humas karimun
karimuntoday.com

karimuntoday.com

images/1563.jpg

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) periode 2014-2018 Kabupaten Karimun, Eko Riswanto.
 
KARIMUN, (KT) - Kabupaten Karimun terpilih sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kepulaua Riau (Porprov Kepri) ke III, yang dimulai dari 08 sampai 15 Oktober tahun 2014.

Pada pelaksanaan Porprov Kepri ke III tersebut, khususnya di cabang olahraga (Cabor) panjat tebing, tuan rumah (Kabupaten Karimun) akan menurunkan sebanyak 20 orang atlet untuk semua kategori.

"  Kita turunkan 20 atlet panjat tebing. Meskipun nantinya tidak meraih juara umum, setidaknya dapat membentuk mental atlet-atlet kita," ungkap Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) periode 2014-2018 Kabupaten Karimun, Eko Riswanto saat ditemui karimuntoday.com, Senin (2/9/2014).

Disampaiaknnya, harapan besar bisa memperoleh emas pada Porprov Kepri ke III di cabor panjat tebing sangat tipis. Belum ada keyakinan dapat meraih prestasi tersebut dikarenakan, tempat atihannya baru selesai dibangun satu bulan yang lalu.

" Atlet-atlet panjat tebing belum latihan secara optimal, sebab sarananya baru selesai dibagun. Apalagi dari kesemua Kabupaten/Kota yang akan tampil nanti, dari Kota Batam dan Tanjungpinang untuk ci cabor panjat pinang masih kuat, jadi yang menjadi target ialah perunggu," ucapnya.

Pada kesempatan ini Eko juga menyebutkan, sewaktu digelarnya open turnamen panjat tebing se-Sumatera yang dilaksanakan FPTI Provinsi Kepri kemarin, Kabupaten Karimun tidak berhasil memperoleh medali apapun.

Hanya saja sambungnya, dari Pengprov FPTI Kepri selaku pelaksana kegiatan membuat peringkat, sehingga atlet panjat tebing Kabupaten Karimun juga mendapatkan beberapa penghargaan.

" Pengprov FPTI Kepri membuat peringkat. Hasil dari peringkat itu, satu orang atlet kategori umum meraih perak, kemudian pada kategori speed spider kids memperoleh emas," kata Eko mengakhiri.(nov.k)
 


images/1562.jpg

Camat Meral, Eko Riswanto sedang membuka sosialisasi penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), di aula Kantor Kelurahan Sungai Raya, Jl Letjen Soeprapto, Senin (22/9/22014) dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

KARIMUN, (KT) - Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mengelar sosialisasi penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tahun 2014.

Sebagaimana telah diketahui, PATEN adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, dimulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat (meja atau loket pelayanan), sebagaimana yang tertuang didalam Permendagri No 4 tahun 2010,

Kegiatan berlangsung satu hari tersebut, dilaksanakan di aula Kantor Kelurahan Sungai Raya, Jl Letjen Soeprapto, Senin (22/9/22014) dimulai sekitar pukul 09.00 WIB menghadirkan satu orang narasumber, yakni Kabag Tapem Pemkab Karimun, Dwi Yandri.

Camat Meral, Eko Riswanto dalam sambutannya sekaligus membuka acara mengatakan, sosialisasi penerapan PATEN yang sudah tertuang  diikuti sebanyak 165 terdiri orang RT dan RW se-Kelurahan Sei Raya se-Kecamatan Meral.

Sementara itu lanjutnya, tujuan dilaksanakan sosialisasi ini untuk pemahaman PATEN lebih baik dan mendalam, agar terciptanya pelayanan publik yang prima khususnya di Kecamatan Meral," ungkapnya saat ditemui karimuntoday.com.

Disampakan Eko, sebagaimana diamanatkan dalam PP No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, PATEN untuk memberikan aksilasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Disamping itu juga, untuk mengoptimalisasi peran kecamatan dalam membangun akses meningkatkan mutu pelayanan sehingga menjadi cepat, mudah terjangkau dan profesional.

" Dalam pelaksanaan sistem PATEN terdapat 4 loket pelayanan. Adapun keempat loket dimaksud (1) untuk pelayanan administrasi kependudukan, (2) pelayanan administrasi perizinan dan pembangunan, (3) pelayanan administrasi pertanahan, (4) pelayanan administrasi kesejahteraan sosial," terang Eko.

Lebih jauh diutarakannya, sistem PATEN di Pulau Karimun besar, sudah berjalan Kecamatan Karimun. Sedangkan untuk Kecamatan Meral, peresmian dalam melaksanakan sistem PATEN akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

" Meskipun sudah ada kecamatan yang diresmikan melaksanaan sistem PATEN, namun dalam penerapannya belum bisa berjalan 100 %. Hal itu dikarenakan masih menunggu Standard Operating Procedure (SOP) atau perintah kerja yang diputuskan melalui Peraturan Bupati (Perbut)," ucapnya Eko mengakhiri.(nov.k)


images/1561.jpg

Salah seorang Peserta yang mengikuti Simulasi Ujian CPNS dengan Sistem CAT di Kabupaten Lingga,Kepri.

Lingga( KT)- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lingga, Sabtu (20/09/2014)  melaksanakan simulasi ujian CPNS dengan sistem CAT (Computer Asisted Tes), di  Kantor Telkom Setajam Dabo Singkep, simulasi tersebut diikuti oleh ribuan peserta.

Kepala BKD Kabupaten Lingga, Syamsudi, mengatakan, Sumulasi dilakukan agar  nantinya pesertadapat memahami dengan sistem yang digunakan dalam ujian  CPNS nantinya, sistem ujian CPNS dengan CAT ini merupakan yang pertama yang  diselenggarakan untuk Kabupaten Lingga.

Syamsudi, berharap, kesiapan yang dilakukan BKD Lingga dapat optimal, adanya  sistem CAT ini merupakan upaya meminimalisir terjadinya kecurangan, sekaligus  suatu keharusan untuk sumberdaya manusia di daerah dapat berkompetisi dalam  secara profesional didalam ujian untuk CPNS tersebut.

Sementara itu, Jaswir , salah seorang yang mengikuti simulasi CAT tersebut,  mengaku, pentingnya dilakukan simulasi tersebut, ribuan peserta yang ada, tidak  menghalangi keinginannya untuk bersaing mengikuti ujian CPNS.

Fuji yang merupakan sarjana ilmu gizi tersebut, berharap, ujian CPNS dengan  sisten CAT setidaknya dapat menghilangkan upaya kecurangan atau KKN dalam  penerimaan CPNS yang dilakukan.(Rs)


images/1560.jpg

Pantai Pulau Benan di Kabupaten Lingga,Kepri, setiap tahunya dilakukan Tour Wisata oleh Pemkab Lingga lewat Dinas Pariwisata, namun, sangat disayangkan, anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pemasukan, sehingga terkesan mubazir.

Lingga,(KT)- Bupati Lingga H Daria secara resmi membuka Tour Desa Wisata Benan  Sabtu (20/09/2014), dari tahun ke tahun Benan sudah tertata namun masih banyak  upaya yang harus dilakukan termasuk keritik maupun saran agar Pulau Benan  semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga tercapai manfaat pariwisata yang salah  satunya untuk membangun dan menunjang ekonomi masyarakat dan terksean sampai saat ini masih dinilai pemubaziran anggaran.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lingga, M  Asward, mengharapkan Pulau Benan tumbuh dan berkembang sebagai gerbang  wisata Lingga, Tahun depan model Tour De Benan tidak seperti ini lagi Kita bekerjasama dengan agen travel, diawal-awal kita memeng perlu melakukan  promosi wisata, Sedangkan kita berangan-angan wisata ini bisa menghasilkan PAD,  namun disisi lain kegiatan seremonial untuk promosi itu pula telah banyak menyerap  anggaran daerah, ungkap M Asward.

Sementara itu salah seorang pemuda yang mengaku berasal dari kecamatan  Senayang Kabupaten Lingga, mustapa, menyayangkan agenda pariwisata yang  dari tahun ketahun tidak terlihat berdampak nyata bagi peningkatan perekonomian  masyarakat setempat, menurutnya tour de benan selama ini baru sebatas kegiatan  seremonial yang banyak menyedot anggaran daerah dan tidak secara nyata menjadi  pundi-pundi penambahan Pendapatan Asli Daerah, wisatawan yang datang kebenan  hanya saat mengikuti acara Tour de Benan saja itupun karna di fasilitasi, untuk itu  diharapkan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata harus memiliki program yang lebih  efisien dan efektif dalam memajukan Pariwisata di Kabupaten Linnga.(Rs)

images/541.jpg

Hotel Satria di Kabupaten Karimun,Kepri.(photo.Nov.K)

Penulis. Novel Kartino.

" Pak Gubernur Kepri, Kabupaten Karimun Bertuan, Kenapa Tidak Anggap. Jangan Suka Tanda Tangani Izin" Ketua DPD LMB Karimun, Azman Zainal.

KARIMUN, (KT) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Melayu Bersatu (DPD LMB) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dengan tegas meminta Dinas Pariwisata Seni dan Budaya menutup Hotel Satria.

" Disparsenibud Kabupaten Karimun diminta segera tutup Hotel Satria dan cabut izin yang dimiliki. Jika dinas tersebut tidak berani menutup, LMB yang akan menutupnya dalam waktu dekat ini," tegas Ketua DPD LMB Karimun kepada karimuntoday.com, Senin (01/9/2014).

Azman Zainal menyampaikan, Hotel Satria yang terletak di Jl. A. Yani tepatnya didepan lahan parkir Swalayan Indo A. Yani, Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun belum layak dijadikan sebagai hotel berbintang. Karena, hotel tersebut  tidak memenuhi persyaratan fisik sebagai hotel berbintang, salah satunya lahan parkir.

" Status sebagai hotel hanya kedok saja. Melihat dari perkembangan, Hotel Satria sebenarnya dijadikan sebagai tempat hiburan malam (THM). Dan diduga kuat adanya
prostitusi terselubung di hotel itu," kata Azman.

Terkait izin ditetapkan Hotel Satria sebagai hotel berbintang yang ditanda tangani Gubernur Kepri, HM. Sani, menurut Azman panggilan akrabnya, Gubernur Kepri terkesan sengaja mau menghancurkan Karimun yang sudah dikenal beberapa azamnya, diantaranya "Azam Iman dan Taqwa".

" Kan Gubernur Kepri yang tanda tangani izin status hotel berbintangnya. Jadi, Hotel Satria tempatkan saja di samping atau depan rumah Gubernur Kepri yang dinilai tidak menganggap Kabupaten Karimun tidak bertuan," katanya lagi.

" Gubernur Kepri harus bertanggung jawab dan segera meninjau ulang kembali. Sebab pemilik Hotel Satria sudah menyalahi izin yang diberikan. Dalam waktu dekat ini LMB Karimun akan gelar demo meminta Hotel Satria ditutup," sambung Azman.

Lebih jauh disampaikannya, Disparsenibud Karimun sebagai dinas yang memiliki tanggung jawab untuk mencabut rekomendasi izin terhadap hotel yang dinilai melanggar ketentuan, justru sengaja mendiamkan.

" Mengapa Disparsenibud tidak berani bertindak. Sedangkan dinas tersebut belum ada sama sekali mengeluarkan rekomendasi untuk perubahan status Hotel Satria. Jangan takut untuk bertindak hanya karena izinnya di tanda tangani Gubernur Kepri. Dengan tidak adanta tindakan, diduga kuat Disparsenibud dan instansi terkait lainnya sudah terima jatah setiap bulannya dari pemilik Hotel Satria," tuturnya.

Pada kesempatan ini Azman juga meminta dukungan dari LSM, Ormas dan OKP yang ada untuk bersatu-padu untuk menegakkan kebenaran di Kabupaten Karimun.

" Kehadiran Hotel Satria sangat berpengaruh besar, kemudian sangat berdampak perkembangan masa depan generasi muda di Karimun," cetusnya mengakhiri.(nov.k)

 

Gubernur Kepri di Tuding, Pandang Sebelah Mata Pemkab Karimun, Pemberian Izin Hotel Satria

KARIMUN (KT) - Hingga saat ini belum ada tindakan baik itu dari Disparsenibud atau Satpol PP Kabupaten Karimun dalam menangani permasalahan mengenai dikeluarkan izin Hotel Satria, Jl. A yani Kecamatan Karimun menjadi status hotel bintang I.

Pasalnya, kuat dugaan tidak beraninya dua instansi dijajajran Pemkab Karimun itu dikarenakan, pemilik Hotel Satria sudah mengantongi izin sebagai hotel bintang I dari Gubenur Kepri, HM. Sani, yang kabar sudah selama satu tahun.

"Banyak persyaratan untuk menyandang status hoten berbintang, salah satunya tempat parkir kendaraan. Sementara Hotel Satria tidak memiliki fasilitas itu, jadi mengapa Hotel Satria bisa masuk kriteria hoten bintang I," ungkap Ketua DPD Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kabupaten Karimun, Azman Zainal saat ditemui karimuntoday.com, Selasa (18/3/2014).

Azman panggilan akrabnya menyebutkan, Gubernur Kepri HM. Sani dalam memberikan izin Hotel Satria sebagai menjadi hotel bintang I, tidak lagi melihat apakah layak atau tidak diberikan status tersebut.

"Gubernur Kepri asal-asalan saja dalam memberikan izin bagi Hotel Satria. Dan Gubernur Kepri terkesan tidak menganggap daerah Karimun ada pemerintahnya," katanya dengan tegas.

Lanjutnya, seharusnya Gubernur Kepri harus melakukan tinjauan kembali sebelum menyetujui dalam memberikan izin seperti untuk Hotel Satria sebagai hotel bintang I. Sudah diketahui secara umum, Hotel Satria tidak memiliki tempat atau lahan parkir, jadi bagaimana bisa diberikan menjadi hotel berbintang.

Selain itu tambah Azman, sebutan sebagai hotel hanya sebagai kedok belaka. Jelasnya, Hotel Satria lebih fokus melaksanakan usaha hiburan malam.

"Di Hotel Satria hanya menyediakan 5 unit kamar untuk menginap bagi tamu, yang banyak itu vip roomnya ditambah 1 ruangan hold on karaoke. Selain permasalahan tempat parkir kendaraan, kriteria lainnya untuk menyandang status hotel bintang I belum dipenuhi bagi Hotel Satria, tapi mengapa bisa izin hotel bintang I dikeluarkan Gubernur Kepri," katanya lagi.

Pada kesempatan ini Azman juga menyanyangi Satpol PP selaku satuan dalam penegakan peraturan daerah (Perda) tidak berani melakukan tindakan kepada pemilik Hotel Satria yang diduga menyalahgunaan izin itu.

"Bupati Karimun harus menutup Hotel Satria, karena dianggap telah berani menggangkangi pemimpin disuatu daerah. Kepada Satpol PP harus berani bertindak, jangan hanya karena izin dikeluarkan dari Gubernur Kepri didiamkan saja," tegas Azman mengakhiri. (nov.k)

Hotel Satria Karimun, Diduga Salahgunakan Izin

Karimun, (KT)- Persoalan hotel berstatus bintang satu tetapi belum standar seperti yang disampaikan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Kepri mendapat perhatian dari kalangan LSM. Bahkan LSM Kiprah menduga keberadaan Hotel Satria di Jl.A.Yani No.1 Tanjungbalai Karimun telah disalahgunakan menjadi tempat hiburan malam.

“Kita semua tahu Hotel Satria disebut hotel berbintang satu tetapi  dalam kenyataannya hotel itu tidak beroperasi layaknya sebuah hotel tetapi lebih cendrung disebut sebagai tempat hiburan malam berkedok hotel,” ucap Jhon Saputra Ketua LSM Kiprah, di Morning Bakeri Kolong, Kamis (6/3).

Jhon menjelaskan, jika Satria dikatakan sebuah hotel tentunya memenuhi persyaratan sebuah hotel sesuai dengan peraturan dan persyaratan sebuah hotel bintang satu yakni minimal memiliki kurang lebih 15 kamar hotel dengan luas kamar standar minimum 20 m2, satu kamar suite room, dan restaurant.

Kemudia ada fasilitas tambahan yang tersedia di hotel bintang satu yakni memiliki taman, tempat parkir, fasilitas olahraga, meeting room, laundry/ruang binatu, gudang, dan food & beverage.

“Bisa di chek, setahu kami jumlah kamar di Hotel Satria tidak ada sampai 15 kamar, malah yang banyak jumlah kamar vip room untuk fasilitas karoeke nya yang banyak. Kemudian tidak ada restoran disana dan tidak mempunyai lapangan parkir yang layak. Hotel itu tidak layak mengantongi status hotel bintang satu,” ujar Jhon heran.

 Dikatakan Jhon, yang lebih mengherankan lagi, nyatanya justru Hotel Satria bisa mendapatkan bintang satu dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pusat yang ditandantangani oleh Ketua Umum PHRI Pusat Wiryanti Sukamdani dan Gubernur Kepri HM Sani.

“Kok bisa Hotel Satria mengantongi ijin dari PHRI Pusat sementara daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dan PHRI Kabupaten dan Provinsi Kepri mengaku tidak pernah memberikan rekomendasi untuk Hotel Satria. Prosedurnya tentu dari daerah baru ke pusat.  Bisa saja bintang satu untuk Hotel Satria  disalahgunakan untuk bisnis tertentu,” ujar Jhon.

Jhon menduga keberadaan bintang satu untuk Hotel Satria tidak lebih untuk bisa dimanfaatkan agar hal tertentu seperti bisa buka dihari-hari besar keagamaan dengan alasan fasilitas hotel dan untuk kepentingan bisnis hiburan malam semata.

“Ini tentunya tidak bisa dibiarkan, kategori bintang satu untuk Hotel Satria perlu ditinjau ulang dan jika menyalahi aturan dan ketentuan tentunya perlu diberikan sanksi atau dicabut ijinnya dan dijelaskan statusnya apakah hotel atau tempat hiburan semata,” ucap Jhon.

Jhon juga sangat mendukung upaya dan sikap dari Pemerintah Kabupaten Karimun yang menutup semua tempat hiburan pada saat pelaksaan MTQ 4 Provinsi Kepri yang akan dilaksanakan di Kabupaten Karimun akhir bulan ini Sementara Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun, Drs Syuryaminsyah membenarkan,  ada hotel berbintang di Karimun yang pencantumannya tidak melalui daerah.

"Status hotelnya memang berbintang. Tetapi, pemberian status bintang tadi langsung oleh pusat. Artinya, pemerintah daerah maupun PHRI tidak tahu. Dan itu kita anggap ilegal," tukas Syuryaminsyah di Rumah Dinas Bupati Karimun, Minggu (2/3).

Apakah pencantuman status bintang pada suatu hotel untuk memanfaatkan fasilitas yang ada agar tidak ditutup pada malam besar keagamaan? Pria yang akrab disapa Wak Min ini  menegaskan,  itu wewenang kepala daerah sementara pihaknya hanya sebatas mengawasi.

Disamping itu juga Jhon menyinggung soal masih banyak hotel maupun tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun yang belum mengantongi izin lengkap dari pemerintah kota. Terutama izin penjualan minuman beralkohol (minol) klasifikasi A.

“Semua hotel berbintang harus mendapatkan izin minol klasifikasi A. Mulai dari bintang satu hingga bintang empat akan tetapi untuk hotel jenis melati tidak dapat diberikan izin,” jelasnya.

Seperti diberitakan persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Kepri mengakui masih banyak hotel di Kabupaten Karimun yang belum standar sesuai status bintang yang diberikan pada suatu hotel.

“Ada hotel berstatus bintang satu namun dalam kesehariannya tidak mencerminkan sebagai hotel bintang satu, malah justru lebih menonjol sebagai sebuah tempat hiburan semata. Bahkan status hotel bintang satu nya pun kita ragukan,” ucap Tantimin SH, Wakil Ketua II PHRI Provinsi Kepri, Senin (3/2)

Tantimin SH menegaskan, untuk pencantuman status bintang pada suatu hotel tetap melibatkan PHRI. Artinya, PHRI bersama pemerintah melalui Dinas Pariwisata terlebih dahulu menilai kelayakan pemberian status berbintang.

"Untuk proses pemberian status bintang untuk suatu hotel itu, memang wewenang pemerintah daerah malui dinas terkait. Tetapi masukkan PHRI juga menjadi pertimbangan. Karena kalau belum layak, mengapa harus dipaksakan. Apalagi aturannya sudah jelas," kata Tantimin.

Tantimin SH menjelaskan, persyaratan fisik hotel bintang satu yakni memenuhi persyaratan dinas tata kerja/ pekerjaan umum dan mudah dicapai untuk menjamin kenikmatan, tamu dihindarkan dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh suara bising, bau tidak enak, debu, dan asap.

Seluruh atau sebagian bentuk bangunan dekorasi mencerminkan budaya Indonesia. Jumlah kamar sekurang-kurangnya 10 kamar diantaranya satu kamar tunggal. Kemudian tersedia tempat parkir dengan kapasitas satu mobil untuk setiap 5 kamar tidur, tersedia lapangan rumput yang terpelihara dengan baik, dan tersedia pintu masuk terpisah untuk tamu dan barang keperluan hotel. (sumber.haluankepri.com)

Dasril , Hotel Satria Belum Layak Dijadikan Hotel Berbintang, Status Hotel Hanya Kedok

KARIMUN (KT) - Permasalahan mengenai penyalahgunaan izin status atau kriteria Hote Satria, sampai saat ini masih menjadi buah bibir dikalangan masyarakat banyak, pada umumnya di Tanjung Balai Karimun. Sejumlah LSM sudah mengeluarkan kritikan keras di berbagai Media Massa, kali ini Kabid Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) Satpol PP Karimun yang berbicara.

Kabid Tramtib Satpol PP Karimun, Dasril M.AP menyebutkan, Hotel Satria yang terletak di Jl. A. Yani tepatnya didepan lahan parkir Swalaayan Indo A. Yani, Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun belum layak dijadikan sebagai hotel bintang I (Hotel Berbintang).

"Hotel Satria tidak ada kriteria hotel bintang 1, sebab tidak memenuhi persyaratan fisik sebagai hotel bintang 1. Dan, status sebagai hotel hanya kedoknya, justru Hotel Satria sebenarnya khusus dijakdikan sebagai tempat hiburan malam (THM)," ujar Dasril kepada karimuntoday.com, Minggu (16/3/2014) melalui telepon genggamnya (Hp).

Disebutkan Dasril, Hotel Satria yang tidak memiliki lahan atau tempat parkir salah satu persayatan fisik mejadi hote l bintang I itu, pemiliknya terkesan tidak mengindahkan pemberitaan miring yang disejumlam media massa baru-baru ini, dikarenakan pemilik tempat usaha tersebut kabarnya sudah mengkantongi izin menjadi hotel bintang I dari Gubernur Kepri, HM. Sani berkisar selama 1 tahun.

"Saya tidak tahu pasti apakah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Karimun atau Provinsi yang menguruskan rekomendasi izin hotel berbintang untuk Hotel Satria, yang jelas pemiliknya sudah memiliki izin sebagai hotel bintang I yang ditanda tangani Gubernur Kepri. Sementara saat dipertanyakan kepada Disparsenibud Karimun, belum ada sama sekali mengeluarkan rekomendasi untuk perubahan status hotel tersebut," katanya.

Sewaktu mengetahui belum adanya Disparsenibud yang dipmpin oleh Drs. Suryaminsyah selaku Kepala Dinas (Kadis) mengenai belum pernah mengeluarkan rekomendasi perubahan status Hotel Satria menjadi hotel bintang I, disampaikannya Dasril, saat ini Disparsenibud terkesan buang badan dalam menanggapi permasalahan ini.

Lanjutnya, Hotel Satria hanya memiliki 5 unit kamar, di hotel selain menyediakan banyak vip room juga ada Hold Onnya, kemudian Hotel Satria banyak sekali mempekerjakan perempuan dari berbagai daerah sebagai pelayan di THM mereka.

"Diduga kamar yang ada itu dipergunakan untuk show time bagi tamu yang sudah mabuk berat dalam melakukan hubungan seks bersama teman wanitanya. Dan dugaan lainnya, pemilik Hotel Satria sudah menyalahgunakan izin yang dimiliki. Jadi seharusnya Disparsenibud bertindak dengan tegas, sebab ini dibawah tupoksi kerjanya," tutur Dasril denga nada tinggi.

Sambung Dasril, kita sangat mengharapkan ketegasan dan tindakan dari Disparsenibud dalam menyikapi permasalahan status di Hotel Satria ada. Dengan demekian Satpol PP selaku satuan yang menjalankan peraturan daerah (Perda) bisa ikut membantu. Sebab, kami (Satpol PP) tidak mau dinilai masyarakat tidak menjalan Perda yang sudah ada itu dari kejadian ini," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dikutip karimuntoday mengenai peraturan yang diterapkan PHRI persyaratan fisik hotel menjadi sebagai bintang 1, terdiri dari memenuhi persyaratan dinas tata kerja (Dinas PU), mudah dicapai untuk menjamin kenikmatan, tamu dihindarkan dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh suara bising, bau tidak enak, debu serta asap.

Selain itu, seluruh atau sebagian bentuk bangunan dekorasi mencerminkan budaya Indonesia, jumlah kamar sekurang-kurangnya 10 unit (diantaranya 1 kamar tunggal), tersedianya tempat atau lahan parkir dengan kapasitas 1 mobil untuk setiap 5 kamar tidur, tersedianya ruang umum (lobby lounge, ruang makan).

Selanjutnya, tersedianya lapangan rumput, tersedia pintu masuk terpisah untuk tamu dan barang keperluan hotel, tersedia tempat untuk menerima tamu, penerangan, pembayaran, penitipan barang berharga dan ruang penitipan koper, kemudianya tersedia toilet umum yang (pria dan wanita).

Sementara itu Kadis Parsenibud Kabupaten Karimun, Drs. Suryaminsyah ketiak dihubungi karimuntoday.com untuk melakukan konfirmasi melalui Hp, sayangnya berkali-kali ditelepon Hp pria yang kerap disapa Wak Min itu tidak dapat dihubungi, sampailah berita ini diunggah. (nov.k)

 

 

 images/1559.jpg

 

Tim Kementerian Perdagangan dan Perindustrian sedang Melakukan Razia terhadap Mainan anak-anak yang tidak memiliki label SNI.(photo.net)

Karimun,(KT) – salah satu  Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Karimun,Kepri meminta kepada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Pusat untuk menjambangi Kabupaten Karimun, sebab beberapa waktu lalu adanya isu bahwa Tim Kementerian bakal melakukan razia terhadap produk yang tidak memiliki label SNI, terlihat puluhan toko Matrial(bangunan), Toko Mainan Anak-anak serta Toko yang menjual barang-barang elektronik tutup total, dengan tutupnya mereka diduga kuat para oknum pengusaha tersebut menjual barang atau produknya tidak memiliki label SNI.

Hal tersebut dikatakan, Jhon Syahputra Ketua LSM Kiprah kepada media ini minggu(21/9), Isu kedatangan Tim Kementerian Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan razia terhadap produk yang tidak memiliki label SNI menjadi momok bagi sebahgian pengusaha di kabupaten karimun,kepri, semua itu terbukti banyaknya toko yang tutup, mulai dari karimun sampai di kecamatan tanjungbatu kundur, namun, sangat disayangkan tim tersebut tidak sampai ke karimun hanya melakukan razia di Ibukota Provinsi saja di Tanjungpinang.

 Diminta kepada Kementerian Perdangangan dan Perindustrian agar dapat hendaknya datang ke Tanjungbalai Karimun,kepri untuk melakukan razia terhadap produk-pruduk yang tidak memiliki label SNI,karena dari pantauanya beberapa waktu lalu adanya isu kedatangan tim kementerian sekitar puluhan toko yang ada dikabupaten karimun tutup total, bahkan sampai selama tiga(3) hari, mendengar tim tersebut tidak jadi datang kekarimun, barulah mereka(pengusaha-red), membuka kembali tokonya,” Imbuh Jhon

 Ditambahkanya, Sesuai dengan Undang-Undang,  1.    Mainan anak-anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib (“Permen Perindustrian 24/2013”). Mainan yang dimaksud adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun ke bawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak (Pasal 1 angka 1 Permen Perindustrian 24/2013

2.    Ban, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 11/M-IND/PER/1/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 27/M-IND/PER/5/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;

 

3.    Semen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 18/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib;

 

4.    Pupuk anorganik tunggal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

 

5.    Air minum dalam kemasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 49/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib;

 

6.    Helm, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;

 

7.    dan lain-lain.

Jika atas barang atau jasa tersebut telah ditetapkan SNI wajib, dan pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 24 ayat [1] PP 102/2000, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikat produk dan/atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran (Pasal 24 ayat [2] PP 102/2000). Sedangkan, sanksi pidana berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 24 ayat [5] PP 102/2000). Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, Ketenagalistrikan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Standardisasi Nasional (Penjelasan Pasal 24 ayat [5] PP 102/2000).

 " Pengusaha yang mengedarkan produk tidak sesuai SNI bisa dikenai sanksi yang diatur Undang-Undang No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana berupa kurungan 5 tahun atau denda Rp2 miliar,"  Tutur Jhon (***)


images/1558.jpg

Hijau cabe ditanam Pati Asari, seorang petani cabe di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, yang akan diberangkat naik haji gratis oleh Bupati Karimun, Nurdin Basirun.

KUNDUR, (KT) - Pati Asari, seorang petani cabe di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun sangat merasakan kebahagian tidak terhingga.

Sebab, petani berusia sekitar lima puluhan tahun tersebut akan diberangkatkan menunaikan ibadah haji tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Segala pembiayan terhadap petani dalam menunaikan salah satu rukun islam ke tanah suci Makkah, sepenuhnya ditanggung oleh Bupati Karimun, Nurdin Basirun.

Keberhakan didapat petani cabe itu, ketika orang nomor satu di bumi berazam ini mendatanginya sedang melihat-lihat cabe yang ditanam persis didepan rumahnya, usai membuka acara peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk Suku Duane, Kecamatan Kundur sebanyak 75 unit, Sabtu (20/9/2014) sekitar pukul 09.00 WIB.

" Pati Asari urus sendiri mengenai keberangkatan dalam menunaikan ibadah haji. Segala pembiayaannya saya (Bupati Karimun) akan menanggungnua. Saat mendaftar sekalin daftarkan juga istri bapak ya," kata Nurdin kepada didepan Pati Asari bersama istri disaksikan orang banyak.

Sementara itu Pati Asari setelah mendengar akan diberangkat naik haji gratis oleh Bupati Karimun, lagsung merasa senang dan terharu.

'' Saya sangat merasa senang diberangkatkan naik haji oleh Bupati Karimun,'' ungkapnya dengan tersenyum manis saat ditemui karimuntoday.com.

Pada kesempatan ini Pati Asari menyebutkan, luas lahan untuk penanam cabe yang telah menghijau saat ini sebesar lima hektar. Dari keseluruhan luas lahan tersebut tidak semata-mata miliknya sendiri, tetapi terdiri dari empat kelompok petani cabe lainnya yang tergabung.

" Mulai menjadi petani cabe sejak tahun 2010 lalu. Dengan melaksanakan penuh sungguh-sungguh dan bergiat untuk mengembangkan pertanian ini, alhamdulillah hasil panennya cukup untuk menghidupi keluarga," tuturnya mengakhiri.(nov.k)

Saturday, 20 September 2014 19:27

Bupati Karimun Buka Turnamen Sepak Bola Parit Cup

images/1557.jpg
Bupati Karimun, Nurdin Basirun(pakai celana jins) sebagai kapten kesebelasan 757 FC dengan nomor punggung 10 saat berduel dengan salah seorang pemain dari tim lawan (Polres Karimun) dalam mencetak gol, usai pembukaan turnamen Parit Cup dilapangan sepak bola Mutiara Desa Jl. H. Abdurahman Desa Parit II Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Sabtu (20/9/2014) sekitar pukul 15.30 WIB.

KARIMUN, (KT) - Bupati Karimun, Nurdin Basirun sebagai kapten kesebelasan di tim 757 FC, menjadi pusat perhatian masyarakat saat berhadapan dengan melawan kesebelasan (Polres Karimun), usai pembukaan turnamen Parit CUP, Sabtu (20/9/2014) sekitar pukul 15.30 WIB.

Soalnya, orang nomor satu di bumi berazam ini melakukan duel hebat dilapangan hijau dengan salah satu pemain dari tim lawan tersebut, untuk mencetak gol dipertandingan babak pertama. Hasilnya, harapan dari kapten kesebelasan 757 FC bernomor punggung 10 itu untuk mencetak gol gagal. Karena, tim lawan melakukan penjagaan ketat.

Mendekati akhir pertandingan babak pertama, kapten kesebelasan 757 FC digantikan dengan pemain lainnya. Sebab, kapten yang menjadi pusat perhatian penonton tersebut, mengalami cidera ringan dibagian tangan sebelah kiri.

Setelah berakhir dibabak pertama, pertandingan babak keduapun dilangsungkan. Dan, dalam pertandingan persahabatan antara kedua kesebelasan, akhirnya tim 757 FC berhasil menaklukkan tim Polres Karimun, dengan skor akhir 1-0.

Semenara itu Yusmar, selaku ketua panitia pelaksana dalam laporannya menyampaikan, turnamen sepak bola Parit Cup tahun 2014 berlangsung sekitar 45 hari kalender terhitung sejak tanggal pembukaan. Sedangkan tujuan turnamen, selain mencari bibit-bibit unggul pemain sepak bola khususnya se-Desa Parit, juga sebagai mempererat talisilaturahmi antara sesama.

Lanjutnya, pada turnamen berlangsung dilapangan sepak bola Mutiara Desa Jl. H. Abdurahman Desa Parit II Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dengan mengunakan sistem gugur, setelah masuk empat besar dilakukan sistem silang diikuti sebanyak 88 tim kesebelasan, terdiri dari 10 Kecamatan se-Kabupaten Karimun, dan 1 Kecamatan Pulau Terong, belakang Padang, Kota Batam.

" Kecamatan Karimun 37 tim, Meral Kota 7, Meral Barat 11, Tebing 4, Buru 9, Kundur Barat 8, Belat 9, Ungar 2 dan Belakang Padang, Batam 1. Sementara dari Kecamatan Moro, Kundur Utara dan Durai tidak mengirimkan tim kesebelasannya," terang Yusmar kepada karimuntoday.com.

Lebuh juah diutarakan Yusmar, turnamen Parit Cup tahun 2014 yang diselenggarakan akan mengambil dari juara I sampai IV serta top skor.

" Juara I diberikan uang pembinaan sebesar Rp 10 juta ditambah piala tetap dan medali. Untuk juara II Rp 7,5 juta, juara III Rp 5 juta, juara IV Rp 3,5 juta, sedangkan top skor Rp 500 ribu," paparnya.

Disamping itu Bupati Karimun, Nurdin Basirun dalam sambutannya, sangat menyambut dilaksanakan turnamen Parit Cup. Dan pada kesempatan itu, Bupati Karimun berwacana membangun stadion sepak bola mini di Desa Parit.

" Desa Parit akan menjadi prioritas Pemkab Karimun. Selain jaraknya begitu dekat dengan Kabupaten, daerah Desa Parit banyak terdapat potensi-potensi," kata Nurdin mengakhiri.(nov.k)

images/1556.jpg
Bupati Karimun, Nurdin Basirun melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan rumah Suku Duane di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamata Kundur, Kabupaten Karimun, Sabtu (20/9/2014).

KUNDUR, (KT) -  Masyarakat Suku Duane Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun mendapat rumah gratis. Pemberian secara gratis itu dalam menjunjung tinggi amanat yang berbunyi, setiap masyarakat Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pembangunan rumah gratis untuk masyarakat berada didaerah terpencil (Hinterland) tersebut, diatas lahan yang telah dihibahkan dengan jumlah sebanyak 75 unit.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karimun, Indra Gunawan dalam laporannya menyampaikan,  pembangunan rumah untuk Suku Duane di Kecamatan Kundur sebanyak 75 unit.  Yang mana, masing-masing rumah dibangun bermodel atau tipe 36 senilai Rp 25 juta.

" Dari jumlah keseluruhan dana untuk pembangunan terbagi tiga pihak. Yang mana melalui APBD Kabupaten Karimun sebanyak 30 unit, kemudian 30 lagi unit dari anggaran Pemprov Kepri, dan 15 unit dari PT. Timah (Persero) Kundur Tbk," terangnya, Sabtu (20/9/2014) saat peletakan batu pertama pembangunan rumah Suku Duane Kecamatan Kundur, sekitar pukul 09.00 WIB.

Indra panggilan akrabnya menyampaikan, pengerjaan pembangunan rumah untuk Suku Duane dilaksanakan secara bertahap, yakni dari tahun 2014 sampai 2015 mendatang.

" Untuk tahap awal ini (tahun 2014) rumah yang akan dibangun berjumlah 45 unit. Yang mana 30 unit dilaksanakan dari Pemkab Karimun, kemudian 15 unit lagi oleh PT. Timah (Persero) Kundur Tbk. Didalam pembangunan nanti, akan dibantu juga program Corporate Social Responsibility (CSR) Provinsi Kepri,'' papar Indra lagi.

Sementara Bupati Karimun, Nurdin Basirun pada sambutannya,  berwacana untuk membangun tempat ibadah (Mushola) dan Taman Pemdidikan Alquran (TPQ) disekitar perumahan Suku Duane yang akan dibangun.

'' Pada tahun 2014 ini juga melalui dana shering antara Pemkab Karimun dengan Pemprov Kepri akan membangun sekitar 900 unit rumah. Pembangunan tersebut dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karimun,'' ucapnya.

Disampaikan Nurdin, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan pada waktu periode kepemimpinan seseorang, tetapi harus dilaksanakan secara permanen.

'' Tidak kita inginkan pembangunan rumah berjalan 5 tahun kedepan sudah memgalami kerusakan, begitu juga dengan bentuk bantuan lainnya. Maka dari, apapun bantuan yang diserahkan harus teruji dulu kekuatan serta ketahanannya. Dengan begitu penerima bantuan itu, untuk selanjutnya tidak lagi termasuk pada gologngan penerima bantuan atau masyarakat miskin," tegasnya.

Pada kesempatan ini juga sebutkannya, jika terwujud Kundur menjadi Kabupaten (pemekaran), sangat berpotensi sekali. '' Kundur memiliki potensi dari sektor pertanian. Dengan demekian, bisa menunjang PAD jika menjadi Kabupaten nantinya,'' kata Nurdin.

Disamping itu Kepala Suku Duane Kecamatan Kundur, Iwan saat ditemui karimuntoday.com menuturkan, rumah yang telah didrikan warganya (Suku Duane)  masih diatas lahan milik seseorang.

'' Lahan yang telah didirikan rumah Suku Duane akan diambil pemiliknya pada akhir tahun ini. Dengan mendapatnya rumah gratis dalam waktu dekat akan dikerjakan, warga Suku Duane sangat merasa senang. Dan, untuk mempercepat penyelesaian pengerjaan rumahnya, kami juga ikut turun membantu bekerja," pungkasnya.

Pantauan karimuntoday.com dilapangan, dalam peletakan batu pertama pembangunan rumah Suku Duane Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Karimun juga dihadiri Sekda Karimun, Arif Fadillah serta pejabat teras dilingkungan Pemkab Karimun.(nov.k)

images/1555.jpg

Salah satu Toko tutup pasca Tim Kementerian Perdagangan dan Perindustrian melakukan Razia SNI (Photo.net)

" Pengusaha yang mengedarkan produk tidak sesuai SNI bisa dikenai sanksi yang diatur Undang-Undang No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana berupa kurungan 5 tahun atau denda Rp2 miliar,"


Karimun,(KT) – Sepekan lalu oknum pengusaha yang menjual barang-barang matrial serta pengusaha yang menjual mainan anak-anak tutup total, soalnya Kementerian Perdangangan dan Perindustrian Pusat melakukan razia terhadap barang matrial maupun mainan anak –anak yang tidak memiliki label SNI di Provinsi Kepri , dengan banyaknya toko yang tutup dikarimun, memperlihatkan betapa maraknya barang-barang yang tidak memiliki standarisasi resmi sesuai Undang-undang diperjual belikan oleh para oknum pngusaha terhadap masyarakat kabupaten Karimun,kepri, namun, sangat disayangkan Tim Kementerian Perdagangan dan Perindustrian tidak sampai ke Kabupaten Karimun hanya melakukan razia di Kota Tanjungpinang Kepri.

 

M.Isa Sekretaris Dinas Perdagangan dan UKM kabupaten Karimun ketika dikonfirmasi media ini beberapa waktu terkait banyaknya toko matrial dan toko mainan yang tutup pasca bakal adanya razia dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Pusat terkait maraknya produk yang tidak memiliki label SNI diperjual belikan dikarimun mengatakan, Memang benar kemarin ada Tim dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Pusat datang ke Provinsi Kepri untuk melakukan razia terhadap produk-produk yang tidak memiliki label SNI,namun, tim tersebut kelihatanya tidak sampai ke Tanjungbalai Karimun hanya di Tanjungpinang saja.

 

 “ Terkait banyaknya toko matrial dan toko mainan yang tutup pasca adanya razia produk yang tidak memiliki label SNI, disprindag kabupaten tidak mempunyai kewenangan untuk menindaknya, sebab, terkait soal itu yang punya kewenangan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Pusat, sedangkan Disprindag daerah hanya terkait makanan kadaluarsa saja,” Imbuhnya

 

Secara terpisah salah seorang pengusaha Toko Mainan di depan Pasar Puan Miamun ketika dikonfirmasi media ini pasca adanya  razia dari tim Kementerian dan Perdagangan dan Perindustrian beberapa waktu lalu dia mengatakan, bahwa, memang benar mainan anak-anak yang dijualnya kebanyakan tidak memiliki label SNI, tetapi ada juga yang berlabel SNI, namun, mau diapakan lagi, hampir semua toko mainan di karimun juga tidak memiliki label SNI, walaupun ada bisa dihitung dengan jari,” Ujarnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia berharap agar pemerintah daerah untuk mencarikan solusinya bagaimana para pengusaha penjual mainan bisa berjualan dengan aman, artinya, apakah tidak bisa kalau pemerintah daerah berkerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Pusat untuk memfasilitasi pengusaha, agar mainan anak-anak yang sudah mereka beli diberikan label SNI, atau Pemerintah Daerah sendiri yang membuat kebijakan, sehingga bisa pajaknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Harapnya

 

 

Contoh beberapa barang yang wajib SNI antara lain:

 

 

1.    Mainan anak-anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib (“Permen Perindustrian 24/2013”). Mainan yang dimaksud adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun ke bawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak (Pasal 1 angka 1 Permen Perindustrian 24/2013).

 

2.    Ban, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 11/M-IND/PER/1/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 27/M-IND/PER/5/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;

 

3.    Semen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 18/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib;

 

4.    Pupuk anorganik tunggal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

 

5.    Air minum dalam kemasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 49/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib;

 

6.    Helm, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;

 

7.    dan lain-lain.

 

 Jika atas barang atau jasa tersebut telah ditetapkan SNI wajib, dan pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 24 ayat [1] PP 102/2000, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

 

 Sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikat produk dan/atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran (Pasal 24 ayat [2] PP 102/2000). Sedangkan, sanksi pidana berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 24 ayat [5] PP 102/2000). Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, Ketenagalistrikan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Standardisasi Nasional (Penjelasan Pasal 24 ayat [5] PP 102/2000).(***)

Canggai Putri

:: KEPRI

KALENDER BERITA

« October 2014 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
DISPENDA KARIMUN