BATAMTANJUNG PINANG

Muhammad Dali Turunkan Tim Investigasi Disdik Kepri ke SPN Dirgantara Batam, Inilah Penjelasannya?

 

KARIMUNTODAY.COM,TANJUNGPINANG – Menyikapi kejadian dan kekisruhan antara pihak sekolah dan RS, salah seorang mantan taruna SMK SPN Penerbangan Dirgantara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Dali menurunkan tim investigasi yang terdiri 4 orang pengawas bidang SMK dan pejabat eselon IV ke SPN Dirgantara, Batam, Rabu (12/9). Sore harinya,

Dali yang belum lama dipromosi menjadi Kadis itu juga turun langsung memantau ke sekolah yang diterletak di Jalan Ahmad Yani, Komplek Eden Park, Batam Center itu. Ia menyebutkan bahwa hasil investigasinya masih dalam tahap perangkuman sehingga hasilnya belum bisa disampaikan ke publik. Ketika ditanya wartawan ia mengakui pada prinsipnya, ia sudah mendapatkan laporan secara lisan bahwa pihak sekolah sudah melaksanakan SOP yang ada di dunia pendidikan.

Namun ada hal yang menjadi catatan-catatan yang mesti tidak terulang kedepannya, seperti penggunaan borgol, yang tidak pantas terhadap anak didik. “Kami masih mengumpulkan keterangan dan bukti, nanti hasilnya kami sampaikan tertulis,” katanya, dalam konfrensi pers bersama pihak sekolah yang terdiri dari Kepsek Susila Dewi,

Ketua Komite Sekolah dan Pembina Sekolah, Erwin Depari di Gedung SMK SPN Dirgantara Batam, kemarin sore. Ia mengatakan, adanya pemborgolan terhadap RS, merupakan diluar kewajaran. Karena menurutnya, pemborgolan biasanya diberlakukan untuk orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Sedangkan RS tidak pada posisi seperti itu, tetapi hanya dalam keadaan melakukan pelanggaran disiplin berulang-ulang yang seharusnya tidak mendapatkan hal yang tidak menggenakkan.

Pada kesempatan tersebut, Muhammad Dali melihat langsung ruangan konseling rohani dan spritual yang disebut-sebut dalam informasi media sosial dan media massa pemberitaan. Di ruangan yang berada satu ruangan dengan kantor pembina SMK SPN Dirgantara itu terdapat satu kasur serta tumpukan kanton. “Tingkat kelayakan relatiflah. Karena disini (SMK) kita lihat sesuai SOP, karena disini pendidikannya menerapkan semimiliter. Kalau sekolah umum, belum memiliki konseling, hanya UKS dan ruang BP. Dapat lihat sendiri. Kalau menurut saya ruang konselingnya memang kurang layak,” ujarnya.

Dijelaskannya, jika terbukti benar adanya tindak kekerasan hingga aksi pemborgolan dan penahanan terhadap salah satu seorang siswa maka pihaknya akan memberikan pembinaan kepada sekolah tersebut. Dan, menuntut pihak yayasan agar memproses perangkat sekolah agar diganjar diberikan sanksi tegas. “Kami sudah turunkan tim. Kalau memang benar adanya, pihak Disdik akan berikan pembinaan. Dan meminta pihak yayasan sekolah ini bernaung untuk memprosesnya. Dalam sistem pendidikan nasional tidak digunakan borgol hanya boleh dilihatkan. Saya pikir perlu diperbaiki dan sekolah juga harus berubah dengan masukan yang ada,”tukasnya.

Namun ia mengakui, kejadian yang melibatkan sekolah dan siswanya ini akan menjadi masukan penting untuk perkembangan sekolah dan dunia pendidikan ke depan. Begitu juga dengan sistem pengawasan yang dilakukan Dinas pendidikan, kedepan kita akan buat SOP untuk semua sekolah-sekolah yang ada di Kepulauan Riau. (*)

laporan : indra helmi)

editor : indra h piliang


Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close