humas karimun
humas karimun

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

 

 Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq, didampingi Kadis Perdagangan Koperasi UKM,para OPD dan Ketua Komisi I DPRD Karimun, foto bersama dengan jajaran PT. Timah unit Prayun Kundur saat acara sosialisasi program kemitraan PT. Timah dengan pelaku UKM di Karimun, Selasa, (23/01/18).

Karimun,(KT) - PT. Timah (Persero) TBK unit Prayun, Kundur, Kabupaten Karimun menggelar sosialisasi program kemitraan (PK) dengan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Karimun, sosialisasi program kemitraan berupa pinjaman bergulir bagi pelaku usaha tersebut dihadiri Bupati Karimun H. Aunur Rafiq,sosialisasi dilangsungkan di gedung nasional, jalan Yos Sudarso Karimun, Selasa,(23/01/18).

Program kemitraan CSR PT. Timah bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya yang berada di daerah operasi PT.Timah, Kemitraan tersebut meliputi pemberian bantuan pinjaman modal kepada para pengusaha yang membutuhkan dan layak menurut ketentuan yang berlaku, kata Alfriano, Kabag Humas PT.Timah unit Kundur saat diwawancara awak media

Ditambahkannya, bahwa program tersebut telah berjalan dari tahun 2012 lalu, sudah 5 tahun berjalan, sebanyak 4,2 Milyar sudah terserap dari 172 UKM, untuk tahun 2018 ini, kita lebih konsisten lagi semakin terserap karena kita menggandeng pemkab Karimun yakni Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM agar kita mendapatkan data yang jelas serta nantinya dana tersebut tepat sasaran, harapan kita tahun 2018 ini semakin terserap, ucapnya.

Sementara itu Bupati Karimun H. Aunur Rafiq mengatakan, kita menyambut baik program kemitraan PT. Timah, karena sejalan dengan program pemda untuk menumbuh kembangkan para pelaku ekonomi kerakyatan dengan bantuan permodalan, hari ini kita mengundang pelaku UKM serta pemilik swalayan yang ada di Karimun, karena mereka yang akan menerima serta swalayan yang memasarkannya, tuturnya.

 

Mengenai permasalahan terkait label halal atau perizinan BPOM dan lainnya yang menjadi keluhan pelaku UKM nanti kita akan undang kesini, namun kita kumpulkan dulu para pelaku UKM nya, dan itu nanti akan kita fasilitasi, kita akan mendorong pelaku UKM karena hal ini juga untuk mewujudkan menggeliatnya perekonomian lokal, katanya. (DS)

   

Ket Photo : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam, Lucki Agung Bintaro.

 

Batam,(KT) - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam, Lucki Agung Bintaro di temui karimuntoday.com di ruang kerja pada jam 16.00 wib selasa tanggal 23 januari 2018.

 

Lucki menerangan, bahwa Imigrasi telah berkerja sama dengan irwasda polda kepri menuntaskan dan membasmi para calo – calo serta pungli di wilayah kerjanya, tidak pandang siapa dia, ketahuan lansung ditindak tegas, pasalnya, sesuai dengan aturan yang di terapkan oleh presiden Untuk memberantas praktik pungli, berdasarkan Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI).

 

" Dia akan bekerjasama dengan Irwasda Polda Kepri, untuk memberantas praktik percaloan dan pungli di imigrasi kota batam, dan tindakan tegas ini tidak akan pandang bulu," Tukasnya

 

Selanjutnya lucki sebagai kepala kantor imigrasi kelas I khusus batam (kakanim), akan menindak tegas pada pegawai imigrasi mau pun tenaga honorrer di lingkungan jajaran nya andaikata tertangkap tangan melakukan praktik percaloan atau melakukan pungli, dia akan menindak tegas, serta akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,dan saat ini kantor imigrasi hanya menerima pembuatan atau perpanjangan paspor melalui whatsApp,” Tuturnya(Zul Fahmi)

  

Ket Photo : Kepala KPPBC TMP B TBK Benhard S serta perwakilan Polres Karimun, Kodim 0317/TBK, Lanan serta Kejari menunjukkan barang penegahan periode 01-22 Januari 2018, Selasa, (23/01/18).

 

Karimun,(KT) - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun (KPPBC TMP B TBK ) menggelar press release penegahan yang dilakukan sepanjang bulan Januari 2018 (01-22 Januari 2018), Selasa, (23/01/18) di Kantor KPPBC TMP B TBK Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Benhard Sibarani mengatakan, ada 5 penegahan yang dilakukan tim P2 KPPBC TMP B TBK di bulan Januari 2018 ini, 5 penegahan itu tanpa tersangka, karena tidak ada yang mengaku sebagai pemilik barang, ucapnya.

 

"Pada hari Minggu (7/1/2018) lalu, kita lakukan penegahan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) berupa 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan B merek cap Gingseng serta 12 botol MMEA merek cap SL, kedua jenis MMEA itu mengandung alkohol 19 persen, perkiraan nilai barang Rp.1.200.000, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.487.080, barang tersebut barang tidak bertuan, sampai saat ini belum ada yang mengaku sebagai pemilik, kata Benhard saat diwawancara awak media.

 

Dilanjutkannya, kemudian pada tanggal (12/01/18), tim juga menegah MMEA lagi merek Tiger sebanyak 40 kaleng, tidak hanya itu, pada hari itu juga kita juga menegah Rokok merek INA Bold sebanyak 20.000 batang yang melanggar UU No 39 tahun 2007 perubahan UU nomor 11 tahun 1995 tentang cukai pasal 54 jo serta PP nomor 10 tahun 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, Cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada dikawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas pasal 17 ayat 2, barang tersebut juga tidak bertuan, katanya lagi.

 

Selanjutnya, sambungnya, pada tanggal (15/01/18) tim kita juga menegah sebanyak 609 karung pakaian bekas di pelabuhan Kolong, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp. 121.800.000, juga barang tak bertuan, barang tak bertuan lainnya adalah hasil penindakan di pelabuhan ferry domestik yakni pada tanggal (18/01/18) tim P2 KPPBC juga mengamankan sebanyak 32.000 batang rokok Bro Mild dan 120 kaleng MMEA, ujarnya

 

Terakhir, tambahnya, penegahan kelima terjadi pada hari minggu (21/01/18) lalu di perairan Selat Durian, Karimun, terhadap barang larangan atau pembatasan yang diamankan yakni dua colly atau 101 kotak aksesoris HP merek I phone dan 18 colly atau 115.360 batang rokok merek Premium 9, Harmoni premium, Bles Bold, H Mild, Super Power, Luffman, Rexo, serta INA Mild, juga barang tak bertuan, semua barang hasil 5 penegahan itu kemungkinan akan dimusnahkan, namun melewati prosedur yang ada, tutupnya. (DS)

 

 

Ket Photo : Zubirman SH Praktisi Hukum di Kuansing.

 

Kuansing,(KT) -  Kualifikasi rumah jabatan dan/atau dinas diatur dalam Permendagri No. 7 Tahun 2006. Dalam lampiran Permendagri tersebut dinyatakan kualifikasi rumah jabatan bagi pimpinan DPRD sebagai berikut: – Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal, a. Luas bangunan 300 m2, b. Luas tanah 750m2, rumah jabatan wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal, a. Luas bangunan 250 m2 Lucas tanah 500 m2 sedangkan kualifikasi rumah dinas anggota DPRD dengan ukuran maksimal, a. Luas bangunan 150 m2, b. Luas tanah 350m2. –

 

Sedangkan untuk menentukan berapa besaran dana tunjangan perumahan sesuai dengan kualifikasi luas tanah dan bangunan untuk pimpinan dan/atau anggota DPRD sebagaimana dinyatakan diatas dapat ditempuh melalui dua mekanisme: – 1. Ditententukan oleh pejabat yang berwenang.

 

Disetiap daerah terdapat pejabat yang berwenang untuk melakukan penaksiran sewa properti berdasarkan kualifikasi tertentu yang harganya sesuai dengan besaran harga setempat. Biasanya pejabat tersebut berada di SKPD terkait dengan perencanaan dan atau pelaksana pekerjaan yang berkaitan dengan insfrastruktur (Bapeda atau PU). Kementerian PU telah memiliki formula sewa bangunan dan tanah yang berlaku dilingkungan kementeriannya diatur dalam Peraturan Menteri PU (Permen PU) No. 15/KPTS/M/2004.

 

Diatur secara tegas formula sewa bangunan dan tanah yang sangat mungkin dijadikan acuan untuk menghitung besaran tunjangan perumahan pimpinan Dan/atau anggota DPRD. – Ditentukan oleh panitia publik (appraisal). Kalau tidak Ketentuan terkait harga setempat Dan/atau pejabat yang melakukan penaksiran sesuai kualifikasi diatas. Penilai publik harus memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagaimana dalam pasal 1 Permenkeu No 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik.

 

Ditambahkan Zubirman, Ketika Pemkab Kuansing menentukan dana tunjangan perumahan apakah sudah sesuai dengan kualifikasi luas tanah dan bangunan untuk pimpinan dan/atau anggota DPRD sebagaimana dinyatakan diatas dapat ditempuh melalui dua mekanisme: – 1. Ditententukan oleh pejabat yang berwenang, sehingga lahir perbup nomor, 36 tahun 2013, dengan menetapkan tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua dprd kuansing sebesar, 18 juta perbulan dan anggota dprd kuansing sebesar, 16 juta perbulan.

 

Andaikata tidak mengacu kepada ketentuan seperti di atas tadi dalam menentukan besaran tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua serta anggota dewan, dari mana pemkab kuansing mendapatkan penilaian atau menaksir harga sewa rumah setiap bulanya di kabupaten kuansingm sehingga menerbitkan perbup sebagai payung hukum proses pencairan tunjangan perumahan dewan, selayaknya aparat penegak hukum untuk melakukan penyeldiikanm apakah penetapan besaran tunjangan perumahan tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau tidak,” Tukasnya (red/roder)

 

 

 

Ket Photo : Sopian Kabid Status Kepegawaian dan Pensiun BKPP, Kabupaten Lingga.

 

Lingga, Dabo Singkep,(KT) – Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, kembali melakukan uji kompetensi dan pemetaan terhadap seluruh Pekerja Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di seluruh OPD yang dilakukan oleh tim yang berisikan Petugas Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

“Kami hanya melakukan tugas untuk memetakan seluruh PTT dan THL ke depan apakah mereka masih punya kompetensi melaksanakan tugas mereka masing-masing sesuai dengan tugas dari atasan mereka,” ujar Kabid Status Kepegawaian dan Pensiun BKPP, Kabupaten Lingga Sopian, ketika ditemui di Dinas Ketenaga Kerjaan, Dabo Singkep, Senin (22/01/2018) saat melakukan pengujian terhadap PTT dan THL.

Sopian menambahkan, pemetaan atau pengujian kompetensi PTT dan THL ini telah berjalan selama lima hari, di mulai dari OPD yang ada di Daik Lingga. Di sana, sambung Sopian, tim yang turun telah melakukan uji kopentensi terhadap 90 persen lebih PTT dan THL.

Sopian juga memastikan untuk seluruh OPD yang berada di Singkep, tiga tim penguji telah diterjunkan.

“Setiap tim berisikan empat orang, tim kami telah melakukan pengujian di Bapenda, sekarang ini Dinas Tenaga Kerja. Selanjutnya kami akan melakukan pengetesan di Kelurahan Sungai Lumpur dan Kelurahan Dabo,” kata Sopian.

Lebih lanjut Sopian mengatakan, kegiatan ini lebih menekankan kepada efisiensi terhadap penggunaan PTT dan THL di tubuh Pemerintahan Kabupaten Lingga. Sehingga pengujian ini bertujuan memetakan tenaga PTT dan THL agar lebih bermanfaat  pada tahun ini.

Namun, tim yang turun bersifat hanya memastikan nilai yang telah diajukan setiap OPD kepada mereka. Apakah nilai terhadap PTT dan THL yang telah diserahkan kepada BKPP sesuai dengan kenyataan yang ada.

Sebelumnya, sejumlah PTT dan THL di Kabupaten Lingga telah banyak yang mengundurkan diri. Saat ini jumlah PTT dan THL di Kabupaten mencapai angka seribu lebih. (AM)

 

Batam,(KT) - Terkait proyek pemerintah untuk memperbenahi infrastruktur yang ada serta mengembalikan fungsi peruntukan lahan sebagai mana mestinya tim terpadu turun untuk menertibkan bangunan di sekitar kawasan oxley hingga di depan edukits Batam Center, Selasa (23/01).

 

Imam Tohari Kabid Trantib Polisi Pamong Praja memaparkan, Tim terpadu melakukan Penertiban untuk bangunan yang menggunanakan fasilitas umum, sebelumnya sudah kita layangkan SP1, SP2 dan SP3 hingga sudah sampai SP untuk pembongkaran yang kedua namun mereka tidak menggubrisnya " karena tidak ada yang menggubrisnya maka hari ini kita lakukan pembongkaran " ungkapnya kepada wartawan

 

James Sumiar Sibarani selaku kuasa hukum dari toko Gardena mengaku kecewa akan tindakan yang dilakukan oleh tim terpadu yang main bongkar sendiri toko kliennya. " tindakan yang di lakukan tim terpadu Membuat aset klien kita mengalami kerusakan, padahal sebelumnya saya sudah menjumpai Imam Tohari supaya dihentikan untuk pembongkarannya dan biarkan klien kami membongkarnya sendiri dalam waktu 1 minggu namun fakta atau kenyataan yang ada kita lihat di lapangan ya tetap ada dilakukan pembongkaran paksa yang seperti kita lihat sendiri " tuturnya sambil melihat ke arah tim terpadu.

 

Terkait persoalan adanya SP1, SP2, SP3 bahkan sampai SP2 pembongkaran yang dilayangkan kepada klienya namun tidak ada respon dari pihak kliennya " surat peringatan itu ada beberapa kali datang namun di tahun 2018, selain itu yang jelas ada kerugian yang dialami oleh klien kita besarnya mungkin saya nggak bisa pastikan, tapi kalau dilihat kerugiannya sudah puluhan juta " ungkap james.(zul/haykal)

 

 Ket Photo : Bupati Inhil HM Wardan.

 

Tembilahan,(KT) - Bupati Inhil HM Wardan mengimbau kepada masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

 

Ia mengharapkan agar masyarakat tidak saling berselisih paham dikarenakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang berlaga di Pilkada serentak nanti.

 

"Jaga selalu keamanan, jangan gara-gara berseberangan pilihan dalam Pilkada, hubungan dengan teman, tetangga menjadi tidak baik," ujar Bupati.

 

Bupati pun mengakui bahwa hubungan dirinya dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2018-2023 lainnya berjalan baik dan harmonis.

 

"Saya dengan Pak Rosman Malomo, dengan pak Ramli Walid berhubungan baik dan harmonis. Sehabis Pilkada, alangkah aneh ketika kami berbaikan, sementara Bapak dan Ibu malah bermusuhan," tukas Bupati.

 

Terakhir, Bupati kembali mengimbau agar seluruh komponen masyarakat Kabupaten Inhil senantiasa menciptakan suasanan harmonis dan situasi yang kondusif dalam momen Pilkada nantinya. (beni/adv)

 

Ket Photo : Kapolres Kuansing, AKBP. Fibri Karpiananto SIK, Menerima Penghargaan dari Forum Mahasiswa Peduli Kuansing,(FMPK), Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

 

Kuansing,(KT) – Forum Mahasiswa Peduli Kuansing,(FMPK), Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, memberikan penghargaan kepada Kapolres Kuansing beserta jajaranya yang telah berhasil membumi hanguskan penyakit masyarakat seperti, judi dan lokasi prostitusi.

 

Hal tersebut dikatakan, Kapolres Kuansing, AKBP.Fibri Karpiananto SIK kepada karimuntoday.com Selasa,(23/1/2017), Ya tadi pagi sekitar jam,10,20 wib, teman-teman dari forum mahasiswa peduli kuansing dipimpin oleh, Saudara Khairul Chaniago beserta perwakilan beerapa mahasiswa mendatangi mako polres untuk melakukan audensi serta memberikan  penghargaan kepada polres kuansing, karena telah berhasil melakukan pemberantasan judi togel serta tempat hiburan malam, café remang.-remang.

 

 Dia mengucapkan terimakasih kepada  teman-teman dari forum mahasiswa peduli kuansing yang telah bersilaturrahmi serta memberikan penghargaan kepada polres kuansing, yang lansung diberikan oleh  saudara, khairul ikhsan chaniago, Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia berharap agar kedepanya dalam memberikan informasi agar secara lansung ke kapolres atau ke kasat dan tidak perlu dengan  melakukan aksi demo, karena dapat menganggu kenyamanan serta pelayanan kepada masyarakat di polres, adapun kasus perjudian yang saat ini ditagani Sat reskrim Polres Kuansing dalam tahap penyidikan untuk kelengkapan berkas.

 

Sedangkan, Untuk pemberantasan café=café remang=remang dia berharap dan mengajak pemerintah daerah serta instansi terkait untuk sama-sama mencarikan solusi yang terbaik,sedangkan dari Polres serta jajaran Polsek  sudah melakukan razia dan penegakan hukum setiap ada kesempatan, dan juga dia mengajak kepada teman-teman FMPK untuk bersama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban di kabupaten kuansing terutama untuk mendukung pencarian solusi terhadap masalah PETI dan Narkoba di kuansing.

 

Terakhir, Di tahun politik ini, dia menghimbau agar para mahasiswa lebih cerdas dalam berpolitik dan di ingatkan bahwa tugas utama mahasiswa adalah belajar untuk mencapai masa depan yang sukses,  jangan terlibat politik praktis dan tendensius dalam melaksanakan aksi, sebelum melaksanakan aksi agar pertimbangkan bahwa materi aksi adalah demi masyarakat kuansing bukan kepentingan politik/golongan atau bahkan titipan dari pihak tertentu.," Tukasnya (roder)

 

 

Ket Photo : Bangunan Ruko Disenyalir tidak Mengantongi IMB.

 

Batam. (KT) – Bangunan ruko saat ini tengah di bangun di seputaran nagoya hill kota batam, kepri disenyalir tidak miliki Izin Mendirikan Bangunan,(IMB),dari Pemerintah Kotam Batam.

 

Pasalnya, dari keterangan masyarakat kepada karimuntoday.com Selasa,(23/1/2018), (A), 40 tahun mewakili masyarakat warga kawasan Nagoya hill mengatakan, Ruko yang dibangun saat ini milik salah seorang pengusaha di kota batam, dan terindikasi tidak mengantongi izin mendirikan bangunan, karena, beberapa waktu lalu, lokasi dimana ruko tersebut dibangun pernah di datangi oknum anggota Satpol PP Kota Batam, namun, selanjutnya masyarakat tidak mengetahui apa hasil dari pertemuan antara pemilik ruko dengan oknum satpol pp tersebut.

 

“ Dia atas nama masyarakat seputaran Nagoya hill berharap kepada pemerintah kota batam untuk mengcros chek kelapangan, apakah bangunan ruko tersebut sudah memiliki izin bangunan atau tidak, karena, dampak negatif dari mendirikan bangunan tersebut, mengakibatkan saluran air menjadi tersumbat,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Andaikata ketika pihak berwenang dari pemko batam sudah turun kelokasi dimana ruko tersebut di bangun, kami berharap, agar, dapat meilhat secara lansung, saluran air  yang tersumbat akibat galian dan matrial dari pembangunan ruko tersebut, untuk dibersihkan, agar air disaluran tersebut kembali lancar seperti biasanya,” Pintanya (Zul fahmi)

 

 

 Ket Photo : Kondisi Jalan Kampung Bukit Abun Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

 

LINGGA DABO SINGKEP,(KT) - Jalan di Kampung Bukit Abun Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri, sudah bertahun-tahun mengalami rusak parah, namun  sampai saat ini belum pernah diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Lingga ,melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk itu diminta kepada Bupati Lingga agar dapat memperbaikinya.

Hal tersebut dikatakan, Agus salah seorang Kampung Bukit Abun kepada karimuntoday.com Senin (22/1/2018), di kediamanya,” Ya’ sudah sekian lama jalan di kampung bukit abun kondisinya sangat memprihatinkan, namun, belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki, padahal sudah beberapa kali pegawai dari dinas PUPR lingga yang melihat kondisi jalan tersebut, bahkan terlontar kata-kata bahwa ruas jalan kampung bukit abun segera diperbaiki, tetapi buktinya sampai saat ini belum juga.

 

“ Dia bersama warga kampung bukit abun berharap kepada bapak bupati lingga, untuk tahun 2018 ini dapat hendaknya memperbaiki ruas jalan ditempat mereka sehingga ketika masyarakat melintas akan merasa nyaman,pasalnya sering terjadi laka lantas di jalan tersebut,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Selain itu dia merasa sangat kecewa sekali dengan salah seorang oknum anggota DPRD Lingga, pasalnya dulu ketika hendak mencari dukungan  suara dengan bertatap muka dengan warga pernah berjanji, apabila warga kampung bukit abun meilih dia dalam pemelihan calon legislative dan ketika dia duduk, maka jalan kampung bukit abun akan diperbaiki, tetapi buktinya ketia oknum tersebut sudah duduk lupa dengan janji kampanyenya,” Kesal Agus (R.AG)

 

Page 1 of 164

KALENDER BERITA

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31