ini sangat jauh berbeda dengan tahun sebelumnya,pasalnya saat ini masyarakat yang hendak membeli takjil untuk berbuka puasa sangat sepi, akibatnya banyak makanan,(takjil-red), dibawa pulang kerumah karena tidak laku, sehingga merugi.

 

“ Kondisi tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, pasalnya pasar ramadhan yang kami tempati ini berkemungkinan kurang strategis atau factor ekonomi yang merosot, sehingga masyarakat sangat sepi mendatangi tempat kami untuk membeli takjil berbuka puasa,sehingga makanan yang kami jual tidak habis,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Dengan kondisi seperti ini, tentunya akan berdampak kepada kami sebagai penjual takjil, pasalnya,untuk menyewa lapak, kami harus merogoh kocek sebesar Rp.500 ribu rupiah untuk selama bulan suci ramadhan ditambah lagi dengan membayar uang keamanan setiap harinya,dan kedepanya kami berharap kepada Disprindag Karimun untuk menyediakan lokasi yang strategis, agar ramai pengunjung, sehingga takjil yang kami jual laris manis tidak seperti saat ini,” Harapnya (*)

 

Penulis    : Johanes Tambunan

Editor       : Helmy Ridar

 

ket fhoto : Kapolsek Belakang Padang AKP Ulil Rahim menyerahkan santunan kepada lansia kurang mampu di Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang, kemarin. foto helmy ridar.

BATAM, (KT)
- Moment Ramadhan ini, Keluarga besar Polsek Belakang Padang, bersama ibu-ibu anggota Bhayangkari ranting setempat menyambangi masyarakat sekalian menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu di Pulau Kasu, kecamatan Belakang Padang, kemarin. "Kita bersama anggota dan ibu-ibu bhayangkari menyambangi warga Pulau Kasu yang sakit dan membagikan sembako kepada warga Pulau Kasu yang kurang mampu,"kata Kapolsek Belakang Padang, AKP Ulil Rahim, didamping Ketua Bhayangkari ranting Belakang Padang Ny. Sefti Ulil, kepada Karimun Today.com, Senin (28/5/2018). Menurut Ulil, selain moment Ramadhan, kunjungan dan penyerahan sembako ke masyarakat Pulau perbatasan ini, sebagai silaturahmi yang juga dalam rangka menyambut HUT Polri yang ke 72 tahun ini. "Polri selalu ada untuk masyarakat, dengan kegiatan bakhti sosial ini diharapkan dapat membantu warga yang kurang mampu di Pulau terluar. Ini juga merupakan bentuk kepedulian dan perhatian dari Polsek Belakang Padang terhadap warganya,"ujarnya. Dijelaskannya, dengan adanya kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu bisa sedikit meringankan beban hidup bagi yang menerima. Dalam kunjungan ke Pulau Kasu, kapolsek Belakang Padang AKP Ulil Rahim dan istri. Ny. Sefni, didampingi Kanit Binmas Polsek Belakang Padang Ipda Kirman, Bhabinkamtibmas Pulau Kasu Briptu Firdaus, Bhabinkamtibmas Kelurahan Pecung Bripka Yuli Hendri, Bhabinkamtibmas Pulau Terong Brigadir Riki Mardianto, Bhabinkamtibmas Kelurahan Sekanak Raya Briptu M. Zuhri dan Bhabinkamtibmas kelurahan Pemping Briptu Jumadi Jaroni serta ibu-ibu Bhayangkari ranting Belakang Padang. (helmy ridar) editor : helmy ridar
 
 
Ket Photo : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Kepulauan Riau Sardison didampingi pejabat Kejaksaan Tinggi Kepri Ali Rasab Lubis saat kunker tentang dana desa di Karimun, 24-26 Mei 2018. foto helmy ridar

KARIMUN, (KT)
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD-Dukcapil) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Sardison, mengingatkan kepada tim pelaksana dana desa tingkat provinsi maupun kabupaten, tenaga ahli dan pendamping desa maupun kepala desa harus menunjukkan kinerja yang baik di tengah masyarakat dalam pelaksaannya. "Sesuai arahan Presiden Bapak Joko Widodo bahwa pelaksanaan dana desa harus dipercepat, bukannya dipersulit baik dalam hal pencairan maupun pelaporan," kata Sardison, menjawab Karimun Today. Com, di Tanjungpinang, Senin (28/5/2018). Ia mengaku baru saja melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Karimun. Di kabupaten berjuluk Bumi Berazam itu,ia dan rombongan melaksanakan rapat pembinaan dan pengawasan serta turun langsung melakukan pembinaan penggunaan dana desa, selama tiga hari dari tanggal 24 - 26 Mei di empat desa yang ada di Karimun, yaitu Desa Pongkar, Desa Pangke, Desa Pangke Barat dan Desa Selat Mendun. "Tim pelaksanaan dana desa tingkat provinsi dan kabupaten, tenaga ahli dan pendamping desa maupun kepala desa harus menunjukan kinerja yang baik di masyarakat dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pelaksanaan dana desa harus dipercepat, bukannya dipersulit baik dalam hal pencairan maupun pelaporan,"ujar, pejabat eselon II Pemrov Kepri, kelahiran Kuansing, Riau itu. Sementara itu, Tim dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili Ali Rasab Lubis yang ikut dalam kegiatan tersebut, menyampaikan Pemerintah Pusat mengelontorkan dana desa yang dibiayai oleh Negara melalui APBN supaya dalam pelaporan, pertanggungjawaban dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. "Bapak-ibu, perlu kami tegaskan untuk kegiatan dana desa ini, jangan sampai membuat kegiatan Fiktif, jangan melakukan mark up harga barang dan diikuti dengan Administrasi dan pelaporan yang baik,"kata Ali Rasab Lubis, mengingatkan. Sedangkan, Asisten Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Karimun M. Tang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Pengawasan Dana Desa ProvinsiKepri berkat kerja sama yang baik. "Sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul di desa / kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun,"tukasnya. Setelah melaksanakan Rapat, Tim Pengawasan Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepri Heru Pudyo Nugroho, Pejabat dari Kejaksaan Tinggi Kepri Ali Rasab Lubis, Inspektorat Provinsi Kepri Syakyakirti, Biro Hukum Setda Provinsi Kepri Riawan langsung melaksanakan Pembinaan ke Desa Pongkar, Desa Pangke, Desa Pangke Barat dan Desa Selat Mendun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. (r/helmy ridar) editor : helmy ridar

 

Ket Photo : Terlihat Kapal Isap Pasir Laut masih Beroperasi Melakukan Pendalaman Alur serta Melakukan Reklamasi, Senin,(28/5/2018).

 

Karimun,(KT) – Dewan Perwakilan Daerah,(DPRD), Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri merasa kaget mendapatkan informasi bahwasanya aktivitas pengerukan pendalaman alur serta reklamasi masih berlansung sampai saat ini yang dilakukan oleh PT Grace Rich Marine, padahal beberapa hari nan lalu kita sudah mengirimkan surat recomendasi kepada bupati karimun agar menutup aktivitas perusahaan dan dalam waktu dekat DPRD akan duduk bersama dengan bupati karimun untuk membahas seputar permasalahan Perusahaan tersebut.

 

Hal itu dikatakan, Bakti Lubis Wakil Ketua DPRD Karimun kepada karimuntoday.com Senin,(28/5/2018), Ya’ Kita juga kaget mendengar bahwa dari masyarakat bahwasanya PT Grace Rich Marine masih beroperasi menjalankan aktivitasnya, padahal kita sudah mengirimkan surat recomendasi kepada bupati karimun berkemungkinan masih dipelajari oleh bapak bupati, dan juga beberapa hari kedepan kita akan terus memantau apakah perusahaan tersebut akan terus beroperasi, dan juga beberapa hari yang lalu kita sudah menyambangi kementerian perhubungan, dan ternyata benar penafsiran kita bahwa matrial pengerukan berupa pasir itu bukan untuk bahan reklamasi, kalaupun mau dibuat untuk bahan reklamasi pihak perusahaan harus tetap mengurus periizinan yang lain, karena saat ini yang dikantongi perusahaan tersebut hanya izin reklamasi perairan.

 

“ Yang pasti dalam waktu dekat ini kita akan duduk bersama dengan bupati karimun juga mungkin menghadap gubernur dan kementerian terkait serta berkoordinasi dengan penegak hukum tentang dugaan-dugaan yang masuk ranah pidana disana,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Dan mengenai hari ini masyarakat karimun melalui Peduli Lingkungan Karimun,(Pelingkar) melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan izin serta reklamasi PT Grace Rich Marine ke Polres Karimun, Dia sebagai Wakil Ketua DPRD sangat menyambut baik, karena itu hak setiap masyarakat untuk melakukan pelaporan andaikata ditemukan adanya dugaan-dugaan tindak pidana,artinya dia sangat memberikan apresiasi,kalau itu untuk kebaikan kita bersama,” Tutupnya (*)

 

Penulis    : lh

Editor      : Helmy Ridar

 

Ket Photo : Kurniawan Pengurus LSM PMPRI bersama Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Pemprov Jawa Barat.

Bandung,(KT) - Penegak hukum di Pusat Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Kejaksaan Agung dan Mabes Polri diminta untuk mengusut Dugaan Korupsi pada Pelaksaanaan Pekan Olah raga Nasional (PON) XIX dan Peparnas XV Jawa Barat tahun 2016 lalu.

Pasalnya,Dalam pelaksanaan-nya dilapangan Terindikasi ajang Korupsi sesuai dengan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat. Dimana dalam penanggung Jawab kegiatan tersebut melibat Gubernur Jawa Barat,Ahmad Heriawan. Informasi yang berhasil dikumpulkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung personil Sebesar Rp.1.166.496.193,44. Potensi kelebihan pembayaran atas biaya langsung personil sebesar Rp.192.294.349,00 selain itu biaya langsung personil tidak dapat diyakini kewajaran nya sebesar Rp.187.500.000,00.

Kemudian terdapat juga Kekurangan Volume pekerjaan sebesar Rp.1.460.086.842,65 dan terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp.72.331.243,40 serta denda keterlambatan pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp.221.862.550,07.

Sementara itu saat Kru media ini bersama LSM PMPRI mencoba konfirmasi pada Senin (28/05/2018), di Kantor Gubernur Jawa Barat terkesan buang bola . Pasalnya dari Bagian Asda I hingga beberapa bagian lainnya saling tuding hingga terakhir di Ruangan Biro Hukum Pemerintah Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Pemprov Jawa Barat mengatakan Surat sudah saya terima hari ini ke Bagian Hukum dan akan kita pelajari tapi kalau mau cepat langsung ke Dinas Pemuda dan Olah Raga (Disorda) Jawa Barat saja, elak nya.

Kemudian saat disinggung Gubernur Jawa Barat,Ahmad Heriawan selaku penanggung Jawab Pelaksanaan PON XIX dan Peparnas XV Tahun 2016 lalu. Kabag Hukum menegaskan, Ya kan kalau mau cepat dijawab langsung ke Disorda Jabar, ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Kurniawan Pengurus LSM PMPRI yang ditemui usai mengkonfirmasi Dugaan Korupsi dalam Pelaksanaan PON XIX dan Peparnas XV tahun 2016 Silam meminta agar penegak hukum segera memanggil Ahmad Heriyawan selaku Gubernur Jawa Barat dan Penanggung jawab kegiatan tersebut.

"Kita minta agar KPK,Kejagung dan Mabes Polri segera panggil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan selaku penanggung Jawab PON XIX dan Peparnas XV tahun 2016 lalu sesuai dengan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat yang menemukan sejumlah Kerugian Negara,tutupnya. (*)

Penulis   : kh

Editor     : Helmy Ridar

 

Ket Photo :  Andi Acok Ketua DPC Patriot Nasional,(PATRON), Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri  bersama Anggota Patron.

 

Karimun,(KT) – Dewan Pimpinan Cabang Patriot Nasional,(PATRON), Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri siap melakukan penutupan atas kegiatan reklamasi dilakukan oleh PT Grace Rich Marine di Perairan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri apabila diminta Bupati Karimun, pasalnya, sebagai organisasi kemasyarakatan siap menjalankan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah daerah sebagai penguasa wilayah.

 

Hal tersebut dikatakan, Andi Acok Ketua DPC Patriot Nasional,(PATRON), Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri kepada karimuntoday.com Senin,(28/5/2018), Ya’ kita sudah mendapatkan informasi bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,(DPRD),Karimun sudah mengirimkan surat recomendasi kepada bupati karimun, untuk menutup sementara aktivitas PT Grace Rich Marine yang sedang melakukan pendalaman alur serta melakukan reklamasi pantai, andaikata bupati karimun memberikan arahan maka Patron siap untuk turun kelapangan untuk menutup aktivitas perusahaan tersebut.

 

“  Kita 24 jam siap apabila bapak bupati membutuhkan bantuan Patron untuk menutup aktivitas pengerukan laut dilakukan oleh PT Grace Rich Marine sesuai dengan recomendasi yang telah dikirimkan oleh DPRD Karimun, dan sebagai Organisasi Kemasyarakatan kita akan membantu bapak bupati,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Selain itu juga, Patron sangat mendukung langkah masyarakat serta Pelingkar melaporkan PT Grace Rich Marine  ke Polres Karimun, terkait adanya dugaan pelanggaran periizinan serta perusakan lingkungan, dan kapan perlu Patron akan Membackup di barisan paling depan,” Tutupnya

 

Secara Terpisah, Siswoyo Anggota Patron Karimun, kepada karimuntoday.com mengatakan, Menyambut baik langkah Ketua DPC Patron Karimun untuk berjibaku membantu pemerintah daerah,(bupati-red), dalam mengambil kebijakan, dan dia berharap agar bapak bupati mentaati recomendasi dari DPRD Karimun, agar menutup aktivitas PT Grace Rich Marine, karena surat recomendasi yang dikirim oleh DPRD adalah buah dari tuntutan masyarakat,” Pintanya

 

Secara terpisah, Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait PATRON siap untuk membantu apabila diminta bupati untuk menutup aktivitas PT Grace Rich Marine belum dapat dimintai tanggapanya serta adanya permintaan agar bapak bupati secepatnya merespon surat recomendasi dari DPRD Karimun, belum dapat dimintai konfirmasinya. (*)

 

Penulis     : lh

Editor       : Helmy Ridar

 
Ket Photo : Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Ketua Ombudsman RI diminta tinjau pansel penerimaan Kepala Perwakilan Kepulauan Riau 2018. foto net.

> Ketua Ombudsman RI Diminta Tuntaskan Carut Marut Pansel Kaper Kepulauan Riau
BATAM, (KT) - Sebagian masyarakat Kepulauan Riau, mendukung sejumlah peserta seleksi calon kepala perwakilan (Kaper) Ombudsman Kepulauan Riau (Kepri), yang melaporkan dan mempertanyakan kinerja panitia seleksi (pansel) yang diduga syarat kecurangan dan maladministrasi. Maka dari itu, Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, diminta menyikapi masukan dan segera mengambil tindakan tegas tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan pansel terhadap peserta seleksi Kaper Ombudsman di Kepulauan Riau tersebut. Sedikitnya sudah dua orang peserta, Ta'in Komari dan Amir Mahmud, yang mengaku kurang puas tentang kinerja pansel yang diduga berat sebelah itu. "Saya tadi kembali melayangkan surat ke Ketua Ombudsman RI, guna menindaklanjuti surat pengaduan/laporan saya tertanggal 25 Mei 2018 terkait dugaan kecurangan dalam seleksi calon kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri. Berdasarkan pengembangan informasi dan hasil investigasi saya tentang dugaan adanya calon titipan dan dugaan kecurangan atau bahkan maladministrasi yang dilakukan pansel KP Ombudsman RI Provinsi Kepri tahun 2018,"kata Ta'in Komari, kepada Karimun Today.Com di Batam, Minggu (27/5/2018) petang. Selain surat resmi ke pusat, Ta'in Komari juga membuat surat terbuka di akun pribadinya. Menurutnya, dalam pengembangan kasus dan hasil investigasi yang dia lakukan, terdapat sejumlah kecurangan Pansel, diantaranya, pada saat registrasi kehadiran peserta untuk mengikuti tes tertulis, tanggal 22 mei lalu, seorang calon Herman Prasetyo, tidak mampu menunjukkan ijazah asli dan menyatakan ijazah yang bersangkutan berada di Jakarta dan tidak mungkin dapat ditunjukan pada hari tersebut. "Logikanya saudara Herman Prasetyo langsung didiskualifikasi karena dalam pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 18 Mei 2018 jelas-jelas peserta diwajibkan menunjukkan KTP asli, Ijazah Asli, SKCK asli dan lainnya pada saat mau mengikuti ujian tertulis tersebut,"ujarnya. Namun, lanjut Ta'in, peserta bernama Herman Prasetyo tetap diperkenankan mengikuti ujian tertulis, bahkan secara hitungan waktu sangat tidak mungkin mampu menunjukkan ijazah asli karena berada di Jakarta, yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian tes tertulis dan berhak mengikuti tes selanjutnya. "Hasil penelusuran yang kami temukan bahwa Saudara Herman Prasetyo adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah 0Provinsi Kepri dengan jabatan Sekretaris kantor Kesbangpol dan Linmas Kepri. Sebuah jabatan yang cukup prestisius dalam karier sebagai ASN karena selangkah lagi dapat menduduki jabatan Kepala Dinas/OPD. Dalam hal pendapatan ‘take home pay’ dapat mencapai 20 sampai 25 juta rupiah perbulan bahkan lebihm,"bebernya. Dijelaskan, hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi peserta lainnya, mengapa Herman Prasetyo yang sudah memiliki jabatan prestise dengan pendapatan cukup besar justru mengikuti seleksi jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri yang pendapatannya jauh lebih kecil berkisar 10 sampai 15 juta perbulan. "Dari pandangan karier sebagai ASN, saudara Herman Prasetyo juga masih memiliki kesempatan meraih jabatan-jabatan struktural lainnya. Sangat rugi jika dibandingkan dengan jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri yang hanya sampai 5 tahun. Jadi apa orientasi Herman Prasetyo ikut dalam seleksi CALON KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI KEPRI sangat patut digali dan pertanyakan lebih dalam..?,"ungkapnya. Ta'in menduga apakah yang bersangkutan benar-benar menginginkan jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman tersebut atau ada maksud lain…? Monggo silahkan, Ketua Ombudsman RI dan Komisioner lainnya menilai sendiri, jika unsur pemerintah yang menjadi Kepala Perwakilan, Ombudsman Provinsi Kepri apakah akan mampu memenuhi ekspekstasi publik dan berjalan sebagaimana mestinya. Lebih jauh Ta'in membeberkan, selain itu pada saat dilaksanakan tes tertulis, beberapa kejanggalan yang seperti disengaja pansel untuk memberikan ruang dan toleransi kepada seorang calon yang melanggar tata tertib ujian. Pansel sebelumnya sudah menyampaikan bahwa peserta dilarang meninggalkan tempat ujian sampai waktu ujian habis, ujian yang dilakukan dua sesi pilian dan isian akan diberikan waktu jedah istirahat selama 15 menit dengan masing-masing ujian 60 menit dan 45 menit. "Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal hanya diperbolehkan menyerahkan kepada Pansel dalam waktu kurang dari 5 menit dari waktu ujian berakhir. Kenyataannya menimbulkan kejanggalan, Pansel mempercepat waktu istirahat hanya menjadi 5 menit dari yang semestinya 15 menit sebagaimana pembacaan tata tertib oleh pansel sebelum ujian dimulai,"urainya. Selain itu, ungkap dia, dua peserta mengumpulkan hasil ujian pada hitungan waktu di sekitar 10 menit sebelum waktu ujian berakhir, Lagat Parroha Patar Siadari yang kemudian disusul peserta lainnya, Arham. Maka semestinya keduanya diberikan sanksi diskualifikasi karena melanggar tata tertib ujian yang sudah dibacakan Pansel sebelumnya. "Nyatanya mereka berdua justru termasuk yang dinyatakan lulus tes tertulis dan mengikuti tes selanjutnya. Jadi ada apa dengan Pansel ini?. Penelusuran lebih lanjut ternyata, Saudara Lagat Parroha Patar Siadari siang itu tanggal 22 Mei 2018 harus mengikuti Tes Psikologi seleksi Calon Bawaslu Provinsi Kepri di Mapolda Kepri,"terangnya. Sehingga, lanjut dia, ada kemungkinan Pansel yang memangkas waktu istirahat dari 15 menit menjadi hanya 5 menit dan memberikan toleransi penyerahan hasil ujian 10 menit sebelum waktu habis adalah suatu bentuk bantuan khusus Pansel kepada Lagat Parroha Patar Siadari agar dapat segera pergi ke Mapolda Kepri untuk mengikuti Tes Psikologi seleksi Calon Bawaslu Provinsi Kepri tersebut. "Hal tersebut juga menunjukkan bahwa saudara Lagat Parroha patar Siadari tidak memiliki kemantapan dan keseriusan untuk menduduki Jabatan KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI KEPRI, dengan menduakan niat mengikuti seleksi posisi jabatan di kelembagaan lainnya. Di Seleksi Bawaslu, Saudara Lagat juga lulus. Sementara, saudara Azwardi, Ssos. MH, kami belum memiliki referensi apa-apa karena menang tidak mengenal yang bersangkutan lebih dalam,"tukasnya. Ta'in, meminta kepada Ketua Ombudsman RI sesuai dengan surat pengaduan lanjutan sebagai kelengkapan laporan dan pengaduan sebelumnya tertanggal 25 Mei 2018, sehingga sebagai usulan kami dalam surat pengaduan pertama itu dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan melakukan ujian terhadap 10 calon yang sudah lolos seleksi, kecuali tiga nama yang jelas-jelas tidak melanggar dan tidak memenuhi ketentuan dipersyaratkan pansel. Sikap yang diambil Ta'in Komari, ini mendapat dukungan dari sejumlah masyarakat dan netizen, misalnya, Zainal Abidin Kans, dalam akun facebooknya, mengatakan wajib kiranya Ketua Ombudsman RI menanggapi dan segera merekomendasikan agar pansel Kaper ombudsman Kepri mendiskualifikasi calon-calon yang jadi catatan serta mendengar alasan-alasan yang mendasar sudah dijelakan pelapor, Ta'in Komari. "Peliharalah peraturan dan BUDAYA MALU agar bangsa ini dihargai oleh bangsa lain dan dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat. Jangan bertindak seperti juragan kepada para kulinya. Sesungguhnya peraturan dan hukum milik bangsa dan negara, bukan milik pribadi oknum yg sedang berkuasa. Wassalam,"tulisnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dilansir dari antara, panitia Seleksi Kepala Perwakilan (Pansel Kaper) Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau meminta masukan kepada masyarakat di wilayah tersebut agar mendapatkan kepala perwakilan yang profesional, integritas, dan berkualitas. "Panitia seleksi kepala perwakilan Ombudsman RI tahun 2018 untuk wilayah Provinsi Kepri menerima 19 berkas yang mendaftar sebagai calon kepala perwakilan," kata Humas Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri, Agung Setio Apriyanto, di Batam, Kamis. Agung mengatakan dari jumlah tersebut yang lulus pada tahap administrasi hanya 10 orang. Peserta yang lulus pada tahap administrasi lanjut Agung telah diumumkan secara resmi pada Jumat (18/5) lalu di website www.ombudsman.go.id. Menurutnya, 10 peserta tersebut mengikuti tes tertulis pada hari Senin tanggal 22 di kantor perwakilan Ombudsman Kepri di gedung Graha Pena. Hasil tes tertulis lanjut Agung langsung diumumkan pada Senin malam dan hanya menyisakan empat orang yang berhak mengikuti seleksi berikutnya. "Keempatnya itu ada bapak Arham, bapak azwardi, bapak Herman Prasetyo, dan bapak Lagat Parroha Patar Siadari," kata dia. Saat ini tambah Agung, keempat peserta yang lulus ujian tertulis akan menjalani tahapan tes profil assessment pada Rabu (23/5) dan Kamis (24/5)."Setelah itu akan dilanjutkan tes wawancara secara langsung dan dihadiri anggota Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei," papar Agung. Agung mengatakan agar mendapatkan kepala perwakilan yang memiliki profesional, integritas, dan berkualitas, Pansel Kaper perwakilan Ombudsman RI tahun 2018 membuka dan menerima masukan dari masyarakat. "Saran dan atau informasi terhadap para peserta bisa disampaikan melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan hasil hasil akhir seleksi akan diumumkan pada Rabu (6/6) mendatang di website www.ombudsman.go.id. (helmy ridar) editor : helmy ridar
Page 7 of 226

KALENDER BERITA

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30