KARIMUNTODAY.COM, KUANSING – Wakil Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin memimpin rapat tindak lanjut pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kuantan Singingi yang digelar pada Kamis siang (12/6) di Ruang Rapat Wakil Bupati.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Tim Pusat Kementerian Sosial RI yang sebelumnya telah meninjau lahan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kuansing. Berdasarkan hasil kunjungan, Tim Pusat merekomendasikan agar lokasi dipindahkan ke lahan kosong yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Sebagai respons atas arahan tersebut, Tim Kabupaten telah melakukan survei terhadap dua alternatif lokasi, yakni di belakang Sport Center dan di area Kebun Pemda di Desa Jake. Hasil survei dan pertimbangan teknis disampaikan dalam rapat untuk menentukan lokasi terbaik.
Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aksesibilitas, status lahan, dan letak geografis, diputuskan bahwa lokasi di belakang Sport Center akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasi ini dinilai paling strategis karena berada di pusat kota dan mudah dijangkau.
Dalam arahannya, Wabup H. Muklisin meminta OPD terkait untuk segera mempercepat proses administrasi dan legalitas lahan.”Saya minta proses penerbitan sertifikat dapat diselesaikan maksimal dalam satu bulan, agar pelaksanaan Program Sekolah Rakyat bisa segera dimulai,” tegasnya. Jika lokasi yang diusulkan ini disetujui oleh Kementerian Sosial, maka Kabupaten Kuantan Singingi akan masuk dalam tahap 1B pelaksanaan program, yang berarti proses pembelajaran sudah dapat dimulai pada tahun ini.
Proses rekrutmen tenaga pendidik dan verifikasi calon siswa telah dilakukan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) membantu dalam proses perekrutan tenaga pendidik, sementara verifikasi siswa dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DinsosPMD).
Wabup Muklisin menyampaikan harapannya agar Program Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan kepada masyarakat kurang mampu, tetapi juga menjadi bagian dari solusi penurunan angka kemiskinan di Kuantan Singingi.
Rapat ini turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum serta perwakilan dari DinsosPMD, Disdikpora, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Kominfoss, Bapenda, Bappeda, dan BKPP (*/lidia)
