KARIMUNTODAY.COM, PAYAKUMBUH – Bisa jadi, menahan godaan untuk “genit” memamerkan dukungan politik di media sosial adalah salah satu masalah utama jurnalis hari ini. Saya yang sering “tergelincir” memaknai kebebasan mengepresikan sikap politik di media sosial, sepakat dan tercerahkan dengan tulisan Hafiyah Yahya di Remotivi, bahwa mengekspresikan dukungan politik di media sosial adalah biasa bagi publik luas, namun tidak bagi jurnalis.
Sikap partisan jurnalis di media sosial akan memperparah ketidakpercayaan publik pada media yang terbelah oleh polarisasi politik. Bayangkan, apa yang ada dalam benak pembaca, pemirsa, atau pendengar, jika mengetahui bahwa produk jurnalistik yang mereka nikmati merupakan hasil tulisan jurnalis yang amat transparan menampakkan kecenderungan dukungan pada seorang tokoh politik atau kelompok politik tertentu? Sialnya, inilah yang terjadi.
Dewasa ini, jurnalis makin terbuka untuk “berkicau” mengenai tokoh politik pilihan di akun media sosialnya. Tidak sedikit juga yang tak canggung mengunggah swafoto menampilkan kebersamaannya dengan salah satu tokoh politik, lengkap dengan keterangan foto yang mencerminkan dukungan kepada si tokoh. Menyatakan pendapat politik di media sosial adalah hak setiap orang, termasuk jurnalis.
Namun, hak ini menjadi dilematis bila dikaitkan dengan tujuan profesi jurnalis untuk menyampaikan informasi yang benar di tengah publik. Sebab, tujuan itu mensyaratkan independensi. Nilai independensi dalam hal ini bukan hanya berguna sebagai code of conduct bagi jurnalis, melainkan juga prinsip utama yang membuat profesi ini dipercaya oleh publik.
Profesi jurnalis bukanlah profesi yang berhenti selepas jam kerja. Profesi ini menuntut mereka yang menekuninya untuk terus menjaga nilai-nilai independensi, tidak peduli ruang dan waktu.(*)
Laporan : Wahyu Uliadi
Editor : Indra H Piliang
