karimuntoday.com

karimuntoday.com

 

images/1114.jpg

SDN 004 Kabupaten Karimun,Kepri tempat Oknum Guru Agama Mengajar.

 

Karimun,(KT) - Sudah Hampir satu bulan berita dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Oknum Guru Agama kepada salah seorang muridnya yang bersekolah di SDN 004 Karimun, di ekspos media ini, belum tampak juga perkembangan yang sangat signifikan dari aparat kepolisian Polres Karimun, padahal masyarakat kabupaten karimun, sangat menunggu perkembangan kasus tersebut, dan kita tentunya sangat berharap agar aparat penegak hukum, agar menuntaskan kasus ini, sebab, perbuatan melakukan pelecehan sexsual terhadap anak, salah satu perbuatan yang tidak terpuji, apalagi dilakukan oleh seorang guru, yang seharusnya melindungi sang murid, namun, kita sangat percaya di bawah kepimpinan Kapolres saat ini, kasus tersebut bakal terungkap, sebab, banyak kalangan menilai, Bapak Kapolres sangat Muak dengan Namanya Pencabulan, apalagi dilakukan terhadap ank dibawah umur.

Aneh, Orang Tua Korban Sudah Melapor Ke Polisi, Tetapi Pekara Belum Juga Tekuak

KARIMUN, (KT) -  Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Yoga Buanadipta saat dikonfirmasi karimuntoday.com melalui handpone celuler (HP), Sabtu (7/6/2014) mengatakan, dugaan guru agama SDN 004 Jl Pendidikan Bukit Senang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun berinisial Z berusia 50 tahun mencabuli murid kelas 2 disekolah tersebut masih dalam tahap penyelidikan, guna mengumpulkan alat bukti.

"Yang melaporkan kemarin itu langsung dari bapak kandung korban yang diduga sudah dicabuli guru agamanya sendiri berinisial Z berusia 50,"

Dintanya mengenai identintas dan inisial nama orang tua yang melapor, "Ini perkara anak mas. Selama belum terbukti, seluruh identitas korban dan keluarganya masih  dirahasiakan," kata Yoga kepada karimuntoday.com mengkahiri.

Melihat belum juga terkuaknya kebenaran kasus pencabulan yang masih berstatus dugaan sangat menganehkan sekali.

Soalnya, orang tua kandung murid  yang diduga menjadi korban itu sudah melaporkan kejadiannya ke Mapolres Karimun kabarnya pada Maret lalu. Tetapi, sampai saat ini (sudah 3 bulan berlalu) perkara yang juga sedang marak terjadi di Ibu Kota belum juga terbongkar kebenarannya.

Melihat lambatnya penyelesaian kasus tersebut yang sudah ditangani kepolisian setempat, sepertinya ada yang tidak beres.

Disamping itu, informasi terbaru yang dihimpum karimuntoday.com dilapangan, guru agama SDN 004 Karimun berinisial Z diduga melakukan pencabulan selalu "Genit" terhadap murid-murid di sekolah tersebut.

Informasi lain didapat, sikap genit terhadap murid dari guru agama diduga melakukan pencabulan itu, sudah mendapat teguran dari salah seorang oknum guru lainnya. Akan tetapi, teguran sebagai bentuk menginggatkan dari rekan seprofesinya di sekolah tersebut tidak dipedulikan dan diabaikan begitu saja.(nov.k)

 

Dugaan Kasus Pencabulan, Kepsek SDN 004 Karimun Sulit Ditemui dan Matikan HP

KARIMUN, (KT) - Dugaan guru agama SDN 004 Jl Pendidikan Bukit Senang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun berinisial Z berusia 50 tahun mencabuli murid kelas 2 disekolah tersebut saat ini sudah menjadi buah bibir.

Kendati belum terkuaknya kebenaran mengenai kasus tersebut, sudah beragam informasi yang kuat berkembang tentang guru agama berinisial Z diduga melakukan pencabulan itu. Seperti, guru tersebut sudah dipindahkan mengajar kesekolah lain, kemudian mengalami sakit stroke.

Parahnya, sejak pertama kali mencuatnya dugaan kasus pencabulan tersebut diberitakan media online karimuntoday.com, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 004 Karimun yang diketahui bernana Suwarni, sangat sulit untuk ditemui.

Bukan hanya itu, setelah berhasilnya karimuntoday.com mendapatkan nomor handpone (HP) Kepsek SDN 004 Karimun untuk menanyakan kebenaran mengenai dugaan pencabulan sejak, Kamis (5/6/2014) untuk dari salah seorang oknum guru disekolah itu, akan tetapi hingga Jum'at (6/6/2014) sore, nomor HP Kepsek tersebut tidak pernah aktif.

Pada saat ditanya apakah memang benar itu nomor HP Kepsek SDN 004 Karimun, oknum guru yang memberikannya mengatakan "Itulah nomor HP Kepala Sekolah  yang aktif, dan kenomor itulah selalu menghubungi pimpinan saya itu," katanya pada saat itu. Namun pada kenyataan berbeda, tidak pernah aktif ketika dihubungi.

Sementara Kepala Badan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PPPA) Kabupaten Karimun, Rosmawati saat dikonfirmasi menyebutkan, belum mengetahui tentang kasus pencabulan dialami murid kelas 2 SDN 004 Karimun.

"Saya belum mengetahui soal dugaan kasus tersebut. Sebab, sekarang saya sedang mengikuti Diklat di Jakarta," ucap Rosmawati singkat.

Disamping itu menyikapi keterangan yang disampaikan Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Yoga Buanadipta saat dikonfirmasi wartawan dari media televsi melalui pesan singkatnya (SMS), Yoga menyebutkan dugaan kasus pencabulan di SDN 004 Karimun masih tahap lidik.

Dengan adanya penuturan Kasat Reskrim Karimun seperti itu, berarti sudah ada yang melapor terkait atas kejadian kasus tersebut. Akan tetapi, siapa yang melapor, apalah dari orang tuanya langsung atau pihak keluarga, belum dapat diketahui secara pasti.

Anehnya, dugaan kasus yang masih tahap lidik itu, mengapa  sampai sejauh ini belum juga terkuak kebenanrannya.

Untuk mengetahui secepatnya kebenran tentang kasus yang juga sedang marak di Ibu Kota, diminta Komisi Perlindungan Anak (KPA) Kabupaten Karimun untuk menanggapi serius melakukan investigasi kelapangan.(nov.k)

 

Dugaan Guru Agama SDN 004 Karimun Berinisial Z Cabuli Murid, Kabarnya Sudah Dipindahkan

KARIMUN, (KT) - Dugaan kasus murid kelas 2 SDN 004 Jl Pendidikan Bukit Senang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun kabarnya lebih dari satu orang, yang dilakukan guru agama disekolah tersebut berinisial Z-(50 tahun) pada saat jam belajar-mengajar berlangsung semakin memanas.

Informasi yang dihimpun karimuntoday.com dilapangan, guru agama berinisial Z yang diduga melakukan pencabulan itu sudah dipindahkan dari SDN 004 Karimun, dan saat ini mengajar di sekolah lain. Pindah tugasnya guru agama tersebut ke sekolah yang lain, kabarnya setelah naiknya pemberitaan pertama di karimuntoday.com beberapa hari lalu.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karimun, Bakri Hasyim ketika dikonfrimasi karimuntoday.com, Kamis (5/6/2014) melalui pesan singkat (SMS) tidak membenarkan guru agama SDN 004 Karimun berinisial Z diduga melakukan pencabulan terhadap murid kelas 2 disekolah tersebut dipindahkan.

"Yang bersangkutan tidak pindah. Tapi, menurut laporan dari Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 004 Karimun yang bersangkutan sakit," katanya didalam SMS menjawab konfirmasi.

Disamping itu saat ditanya kebenaran tentang kasus tersebut, Bakri juga tidak menjawabnya. Hanya menyebutkan,"Untuk informasi yang jelas coba konfirmasi ke Kepsek SDN 004 Karimun, supaya lebih akurat," pintanya.

Untuk mencari kebenanaran mengenai kasus pencabulan dialami murid kelas 2, yang diduga dilakukan guru agama berinisial Z, karimuntoday.com mendatangi SDN 004 Jl Pendidikan Bukit Senang, Kecamatan Karimun, Kamis (5/6/2014) sekitar pukul 14.00 WIB dengan tujuan untuk menjumpai Kepala Sekolah-nya yang bernama Suwarni. Sayangnya, pada saat itu Kepsek tersebut tidak berada di sekolah.

"Maaf ya bang (wartawan), Kepseknya sudah pulang dari sekolah dari tadi. Menganai dugaan kasus pencabulan yang ditanya, saya tidak dapat menjawabnya. Tanyakan saja langsung nanti dengan Kepsek," ucap salah seorang guru yang ditemui didalam ruangan Majelis Guru SDN 004 Karimun.

Sementara itu, salah seorang guru di SDN 004 Karimun lainnya menuturkan, dirinya sudah membaca pemberitaan mengenai guru agama diduga melakukan pencabulan terhadap murid kelas 2 yang dimuat karimuntoday.com.

"Saat ini guru agama yang diduga melakukan pencabulan itu mengalami sakit stroke," kata guru berbadan besar itu kepada karimuntoday.com.

Mengenai kasus yang belum terungkap kebenarannya sampai saat ini, seperti yang diberitakan kariuntoday.com sebelumnya hasil dari wawancara salah seorang sumber tidak mau namanya disebutkan, kasus pencabulan terhadap murid kelas 2 di SDN 004 Karimun itu tidak hanya satu orang, tetapi sebanyak dua puluh orang, yang kejadiannya berlaku pada tahun 2013 di semester pertama lalu. Mulai terkuaknya kasus tersebut pada tahun 2014 ini.

Dikatakan sumber informasi yang ia dapat, orang tua murid yang menjadi korban pencabulan itu sudah mau menyelesaikan permasalahannya (Damai-red) dengan pelaku abarnya sudah menunaikan ibadah Haji ketanah suci Makkah. Yang mana, orang tua korban meminta uang damainya senilai Rp 50 juta.

Kemudian kutipan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Yoga Buanadipta saat dikonfirmasi salah satu wartawan dari media televsi melalui pesan singkatnya (SMS), Yoga menyebutkan kasus dugaan kasus pencabulan di SDN 004 masih tahap lidik.

"Kita belum menguatkan dengan bukti-bukti yang cukup pasti. Kami nggak akan buru-buru ekpos ke media. Karena yang kita jadikan landasannya adalah azaz praduga tak bersalah. Apalagi kalau status masih lidik, nggak mungkin teknis atau hasil penyelidikan kami ekpose ke media. Jadi mohon bersabar ya. Nanti kalau sudah waktunya pasti rekan-rekan media akan saya undang untuk press realease," ungkap Yoga didalam SMS itu.(nov.k)

 

Yelfi Indra Bantah Mengetahui Kasus Pencabulan Di SDN 004 Karimun

KARIMUN, (KT) - Kuat kabarnya Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karimun-Buru, Kabupaten Karimun, Yelfi Indra, M. Pd mengetahui terjadinya pencabulan murid kelas 2 SDN 004 Jl Pendidikan Bukit Senang, Kecamatan Karimun yang diduga pelakunya oknum Guru Agama disekolah tersebut berinsial (Z-red) berusia sekitar 50 tahun dibantahnya.

Menemui Kepala UPTD Pendidikan itu dalam mencari kebenaran, meneruskan hasil konfirmasi karimuntoday.com belum lama ini dengan Sekretaris Disdik Karimun, Bakri Hasyim melalui pesan singkat (SMS).

Dalam konfirmasi dengan Sekretaris Disdik Karimun,"Untuk informasi jelas tentang terjadinya kasus tersebut tanyakan saja langsung ke Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karimun-Buru," kata Bakri Hasyim pada saat itu.

"Saya tidak mengetahui mengenai dugaan kasus pencabulan yang terjadi di SDN 004 Karimun. Karena, ornag tua murid yang menjadi korban maupun pihak sekolah tersebut tidak ada melaporkan tentang kejadian itu," ungkap Yelfi Indra saat ditemui karimuntoday.com dikantornya, Selasa (3/6/2014) sekitar pukul 13.30 WIB

Pada kesempatan Yelfi Indra mengaku memang pernah mendengar informasi atau isu mengenai kasus tersebut baru-baru ini. Tetapi, soal kasus yang saat ini juga terjadi ditingkat Pusat tidak dapat ia katakan pasti.

"Kalau saya sudah mengetahui kasus itu secara pasti, saat ditanya wartawan sudah pasti saya paparkan semuanya sesuai laporan yang diterima. Namun, sampai sejauh ini tidak ada laporannya diterima dari pihak manapun, hanya sebatas kabar dan isu saja terdengar," katanya kembali.

Seperti yang diberitakan kariuntoday.com sebelumnya, hasil dari wawancara salah seorang sumber tidak mau namanya disebutkan mengatakan, kasus pencabulan terhadap murid kelas 2 di SDN 004 Karimun itu tidak hanya satu orang, tetapi sebanyak dua puluh orang, yang kejadiannya berlaku pada tahun 2013 di semester pertama lalu. Mulai terkuaknya kasus tersebut pada tahun 2014 ini.

Dikatakan sumber informasi yang ia dapat, orang tua murid yang menjadi korban pencabulan itu sudah mau menyelesaikan permasalahannya (Damai-red) dengan pelaku abarnya sudah menunaikan ibadah Haji ketanah suci Makkah. Yang mana, orang tua korban meminta uang damainya senilai Rp 50 juta.

Masih kutipan berita sebelumnya lagi, dari keterangan Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Yoga Buanadipta saat dikonfirmasi salah satu wartawan dari media televsi melalui pesan singkat (SMS) kasus dugaan kasus pencabulan di SDN 004 masih tahap lidik.

"Kita belum menguatkan dengan bukti-bukti yang cukup pasti. Kami nggak akan buru-buru ekpos ke media. Karena yang kita jadikan landasannya adalah azaz praduga tak bersalah. Apalagi kalau status masih lidik, nggak mungkin teknis atau hasil penyelidikan kami ekpose ke media. Jadi mohon bersabar ya. Nanti kalau sudah waktunya pasti rekan-rekan media akan saya undang untuk press realease," ungkap Yoga didalam SMS itu.(nov.k)

Diduga Murid Kelas 2 SDN 004 Karimun, Dicabuli Guru Agamanya

KARIMUN, (KT) - Kasus pencabulan dan pelecehan seksual yang dialami oleh pelajar perempuan (Siswi) yang dilakukan oleh gurunya sendiri, untuk Negara Kestauan Republik Indonesia (NKRI) ini sedang marak terjadi. Dan sepertinya tidak akan ada hentinya kasus tersebut.

Parahnya, semakin sering kasus pencabulan dan pelecehan seksual terhadap pelajar terjadi, seakan-akan Dinas Pendidikan (Disdik) mulai dari pusat sampai ke tingkar daerah tidak mau menanggapi serius. Sedangkan terjadinya kasus tersebut, merupakan tamparan keras dan sangat memalukan bagi dunia pendidikan.

Informasi yang dihimpun kaimuntoday.com dilapangan dugaan kasus pencabulan terhadap murid terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Jl Pendidikan Bukit Senang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

Masih berdasarkan informasi, adapun dugaan kasus pencabulan SDN 004 itu korbannya salah seorang murid Kelas 2 di sekolah tersebut, dan pelakunya Guru Agama di sekolah itu juga berinsial (Z-red) berusia sekitar 50 tahun.

Informasi lainnya yang didapat, pelaku diduga melakukan pencabulan yang kabarnya sudah menunaikan ibadah Haji ketanah suci Makka itu, murid yang dicabulinya tidak hanya satu orang, tetapi sebanyak dua puluh orang. Meskipun sampai sejauh ini dugaan kasus tersebut belum ada diberitakan di Media Massa, seperti Media Cetak, namun sudah mulai jadi pembicaraan hanggat dikalangan masyarakat.

Untuk mencari kebenaran dugaan kasus tersebut, karimuntoday.com bersama dua orang wartawan dari media lainnya mendatangi SDN 004 untuk menjumpai Kepala Seklah (Kepsek)-nya. Sayangnya Kepsek berjenis kelamin perempuan disekolah tersebut sedang keluar mengikuti kegiatan.

Disamping itu beberapa orang guru saat ditemui diruangan Majelis Guru SDN 004 ketika diminta kebenaran terkait dugaan kasus pencabulan dialami murid kelas 2 dan pelakunya Guru Agama berinsial Z, guru-guru itu tidak menanggapinya, justru pergi meninggalkan wartawan. Namun kepergian guru-guru berjilbab itu, seakan-akan ada menyimpan rahasia yang tidak boleh terbongkar.

Salah seorang sumber saat ditemui karimuntoday.com, Senin (2/6/2014) yang tidak mau namanya disebutkan mengatakan, dugaan kejadian pencabulan yang dilakukan Guru Agama berinsial Z dengan korban muridnya sendiri  (Sisiwi Kelas 2) berlaku pada tahun 2013 di semester pertama lalu. Mulai terkuaknya kasus tersebut pada tahun 2014 ini.

Dikatakan sumber nformasi yang ia dapat, orang tua murid yang menjadi korban pencabulan itu sudah mau menyelesaikan permasalahannya (Damai-red) dengan pelaku. Yang mana, orang tua korban meminta uang damainya senilai Rp 50 juta.

"Informasi yang saya dengar itu orang tua korban meminta kepada pelaku senilai Rp 50 juta (Uang Damai-red). Berkemungkinan, pelaku itu tidak menyaggupinya. Akhirnya, orang tua korban melanjutkan permasalahannya ke Polres Karimun," kata sumber.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Yoga Buanadipta saat dikonfirmasi salah satu wartawan dari media televsi melalui pesan singkat (SMS) belum mau berkomentar banyak terkait dugaan kasus pencabulan terhadap murid di SDN 004 Jl Pendidikan Bukit Senang, Kecamatan Karimun.

Dalam SMS yang dikrim Kasat Reskrim Polres Karimun ke handpone celuler (hp) wartawan televisi itu menyebutkan, kasus dugaan kasus pencabulan di SDN 004 masih tahap lidik.

"Kita belum menguatkan dengan bukti-bukti yang cukup pasti. Kami nggak akan buru-buru ekpos ke media. Karena yang kita jadikan landasannya adalah azaz praduga tak bersalah. Apalagi kalau status masih lidik, nggak mungkin teknis atau hasil penyelidikan kami ekpose ke media. Jadi mohon bersabar ya. Nanti kalau sudah waktunya pasti rekan-rekan media akan saya undang untuk press realease," ungkap Yoga didalam SMS itu.(nov.k)

 

 images/155.jpg

Kuncus Ketua Umum DPP LSM Investagation Coruption Transparan Independen Non Organization (ICTI-NGO),Kepri.

Karimun,(KT) – Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun,Kepri yang di Pimpin oleh, H.Supratman Khalik SH dituding lemah dalam memberantas tindak pidana korupsi, contohnya saja beberapa kasus dugaan korupsi sampai saat ini masih mengendap di tangan penyidik kejaksaan(Pidsus), salah satunya adalah, Dugaan Korupsi SPPD Fiktip dilingkungan Inspektorat saat itu dipimpin oleh.M.IqbaL dan Kesbang Karimun,H.Usman A, celakanya lagi, walaupun tersandung dugaan kasus korupsi SPPD Fiktip ketika reshuffle ketika itu bupati karimun kembali menempatkan di posisi strategis yaitu, menempati sebagai Sekwan di DPRD Karimun, dan kurang lebih satu tahun kasus tersebut tidak diketahui sejauh mana tindak lanjutnya,semboyan “  Hukum Harus di Tegakan Walau Langit Runtuh “ di Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun hanyalah sebuah Pepesan Kososng.

Hal tersebut dikatakan, Kuncus Ketua Umum DPP LSM Investagation Coruption Transparan Independen Non Organization (ICTI-NGO),Kepri, kepada media ini beberapa waktu lalu menyebutkan, Kinerja Kejaksaan Karimun patut dipertanyakan dalam mengusut dugaan Korupsi SPPD Bodong dilingkungan Inspektorat dan Kesbang Karimun,mentok alias jalan ditempat hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya main mata antara kajari karimun dengan para oknum yang disenyalir menilap uang negara lewat SPPD Fiktip.

“ Secara logika tidak mungkin untuk memproses sebuah kasus yang telah memiliki alat bukti awal akurat, kemudian seperti tidak ada tindak lanjut pengembanganya, seakan kajari maupun penyidik kajari impotent alias tidak berdaya menghadapi jaringan sendikat berdinas yang doyan menggeroggoti uang rakyat, atau jangan-jangan pihak kajari sengaja ikut menyemai kasus ini, agar bisa di panen terus,” Imbuh Kuncus

Ditambahkanya lagi, Dia melihat perkembangan penuntasan kasus korupsi di kabupaten karimun, jalan ditempat, walaupun sudah banyak beberapa OKP maupun Ormas  local, yang mengkritisi kinerja kejaksaan negeri karimun, terkait  lambanya penuntasan kasus korupsi, namun sangat disayangkan kritisi dan desakan tersebut hanya dianggap angin lalu oleh kajari karimun, buktinya dua kasus yang diatas tadi,sampai saat ini tidak jelas penuntasanya,”  oleh sebab itu, sebelum masyarakat menilai institusi kejaksaan yang dipimpin  oleh, H.Supratman Khalik bertambah buruk, diharapkan agar secepatnya menuntaskan kedua kasus tersebut,” Harap Kuncus

Secara terpisah, H.Supratman Khalik SH, Kajari Karimun, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait tudingan salah satu LSM di kepri, yang mengatakan, Kajari Karimun Lemah dalam pemberantasan korupsi, belum dapat dimintai konfirmasinya. (lh)

 

 

images/1237.jpg

Caption : Optimis raih 50 persen suara, simpatisan PAN memantapkan dukungannya untuk pasangan Capres Nomer Urut 1, yang bertempat kantor DPD PAN jalan MH. Thamrin Purwodadi.

 

GROBOGAN,(KT) - Puluhan simpastisan dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengadakan konsolidasi dan pemantapan tim pemenangan pasangan Capres Pranowo-Hatta. Dalam pemantapan tersebut dihadiri oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Grobogan Sarjono dan sekretaris Nur Salim, jajaran dewan dan pimpinan cabang untuk mentargetkan 50 persen suara di wilayah Kabpaten Grobogan.

Menurut sekretaris DPD PAN Nur Salim mengatakan, untuk tiap dapil partainya akan mendukung pasangan nomer urut 1. Oleh karena itu timnya akan melakukan kampanye yang sehat dan mengena langsung kepada masyarakat. ”Akan membuat kampanye yang baik karena kami optimis Capres nomer urut 1 akan menang pada Pilpres nanti. Kami mentargetkan 50 persen suara dari partai PAN,” jelasnya.

Salim juga menambahkan, untuk memperoleh suaranya akan rutin mengadakan sosialisasi dan kampanye. Sebab, masa kampanye akan berakhir 6 Juli mendatang. Untuk itu, tim pendukung diwajibkan setia kepada partai PAN. ”Kalau ada yang ketahuan mendukung Capres lain akan dikeluarkan secara tidak hormat,” imbuhnya.

Sementara dalam konsolidasi tersebut, jajaran PAN membagikan spanduk sebanyak 250, stiker 5000 dan jadwal puasa sebanyak 480.000 lembar dalam 30 rim.(nur)


images/054.jpg

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Dr,H.Ts. Arif Fadillah.

KARIMUN, (KT) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri Arif Fadillah mengatakan, selama bulan suci Ramadhan 1435 Hijriyah yabg jatuh pada 29 Juni 2014, jam kerja Pegawai Negeri Sipil (NPS) Pemkab Karimun berkurang sebanyak dua setengah jam dari biasanya.

"Berkurangnya jam kerja PNS selama Ramadhan itu mengacu dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB RI), Azwar Abubakar Nomor B2494/M.PAN-RB/6/2014," terang Arif saat dikonfirmasi karimuntoday.com, Sabtu (28/6/2014) di Tanjung Balai Karimun.

Disampaikan Arif, isi dari penetapan aturan yang tertuang didalam surat ederan tersebut, terhadap instansi pemerintah memberlakukan lima hari kerja mulai Senin-Kamis masuk kerja pukul 08.00 dan pulangnya– 15.00 WIB, dengan waktu istirahat Pukul 12.00 – 12.30. Kemduian, hari Jumat masuk pukul 08.00 – 15.30 WIB, dengan waktu istirahat Pukul 11.30 – 12.30 WIB. Sedangkan biasanya dari Senin-Jum'at PNS masuk pukul 07.30-16.30 WIB," terangnya.

Sementara lanjutnya, untuk instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja mulai Senin-Kamis, dan Sabtu pukul 08.00 – 14.00 WIB, dengan waktu istirahat Pukul 12.00 – 12.30 WIB. Dan, pada hari Jum'at  pukul 08.00 – 14.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 12.30 WIB," terang Arif lagi.

Lebih jauh dikatakannya mengenai pakaian digunakan PNS muslim selama Ramadhan, tidak ada perubahan. Sedangkan yang non muslim ikut menyesuaikannya.

"PNS tidak ada perubahan dalam mengunakan pakaian selama Ramadhan. Hanya saja, bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) diminta juga bisa menyesuaikan jadwal pemberian tugas terhadap masing-masing pegawainya selama bulan Ramadhan berlangsung," pintanya.

Lebih jauh diutarakannya, dirinya sangat mendukung diberlakukan surat ederan yang dikeluarkan MENPAN-RB RI tentang jam kerja PNS. Dengan begitu dirinya menilaia, hal tersebut dalam rangka upaya meningkatkan kulaitas pelaksanaan ibadah puasa bagi PNS beragama Islam," pungkas Arif mengakhiri.(nov.k)


images/1128.jpg

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP-IPMKK), Provinsi Kepri, Azhar MN

KARIMUN, (KT) - Sampai satu hari jelang bulan suci ramadhan 1345 Hijriyah tahun 2014, belum ada kabar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, Provinsi Kepri merevisi Peraturan Daerah (Perda) mengenai buka-tutup tempat hiburan malam (THM).

Dengan demekian, pemerintah setempat masih masih mengunakan Perda mengenai buka-tutup THM No 2 tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan. Yang ketentuannya THM wajib tutup pada tiga malam di awal, tiga malam di pertengahan, satu malam saat peringatan Nuzul Quran dan tiga malam di akhir ramadhan (3-3-3) seperti tahun sebelumnya.

Meskipun masih diberlakukannya Perda tersebut,  Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun (IPMKK) meminta tegas selama bulan suci ramadhan tahun ini THM harus tutup total.

"THM selama bulan suci ramadhan1345 Hijriyah yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2014, harus tutup total tanpa ada pengecualian," tegas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat(Ketum DPP-IPMKK), Provinsi Kepri, Azhar MN kepada karimuntoday.com, Sabtu (28/6/2014) di Tanjung Balai Karimun.

Disampaikan Azhar, dirinya sangat mendukung Perda mengenai buka-tutup THM selama ramadhan yang diberlakukan. Namun menurutnya, agar melaksanakan ibadah puasa efektif dan efesien sebulan penuh selama ramadhan THM tutup total semuanya.

"Dalam satu tahun ada dua belas bulan. Sangat wajar selama satu bulan di bulan puasa THM tutup total. Penutupan itu tidak akan merugikan pengusaha THM. Sebab, selamana sebelas bulan sudah berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan," ungkapnya.

Pada kesempatan ini Ketum DPP-IPMKK, Provinsi Kepri juga meminta kedai kopi dan rumah makan selama bulan suci ramadhan wajib menggunakan pembatas, dan jangan dibiarkan terbuka lebar seperti hari-hari biasanya.

"Diberikan pembatas disetiap kedai kopi dan rumah makan sangatlah wajib. Hal itu untuk menghargai bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa," ucap Azhar.

"Kabupaten Karimun daerah yang berlandaskan azam. Jika selama ramadhan THM tetapi diperbolah buka meskipun dengan aturan yang ditentukan, begitu juga dengan kedai kopi dan rumah makan tidak diberikan pembatas, untuk apa azam-azam tersebut disanjungkan," ucapnya lagi mengakhiri.(nov.k)

 

 

images/1235.jpg

Tumpukan Sampah yang belum juga di Angkut Oleh Pihak Kecamatan Kundur Kota, sehingga menimbulkan bau yang Menyengat.

Tanjung Batu Kota,(KT) - Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tanjungbatu Kota saat ini mulai menggeliat begitu juga dengan pembangunan Ruko-ruko bertingkat semakin hari semakin  menjamur, dan geliat ekonomi semkain tampak nyata, namun sangat disayangkan, keindahan kota kecamatan terusik dengan kurangnya kebersihan seperti banyaknya tumpukan sampah yang beserakan di bahu jalan, pihak kecamatan sebagai perpanjang tangan  Dinas Kebersihan seakan-akan tutup mata dengan kondisi tersebut.

 

Hal tersebut dikatakan salh seorang warga Keturunan, Ayong kepada media ini mengatakan, Dia  berpendapat pihak kecamatan yang menangani masalah sampah kurang bekerja secara rutin, sehingga sampah sekian hari menumpuk tidak di ambil, sedangkan kita sebagai masyarakat membayar setiap bulanya untuk mengambil sampah, namun, mirisnya sampah yang terlambat diangkut menimbulkan bau busuk yang menyengat.

 

" Dia berharap agar Pihak Kecamatan yang menangani permasalahan sampah agar mengambil sampah setiap hari, sehingga sampah-sampah tidak menumpuk, sehingga menimbulkan bau busuk, tentu berdampak kepada keindahan kota, dan juga tentu akan mengganggu penciuman masyarakat yang melintas, oleh sebab itu diharapkan sekali lagi agar sampah tersebut diangkut setiap hari, sehingga kota tanjungbatu kelihatan indah," Pintanya

 

Ditambahkanya lagi, Seandainya tidak menjadi perhatian serius bagi pihak kecamatan, tentu akan berdampak kepada hajat orang banyak, seandainya biaya angkut tersebut minim, bukankah setiap bulan masyarakat sekitar telah membayar setoran setiap bulan, dan berkemungkinan pemerintah daerah karimun, melalui Dinas Kebersihan juga memberikan dana kepada pihak kecamatan untuk penanganan sampah di setiap kecamatan, Tuturnya

Secara terpisah, Azizah staf kantor kecamatan yang menangani masalah sampah, ketika hendak dikonfirmasi media ini terkesan menghindar, sehingga sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait menumpuknya sampah di perkotaan.(Junaidi ST)

 

 

images/1236.jpg

Kasi Trantib Satpol PP Widodo Joko didampingi Kasi Wasdak Agus Sumarsana,sedang berbincang dengan salah seorang Pemilik Tempat Hiburan Malam.

GROBOGAN,(KT) - Sebanyak 12 tempat hiburan malam cafe dan karaoke yang berada di wilayah Kota Purwodadi ditutup paksa oleh petugas Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penutupan tersebut lantaran pengelola membandel tetap membuka tempat usahanya yakni H-3 sebelum puasa. Tempat hiburan malam yang dipaksa tutup pada malam tersebut antara lain cafe dan karaoke Kiss, Okey, Ambasador, Borobudue, Black Ice, Mahkota, Daun Fulus, Perdana, HI, Graha Mukti, Asolole dan mbah jo.

Menurut komandan regu Satpol PP Damanhuri mengatakan, operasinya bertujuan untuk mengamati pasca rapat sosialisasi pemilik dan pengelola tempat hiburan sepekan sebelumnya. Atas dasar itu, anggota Satpol PP menyisir tempat hiburan malam pada (26/6) yang di mulai pukul 20.00 sampai 23.00 wib. ”Tadi malam itu sudah H-2, sebenarnya kemarin malam sudah tutup,” jelasnya 

Selain itu, para pengelola atau pemilik tempat hiburan malam mengaku belum tahu H-3 sebelum puasa lantaran pemerintah belum menentukan jadwal puasa. Padahal menurut kalender nasional puasa jatuh pada hari Minggu (29/6). ”Saya tidak tahu kapan puasanya. Artinya bisa saja hari Minggu atau hari Senin,” ucap pengelola Karaoke Mahkota Nanik.

Sementara itu, Kasi Trantib Satpol PP Widodo Joko didampingi Kasi Wasdak Agus Sumarsana menjelaskan kegiatan operasinya berdasarkan kesepakatan Perbup Nomer 17 tahun 2013. Namun setelah di kroscek pada malam tersebut semua cafe dan karaoke masih tetap buka. ”Kami memonitorin dan mengingatkan cafe dan karaoke yang buka untuk segera tutup karena sudah melanggar aturan yakni H-3 sebelum puasa,” tegasnya.

Dirinya juga menambahkan kalau saat ini pihaknya belum bisa memberikan sanksi jika ada tempat hiburan malam yang buka melanggar aturan karena akan di evaluasi lebih lanjut. Namun pihaknya akan terus melakukan pengamatan ke sejumlah tempat hiburan di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan sebelum puasa. ”Ini peringatan terakhir, jika ada cafe dan karaoke yang buka di bulan puasa dengan cara kucing-kucingan. Maka akan kami tindak tegas dan diselesaikan di meja hijau,” imbuhnya.(nur)

 

images/1234.jpg

H. Supratman Khalik SH, Kajari Kabupaten Karimun,Kepri.

Karimun,(KT) – Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri sangat mendukung salah satu LSM dikarimun yang bakal melaporkan Kajari Karimun ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya dugaan pengedapan kasus dugaan SPPD Fiktip dilingkungan Inspektorat Karimun yang dilaporkan LSM tersebut bersama salah satu Ormas Laskar  Merah Putih Tahun 2013 silam.

Hal tersebut dikatakan, Azahar MN Ketua Umum Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun,Kepri kepada media ini minggu(23/2), Dia memberikan apresiasi yang sangat besar kepada LSM tersebut untuk melaporkan kajari karimun ke KPK, Sebab dia menilai kinerja kajari dalam memberantas tindak pidana korupsi dikarimun terkesan lamban, apabila bersentuhan dengan Pihak Eksekutif(Pemerintah Daerah),Artinya, dengan adanya laporan dari LSM tersebut ke KPK dapat hendaknya menjadi efek jera bagi kajari-kajari didaerah, khususnya kajari karimun.

“  Dia sangat mendukung LSM Kopari  bakal melaporkan kajari karimun,kepri ke KPK, agar supermasi hukum dapat ditegakan di Bumi Berazam, namun dia berharap kepada LSM tersebut sungguh-sungguh melaporkan kajari tersebut, sehingga kedepanya kepercayaan masyarakat terhadap LSM semakin besar, apalagi yang dilaporkan tersebut seorang Kajari, patut kita acungkan jempol,” Imbuh Azahar

Ditambahkanya lagi, Dia berharap apabila LSM tersebut telah melaporkan kajari, diminta kepada KPK untuk secepatnya merespon atau ,mengambil tindakan tegas, sebab selama ini KPK dalam menuntaskan laporan masyarakat didaerah sangat minim, hanya berkutat di Pusat saja, padahal tingkat  korupsi sangat tinggi didaerah, sedangkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan kurang mendukung dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerahnya masing-masing, bahkan celakanya, diduga mereka ikut ber koporasi dengan penjahat kera berdasi tersebut, sehingga kebanyakan para oknum pejabat tidak tersentuh hukum, Ujar Azahar

LPPN Dukung LSM Laporkan Kajari Karimun  ke KPK, Terkait Mangkraknya Pengusutan SPPD Fiktip

 Karimun,(KT) – Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN), Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri mendukung LSMLSM Kopari, Hendri Baole bakal melaporkan Kajari Karimun ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait lambanya pengusutan atas dugaan SPPD Fiktip dilingkungan Inspektorat Kabupaten Karimun, sebab LPPN menilai Kajari tidak sungguh-sungguh menuntaskan setiap kasus yang dilaporkan oleh LSM maupun Masyarakat.

Hal tersebut dikatakan, Syaiful SH Ketua Bagian Hukum Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Kabupaten Karimun kepada media ini kamis(20/2), Dia tidak habis pikir setiap kasus yang melibatkan eksekutif (SKPD),  sangat lamban dituntaskan oleh pihak kajari karimun, bahkan kebanyakan kasusnya mangrak ditengah jalan, oleh sebab itu dia sangat memberikan apresiasi kepada LSM Kopari yang bakal melaporkan kajari karimun ke KPK, Sehingga kedepanya para kajari didaerah tidak sesuka hatinya mengendapkan setiap kasus korupsi yang ditanganinya.

“ Dia sangat medukung LSM Kopari melaporkan Kajari Karimun ke KPK, terkait lambanya pengusutan SPPD Fiktip yang melibatkan Mantan Ka,Inspektorat Karimun,M.Iqbal, dan dia berharap setelah LSM melaporkan kajari karimun ke KPK, Pihak KPK lebih agresif untuk segera memeriksa kajari tersebut, dan apabila terbukti menyalah gunakan jabatanya,dengan sengaja berkolusi dengan para koruptor diminta kepada KPK untuk menangkap kajari tersebut, sehingga, supermasi hukum didaerah kedepanya dapat ditegakan,” Ujar Syaiful

Ditambahkanya lagi, Dalam Penanganan Jaksa Nakal didaerah  kita tidak bisa berharap banyak kepada Institusi kejaksaan yang lebih tinggi, sebab tidak mungkin jeruk makan jeruk, oleh sebab itu peranan KPK sebagai lembaga super body sangat kita harapkan untuk menyikat para jaksa nakal didaerah maupun pusat, sehingga kedepanya akan muncul jaksa-jaksa yang bersih, sebab dia percaya di lembaga yang berloggo timbangan tersebut masih banyak para jaksa yang bersih, namun mereka belum  memiliki kesempatan untuk menjadi Kajari maupun Kajati,sebab dinegara antah berantah jaksa bersih tidak akan menduduki posisi strategis,” Imbuh Syaiful

Secara terpisah, H,Supratman Khalik SH Kajari Karimun, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya terkait dukungan LPPN terhadap LSM Kopari yang bakal melaporkanya ke KPK terkait adanya dugaan pengendapan kasus SPPD Fiktip dilingkungan Inspektorat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, belum mendapatkan tanggapan dari sang Kajari.(red)

 LSM Pertanyakan Laporan Dugaan SPPD Piktif Di Inspektorat Karimun Ke Kejaksaaan

 Karimun,(KT) – Ketua LSM Kopari  Karimun,Kepri mempertanyakan keseriusan kajari karimun untuk mengungkap dugaan korupsi SPPD Piktif dilingkungan Inspektorat karimun, sebab sekian lama kasus tersebut dilaporkan sampai saat ini belum ada juga tindak lanjutnya, bahkan seperti di didiamkan.

Hal tersebut dikatakan, Ketua LSM Kopari, Hendri Baole  kepada media ini selasa(11/2), diwarung pak ngah poros karimun, dia sangat menyayangkan sampai saat ini  laporanya belum juga dituntaskan oleh kajari karimun, seandainya didalam penyidikan tidak ditemukan kerugian Negara, seharusnya kajari memberitahukan kepada dirinya beserta pelapor lainya, dan masyarakat karimun lewat media massa, namun sebaliknya sampai saat ini tidak jelas juntrungnya.“ Dia beserta rekan pelapor sudah dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan negeri tanjungbalai karimun,kepri, celakanya sampai saat ini belum ada kemajuan dari laporanya terhadap kejaksaan terkait adanya dugaan SPPD Piktif dilingkungan Inspektorat karimun,kepri,padahal sudah hamper 10 bulan lamanya” Imbuh Hendri

Kasus ini berawal, Belum Tuntas Penyelidikan Kasus dugaan Korupsi SPPD Piktif dilingkungan Kesbang sekarang pihak  Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun mulai menindaklanjuti dugaan korupsi biaya perjalanan dinas di Inspektorat dan Pengawasan (Irwaskab) Karimun sebesar Rp1.010.900.000. Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri  Tanjung Balai Karimun, Supratman Khalik, Rabu (8/5), seperti dilansir di haluan kepri.com

Menurutnya, Kejari Tanjung Balai Karimun saat ini telah membentuk dan  menindaklanjuti laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organiasi kemasyarakatan (Ormas) ormas yang melaporkan kasus tersebut.

"Kita bentuk tim dan dalam masa dua kali tujuh hari ditargetkan sudah ada perkembangan," ujar Supratman usai menghadiri pelantikan Sekda Karimun di Gerung Serbaguna Kantor Bupati.

Supratman tidak banyak mengomentari persoalan tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini sedang menindak lanjuti laporan dugaan korupsi biaya perjalanan dinas. Sebelumnya, tiga LSM  dan satu ormas di Kabupaten Karimun melaporkan kasus dugaan korupsi di tubuh Inspektorat Kabupaten Karimun beberapa hari lalu di Kejari Tanjung Balai Karimun. Ketiganya adalah LSM Payung Mahkota, LSM Kopari dan LSM Pikat beserta satu ormas Laskar Merah Putih (LMP).

Ketua LSM Kopari, Hendri Baole mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bersama beberapa rekan dari LSM dan Ormas. Ditemukan adanya penyelewengan penggunaan anggaran berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Karimun tahun 2012 sebesar Rp1.010.900.000.

Di dalam laporan Inspektorat Kabupaten Karimun tertera  anggaran yang jumlahnya Rp1 miliar lebih  itu dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 52 kali kegiatan. Tujuan kegiatan adalah pengawasan kebijakan kepala daerah. Sehingga hal ini   sangat tidak masuk akal.

 Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Karimun, M.Iqbal ketika dikonfirmasi media ini sabtu(10/5), terkait adanya laporan LSM kepada pihak kejaksaan negeri tanjungbalai karimun, tentang adanya dugaan korupsi biaya perjalanan dinas, Iqbal mengatakan, Semua itu tidak benar, dan besok saya akan memberikan presrilis kepada humas, “ besok anda wartawan bisa minta presrilis dengan kabag humas, tapi kalau bisa beritanya jangan dinaikan dulu menjelang dapat presrilis, Ujar Iqbal dibalik ganggang Hpnya.(hk/kt)

Diduga, Mantan Kepala BPMD dan KESBANG Karimun Kebal Hukum

Karimun,(KT) Dalam Laporan Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas di BPMPD & Kesbang Kabupaten Karimun tahun anggaran 2012 ditemukan dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi yaitu dengan adanya SPPD Fiktif yang di duga kuat dilakukan oleh mantan Kepala BPMPD & Kesbang berinisial UA yang saat ini menjabat sebagai Sekretis DPRD Kabupaten Karimun ( Sekwan ) dan Bendaharanya berinisial RS yang saat ini menjabat sebagai pembantu bendahara di BPMPD & Kesbang kabupaten Karimun. Hal ini dikuatkan dengan telah dilakukanya penyeledikan ( lid ) oleh Pihak Kejaksaan Negeri Karimun, bahkan hasil Penyelidikan ( lid ) yang dilakukan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karimun, menurut keterangan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Karimun saat di temui oleh media ini kemaren, mengatakan bahwa perkaranya sudah di ekpos ke Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) dan sekarang sudah turun surat dari Kejati yaitu untuk melakukan peneyelidikan lagi ( lid ) dengan demikian untuk melakukan penyelidikan kita akan serahkan kepada kasi intel, terang kasi pidsus.

Saat di tanya apakah telah di temukan kerugian Negara dalam permasalahan ini, kasi pidsus mengatakan bahwa memang telah di temukan kerugian Negara dalam hal ini sekitar Rp. 100 jt lebih. Kalau berdasarkan hasil penelusuran wartawan media ini di lapangan, kasus tersebut terlihat seperti di tutup-tutupi dari public dan wartawan. Karena sampai saat ini tidak ada satu mediapun yang memberitakan kasus ini, sehingga public tidak tahu telah sejauh mana kasus ini diproses. Dengan kejadian seperti ini seolah-olah ada indikasi kasus ini akan di peti es kan, seandainya hal ini benar-benar terjadi maka dapat dikatakan bahwa UA dan RS “kebal hukum”. Sangat disayangkan kalau hal ini benar-benar terjadi, karena Penegakkan Hukum tidak Tebang Pilih maupun Pandang Bulu dan tidak ada yang kebal hukum di Republik Indonesia ini termasuk di Kabupaten Karimun.

Atas kejadian tersebut muncul tandatanya besar atau image negative di masyarakat, salah satunya dari salah seorang dosen di salah satu universitas swasta yang ada di kabupaten karimun yang juga prihatin terhadap penegakan kasus korupsi di Kabupaten Karimun yaitu Diasy Andriani, SH. yang akrab di panggil bu Desy, dimana kepada media ini ia (bu Desy-red) mengatakan, kasus BPMPD & Kesbang ini sepertinya jalan di tempat. Sepengetahuan saya sudah hampir 85% staf yang ada di Kantor BPMPD & Kesbang Kabupaten Karimun telah di periksa dan di mintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan negeri karimun, bahkan kerugian Negara juga telah di temukan, kanapa harus kembali lagi ke penyelidikan ( lid ) seharusnya udah naik ketahap Penyidikan ( dik ), karena apabila dalam suatu kasus korupsi penyidik telah menemukan kerugian Negara serta telah dapat menentukan siapa yang akan menjadi tersangka, seharusnya pihak kejaksaan dapat meningkatkan pemeriksaan yaitu dari Penyelidikan ( lid ) manjadi Penyidikan ( dik ).

" apalagi dalam kasus SPPD fiktif pada BPMPD & Kesbang Kabupaten Karimun, hal ini sudah jelas bahwa mengenai SPPD dalam Instansi pemerintah daerah sudah pasti ada hubungannya dengan Pimpinan Instansi itu sendiri dan Bandaharanya. Jadi mau nunggu apa lagi, seharusnya kejaksaan saat ini sudah bisa menetapkan tersangkanya, karena tidak mungkin penyidik kejaksaan tidak tahu siapa yang seharusnya menjadi tersangka, sementara hampir 85% staf di BPMPD & Kesbang telah di Periksa oleh pihak Kejaksaan, kalaupun pihak penyidik kejaksaan mau melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, saya rasa, dalam tahap penyidikan ( dik ) pengembangan kasus, dengan sendirinya dapat terjadi, terang bu Desy

Lanjutnya, kalau saya lihat tindakan yang di lakukan oleh pihak Kejaksaan Negri Karimun dalam kasus BPMPKD & Kesbang ini adalah suatu tindakan yang mencerminkan lambannya serta tidak tegasnya Pihaka Kejaksaan negeri Karimun
 dalam mengungkap kasus korupsi. Kalau dalam kasus sekecil ini saja Pihak Kejaksaan Negeri karimun, lamban dan tidak tegas, bagai mana dengan kasus yang besar.? Hal ini dapat merusak citra Kejaksaan di masyarakat khususnya Kejaksaan negeri Karimun, karena pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah Program Presiden Republik Indonesia dan juga merupakan intruksi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Jaksa-jaksa yang ada di bawahnya. tegas bu Desy sambil menutup pembicaraannya.

Sementara itu, Salah seorang warga Kabupaten Karimun yang enggan di sebutkan namanya mengatakan kepada media ini, mungkin telah terjadi lobi-lobi atara pihak BPMD & Kesbang dengan Pihak Kejaksaan Negeri Karimun atau bisa juga di duga Pihak kejaksaan takut, karena ini berhubungan langsung denga Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, contohnya, coba kita lihat dalam kasus KPUD Karimun, satupun tida adak pihak Pemda kabupaten karimun yang menjadi Tersangka dan terdakwa atau mungkin juga Kepala BPMPD & Kesbang dan bendaharanya kebal hukum,lihat saja sekarang, UA sama RS sepertinya tenang-tenang saja dan seolah-olah tidak ada masalah, Ujar Warga tersebut.

Lanjutnya lagi,   Hendaknya masyarakat Karimun khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi harus memantau dan mendesak kepada aparat – aparat penegak hukum, agar hukum di Kabupaten Karimun Benar-benar di tegakkan. Dan apapun alasannya kasus korupsi harus di usut dengan tuntas, terutama pada kasus BPMPD & Kesbang Kabupaten Karimun, karena kejaksaan negeri karimun telah menemukan kerugian Negara dalam kasus ini. terang staf tersebut dengan geram.

Media ini juga mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pendekatan antara salah seorang oknum Kejaksaan Negeri Karimun yang menangani kasus ini dengan mantan Kepala BPMPD & Kesbang dan beberapa stafnya untuk melobi ataupun mendudukan agar masalah tersebut tidak diteruskan ke Pengadilan Tipikor, benar atau tidaknya informasi tersebut, kita tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang.

Secara Terpisah, H.Supratman Kahlik SH Kajari Karimun, Kepri sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya terkait mandegnya kasus dugaan korupsi SPPD Fiktip dilingkungan Kesbang Karimun, belum dapat dimintai konfirmasinya. (***)

 

 images/1233.jpg

Kantor, DJBC Khusus Kepri, di Kabupaten Karimun.

KARIMUN, (KT) - Seperti yang disampaikan Kasi Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Kanwil DJBC) Khusus Kepri,  Agustyan Umardani baru setengah tahun sudah 52 kasus barang selundupan berhasil ditangkap.

Kemudian kata Agus panggilan akrabnya, baru-baru ini kembali lagi berhasil menangkap 1 kapal membawa ball ballpress yang akan diselundupkan. Dan kapal tangkapan baru itu sedang digiring oleh tim partoli laut ke Kanwil DJBC Khusus Kepri.

''Target dalam 1 tahun sebanyak 40 tangkapan. Tetapi, baru berjalan setengah, sudah 52 kasus penyeludupan barang ilegal yang berhasil tangkap. Kemudian ditambah 1 tangkapan baru lagi (Ball Balpress) yang sedang dalam perjalan dgiring tim patroli laut ke Kanwil DJBC Kepri. Jadi total semua tangkapnnya berjumlah 53 kasus,'' ungkap Agustyan Umardani saat ditemui karimuntoday.com diruang kerjanya kemarin.

Adanya prestasi yang diraih oleh Kanwil DJBC Kepri telah berhasil menangkap penyelundup yang dampaknya pada kerugian negara, LMB Karimun mengapresiasikannya. Namun, lebihnya target penangkapan berbagai barang seleundupan itu menuai dikritisi Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kabupaten Karimun.

"Selagi tidak ada tindakan tegas , penyelundupan tetap ada. Namun itu semua pembohongan publik," kata Ketua DPD LMB Kabupaten Karimun, Azman Zainal kepada karimuntoday.com, Kamis (27/6/2014) di Tanjung Balai Karimun.

Disampaikan Azman, terjadinya kelangkaan sejumlah sembako jelang bulan suci ramadhan tahun ini, diantaranya yang sedang hangat dibicarakan saat ini seperti gula pasir, pihak Kanwil DJBC Kepri harus bertanggung jawab. Pasalnya, instansi tersebut sangat mengetahui tentang larangan dan masuknya segala macam barang termasuk sembako.

"Kita bukan tidak tahu aktifitas dilakukan di Pelabuhan Ketapang Kanwil DJBC Kepri, siang-siang hari bisa bongkar barang hasil tangkapan untuk dijual kembali. Jadi kelangkaan gula pasir diduga kuat adanya permainan cantik antara pihak Kanwil DJBC Kepri dengan pengusaha hitam sebagai mitra kerjanya dalam memperkaya diri", kata Azman menduga.

Lanjutnya, berlebih target penangkapan barang selundupan itu untuk mencari pecitraan semata, agar dinilai kinerja Kanwil DJBC Kepri menjadi baik dimata publik. Namun menurutnya, gencarnya melakukan penangkapan barang selundupan adalah pembohongan, kemudian menyatakan instansi tersebut paling hebat.

"Mungkin Kakanwil DJBC Kepri, Hary Budi Wicaksono, IR., M.Si sudah lama menjabat didaerah ini, semakin banyaknya berhasil menangkap penyelundup menganggap instansinya paling hebat. Namun barang hasil tangkapannya diduga diperjual belikan.  Jadi, LMB Karimun meminta Kakanwil DJBC Kepri sekarang mengundur diri dari jabatannya," pinta Azman dengan tegas.(nov.k)

images/1199.jpg

H.Aunur Raqik, Wakil Bupati Kabupaten Karimun,Kepri.

 

KARIMUN, (KT) -  Sebanyak 150 pegawai dilingkungan Pemkab Karimun menjalani tes urine yang dilakukan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karimun, Provinsi Kepri di lapangan upacara Kantor Bupati Karimun usai upacara peringatan
Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), yang dimpimpin oleh Sektaris Daerah (Sekda) Karimun, TS.Arif Fadillah, Kamis (26/6/2014).

Aunur Rafiq, Wakil Bupati Karimun  saat dikonfirmasi karimuntoday.com, Jum'at (27/6/2014) mengatakan, tes urine pegawai dengan banyaknya 150 orang (laki-laki dan perempuan) yang dilakukan BNNK Karimun, perwakilan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Karimun terdiri dari 5 orang.

Dan lanjutnya, tes urine kali ini juga sudah dilaksanakan pada tahun lalu dengan jumlah pegawai mengikuti sebanyak 150 orang yang dilakukan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri bertempat di Gedung Serba Guna Pemkab Karimun.

"Tes urine dilakukan terhadap pegawai dilingkungan Pemkab Karimun sebagai bentuk mendukung program pemberantasan dan pencegahan narkoba. Kemudian juga sebagai contoh kepada masyarakat,'' ungkapnya.

Disamping itu mengenai adanya informasi kuat berkembang menyebutkan, tes urine yang diikuti sebanyak 150 pegawai Pemkab Karimun tahun lalu, namun hasilnya tidak diumumkan ke publik, Media Masapun tidak dapat mengetahui apakah ada pegawai yang positif penguna narkoba, Wakil Bupati Karimun membantahnya.

''Hasilnya sudah kita umumkan. Dan, hasi dari tes urine waktu lalu itu memang tidak ada didapati pegawai yang positif sebagai penguna narkoba. Jik masih tidak percaya, tanyakan saja ke BNNK Karimun dan BNNP Kepri,'' kata Rafiq.

''Kita tidak mau melindungi -lindungi apabila ada pegawai yang positif penguna narkoba. Sebab, tes tersebut sebagai pembinaan, yang memberikan contoh kepada masyarakat melalui aparatur pemerintahan setempat. Jadi pada intinya kita tidak boleh menutupi atau main-main,'' katanya lagi.

Ditanya apakah ada pemberian tindakan atau sanksi kepada pegawai yang menjalani tes urine tahun ini, Aunur Rafiq menyebutkan akan diberikan tahapan-tahapan pembinaan. Seperti, sanksi ringan, sedang sampai sanksi berat.

"Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) no 53 Tahun 2013 tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk sanksi ringan berupa teguran, yang sedang berupa penundaan kenaikan pangkat atau golongan, dan sanksi berat berupa pemecatan terhadap yang melanggar kedispilinan yang telah ditegakan," ucap Rafiq.

Ditanya lagi, jika memang ada didapat dari 150 orang pegawai dilingkungan Pemkab Karimun yang kembali menjalani tes urine, selain dikenakan sanksi-sanksi seperti PP no 53 Tahun 2013." Sesuai UU tentang Narkoba yang baru tidak ada lagi ancaman pidana atau penjara. Tetapi yang tertuang dalam UU tersebut, bagi positif penguna narkoba harus mendapat pembinaan (rehabilitasi)," tutur Rafiq mengakhiri.(nov.k)

Canggai Putri

:: KEPRI

KALENDER BERITA

« July 2014 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
DISPENDA KARIMUN