KARIMUNTODAY.COM,KUANSING – Wakil Bupati Kuansing, Muklisin memperjuangkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk Kabupaten Kuansing yang dinilai masih sangat kurang dan belum maksimal.
Upaya yang dilakukan Wabup Muklisin untuk peningkatan DBH Sawit, cukup beralasan. Ratusan ribu hektare sawit di Kuansing yang menghasilkan pajak triliunan rupiah tiap tahun ke negara, namun daerah belum mendapatkan DBH secara ideal.
Muklisin mengungkapkan, minimnya DBH Sawit kepada Kabupaten Kuansing sebagai daerah penghasil telah dikomunikasikan ke Kementerian terkait, dan bahkan ia mengaku juga telah menyampaikan kondisi tersebut ke Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Saya sudah melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan, bahkan hal ini ke Wapres Gibran juga sudah saya komunikasikan,” Kata Mukhlisin, kepada RiauBISA.com, Jumat (1/8/2025).
Mantan anggota DPRD ini menyebutkan, minimnya DBH sawit saat ini terkesan tidak adil diterima oleh Pemda Kuansing. Oleh sebab itu, DBH harus diperjuangkan ke pusat. Sebab, Kabupaten Kuansing sebagai penghasil sawit terbesar harus menerima haknya sesuai ketentuan UU.
“Jika DBH sawit yang bersumber dari pajak PPN dan PPh tersebut bisa optimal diharapkan mampu mendongkrak APBD Kuansing, sehingga pendapatan itu bisa membantu meminimalisir defisit anggaran untuk pembangunan daerah,” jelasnya.
Namun dia menilai, pendapatan DBH selama ini, sepadan bagi daerah yang memiliki luasan sawit seluas 270 ribu hektare. Setiap tahun Kuansing hanya menerima belasan miliar, sementara pajak yang disumbangkan ke negara triliunan.
“Jadi perusahaan yang ada di Kuansing, mereka meraup keuntungan kebanyakan NPWP nya berasa di daerah lain, sehingga pajaknya masuk ke daerah lain. Dan ini kita godok melaui Perda, supaya NPWP perusahaan-perusahaan ini tedaftar di Kuansing,” paparnya.
“Maka dari itu, seluruh unsur mendukung upaya ini, untuk mengoptimalkan APBD Kuansing yang selama ini bergantung pada DAU dan DAK. Ditambah PAD Kuansing kita yang tidak bisa diandalkan,” tutupnya (*/lidia)
