humas karimun
humas karimun

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

 

Ket Photo : Bamba Rianto Kepala Desa Beringin Taluk, Kuansing, Riau.

 

Kuantan Singingi,(KT) - Bamba Rianto Kepala Desa Beringin Taluk, menyampaikan kepada awak media di ruangannya mengenai program-program yang ada di beringin Taluk tahun 2018. Jum'at (20/04/2018).

 

Bamba Rianto menjelaskan adapun program yang dilaksanakan di desanya yaitu program magrib mengaji, taman pendidikan Qur'an, gotong royong dua kali seminggu, pembangunan infrastruktur pusat-pusat perekonomian seperti jembatan untuk mempermudah akses untuk membawa hasil panen budidaya ikan yang sebelumnya hanya menggunakan kendaraan motor dan sekarang akan di angkut dengan mobil.

 

Pembangunan jembatan ini menggunakan dana desa sebesar 230 juta. Program selanjutnya, pembangunan sarana olahraga lapangan sepakbola. Memanfaatkan lahan 57 M2 x 10 M2, lokasi lapangan sepakbola ini berada di belakang Kantor Departemen Agama, ujar Bamba.

 

 Kades beringin menambahkan program yang terakhir yaitu di bidang perniagaan yang sedang dicocokkan dengan peraturan desa, dana yang dikeluarkan sebanyak 100 juta.

 

Terakhir, Bamba juga mengungkapkan bahwa di desa beringin Taluk, menerapkan pungutan 5 ribu perbulan kepada masyarakatnya.

 

Pemungutan ini di kelola oleh setiap ketua RT, guna pungutan ini untuk memberi bantuan bagi keluarga yang kemalangan dan jika hasil pungutan per bulan lebih dari bajet maka dialokasikan untuk membeli tenda dan kompor yang bisa di pinjam bagi masyarakatnya apabila mengalami kemalangan,” Tutupnya (lidia ningsih)

 

Ket Photo : P .Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto SIK SH MH melalui Wakapolresta AKBP Edy Sumardi P SIK  Memimpin Tim Jum'at Barokah Polresta Pekanbaru menyambangi panti jumpo Husnul Khatimah yang berada di Jalan Khairuddin Nasution Pekanbaru, Jum'at Pagi (20/04/2018) pukul 07.00 WIB.

 PEKANBARU,(KT) - Puluhan Lansia tersimpu tersenyum bahagia ketika tim Jum'at Barokah Polresta Pekanbaru menyambangi panti jumpo Husnul Khatimah yang berada di Jalan Khairuddin Nasution Pekanbaru, Jum'at Pagi (20/04/2018) pukul 07.00 WIB.

 Kegiatan Polisi Peduli danBerbagi dari Polresta Pekanbaru ini tampil berbeda dari minggu sebelumnya. Tim Jum'at barokah bekerjasama dengan LSM Perempuan Lira, IDI Riau dan Pekanbaru, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) cabang Pekanbaru, PJI Riau, LSM LBP2R, FJPI Riau serta tim media Resta Pekanbaru.

 Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto SIK SH MH melalui Wakapolresta AKBP Edy Sumardi P SIK menyebutkan tim bahwa kegiatan Jum'at Barokah Polresta Pekanbaru ini merupakan wujud perubahan kultural di internal Polri dalam Program Promoter Kapolri.

"Pada jum'at pagi ini kita berbeda dari minggu sebelumnya, yang mana kegiatan saat ini merupakan kegiatan baksos dengan memberikan perobatan gratis kepada orang tua kita yang tinggal di panti jumpo khusnul khotimah ini,"terang Wakapolresta Pekanbaru

Kepala Panti Jumpo Lansia, Raja Agustiarman kepada awak media menyebutkan ucapan terimakasihnya kepada pihak Polri, Dokter serta LSM telah melaksanakan kegiatan baksos di panti jumpo yang dirinya pimpin. (*) 

 
Ket Photo : Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BATAM, (KT)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pasar Modal mendorong pemerintah daerah untuk terbitkan obligasi daerah. Karena dengan terbitnya obligasi daerah ini dapat dijadikan sebagai pendanaan untuk pembangunan. Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Iwan M Ridwan mengatakan obligasi daerah ini bisa dijadikan sebagai alternatif pendanaan untuk pembangunan. "Tahun lalu Pimpinan Pasar Modal bersama jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah tingkat II di Kepri telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait obligasi daerah. Saat ini kami tetap komunikasi dalam arti menunggu," kata Iwan dalam Media Gathering di Kantor OJK Kepri, di Batam Centre, Batam, Kamis (19/4), kemarin. Menurut Iwan, memang dibutuhkan waktu dan proses dalam penerbitan obligasi daerah. Oleh karena itu OJK masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah baik Pemprov Kepri maupun pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Kepulauan Riau. "Sebagai data, saat ini provinsi yang sudah siap menerbitkan obligasi daerah itu Jawa Tengah. Sudah sekitar 90 persen." ujarnya. Sementara itu, Kepala Bagian Pengaturan Lembaga dan Profesi Pasar Modal Farhan Nugroho mengatakan proses pertama yang harus dilalui untuk penerbitan obligasi daerah adalah kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif ini menjadi poin paling penting dari rencana penerbitan obligasi daerah. "Sebelum menerbitkan obligasi daerah, pemerintah daerah juga harus membentuk unit khusus. Unit khusus untuk pengelola obligasi daerah sendiri," kata Farhan. Ia mengatakan ketika pemerintah daerah sedang melakukan pembahasan internal, OJK dan Pasar Modal hanya bisa menunggu. Tapi ia berharap pemerintah daerah bisa terbuka melalui obligasi daerah ini. "Harapan kami, ketika menerbitkan obligasi daerah, benar-benar jadi sarana untuk memajukan daerah. Kita berharap dengan obligasi daerah, masyarakat sekitar yang membelinya. Jadi pemerintah daerah yang keluarkan, masyarakat yang beli, masyarakat juga yang menikmati hasil pembangunannya," pungkasnya. (r/helmy ridar)
 

Ket Photo : Asisten Pemerintahan Setdakab Natuna Minwardi memimpin Rapat Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha, di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Rabu (18/04/2018) lalu.

NATUNA, (KT)
- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pusat menyambangi Pemerintah Kabupaten Natuna, guna mensosialisasikan daftar periksa kebijakan persaingan usaha di daerah. Asisten Pemerintahan Setdakab Natuna Minwardi mengatakan, kegiatan sosialisasi KPPU ini merupakan langkah awal bagi membangun sinergisitas untuk menetapakn keberbagi kebijakan usaha di daerah. "Peran KPPU harus terus mendapatkan dukungan, mengingat pentingnya pengendalian dan upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif akan dapat memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah,"kata Minwardi saat memimpin Rapat Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha, di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Rabu (18/04/2018) lalu. Ditempat yang sama, Wakil Ketua KPPU Pusat Kamser Lumbanradja menjelaskan bahwa Undang – undang Nomor 5 Tahun 1995 merupakan landasan berdirinya KPPU. Lembaga ini, katanya, memiliki tanggung jawab mewujudkan jaminan usaha yang adil, mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat sekaligus mencegah terjadinya praktek monopoli. "Selanjutnya Daftar Periksa ini diharapkan dapat digunakan oleh siapapun sebagai acuan kebijakan usaha, baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk melakukan identifikasi kesesuaian rancangan Peraturan Perundang–undangan sebagai kebijakan mendukung pertumbuhan usaha dan peningkatan ekonomi daerah,"jelasnya. (r/helmy ridar)

Ket Photo : Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyerahkan 1 unit kapal pelayaran rakyat (Pelra) yang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna,dan Penyerahan kapal ini ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Hibah Kapal Pelayaran Rakyat Tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepada Pemerintah Daerah.
NATUNA, (KT) - Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyerahkan 1 unit kapal pelayaran rakyat (Pelra) yang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna, untuk melayani kepentingan transportasi laut bagi masyarakat baik penumpang, barang maupun wisata. Penyerahan kapal ini ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Hibah Kapal Pelayaran Rakyat Tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepada Pemerintah Daerah, yang dihadiri Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Iskandar dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Natuna Budi Darma, di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (19/4), kemarin. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Dwi Budi Sutrino menyampaikan bahwa kapal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah agar kiranya pemerintah setempat dapat digunakan untuk melayani transportasi laut bagi masyarakat baik untuk penumpang, barang dan wisata. "Kami berharap Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai penerima bantuan untuk dapat merawat dan mempergunakan armada ini sebagaimana mestinya. Karen tidak banyak daerah yang mendapat bantuan hibah kapal ini,"kata Dwi Budi, dalam rilis humas Pemkab Natuna yang diterima media ini, Jumat (20/4/2018). Menurutnya, kapal yang telah dilengkapi dengan fasilitas peralatan keselamatan yang cukup modern, diantaranya tersedia fasilitas perlengkapan keselamatan jiwa, perlengkapan pencegahan kebakaran, perlengkapan navigasi, radio komunikasi dan pencegahan pencemaran, serta tetap memperhatikan aspek kenyamanan penumpang, dirasa sangat sesuai bagi daerah kepulauan seperti Natuna. Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, mengatakan sebagai daerah perbatasan yang berbentuk kepulauan, ketersediaan sarana transportasi laut yang memadai sebagai penghubung antar pulau merupakan hal utama yang harus menjadi perhatian, karena sangat berpengaruh terhadap upaya percepatan pembangunan disegala bidang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Menyikapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna telah melakukan berbagai upaya untuk membangun konektivitas tersebut, diantaranya dengan mengajukan berbagai kebutuhan terkait bantuan modal transportasi laut kepada Pemerintah Pusat,"ungkapnya. Dijelaskannya, mengingat program percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Natuna yang telah digulirkan oleh Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu, usulan tersebut mendapatkan tanggapan positif dari Kementerian Perhubungan RI dengan diserahkannya 1 buah Kapal Pelayaran Rakyat (PELRA) berkapasitas 35 GT.(r/helmy ridar)

 

Ket Photo : Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Karimun, Agusman bersama Peserta Mengikuti Penyuluhan HIV/AIDS.

 

Karimun,(KT) - Dinas Pemuda dan Olahraha (Dispora) Kabupaten Karimun Provinsi Kepri melalui bidang kepemudaan menggelar penyuluhan HIV/AIDS kepada pelajar, mahasiswa dan perwakilan Organisasi Kepemudaan selama dua hari di Hotel 21 Karimun, penyuluhan tersebut resmi ditutup Kamis, (19/04/17).

 

 Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Karimun, Agusman mengatakan, penyuluhan ini adalah upaya pemerintah daerah untuk waspada terhadap penyakit HIV/AIDS, sebanyak tiga narasumber dihadirkan dalam penyuluhan ini, yakni dari Badan Penanggulangan AIDS Karimun, Badan Penanggulangan AIDS Provinsi Kepri serta Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, kata Agusman.

 

Agusman menyebut, tujuan diadakan penyuluhan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peserta tentang HIV/AIDS, setelah wawasan tersebut mereka dapatkan diharapkan bisa menjadi benteng untung dirinya sendiri serta turut menyampaikan kepada teman, keluarga maupun masyarakat dilingkungannya, karena generasi muda mempunyai peranan penting dan tanggungjawab dalam menyelamatkan negeri harapnya.

 

Sementara itu, Erwan Muharuddin salah satu narasumber dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karimun mengatakan bahwa pada tahun 2017 pihaknya menemukan lebih dari seratus orang yang positif HIV/AIDS di Kabupaten Karimun, rentang usia penderitanya adalah pada usia produktif, jadi kita mengharapkan agar pemerintah daerah lebih gencar lagi mengkampanyekan bahaya AIDS ini, pintanya.

 

Dijelaskannya, penderita HIV/AIDS di Kabupaten Karimun dari 67 persen penderitanya adalah pada usia 25-49 tahun, atau pada usia produktif, dari tahun 1999 sampai tahun 2017 lebih dari 1000 orang yang positif HIV dan lebih dari 500 positif AIDS, 140 orang diantaranya meninggal dunia, ini harus menjadi konsentrasi karena ini penyakit menular, terangnya. (DS)

 

 

Sungai Guntung,(KT) -Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1439 H.Tim Kompas Pemancing mengelar lomba mancing yang berlokasi di Kawasan Pelabuhan Syahbandar Sei.Guntung kecematan Kateman kabupaten Inhil/Propinsi Riau.pada tanggal 02-Mei-2018 Sampai tanggal 06-Mei-2018,jam 14,30 sampai jam 17,00 wid,dengan diadakan lomba memancing untuk lebih mempererat Tali silaturahim antar sesama masyarakat.

.

Hal tersebut dikatakan, Oyon Tim Kompas Pemancing Sungai Guntung kepada awak media Jumat (20/04/18).Acara lomba pemancing sungai Guntung disambut antusias oleh masyarakat kecematan kateman.dan insya allah bakal Ratusan warga ikut berpartisipasi dalam lomba memancing yang di taja oleh Tim Kompas pemancing sungai guntung tersebut,Kegiatan lomba mancing itu merupakan kerjasama yang Baik yang diprakarsai oleh Tim Kompas Pemancing sungai Guntung bersama teman-teman lainya.

 

 “Lomba mancing ini juga salah satu ajang untuk mempromosikan kecematan Kateman yang kaya akan kekayaan Alam yang diterkandung didalam laut sungai Guntung, bahwa kecematan kateman memiliki potensi laut yang cukup besar dan juga Kegiatan ini tak hanya sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat, tapi bisa sebagai tempat penyalur hobi para pemancing,” kata oyon Tim pemancing sungai Guntung.

 

Terkahir dikatakanya, Kegiatan ini sebagai even pertama yang kami gelar dan andaikata nantinya ada kekurangan dalam pelasanaanya Kami akan memperbaiki di masa mendatang dan apabila di dukung oleh masyarakat serta Muspika Kami siap menggelar event setiap tiga bulan karena dia memprediksi lomba mancing ini mampu memberikan daya tarik dan bisa menjadi destinasi wisata tersendiri di sungai Guntung kecematan Kateman.pasalnya, Apabila digelar secara rutin, tentunya akan menarik wisawatan untuk datang dan melihat, bahkan tidak menutup lemungkinan ikut lansung dalam perlombaan memancing ini,” Tutupnya .(Ridho)

 


Padang,(KT)  - Bertempat di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat (19/4), gemuruh tepuk tangan seluruh peserta Rapat Paripurna Istimewa DPRD Prov Sumbar bergema saat Isma Yatun anggota V BPK RI mengumumkan di podium bahwa Provinsi  Sumatera Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2017. 


  Isma Yatun memberikan apresiasi yang setinggi2nya atas keberhasilan Pemprov meraih WTP 6 (enam) kali berturut-turut. Disamping itu, Isma Yatun mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemprov Sumbar yang telah memberikan laporan keuangan tercepat dibandingkan provinsi lain di Indonesia


 "Provinsi Sumbar adalah provinsi tercepat dalam memberikan laporan keuangan di Indonesia dan lebih cepat satu bulan dari jadwal yang ditetapkan. Ini sesuatu komitmen yang luar biasa. Juga perlu kami sampaikan, bahwa ini adalah tahun ketiga BPK RI melakukan audit akuntansi berbasis acrual, alhamdulillah Provinsi Sumbar telah melaksanakannya dengan baik dan mengungguli provinsi lain dalam penyelenggarannya" puji Isma Yatun

Menurut Isma Yatun, opini WTP tidak serta merta menutup kemungkinan masih ada temuan dan itu harus ditindaklanjuti segera.

"Kewajaran dalam laporan, namun tidak menjamin adanya kesalahan dalam pelaksanaan anggarannya" tukuk Isma Yatun

Menyikapi hal ini, Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno menyatakan bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh SKPD Provinsi Sumbar yang telah bekerja dengan baik dan selalu berpedoman kepada aturan yang ada.

"Kami sangat bersyukur atas perolehan opini WTP enam kali berturut-turut. Ini merupakan buah komitmen kami bersama, baik eksekutif maupun legislatif untuk menyelenggarakan berkepemerintahan yang baik.

 

Kami akan segera menindaklanjuti semua temuan dan saran atau rekomendasi dari BPK RI. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD sebagai lembaga pengawas, BPK RI yang telah memberikan pembinaan berbasis acrual, serta semua fihak, sehingga opini WTP dapat diraih selama enam kali berturut-turut dan mudah-mudahan bisa untuk yang je tujuh kali" terang Irwan Prayitno bersemangat  (Humas Pemprov Sumbar/zulfahmi/jasaman)

 

Ket Photo : Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit  ketika Memberikan Keterangan Pers.

 

Sumbar (KT) - Peipei, Mentawai - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kepulauan Mentawai, keuntungannya untuk masyarakat juga, buka hanya bagi investor.

 

Hal disampaikannya saat kunjungan ke Peipei Kepulauan Mentawai mendampingi Deputi Kemenko Maritim Ridwan Jamaluddin bersama kementrian lainnya (19/4/18) Kesempatan itu, turut mendampingi Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet dalam rangka tindak lanjut rencana percepatan pembangunan KEK.

 

 Menurut wagub, soal kesiapan masyarakat setempat sudah berkerja sama dengan Pemkab Kepulauan Mentawai. “Kita sudah kerja sama dengan Bupati Yudas Sabaggalet, KEK ini nantinya untuk masyarakat juga, sampai kini sudah ada yang disekolahkan, jadi kita akan bawa KEK ini maju, bukan hanya keuntungan bagi investor tetapi juga untuk masyarakat setempat,” kata NA sapaan akrabnya.

 

Mulai dari pendidikan, kemudian pelatihan akan disiapkan, dalam waktu dekat juga akan beri bantuan kepada masyarakat di pulau Nyau-nyau karena potensi kelautannya sangat tinggi. "Keinginan kita bagaimana mereka juga bisa melaut. hasil laut jangan diambil oleh orang lain,” kata Wagub.

 

Lalu terkait dengan komodi lokal di Siberut Barat Daya, kata Wagub akan diakomodir pendistribusiannya sehingga dapat membantu masyarakat. “Kita juga mempersiapkan mereka, soal masyarakat yang mengelolah kopra soal komoditi dengan adanya pelabuhan labuan bajau semuanya nanti akan kita fasilitasi kapalnya baik Siberut Barat Daya, Siberut kita siapkan pabriknya di Mentawai.

 

Jadi kita buka dulu infrastrukturnya, KEKnya jalan, yang jelas kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub. Lalu soal lahan, ia mengklaim bahwa tidak ada persoalan lagi dengan masyarakat.

 

Pihaknya telah menerima informasi bahwa lahannya sudah dibebaskan dan mereka (masyarakat) sudah diberikan kesempatan kepada anaknya yang disekolahkan untuk berkerja. Hal itu sudah ada negosiasi dan telah didukung dengan perjanjian, bahwa ingin menyejahterakan masyarakat merupakan keinginan pemerintah juga.

 

"Sekarang kita tidak ada lagi kendala yang dihadapi, jadi kedatangan Deputi memastikan bahwa lahannya tidak bermasalah, dan setelah ini Pak Deputi akan ekspos dengan Mentri Kemenko Maritim, lalu dengan Kementrian Pariwisata setelah itu ke dewan KEK, kemudian Pak Menko Maritim yang mendorong dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) baru pada 2019 KEK dimulai jalan,” jelas Wagub.

 

 Berdayakan Masyarakat Deputi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim Ridwan Jamaluddin, mengingatkan apabila rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sudah dimulai, masyarakat setempat harus diberdayakan.

 

“Jangan sampai industri pariwisatanya bagus dan meningkat tetapi masyarakatnya tidak diberdayakan," tegasnya.

 

Kedatangan Deputi Kemenko Maritim bersama kementrian lainnya didampingi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Bupati Yudas Sabaggalet dalam rangka tindak lanjut kunjungan dari Presiden sebelumnya terkait pembangunan di Sumatera Barat dipercepat.

 

 “Kunjungan Presiden sebelumnya itu kita sudah rapat beberapa kali dengan Pak Presiden karena Mentawai mau dijadikan KEK, kita tahu modal dasarnya alamnya sudah bagus dan Mentawai tempat peselancar terbaik kedua di dunia,” kata Ridwan.

 

Menurut dia, di Mentawai memang masih ada fasilitas yang harus dilengkapi, maka dari itu beberapa upaya yang akan dilakukan pemerintah membenahi infrastruktur. Di antara lain memperbaiki pelabuhan, membangun bandara yang baik dan membangun jalan, hotel dan resortnya, ini yang akan disiapkan.

 

Disamping itu, kata dia, juga diarahkan untuk mempersiapkan masyarakatnya, salah satu yang dikunjungi juga Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang ada di Sikakap, yang merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia yang dikelola oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ridwan berharap di SKPT Sikakap tersebut, industri perikanannya meningkat, masyarakat mendapatkan manfaat dari SKPT ini.

 

“Setelah ini kita akan laporkan kepada Pak Menteri, akan dibuat program prioritas,” kata Ridwan. Menurut dia, Mentawai memiliki potensi perikanan yang besar, dan sudah merupakan modal besar bisa dimanfaatkan. Kemudian akan diprogramkan pelatihan bagaimana nanti ketika wisatawan datang, bagaimana cara melayani, menyediakan juga kebutuhan logistik seperti membangun hotel besar, resort-resort, kata Ridwan.

 

Secara umum KEK Mentawai yang akan dikembangkan, lalu pembanggunan infrastruktur. "Kita sudah membuat daftar beberapa yang menjadi prioritas, seperti usulan bandara, jalan trans Mentawai, pelabuhan, dan kapalnya yang kita sediakan, tapi prioritas pembangunan pelabuhan bajau dan pelabuhan mabukku,” kata Ridwan.* (Zulfahmi/jasman Pemprov sumbar)

Ket Photo :  Parlyn SimanungkalitLembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (LSM Forkorindo)

Tanjungpinang,(KT) – Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (LSM Forkorindo) akan membawa persoalan dana publikasi di Dinas Pendidikan (Disdik) Lingga ke ranah hukum.

Ketua DPD LSM Forkorindo Provinsi Kepri Parlin Simanungkalit menduga ada permainan dalam penggunaan anggaran publikasi tersebut.

“Kita sedang siapkan berkas laporannya untuk kita kirimkan ke Kejati Kepri,” kata Parlin,DIKUTIP DARI SULUHKEPRI Kamis (19/4), di Tanjungpinang.

Parlin mencurigai dana publikasi tersebut hanya dijadikan modus untuk menggerogoti uang negara dalam APBD Kabupaten Lingga. Indikasi tersebut terlihat dari penganggaran setiap tahunnya dalam kurung waktu 4 tahun.

Anehnya banyak media yang tidak tau dengan anggaran itu, dan hanya segelintir media yang diajak bekerjasama. Padahal anggarannya cukup besar Rp 570 juta tiap tahunnya.

“Tapi hanya beberapa media saja yang dilibatkan untuk kerjasama, nilainya pun hanya berkisar Rp 25 juta per media pertahunnya. Kalau 10 media baru Rp 250 juta, lantas sisa Rp 320 juta selama 4 tahun dikemanakan,” ia curiga.

Atas kecurigaan itulah yang mendorong lembaga Forkorindo untuk segera melaporkan permasalahan ini ke aparat penegak hukum.

Dengan laporannya nanti, Parlin berharap duit rakyat bernilai jumbo yang dikelola Disdik Lingga untuk kepentingan publikasi dapat dipertanggungjawabkan oleh para pejabat PPTK.

“Sehingga nanti penggunaan anggarannya terang benderang. Siapa dan ke mana saja duit sebanyak itu digunakan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Sekretaris Bappelibang Lingga Said Ibrahim mengakui anggaran publikasi di Disdik Lingga sebesar Rp 570 juta per tahunnya, dan sudah berjalan sekitar 4 tahun ini.

Ia mengatakan, dengan anggaran sebesar itu, pihak Disdik hanya melakukan kerjasama untuk 8 media online saja. Namun dia tidak bisa memastikan apakah nilai kerjasamanya Rp 25 juta per media pertahun

“Tapi kita nggak tahu, apa benar Rp 25 juta ini diterima setiap media atau tidak,” katanya, Senin, (09/04/2018), yang dikutip dari Sijori Kepri. ( suluh kepri )

 

Page 1 of 205

KALENDER BERITA

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30