KARIMUNTODAY.COM, TELUK KUANTAN – Maraknya bansos yang diterima masyarakat menjadi cerita dikalangan Desa dan kota saat ini bukanlah yang seperti yang bayangkan semua orang, Ditengah wabah Covid-19 seperti sekarang, bantuan sosial dari pemerintah bisa menjadi penyambung hidup jutaan orang yang terdampak atas ekonomi masyarakat saat ini,
Sayangnya, ada temuan pengelolaan data yang buruk selama bertahun-tahun membuat program jaring pengaman sosial yang diluncurkan Presiden Joko Widodo setalah dilapangan adanya data amburadul. Siapakah yang di salahkan.. ? Hal ini terbukti dengan adanya pertemuan yang mendadak antara Camat dan Kepala desa se kuantan tengah di kantor camat senin (8/6 2020) yang ada pembahasan salah satunya data tersebut serta adanya aksi demo warga di dua desa terkait dana BLT dinilai tidak tepat sasaran.
Ketika diminta keterangan salah seorang warga Desa Kopah Dengan rasa Kecewanya dan dia juga tidak dapat bantuan sosial (Bansos) yang sudah di bagikan beberapa pekan lalu. Kekecewaan tak hanya terjadi karena ia tidak masuk di daftar penerima bansos baik dari Kemensos, Provinsi dan BLT DD. Tapi juga karena keberadaan beberapa orang mampu dan juga nama pejabat desa dan BPD penerima bansos di daerahnya.
Mereka menuding pembagian BST di tengah Covid-19 tidak adil dan merata. Tak hanya itu, ditemukan pula calon penerima bantuan double bantuan dengan program lain. Bahkan orang yang sudah bertahun-tahun dinyatakan meninggal dunia pun turut menjadi calon penerima bantuan dari pemerintah pusat ini,” ujarnya.
Selaku warga dirinya juga menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah desa dan pemkab Kuansing disebabkan oleh harapan yang diberikan oleh pemerintah tidak jelas terutama terkait bantuan dari Pemkab,” ujarnya.
Atas kejadian tersebut camat Kuantan Tengah Agus Iswanto mendadak memanggil serta mengumpulkan seluruh kepala desa se Kecamatan Kuantan Tengah untuk melakukan rapat terbatas, dari hasil musyawarah camat dan Kepala desa menghasilkan beberapa poin kesepakatan.
pertama, agar kepala desa melakukan musyawarah desa (Musdes) untuk dilakukan validasi data serta mengedepankan masyarakat yang betul-betul layak sebagai penerima bantuan.
Kedua, menunda penyaluran BLT-DD tahap kedua kepada masyarakat sambil menunggu bantuan dari Pemkab Kuansing” ujar Agus Iswanto.
” Saya harap, setelah rapat kepala desa melaksanakan Musyawarah Desa (MusDes) yang melibatkan perangkat Desa, para BPD dan tokoh Masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, terangnya jangan lupa pula untuk melibatkan para pendamping Desa atau mereka yang paham serta tahu tentang kondisi masyarakat yang ada di Desa Setempat.
Hal itu agar pendataan penerima bantuan, diharapkan benar-benar sampai kemasyarakat yang memang benar-benar berhak menerimanya,” tutup agus iswanto. (*)
