KARIMUNTODAY.COM, PEKANBARU – Kesan kurang harmonisnya antara Gubernur Riau (Gubri) dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) terkait isu kebijakan maupun anggaran masih menjadi buah bibir masyarakat. Jika selama ini ketidak sepemahaman pasangan kepala daerah terjadi ditengah masa jabatan menjelang akhir, namun kali ini justru sudah mencuat di awal kepemimpinan mereka.
Hal itu semakin terpapar ketika Gubernur Riau Abdul Wahid saat rapat bersama Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau, 12 Maret lalu. Saat itu Gubri menyatakan terdapat tunda bayar kegiatan di Pemprov Riau yang mencapai Rp2.2 triliun. Atas pernyataan itu membuat Gubri Abdul Wahid merasa pusing tujuh keliling. Karena nominal fantastis tersebut tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Paling pernah terjadi kisaran Rp250 miliar. Ia pun mengatakan tak tau harus mencari dari mana untuk menutupi hutang sebanyak itu.
“Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar Rp 2,2 triliun, belum pernah. Paling ada Rp 200 miliar,” kata Wahid dalam siaran live-nya.
Sebaliknya Wagubri SF Hariyanto yang juga mantan Pj Gubernur dan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau itu mengaku defisit anggaran Pemprov Riau hanya Rp132 miliar. Bahkan untuk memperkuat statemennya itu, dirinya mengaku punya data konkrit. Bahkan ia sampai mengatakan mesti bersuara untuk meluruskan persepsi yang viral beredar tersebut.
Melihat fenomena kurang sepaham nya terhadap informasi publik yang beredar dari unsur pimpinan kepala daerah, membuat Ketua Umum Forum LSM Riau Bersatu, Robert Hendriko ikut buka suara. Aktivis 98 yang sering mengkritisi kebijakan pemerintah ini pun merasa heran atas sikap kepemimpinan yang terkesan minus koordinasi. Kesannya terjadi beda pemahaman terhadap sebuah narasi publikasi oleh Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau.
“Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi masyarakat di awal sangat berharap terjadi perubahan positif terhadap kepemimpinan di Riau untuk mencapai harapan Riau yang maju cemerlang lima tahun kedepan,” tutur Robert.
Harapan masyarakat adalah pasangan Gubri dan Wagubri ini mampu menjalankan janji politik program yang disampaikan saat kampanye dulu. “Janji-janji politik itulah yang harus diupayakan, diwujudkan atau dilakukan,” tukas Robert.
Terkait isu defisit anggaran yang mengakibatkan tunda bayar kegiatan sebelumnya, tentu harus diselesaikan secara bersama sama. Jangan sampai pemikiran dan langkah dari gubernur berbeda yang justru membuat masyarakat bingung. Sebab, posisi mereka adalah kepala daerah. “Jangan sampai terjadi satu bentuk perselisihan perselisihan atau bahasa ektremnya pecah kongsi, kita mengharapkan pak Abdul Wahid dan SF Hariyanto bersama sama memikirkan membangun Riau kedepan,” harapnya.
Kalau ada sedikit persoalan, ya sebaiknya diselesaikan secara bersama sama jangan ada ego egoan, dan jangan ada yang merasa hebat, merasa cerdas sendiri.
Bagaimana Riau lebih maju kedepan itu adalah harapan kita, sebagaimana juga Forum LSM Riau Bersatu adalah bagian daripada team pendukung Abdul Wahid – SF Hariyanto. Artinya juga sama bahwa Forum LSM Riau Bersatu ini adalah bagian dari Smart Bermarwah. Di mana Smart Bermarwah itu ada 12 simpul organisasi yang bergabung di dalamnya yang diketuai Robert Hendrico juga.
Sehingga demikian pula kita agar bersama sama mendukung pak Abdul Wahid – SF Hariyanto. Begitu juga pada pasangan terpilih yang sudah menduduki posisinya masing masing jangan sampai ada perselisihan, terutama dalam kebijakan memajukan Provinsi Riau.
Terkait defisit anggaran ini ada tolak ukur yang berbeda. Jika terjadi perbedaan hitungan angka defisit anggaran antara Gubri dan Wagubri.
Forum LSM Riau Bersatu pun mengingatkan antara Gubri, Wagubri maupun Sekdaprov haruslah menyatakan kebijakan yang satu, bukan saling berbeda yang justru membuat pertikaian.
Jangan hal hal yang belum menyatu terus di publish. Karena akan membuat masyarakat bingung. Jadi sebelum dipublikasi, haruslah bersepakat.
Kita berharap kepada gubernur dan wakil gubernur yang merupakan jabatan politik jangan sampai mengecewakan masyarakat Riau yang jumlahnya mencapai 6 juta jiwa ini.
Sementara itu, Sekda adalah jabatan karir atau jabatan tertinggi di pemprov Riau. Yang mengatur administrasi roda pemerintahan. Sekdaprov pun harus bisa bekerjasama dengan gubernur maupun wakil gubernur.
Kita berharap jangan ada lagi perselisihan yang terjadi. Kalau ada kebijakan publik, yang harus dipublikasikan, haruslah ada kesepakatan bersama. “Pandangan ini menjadi harapan kita di team sukses bapak Abdul Wahid dan SF Hariyanto,” tutupnya. (*)
