KARIMUNKEPRITANJUNG PINANG
BEM FISIP UMRAH Minta Pemerintah Tegas Awasi Tambang Ilegal di Karimun
KARIMUNTODAY.COM, TANJUNGPINANG – Aktivitas tambang di Pulau Kas dan Pulau Propos Kabupaten Karimun, memicu keprihatinan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Wakil Gubernur Mahasiswa BEM FISIP UMRAH, Dinda Rolisti, menekankan pentingnya literasi masyarakat tentang resiko lingkungan tambang di pulau-pulau kecil.
“Masyarakat perlu mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, bukan hanya manfaat ekonomi sesaat” ujar Dinda, Senin (19/1).
Menurutnya, pendampingan masyarakat penting agar memahami hak, resiko, dan dampak sosial dari pertambangan ilegal.
“Edukasi kepada masyarakat penting untuk mencegah ketergantungan pada keuntungan ekonomi sesaat yang merugikan lingkungan,” tambahnya.
Dinda menegaskan perlunya kejelasan tanggung jawab pemulihan lingkungan pascatambang sesuai regulasi.
“Reklamasi pascatambang harus berbasis kepastian hukum dan pengawasan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menyoroti potensi konflik lahan, kerusakan ekosistem, dan kerugian jangka panjang terhadap masyarakat.
“Penyelesaian konflik harus mengedepankan keadilan ekologis dan perlindungan hak masyarakat lokal,” tambahnya.
Dinda menilai lemahnya penegakan hukum tambang di pulau kecil sebagai persoalan struktural.
“Pemerintah wajib memperkuat pengawasan agar eksploitasi di Pulau Kas, Pulau Propos, dan pulau kecil lain tidak berulang,” pungkasnya. (Ars)