KARIMUNTODAY.COM, KARIMUN – Terkait puluhan miliar dana kepedulian terhadap masyarakat (DKTM) dan dana Jaminan Pengelolaan lingkungan (DJPL) yang dipertanyakan warga desa Sanglar, R Hadimi, S.H Pensiunan PNS mantan Sekretaris Dinas ESDM Kabupaten Karimun sekaligus selaku mantan Tim Konsultasi dan Pengawasan Community Development (CD) kabupaten Karimun angkat bicara saat di temui awak media ini, Kamis (15/8/2024)
Ianya membenarkan didatangi oleh Warga yakni perwakilan desa Sanglar,Jamaludin,SH, dan kawan-kawan mempertanyakan masalah seputar dana DKTM dan DJPL PT.BMI sewaktuperusahaan Tambang Bauksit itu masih beroperasi.
” Benar, urusan warga desa Sanglar ada datang menemui saya menanyakan terkait dana DKTM dan DJPL PT.BMI,” iujar R Hadimi mengawali keterangannya
Menurutnya, utusan masyarakat desa Sanglar yang datang tersebut sangat mengenalnya,
“Mereka mengenal saya semasa bertugas ketika memimpin serta menyidangkan Kerangka Amdal dan Amdal PT.BMI saat menjabat Sekretaris Dinas ESDM Kabupaten Karimun,”terang R Hadimi
Lanjutnya lagi, Sesuai Dengan Ketentuan yang berlaku di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa sebelum sidang ianya harus berkunjung ke Pulau Sanglar untuk berdialog dengan warga terkait persoalan Kompensasi kepada Warga, Baik Beras dan Uang bulanan Per/Kepala Keluarga atas kegiatan Pertambangan bauksit oleh PT.BMI.
“Saat ini, mereka Warga yang diwakili oleh Pak Jamaludin,SH Dan Kawan-kawan, meminta penjelasan kepada saya seputar dana DKTM yang masih berada pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.BMI yang belum disetor dan disalurkan kepada warga desa Sanglar yang nilainya mencapai puluhan miliar,”
Menyikapi hal ini, selaku Mantan Tim Konsultasi dan Pengawasan CD Kabupaten Karimun, R Hadimi mengatakan ianya telah menjelaskan kepada perwakilan warga bahwa setau beliau DKTM yang disetorkan ke CD Center sekitar Rp 8 Milyar.
“Kepada Perwakilan Warga desa Sanglar saya telah bersaran agar membuat surat ditujukan Kepada Saya kemudian ditembuskan Kepada Gubernur Kepri dan Bupati Karimun,”papar R Hadimi lagi
Papar R Hadimi lagi, untuk kedua kalinya Perwakilan Warga desa Sanglar, Jamaludin,SH dan kawan – kawan mendatanginya kembali dan menanyakan tidak hanya terkait dana DKTM, tetapi juga menanyakan pula Dana DJPL PT.BMI.
“Saya jelaskan besaran pungutan dana-dana ini diatur berdasarkan Peraturan Bupati Karimun yaitu Per/Ton/besaran pungutannya. Gampang hitungnya, jumlah Produksi/Ton PT.BMI dikalikan dengan ketetapan besaran pungutan yang diatur oleh Keputusan Bupati Karimun tersebut,”tegas R Hadimi
Sambung R Hadimi, menerangkan bahwa dalam pertemuan Kedua tersebut ia telah sampaikan terkait persoalan Dana DJPL, tahun 2017 lalu ketika sudah PurnaTugas (Pensiunan) beliau pernah di Panggil oleh Inspektorat Kabupaten Karimun dan BPKP Perwakilan Kepri di Tanjung Pinang.
“Dalam Pemanggilan itu saya dihadapkan dengan Pertanyaan oleh BPKP Bahwa Dana DJPL PT.BMI sesuai dengan Catatan BPKP di Bank sebesarkurang-lebih Rp.19 Milyar, tapi nyatanya ketika 2017 iru tersisa lkurang-lebih Rp.3 Milyar, apakah Saudara (Saya R.Hadimi) tahu pengeluaran uang tersebut, karena Rekening di Bank ini Qq Bupati dan PT.BMI, artinya Pencairan dana DJPL ini sepengetahuan Bupati dan PT.BMI,”papar R Hadimi secara tegas
Menurut R Hadimi, secara tegas ianya menjawab ,” Saya tak tahu dan kenapa Kepala Dinas dan Para Kabid ESDM Kabupaten Karimun tak dipanggil?, kok Saya yang dipanggil, ini ada apa gerangan yang sebenarnya,” jawab dan tanya saya kepada Inspektorat dan BPKP Kepri ketika itu
Lanjut R Hadimi, Keesokan harinya kami Tim Inspektorat, BPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan Meninjau lokasi Tambang PT.BMI untuk melihat dan mendata terkait persoalan penghijauan
,”Sepulang dari peninjauan ke lokasi penambangan PT.BMI, saya membuat LaporanTertulis dengan BPKP dan Inspektorat Kabupaten Karimun,”tutup R.Hadimi, S.H
Secara terpisah, Direktur Utama PT.BMI di Tanjung Pinang, Heryanto Salim (Acun), sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya. (HN)
