Anggota Dewan Kepri Ini Paparkan Sejumlah Program Yang Di Siapkan Selama Menjabat

KARIMUNTODAY.COM, BATAM –Muhammad Syahid Ridho selaku Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong pemerintah agar memperhatikan sejumlah daerah yang ada di Kepulauan Riau. Baik itu daerah Hinterland maupun Minland masih banyak yang butuh sentuhan serta pemerataan pembangunan.

Hal itu diungkapkan Muhammad Syahid Ridho saat diwawancarai jum’at (2/10/20). Di Tiban Center, Sekupang Batam. Ridho mengatakan ada 5 program yang telah disiapkan sejak ia menjabat sebagai anggota DPRD Kepri lebih kurang setahun setelah dilantik diantaranya pertama, yakni pemerataan pembangunan berupa fisik, kedua itu yakni meningkatkan indeks pembangunan manusia terutama pada masyarakat hinterland atau masyarakat Maindland,”ucap Muhammad Syahid Ridho.

Selanjutnya, kata Ridho, pemberdayaan masyarakat itu yakni mengoptimalkan semaksimal mungkin kewenangan yang kita miliki akan menjadi jembatan untuk masyarakat salah satu contoh pelatihan UKM, jangan hanya dikasih uang transportasi dapat ilmunya, tapi tidak hanya sampai disana saja, yang betul itu dibimbing sampai jadi baru dilepas.

“Kalau hanya dibuatkan pelatihan saja itu gampang,  akan tetapi apakah hanya sampai disitu saja,  jika memang sampai disana cuma dapat uang saku dan ilmu,  nah ilmunya itu mau dikemanakan nanti,”kata Ridho.

Lanjutnya, kalau bisa harus sampai jadi, kalau cuma pelatihan saja tidak dipasarkan sama saja hasilnya nol. Artinya para UKM Ini mesti harus dibimbing sampai jadi dan diberikan pasar modal,”tuturnya.

Kemudian poin ketiga, pengembangan usaha khususnya Belakang Padang, dari dapil saya ini jika dilihat adalah kawasan wisata namun sampai saat ini kawasan yang mengarah ke wisata itu belum ada. Tentu hal ini harus bersama mengembangkan potensi wisata.

“Banyak yang harus dikelola masyarakat di Belakang Padang, nah pemerintah kota Batam maupun provinsi Kepulauan Riau ini harus serius agar kawasan Belakang Padang dijadikan objek wisata yang benar-benar membuat masyarakat nyaman,”ujarnya

Pusat peradaban masyarakat Batam itu awalnya di Belakang Padang sebagaimana kampung tua itu ada dipesisir nggak ada ditengah kota. Jadi dulunya cerita orang Batam mereka itu sekolahnya saja di Belakang Padang.

“Ada nilai historis, kultur melayu sebagaimana masyarakat pesisir kepulauan kampung tua contohnya tidak ada ditengah semua ada di pinggiran,”jelas Ridho.

Ridho menginginkan, Pemerintah perlu memperhatikan kecamatan Belakang Padang sebab banyak potensi yang dihasilkan sebenarnya jika pemerintah betul serius.

“Saya minta pertama yaitu di Belakang Padang itu kan ada dataran elang-elang laut, dataran itu kalau kita dari Tanjung Pinang dari pelabuhan itu kelihatan.

Lakukan penataan dulu buat perencanaan seperti Engku hamidah Batam sekarang sudah ramai.

“Jadi siapa pun nantinya yang datang ke Belakang Padang, ada kenangan tersendiri yang tersimpan, nah itu lah kali yang belum ada, disana masyarakatnya dominan melayu meskipun heterogen karena ada Melayu, Jawa,Padang, China tetapi semua nafasnya melayu,”sebutnya.

Kemudian keempat, isu pembangunan  rata-rata untuk masyarakat itu ada fasilitas umum, kalau di perumahan. Salah satunya dapil saya yakni Batu Aji, Sagulung, Belakang Padang, Sekupang semua itu semua juga fasilitasi umum tempat bermain TPQ termasuk juga Belakang Padang ada 1 pulau sampai sekarang belum ada pembangunan yang masuk.

“Baik jalan, batu miring sama sekali belum ada sentuhan dari pemerintah, memang jumlah kepala keluarga (KK) hanya belasan tetapi mereka itu kan ada hak merasakan kue pembangunan juga.

Memang saya belum kesana, rencana ada mau kesana, prediksi rencana jalan atau batu miring abrasi ombak dengan nama Pulau nya itu Semukut, Kelurahan kasu termasuk perbatasan dengan luar. Artinya pembangunan harus adil.

Kelima, yang menjadi konsen saya terkait masalah pemuda saya ingin adanya penggerak pemberdayaan pemuda. Dunia aktivis mereka juga harus didukung perlu diberikan wadah.” Pungkasnya (*)