KARIMUNTODAY.COM, GROBOGAN – Program infrastruktur memang sangat diperlukan untuk merubah bangsa ini menjadi bangsa yang disegani dimata bangsa lain. Baik infrastruktur jalan,transportasi,maupun akses jembatan. Namun program pembangunan yang digaungkan Jokowi sebagai presiden yang katanya berasal dari wong cilek, tidak akan mulus semulus slogan nawacita yang digaungkan presiden jika, pejabat pelaku-pelaku pelaksana program kerja di lapangan, masih ditemui pejabat yang egosentris dan memiliki mental ABS (Asal Bapak Senang) tanpa memikirkan transparansi anggaran maupun informasi kepada public.
Slogan trilogy dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yakni Bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat, tak akan terwujud not hero but zero atau omong kosong.
Seperti halnya, pekerjaan jembatan sungai tuntang di bawah Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Semarang dibawah Kementerian PUPR. Berdasarkan pantauan media ini di lapangan, sejak lokasi jembatan lama dilakukan penutupan pada tanggal 30 Agustus 2022, tanpa adanya papan informasi proyek. Baru beberapa hari ini setelah wartawan media ini melakukan ekspos dan investigasi di lapangan pihak penanggung jawab pekerjaan memasang papan informasi tersebut di depan pintu masuk proyek.
Meski begitu, dalam papan proyek tersebut,hanya mencantumkan nama proyek, pemilik proyek, nomor kontrak,kontrak pelaksana,konsultan supervise,sumber dana,program,lokasi proyek, dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Dalam informasi papan proyek pihak kontraktor pelaksana yang dalam hal ini PT. Adhi Karya tidak menyebutkan berapa nilai pagu anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. meski mencantumkan waktu pelaksanaan selama 750 hari.
Pihak pelaksana pekerjaan dari PT. Adhi Karya Sholikin, saat dikonfirmasi wartawan media ini terkait pagu anggaran pekerjaan jembatan,serta anggaran pekerjaan lain dan nilai total anggaran pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, melalui via pesan whatsapp, pada tanggal 16 September 2022 tidak ada jawaban,dan tidak direspon dan memilih diam seribu bahasa, enggan untuk dikonfirmasi. Diduga pihak kontraktor pelaksana setengah hati menyebutkan nilai pekerjaan jembatan glapan dan pekerjaan lainnya yang satu paket dengan pekerjaan jembatan glapan tersebut.
Terkait proyek tersebut, mendapat sorotan tajam dari Ketua LSM Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia Li-TPK Aparatur Negara RI wilayah Jateng Mohammad Mahfud,SH. Mahfud mengatakan, proyek sekelas BUMN mestinya menjaga marwah Negara. Dengan memberikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait dengan pelaksanaan pekerjaan apa pun. termasuk pekerjaan jembatan glapan dan pekerjaan lainnya yang sudah mulai dikerjakan. Bukan setengah hati atau terkesan ditutupi seperti proyek setengah siluman.
“Harusnya, proyek pekerjaan apalagi kontraktor pelaksana proyek jembatan itu kelasnya tidak ecek-ecek seperti PT. Adhi Karya, harusnya transparan anggarannya, berapa nilainya anggaran yang dikucurkan untuk pekerjaan tersebut. Bukan ditutupi kayak proyek siluman,” ungkap Mahfud dengan nada ketus.
“ Ya sekelas BUMN lho yang mengerjakan,masak kalah dengan proyek pekerjaan dana desa yang dikelola pemerintah desa. Apa takut menyebut anggaran di papan informasi. Mestinya wajib untuk disebutkan anggaran tersebut,karena itu uang rakyat kan,bukan uang pribadi kontraktor atau PT, ini sudah melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang informasi keterbukaan public,” tegas Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan, jika pada awal pekerjaan saja sudah tidak transparan tidak terbuka terkesan ditutup-tutupi. Hal tersebut merupakan awal adanya ketidakberesan.
“Kalau dari awal tertutup dan tidak terbuka, pasti ada yang tidak beres,dan perlu kita control dan awasi ketat,agar pekerjaan sesuai dan tidak asal bangun saja ujung-ujungnya rakyat lagi yang dirugikan,” pungkasnya.(nur/red)
