KARIMUNTODAY.COM, NATUNA – Untuk Menimalisir Dampak Negatif Pelaksanaan Pembangunan, Bappeda Natuna menggelar kegiatan Uji Publik Penyusunan KLHS perubahan RPJDP kabupaten Natuna tahun 2005-2025.
Paradigma pembangunan berkelanjutan menempatkan setiap upaya pembangunan dalam kondisi proporsional terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada ketiga aspek tersebut sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hal ini disampaikan Oleh Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, saat membuka kegiatan Forum FGD Uji publik 2 rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) , di Gedung Sri Serindit Ranai, Rabu(6/11/2019) pagi.
“KLHS merupakan pendekatan strategis jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Ngesti menyebutkan, bahwa Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 merupakan salah satu dokumen perencanan pembangunan daerah yang memiliki dampak luas terhadap wilayah kabupaten atas adanya kebijakan, rencana dan program kegiatan yang termuat didalamnya sehingga perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS/Stretegic Environmental Assessment).
Dikatakannya, bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta Keselamatan, Kemampuan, Kesejahteraan dan Kualitas hidup manusia.
“Pada dasarnya pembuatan dan pelaksanaan KLHS diharapkan Akan mendukung Terwujudnya pembangunan daerah yang mensejahterakan masyarakat” ucap Ngesti.
Sebab itu, dirinya berharap kepada peserta agar mengikuti kegiatan tersebut dengan serius, supaya nantinya dapat memahami dan menyesuaikan hasil KLHS kedalam kebijakan, renacan dan Progam dokumen perubahan RPJPD kabupaten Natuna tahun 2005-2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Narasumber dari pusat Lingkungan hidup universitas lambung Mangkurat, ( Prof, Dr.Ir.Syarifuddin Kadir, M.Si, para asisten dan OPD, serta Pimpin instansi vertikal, BUMN, BUMD, Tokoh masyarakat.
