KARIMUNTODAY.COM. KANDIS, SIAK – Dugaan adanya sejumlah oknum honorer yang terlibat dalam politik praktis dalam berbagai bentuk, tentunya sangat disayangkan. Apa lagi sejumlah akun media sosial yang diduga milik honorer, banyak yang melakukan dukungan terhadap salah satu pasangan capres dan cawapres. Hal ini juga diduga menjadi pemicu berangnya Srikandi Jokowi Kecamatan Kandis dengan akun Ria Nangien dengan menuliskan keluhannya didinding akun Facebook miliknya, “KUFUR NIKMAT !!! Kepala Dinas Pendidikan Harus Tegas !!! Bapak ini Gembar Gembor Deklarasi Paslon 02 di kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau. Bernama SNDK terdaftar sebagi honorer di SDN 01 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
Istri bapak ini adalah seorang yang Mendapat bantuan bersumber dana APBN. Bantuan usaha untuk kelompoknya berupa mesin jahit dari dinas sosial. Menikmati hasil program era Jokowi, tapi dengan terang-terangan menjadi simpatisan 02. Tolong yg berwenang bantuan untuk istrinya ditarik kembali. Sekali lagi kita minta Dinas Pendidikan Harus Tegas dalam hal ini,” cuitnya pada Sabtu, (23/03/2019) Pukul 16.45 WIB.
Upaya awak media ini untuk mendapatkan keterangan lebih dengan konfirmasi melalui aplikasi Messenger pun dibalas dengan pernyataan sebagaimana berikut, “Silahkan Pak.. Kalau kita dijalur yang bener dan mereka terbukti salah, kenapa tidak. Saya kan hanya melanjutkan keluhan sebagian pihak, ditanggapi syukur tidak ditanggapi ya disyukuri juga,” tulisnya.
Kadis Pendidikan Kabupaten Siak, Lukman MPd, terkait akan adanya dugaan oknum honorer yang terlibat politik praktis tersebut saat dihubungi Ahad, (24/03/2019) memberikan tanggapan yang bijaksana. “Sesuai dengan ketentuan dan semangat reformasi menyeluruh, bahwa ASN itu harus bersikap netral, tidak bisa masuk keranah politik praktis (termasuk honorer) yang menerima jasa dan atau bekerja di instansi pemerintah, jika ingin masuk keranah tersebut sebelumnya harus keluarlah dari Pemerintahan dan silakan mengabdi secara penuh.
Prinsipnya sepanjang masih berada dalam sistem pemerintahan maka ASN dan setaranya harus mengedepankan netralitas. Jika tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan adanya bukti – bukti kuat keterlibatan dalam situasi sebagaimana dimaksud dapat dan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan pemberhentian,” tegas Lukman.
Lanjut Lukman saat dimintai ketegasan terhadap oknum honorer tersebut nyatakan akan segera menginvestigasi, “Saya akan segera menginvestigasi terkait keterlibatan yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang sudah diperdapat, jika iya segera akan kita berhentikan,” tambahnya.
Andai oknum honorer yang dimaksudkan terbukti bersalah, hingga terjadinya pemberhentian tentu bukan merupakan hal yang pertama terjadi. Masih segar dalam ingatan tentunya akan beberapa oknum tenaga pendidik yang dengan terang-terangan mendukung salah satu calon Presiden hingga akhirnya mereka pun berakhir dengan pemberhentian.
Secara terpisah, salah seorang rakyat indonesia yang enggan namanya disebutkan mengatakan, ia sangat menyayangkan cuitan,” KUFUR NIKMAT ” mengatakan,Istri bapak ini adalah seorang yang Mendapat bantuan bersumber dana APBN. Bantuan usaha untuk kelompoknya berupa mesin jahit dari dinas sosial. Menikmati hasil program era Jokowi, tapi dengan terang-terangan menjadi simpatisan 02. Tolong yg berwenang bantuan untuk istrinya ditarik kembali, pernyataan tersebut kurang layak diucapkan, pasalnya, bantuan yang diterima oleh istri oknum honorer tersebut, berupa mesin jahit, bukan berasal dari uang pribadi jokowi, tetapi bersumber dari APBN, artinya, uang rakyat,,” imbuhnya. (*)
Laporan : (Fuji Efendi)
Editor : Indra H Piliang
