INDRAGIRI HILIRRIAUTEMBILAHAN

Ketua Komisi II DPRD Inhil Berang, Dua Kali RDP 4 Pimpinan Perusahaan Sawit Tidak Hadir

KARIMUNTODAY.COM,  TEMBILAHAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Komisi Dua (II) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang ke dua (2) kali terkait pembagian hasil kebun Sawit di lahan Plasma untuk masyarakat petani sawit dengan tidak dihadirinya satu orang pun pihak keempat perusahaan yang bersengketa tersebut, yaitu”

  1. PT Setia Agro Mandiri, 2. PT Citra Palma Kencana, 3. PT Setia Agrindo Lestari, 4. PT Indogreen Jaya Abad

Rapat dengar pendapat Rabu malam (27/01/2021)  dihadiri pula oleh pihak pemerintah melalui asisten I, Kadis Perkebunan, Kadis Perizinan, Koperasi Konsumen, tokoh masyarakat beserta LSM dan organisasi kemasyarakatan.

 

Ketidakhadiran pihak perusahaan memicu amarah peserta rapat dan seketika membuat forum rapat dengar pendapat memanas.

“Kami tersinggung. Secara kelembagaan (DPRD Kabupaten Inhil, red) sangat tersinggung. Kita mau carikan jalan keluar, kenapa harus takut datang?. Bekerjasama lah kita dalam menyelesaikan masalah,” tutur Ir Junaidi usai memimpin rapat dengar pendapat, Rabu (27/1/2021) malam di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan.

“Kami sangat menyayangkan. Bagaimana kami mau menyelesaikan masalah kalau yang hadir cuma satu pihak. Kita mau cari win-win solusi, bukan mau memberikan reward dan punishment,” terang Junaidi.

Untuk itu, Junaidi meminta Pemerintah Kabupaten Inhil melakukan evaluasi terhadap 4 perusahaan sawit, baik evaluasi izin operasional maupun Izin Usaha Perkebunan atau IUP.

Lebih lanjut, Junaidi mengatakan, Komisi II DPRD Kabupaten Inhil akan terus mengawal permasalahan bagi hasil masyarakat di lahan plasma ini. Upaya mediasi akan tetap dilanjutkan. Junaidi mengatakan, 1000 hektare lebih lahan sawit yang menjadi hak masyarakat akan terus diperjuangkan untuk kembali ke tangan masyarakat.

“kedepannya, kita berikan kewenangan kepada pemerintah. Kita berharap masyarakat diuntungkan. Dari 1000 hektare lebih ini, sawitnya sudah berbuah. Ini yang mau kita kejar,” tutup Junaidi.

Sementara itu perwakilan Pemerintah Kabupaten Inhil yang diwakili Asisten I (Satu) Sekretariat Derah Kabupaten Inhil, Tantawi Jauhari  mengatakan, pemerintah daerah sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak perusahaan untuk membahas persoalan bagi hasil tersebut.

“Memanggil ini kan mengundang untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi. Seharusnya harapan kita bisa datang dan kita diskusikan. Selesai atau tidak selesai, semua itu kan berproses. Kalau tidak datang ini kan menutup kemungkinan kita membicarakan persoalannya,” ucap Tantawi.

Tantawi berharap, ke depan pihak perusahaan sawit yang belakangan diketahui terafiliasi dengan First Resources (FR) Group tersebut dapat lebih kooperatif dengan menghadiri panggilan dari DPRD Kabupaten Inhil guna membahas persoalan yang perlu diselesaikan.

Sementara itu dari salah satu perwakilan pihak koperasi, suhaimi mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan inkonsisten,” apabila perusahaan telah melakukan inkonsisten cobalah kita buka tentang intruksi presiden No 8 tahun 2018 yaitu apabila perusahaan telah melakukan inkonsisten pemerintah sudah berhak untuk mengeluarkan sanki administrasi berupa penyetopan sementara dan ia juga mengatakan  tentang kemitraan lagi Undang Undang No 39 Tentang perkebunan bahwa pola kemitraan tersebut untuk mengangkat perekonomian rakyat,

Terakhir Suhaimi memohon kepada pemerintah dan yang berwenang agar secepatnya mengatasi masalah ini, ” kalo perlu kita bentuk tim yang terdiri dari pemerintah, Bupati dan DPRD,” pungkasnya (yose)

 

 

Loading...
 

Tags
Close
Close