NATUNA

Sekda Natuna Gelar Pertemuan dengan Pihak BPJS Cabang Tanjungpinang

KARIMUNTODAY.COM, NATUNA – Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi menggelar pertemuan dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tanjungpinang beserta rombongan, didampingi oleh Asisten Ekomi dan Pembangunan, Anggota DPRD, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, lantai 2 Jalan Batu Sisir Bukit Arai Ranai, Selasa (12/3/2019) pagi.

Dalam sambutan pembukanya, Wan Siswandi menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang harus dikomunikasikan terkait penyelenggaraan pelayanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Natuna. Diantaranya masalah bentuk jaminan bagi pasien yang harus dirujuk keluar daerah.

Informasi ini sangat penting untuk disepakati bersama mengingat sejauh ini, pertanggungan yang didapat hanya bagi biaya transportasi dan perawatan pasien, sedangkan bagi keluarga yang mendampingi tidak mendapatkan bantuan. Oleh karenanya, melalui pertemuan ini diharapkan dapat disepakati solusi tepat tanpa melanggar regulasi penyelenggaraan pelayanan BPJS kesehatan di Kabupaten Natuna.

Selanjutnya Kepala Cabang BPJS Tanjung Pinang, Lenny Marlina menerangkan bahwa saat ini BPJS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ditugaskan untuk melakukan audit terhadap seluruh pelayanan kesehatan berbasis pemerintah daerah, baik RSUD, Puskesmas maupun Pustu yang sudah berjalan sejak bulan Desember 2018 sampai Januari 2019.

Kepala Cabang BPJS Tanjung Pinang, Lenny Marlina

Hal ini dimaksudkan agar anggaran pertanggungan berobat bagi masyarakat dapat disalurkan secara benar dan tepat sasaran sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lenny juga menerangkan bahwa terdapat dua golongan peserta BPJS, yaitu peserta mampu dan tidak mampu, baik melalui kerjasama dengan pemerintah daerah maupun pribadi.

Selain itu, terkait dengan kepatuhan dari seluruh warga negara Indonesia untuk medaftarkan diri sebagai peserta JKN KIS pada segmen mampu, ketetapan tersebut sudah diwajibkan paling lama pada 1 Januari 2019 lalu.

Dok. Humas

Namun hal diatas belum dapat diterapkan karena masih menunggu Peraturan dari Menteri Dalam Negeri terkait sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat mampu yang belum mendaftarkan diri sebaga anggota JKN KIS.

Namun untuk Kabupaten Natuna, seluruh masyarakatnya sudah dijamin melalui program Universal Healt Coverage (UHC), sehingga hal ini sudah dapat berjalan sesuai harapan. Selain itu, para pemilik Kartu JKN – KIS diharapkan pula agar dapat menjaga, agar tidak rusak atau hilang sehingga dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.

Lenny juga menambahkan bahwa pihaknya sangat membutuhkan bantuan informasi, terutama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika terdapat perubahan kondisi keluarga yang dialami, seperti kelahiran anak, yang harus dilaporkan paling lambat 28 hari setelah peristiwa kelahiran anak.

Melalui UHC yang sudah disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dengan BPJS Tanjungpinang, setiap kelahiran bayi sudah mendapatkan pertanggungan secara otomatis dari Pemerintah Daerah.

Lenny mengharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan bidang pelayanan kesehatan agar dapat terus mendukung sosialisasi Informasi ini kepada masyarakat, bagi mendukung upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan. (Humas)

 

Laporan : Merni Lasmita
Editor     : Indra H Piliang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close