KARIMUNTODAY.COM, TALUK KUANTAN – Usai dilakukan pemeriksaan hari ini Kamis (25/3/2021) pagi, Penyidik Kejaksaan langsung menahan H alias K tersangka kasus dugaan SPPD Fiktif di BPKAD Kuansing anggaran tahun 2019.
Terkait hal tersebut, Sekjen Forum Rakyat Bicara (FORAKBAR) Angga Maulana menilai kinerja Kejari Kuansing tidak pada proses hukum yang benar.
“Kinerja Kejari Kuansing tidak pada proses hukum yang benar, dikarenakan kenapa hanya nama H alias K saja yang dijadikan tersangka, seharusnya ada nama-nama lain yang harus dijadikan tersangka pada kasus SPPD fiktif tahun anggaran 2019.” Terang Angga dengan nada kesal kepada awak media, Kamis (25/3/2021).
Angga juga menambahkan, “ini seperti ada indikasi suka tidak sukanya Kajari dengan H alias K secara pribadi, maka cuma nama H alias K saja yang dijadikan tersangka, jika ingin membongkar Kasus SPPD Fiktif, tangkap semua anggota BPKAD yang bermain, pasti ada nama-nama lain yang terjerat dalam kasus ini.” Tuturnya.
Angga yang merupakan mahasiswa hukum Uniks ini menyebutkan, “Saya kira semua OPD di Kuansing juga harus diperiksa terkait SPPD Fiktif ini, dan yang saya bingungkan kenapa hanya Kasus SPPD Fiktif saja yang dijadikan perkara oleh pihak Kejari, banyak kasus-kasus lainnya yang tidak terselesaikan sampai saat ini dan berdampak besar bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.”
Ia juga mencontohkan beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi.
“Beberapa kasus yang terjadi di Kuansing, contohnya 3 pilar, kasus makan minum sekretariat daerah yang sampai sekarang belum ada kejelasan karena kami meyakini kasus ini adalah kasus berjamaah.”
Secara terpisah, terkait yang disampaikan Sekjen Forakbar Angga Maulana. Kajari Kuansing Hadiman SH MH saat dikonfirmasi awak media mengatakan “Sebenarnya saya sudah beberapa kali menjawab pertanyaan seperti ini, bahkan beberapa kali dimuat juga dibeberapa media massa, jadi tidak perlu saya ulangi lagi.” pungkas Kajari Kuansing. (lidia)
