KARIMUNTODAY.COM, TELUK KUANTAN – Tahun 2018 silam jajaran Direskrimsus Polda Riau telah melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan korupsi tunjangan perumahan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, namun, sangat disayangkan sampai saat ini kasus tersebut belum ada titik terangnya bahkan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Zubirman SH Salah seorang Praktisi Hukum di Kuansing kepada Portal Berita karimuntoday.com Minggu,(13/1/2019) mengatakan, Dia meminta polda Riau serius menangani kasus -kasus korupsi, apalagi dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kuansing sudah menjadi konsumsi publik di tengah – tengah masyarakat Kuansing khususnya.
“ Supaya memberikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum terutama berkaitan dengan korupsi kalau memang tunjangan perumahan ini ditemukan adanya tidak pidana korupsi diminta penegak hukum untuk melihatkan kinerjanya untuk serius mengungkap kasus tersebut,” Pintanya
Ditambahkanya lagi, Apalagi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengatakan, bahwa pembayaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD, Memboroskan Keuangan Daerah dan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD belum didasarkan pada pertimbangan yang memadai, artinya, dengan adanya temuan BPK tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi direskrimsus polda riau untuk menaikan status dari penyelidikan ke penyidikan,” Tukasnya
Secara terpisah, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol. Sunarto ketika dikonfirmasi karimuntoday.com, Jum,at (25/10/2019), terkait sejauh mana perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau mengatakan,” Terhadap dugaan tipikor tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kuansnig, masih tahap penyelidikan. masih melakukan pengumpulan dan penelitian dokumen Ada beberapa dokumen yang masih diperlukan,” Ucapnya Singkat (*)
