JAWA TENGAH
Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan Bersama Badan Pengelola Keuangan Haji Gelar Sosialisasi Di Grobogan
KARIMUNTODAY.COM, GROBOGAN – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Sosialisasi Keuangan Haji dan Sistem Pengelolaan SDM BPKH (ODP dan Magang) di Hotel Grand Master Purwodadi, Kamis (28/9/2023).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi terkait pengelolaan dana haji kepada para peserta sosialisasi.
Dalam kegiatan itu dihadiri oleh Dewan Pengawas (Dewas) BPKH Mulyadi, dan Deputi BPKH Miftah,serta Anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai NasDem, Sri Wulan.
Dalam kegiatan itu,para pemateri memaparkan terkait anggaran keuangan yang ada di BPKH serta menjelaskan program magang dan beasiswa yang diberikan BPKH kepada peserta di daerah-daerah.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai NasDem, Sri Wulan mengatakan,BPKH memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menjadi bagian dalam organisasi pengelola keuangan haji.
Pasalnya, saat ini BPKH membuka peluang untuk menambah sumberdaya manusia. Adapun peluang penambahan sumberdaya ini dibuka secara umum.
” Tidak hanya Kabupaten Grobogan saja, namun juga terbuka untuk wilayah lainnya. Ini diinformasikan oleh BPKH secara langsung dalam sosialisasi tadi. Dengan masuk menjadi bagian BPKH,mereka berpeluang melihat langsung kiprah BPKH melalui program magang kerja,” ujar Sri Wulan
Sri Wulan memastikan pemerintah menjamin pemberangkatan dan ketersediaan anggaran untuk jemaah haji pada tahun 2024 mendatang. Ia juga memastikan anggaran untuk pelaksaan ibadah haji di 2024 aman.
Setiap kegiatan selalu ada laporannya. Nanti akan dibentuk ada Panitia kerja (Panja) haji, kemudian Kementerian Agama melaporkan rapat gabungan dengan BPKH,sehingga persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan bisa diantisipasi kendalanya. Baik itu kesiapan anggarannya, gambaran yang ada di sana mengenai fasilitas dan lainnya.
“Berkaca pada fasilitas pada tahun 2023, kemudian dievaluasi apabila bagus akan kita lanjutkan. Tetapi misalnya tidak bagus akan dihentikan,” imbuhnya.
Sri Wulan menegaskan, tidak ada kendala soal keuangan pada penyelenggaraan ibadah haji pada tahun lalu. Namun, ada kendala pada sisi teknis pelaksanaannya yakni meliputi transportasi yang dinilainya kurang memadai. Di samping itu, tidak ramah lansia, makanan sering terlambat dan tidak sesuai, dan tenda yang tidak mencukupi.
“Sehingga banyak jemaah haji tidur di luar tenda. fasum juga banyak macet, tidak memenuhi persyaratan karena satu fasum harus mengantri 50 orang,” pungkasnya.(nur)
