KARIMUNTODAY.COM, TANJUNGPINANG – Kursi panas untuk Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang mulai mengerucut ke dua nama. Pada pemberitaan sebelumnya ada tiga nama yang di gadang – gadang untuk duduk bakal calon Wakil Walikota Tanjungpinang setelah Hj Rahma S.IP bakal dilantik menjadi Walikota pasca meninggalnya H. Syahrul S.pd bulan April 2020 lalu.
Dari tiga nama mengerucut kedua nama yakni Letkol Endang Abdullah merupakan Politisi dan Ketua Partai Gerindra Kota Tanjungpinang. Kefiguranya sudah tidak diragukan lagi karena Alumni Universitas Indonesia (UI) ini lama aktif berdinas di Angkatan Laut Kota Tanjungpinang.
Kemudian Ade Angga S.IP, merupakan kader muda dan Ketua Partai Golkar Kota Tanjungpinang yang sudah cukup matang berpolitik. Saat ini yang bersangkutan juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang. Dua nama yang mengerucut ini merupakan aspirasi sebagian masyarakat Kota Tanjungpinang Minggu (21/06/2020).
Selain itu muncul di Group Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Kepulauan Riau mencoba membedah lewat komentar masing-masing anggota siapakah yang layak menjadi Wakil Wali Kota Tanjungpinang.
Menurut masyarakat kedua nama hampir sama kuatnya, hanya saja ada yang menyebut yang layak adalah Partai Gerindra sebab Rahma yang saat ini PLT Walikota yang dulunya kader Golkar, pindah Ke Partai Nasdem dikawatirkan ada gesekan politik antara Rahma dan Angga sehingga bisa mengganggu roda pemerintahan nantinya.
Semuanya terpulang ke anggota DPRD Kota Tanjungpinang siapa kah yang pantas duduk menjadi Wakil Walikota nantinya.
Jika mekanisme pemilihanya seperti pemilihan Wakil Gubernur DKI sesui PP No 12 THN 2018 Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Disana diatur dari seluruh jumlah anggota DPRD 50 Persen + 1. Jika anggota DPRD tidak kuorum, maka opsi selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan rapat yakni gabungan seluruh anggota DPRD yang ada.
Untuk itu masyarakat berharap agar anggota DPRD Tanjungpinang dapat memilih Wakil Walikota yang amanah.
Diharapkan kepada masyarakat untuk peka mengikuti proses pemilihan itu nantinya. Dikawatirkan akan muncul loby politik tidak sehat dicurangi dengan uang. Jika hal ini yang terjadi maka sulit mendapatkan figur pemimpin yang amanah untuk rakyat. (*)
